Wagub Kandouw Minta Perangkat Daerah Fokus Hadapi Pemeriksaan Terinci BPK Terkait LKPD TA 2020

 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw mengikuti acara Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Sulut dan pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan tahun anggaran 2020 pada Pemprov Sulut dan instansi terkait lainnya yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Gubernur, Rabu (10/3/2021).

Pada kesempatan itu Wagub Kandouw mengatakan setelah beberapa hari yang lalu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menyerahkan LKPD, tiba saatnya BPK RI perwakilan Sulut melakukan implementasi, mengklarifikasi menelusuri lebih lanjut LKPD yang sudah disampaikan pemda.

"Untuk itu atas nama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tentu saja kita dengan tangan terbuka akan menerima Tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Sulut, semoga selama proses pemeriksaan ini kerja sama akan terjalin dengan baik" katanya.

Kandouw menyampaikan pesan dari Gubernur Olly Dondokambey agar seluruh perangkat daerah siap dan fokus memperhatikan pemeriksaan dari BPK agar berjalan lancar.

"Secara khusus Pak Gubernur telah menyampaikan kepada segenap perangkat daerah yang ada di pemerintah provinsi agar supaya dalam konteks pemeriksaan ini supaya dapat berkonsentrasi penuh dalam menghadapi permintaan yang diminta oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Sulut, mudah-mudahan dan itu wajib hukumnya seluruh perangkat daerah memberi perhatian terhadap pemeriksaan ini," ujarnya.

"Secara khusus juga kami senang ditingkat provinsi ada audit kinerja berdasarkan Long Form Audit Report (LFAR), pemeriksaan LFAR ini dilaksanakan pada entitas pemerintah provinsi dengan pertimbangan pemerintah provinsi dengan pertimbangan pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat didaerah, yang memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota diwilayahnya," lanjutnya.

Lebih jauh, Wagub Kandouw juga berharap apa yang dilakukan Pemprov Sulut dalam membina dan memberikan arahan terkait audit BPK dapat diiikuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Untuk itu atas nama Gubernur kami di pemerintah provinsi yang mudah-mudahan diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pemeriksaan LKPD TA 2020 ini harus lebih bagus dari tahun sebelumnya, ini jadi keinginan bersama, jadi harapan bersama agar supaya nanti opini setelah tanggal 18 april nanti akan ada peningkatan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi mengatakan tujuan pemeriksaan LKPD TA 2020 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif.

Pemprov Sulut Apresiasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BBPOM Manado

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw mendukung penuh Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado.

Hal itu disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut Edison Humiang yang mewakili Wakil Gubernur Sulut dalam Acara Pertemuan Tata Hubungan Kerja Pengawasan Obat Dan Makanan di Wilayah Provinsi Sulut yang digelar di Manado, Rabu (10/3/2021).

Kegiatan yang diselenggarakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado ini dirangkaikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BBPOM Manado, serta Pemusnahan Produk Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

"Diyakini, dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar POM Manado, akan membangkitkan semangat, motivasi sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima di Sulawesi Utara," kata Asisten 1 Humiang  saat menyampaikan sambutan Wakil Gubernur Sulut dalam kegiatan tersebut.

Disamping itu, Asisten 1 menerangkan bahwa tujuan adanya atau dilaksanakannya pengawasan obat dan makanan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat; menjaga keunggulan daya saing obat dan makanan dengan jaminan; menjaga secara utuh keamanan obat dan makanan; serta memastikan kemanfaatan atau khasiat dan mutunya sesuai standar internasional. Selain itu, untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat.

"Masyarakat sebagai konsumen, memang sebagian besar tidak mengetahui keamanan obat dan mutu makanan, sehingga kemudian senantiasa menuntut setiap Produsen atau Pelaku Usaha memiliki tanggung jawab terhadap obat atau makanan yang diproduksi, utamanya Pemerintah yang memiliki kewajiban dalam mengawasi dan mengendalikan keamanan, kemanfaatkan serta mutu obat dan makanan yang beredar," terangnya.

Karenanya, tambah dia, pelaksanaan rangkaian acara ini merupakan suatu upaya strategis dalam memaksimalkan dan memperkuat mata rantai kinerja organisasi pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas di bidang pengawasan obat dan makanan, dengan tujuan operasional pemerintahan dapat semakin maksimal serta mampu mengawal masyarakat, khususnya generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang sebagai generasi bangsa yang berdaya saing tinggi.

Selain itu juga, sebagai upaya dalam memantapkan jejaring kerja dengan koordinasi secara vertikal maupun horisontal, serta dalam membangun sinergitas yang terpadu.

"Oleh karena itu, saya mengharapkan pertemuan ini dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk menjalin komunikasi yang intensif, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan output dan outcome yang optimum, sebagaimana telah ditetapkan," ujarnya.

"Lewat kegiatan ini juga, saya mengharapkan agar kedepannya konsistensi tekad dan komitmen kita akan tetap terpelihara, saling mendukung, saling bersinergi dalam mengawasi obat dan makanan, bekerja bersama menjamin keamanan dan kesehatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, serta bersama bekerja membentuk SDM yang unggul dan memperkuat perekonomian nasional, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya," tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Forkopimda Sulut dan Kepala BBPOM Manado Sandra Linthin.

Sinergi Tanggulangi Bencana, Sulut Raih Penghargaan dari BNPB

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw meraih penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan sinergitas penanggulangan bencana terbaik di Indonesia.

Selain Sulut, provinsi lainnya yang menerima penghargaan tersebut diantaranya Papua Barat dan Sumatera Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo pada penutupan Rakornas penanggulangan bencana tahun 2021 di Jakarta Rabu (10/3/2021).

Acara ini dihadiri secara virtual oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulut Edison Humiang dan Kepala BPBD Sulut.

Ada beberapa kategori lainnya yang turut mendapatkan penghargaan. Ada kategori dunia usaha, media, perseorangan dan organisasi kemasyarakatan, serta perguruan tinggi.

Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 ini mengangkat tema "Tangguh Menghadapi Bencana". Rapat ditutup Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Muhadjir mengatakan, bencana alam bukan baru terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kejadian serupa sudah sering terjadi sejak zaman dahulu.

Namun yang menarik, kata Muhadjir, adalah bagaimana nenek moyang kita menghadapi bencana kala itu. Dia mengusulkan agar BNPB merekonstruksi bagaimana orang-orang dahulu melakukan mitigasi bencana.

Kepala BNPB, Doni Monardo mengulangi beberapa penekanan Presiden RI Joko Widodo tentang pentingnya mitigasi dan pencegahan bencana.

Pemerintah daerah diminta agar dalam mengambil setiap kebijakan selalu sensitif terhadap kerawanan bencana.

"Bencana bukan semata musibah, tetapi harus dicegah. Petaka bagi mereka, dosa bagi kita yang telah abai dan lalai," beberapa pesan bersajak Doni Monardo.