Selasa, 17 Februari 2015

SHS Mengadakan kunjungan kerja ke Gorontalo

Senin 16 Februari 2015, Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo dengan agenda kerja mengikuti 2 undangan kegiatan yakni Rapat Koordinasi Optimalisasi Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan BPK dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka HUT Provinsi Gorontalo.
Pada acara Rapat Koordinasi Temuan BPK tersebut selain Gubernur Sulawesi Utara juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Gorontalo. Sedangkan dari pihak BPK hadir Ketua BPK Bpk. DR. Bahrulah Akbar, MBA, Anggota VI BPK Sjafrudin Mosii serta turut dihadiri pula Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk Fadel Muhamad. Acara rakor ini menurut Ketua BPK adalah untuk peningkatan pengelolaan keuangan dengan lebih baik sehingga mampu memperoleh opini terbaik BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian di seluruh tingkatan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah

Setelah mengikuti Rakor BPK, Gubernur Sulawesi Utara di dampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. John Palandung, MSi, Gubernur Gorontalo, Gubernur Maluku Utara dan Ketua BPK menuju Gedung DPRD Provinsi Gorontalo guna mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka HUT Provinsi Gorontalo Ke 14.


Disbudpar Terus mantapkan Persiapan Budaya India

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulut Ir Happy TR Korah menegaskan Pemerintah provinsi Sulut terus memantapkan persiapan menyambut pagelaran seni budaya Bhangra dari India, Penegasan itu disampaikan Korah kepada wartawan liputan Prmprov Sulut di Kantor Gubernur, usai mengikuti Apel Korpri, Selasa (17/2) kemarin.
Korah menyebutkan gedung auditorium Mapalus Kantor Gubernur yang menjadi tempat pagelaran seni budaya India pada 20 Pemberuari 2015 depan, telah disulap sedemikian rupa dengan berbagai ornamen negerinya Mahatma Ghandi, hal itu dimaksudkan agar suasasna india bisa diresapi pula oleh penonton yang akan menyaksikan pagelaran nanti. Apalagi Rabu (18/2) hari ini, Konsul Jenderal (Konjen) India Amarjeed Singh Takhi bersama rombongan dari India akan tiba di Manado, sekaligus mereka akan melakukan berbagai persiapan termasuk latihan panggung, jelas mantan Kepala BPMD Sulut. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).    

Wagub Beri Apresiasi Terhadap BPK-RI








Wakil Gubernur Sulut Dr Jouhari Kansil MPd memberi apresiasi positif terhadap BPK Goes to Kampus di IPDN Kampus Sulut di Tampusu Minahasa, melalui kuliah umum Anggota VI BPK RI Prof DR Baharullah Akbar MBA, Selasa (17/2). Menurut Wagub kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap Provinsi Sulut Sulut. Tentunya kita semua berharap agar pelaksanaan kuliah umum ini akan m mberikan pencerahan, pemahaman dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang apa dan mengapa ada BPK serta apa tugas dan fungsi BPK, mengenal struktur organisasi, visi dan misi serta tujuan strategis dan lain-lain, agar supaya kita boleh mengerti dan memahami tugas, fungsi dan peranan BPK RI dalam proses pemeriksaan pengelolkaan keuangan Negara, sehingga dapat bersama-sama mengawal pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai perwujudan komitmen, kerjasama dan koordinasi dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi di tanah air, ujar Kansil.
Akbar mengatakan, salah satu kegagalan pemerintah adalah membiarkan segala sesuatunya mengikuti mekanisme pasar, padahal pasar sebagian besar dikuasasi oleh Multinational Company (MNC) sehingga bisa menyebabkan diintervensinya kebijakan-kebijakan yang akan dikelaurkan pemerintah oleh MNC. Padahal tujuan bernegara kita yang dicetuskan oleh para Founding Fathers dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdeakaan, perdamaian abadi dan keadilan soisial. Karena itu peran BPK sesuai visi dan misinya mengharapkan akuntabilitas pemda mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah (LKPD), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertangungjawaban (LPJ) serta laporan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (LAKIP) harus konsisten dan terintegrasi dengan baik, harap Akbar. Sebelumnya Prof DR Edward Hutagalung mewakili Rektor IPDN menyebutkan, kuliah umum ini sangat peting bagi praja Madia dan Nindia untuk bisa mengetahui pengelolaan keuangan lewat APBN maupun APBD. Karena Presiden Jokowi/JK telah mengajak dalam pengelolaan keuangan pemerintah harus melakukan penghematan anggaran, dengan system anggaran Performance Badjeting. Kuliah umum tersebut diakhiri dengan tanyajawab dan pertukaran cendera mata. Turut hadir Bupati Minahasa, Drs Jantje Sayow, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Djhon Palandung MSi, Kadis Pora Drs Mecky M Onibala MSi, Kaban BKD DR Noudy Tendean SIP MSi, Kadis Sosial Drs Star Wowor MSi, Kadis Penda Drs Roy Tumiwa, Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng serta Karo Umum Dra Femmy Suluh MSi. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Korpri Harus mampu Ejahwantahkan Reformasi Birokrasi







Asisten Administrasi Umum Setda provinsi Sulut Ch Talumepa SH MSi menegaskan, tujuan utama dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah untuk meingkatkan kinerja birokrasi dan kinerja segenap PNS dalam melayani masyarakat serta kemampuan menjalankan roda pemerintahan. Penegasan itu disampaiakn Talumepa saat memimpin Apel Korpri di lingkungan Pemprov Sulut yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Selasa (17/2) kemarin.
Oleh sebab itu, di era globalisasi yang penuh dengan kompetisi, maka pelayanan birokrasi pemerintahan pun memerlukan aparatur yang memiliki komitmen kuat untuk memberikan yang terbaik dalam setaip mata rantai pelayanan. Hal lain yang disampaikan mantan Karo Kadis Nakertrans ini bahwa Korpri harus mampu mengejawantahkan reformasi birokrasi yang menghendaki pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini mengharuskan kita semua, sebagai aparatur pemerintah sekaligus anggota Korpri untuk merubah Mind Set yang telah mebudaya selama ini, jelas mantan Karo Hukum. Apel korpri kali ini yang bertugas adalah Biro Pemerintahan dan Humas bertindak sebagai Komandan Upacara Kabag Kemasyarakatan Drs Richo Lasut MSi, pembacara UUD 1945 Kasubag Dukcapil Jenny Paomey STTP, Pembaca Panca Prasetya Korpri Kasubag Dekon/TP Christian Iroth STTP sedangkan Pembawa Doa Youla Rumambi.  Hadir pada Apel Korpri tersebut para Asisten, Kadis, Kaban, Karo serta pejabat Eselon III,IV dan Staf. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSiselaku jubir pemprov).