Wagub Kandouw Optimis MKKS SMA Majukan Dunia Pendidikan Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw optimis bahwa wadah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA mampu berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan Sulut.

"MKKS harus menjadi wadah positif dalam memajukan dunia pendidikan di Sulut," kata Wagub Kandouw saat membuka kegiatan MKKS SMA Sulawesi Utara di SMA Negeri 1 Manado, Selasa (7/5/2019) pagi.

Menurut Kandouw, keinginan tersebut pernah disampaikan Gubernur Olly Dondokambey sebelumnya agar kualitas pendidikan Sulut menjadi terbaik di tingkat nasional. 

" Biarpun APBD Sulut tidak sama dengan daerah yang lain kita tetap utamakan mutu pendidikan," ucao Kandouw.

Disamping itu, Wagub Sulut juga meminta seluruh kepala sekolah SMA sederajat dan para guru harus menjaga penampilannya agar menarik, bersih dan rapih serta meningkatkan kualitas dalam mengajar siswa.

"Penampilan guru harus bersih rapih menarik dan wangi supaya murid betah," tegas Kandouw.

Lebih jauh, Orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai juga mengimbau seluruh tenaga pengajar untuk selalu berkoordinasi sehingga terhindar dari masalh yang tak diinginkan.

"Kepsek rajin koordinasi, berbagi ilmu, saling berbagi masalah yang ditemukan," ujar Kandouw.

Terkait pelaksanaan ibadah puasa, pada kesempatan tersebut, Wagub Kandouw menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat Islam dan meminta kepada masyarakat untuk selalu menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Sementara itu, dalam laporannya ketua MKKS SMA Sulut, Anton Rosang yang juga Kepala SMA Negeri 1 Kawangkoan ini mengatakan, MKKS SMA bertujuan untuk menindaklanjuti program Pemerintah Provinsi Sulut dan Dikda Sulut dalam meningkatkan dunia pendidikan di Sulut.

" Ini juga wadah untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah khususnya di SMA," kata Anton.

Lanjut Anton, saat ini jumlah SMA di Sulut mencapai 226 sekolah yang terbagi 119 sekolah negeri dan 107 sekolah swasta

Kegiatan MKKS SMA Sulawesi Utara turut dihadiri Kadisdikda Sulut, Grace Punuh, Kepala Biro Kesra Kartika Devi Kandouw Tanos, kepala LPMP Sulut dan para Kepala SMA Se Sulut.

Pemprov Sulut Dukung Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Kepala Bappeda Ricky Toemandoek menghadiri rapat koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sulut yang digelar di Manado, Selasa (7/5/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Toemandoek mengapresiasi sekaligus mendukung penyelenggaraan Rakor tersebut sebagai langkah responsif dari Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penataan ruang di Sulut.

"Kegiatan ini menjawab tuntutan dan tanggung jawab untuk senantiasa menghadirkan program dan agenda kerja strategis yang dapat diimplementasikan dalam proses mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan nasional," katanya.

Menurut Kepala Bappeda, Sulut merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi dan kekayaan alam melimpah. Karenanya segenap komponen pemerintah kabupaten/kota dan stakeholders pembangunan harus mampu mengelola penataan ruang secara nasional.

"Pemerintah daerah dan stakeholders pembangunan diharapkan mampu mengelola penataan ruang secara optimal. Terlebih karena, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan, terdapat Tiga Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Sulut yang menjadi prioritas dalam penataan ruang nasional, yaitu KSN Perbatasan Laut, KSN Kawasan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung serta KSN Konservasi dan Wisata DAS Tondano," kata Toemandoek.

Adapun rapat koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sulut turut dihadiri Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Wisnubroto Sarosa, para Pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Minahasa. (Humas Pemprov Sulut).

Racikan ODSK Angka Pengangguran Turun Tajam

Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang digagas Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Terbukti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyentuh angka 9,03 persen. Namun selang tiga tahun tiga bulan berjalannya Program ODSK, angka pengangguran turun tajam di angka 5,37 persen pada Februari 2019.

"Tingkat pengangguran terbuka Februari 2019 sebesar 5,37 persen, turun 0,72 persen poin dibandingkan Februari 2018," sesuai rilis BPS Sulut, Selasa (7/5/2019) pagi.

Untuk diketahui, TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Adapun jumlah angkatan kerja Sulawesi Utara pada Februari 2019 tercatat sebanyak 1,19 juta orang dan yang bekerja ada 1,13 juta orang. Dari 1,13 juta orang yang bekerja, 7,85 persen di antaranya termasuk kategori setengah penganggur dan 19,91 persen termasuk kategori pekerja paruh waktu.

Sementara itu, masih menurut data BPS, jumlah penduduk Sulut yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian sebesar 24,27 persen, perdagangan sebesar 17,83 persen dan industri pengolahan sebesar 11,19 persen.

Dilihat berdasarkan tren sektoral selama Februari 2018 Februari 2019, lapangan pekerjaan di Sulut yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah industri pengolahan (3,85 persen poin), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (2,16 persen poin), jasa pendidikan (1,01 persen poin), transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi (0,60 persen poin), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,52 persen poin), jasa keuangan asuransi (0,26 persen poin), dan real estate dan jasa perusahaan (0,16 persen poin).

Turunnya angka pengangguran di Sulut ditanggapi Wakil Ketua ISEI Sulut Oldy Rotinsulu. Oldy mengatakan keberhasilan Pemprov Sulut mengelola APBD melalui berbagai program pembangunan yang pro kesejahteraan masyarakat seperti ODSK menjadi kunci turunnya angka pengangguran.

"Menurunnya angka pengangguran berarti pemerintah mampu mengoptimalkan pengunaan APBD demi kesejahteraan masyarakat Sulut," kata Rotinsulu.

Sementara itu, pengamat ekonomi Gerdi Worang menerangkan pembangunan ekonomi Sulut telah tepat sasaran. Pasalnya, kata Worang, turunnya angka pengangguran searah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sulut di Kuartal I tahun 2019 sebesar 6,58 persen dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar 6,01 persen.

"Ada daerah yang pertumbuhan ekonominya naik tetapi penganggurannya tidak turun. Namun di Sulut pembangunannya sudah tepat sasaran karena pertumbuhan ekonominya naik dan angka penganggurannya turun," ungkap Worang. (Humas Pemprov Sulut)