Senin, 17 Juli 2017

Wagub Kandouw Warning SKPD Untuk Cepat Selesaikan Hasil Pemeriksaan Temuan BPK



 Temuan administrasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus cepat  ditindaklanjuti dan cepat diselesaikan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Drs Steven  O.E Kandouw didampingi oleh Assisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jhon Palandung bersama Assisten 3 Bidang Administrasi Umum Ir Roy  O Roring MS.i serta Inspektur Sulut Nixon W Watung  SH saat memimpin  rapat pengektifan satuan tugas percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan Rapim Epra dengan Kepala kepala SKPD di Ruang Rapat lantai 3 Kantor Inspektorat Sulut  Senin ( 17/07/2017 ) Kemarin

       Menurut dia, batas waktu melengkapi administrasi pengembalian kerugian negara yang diminta oleh BPK setelah hasil pemeriksaan diterima pemerintah daerah waktu yang lalu sudah dekat

      Mengenai pengembalian kerugian negara secara bertahap harus cepat  dilakukan oleh SKPD maupun pihak terkait,  batas waktu  pengembalian kerugian negara selama 60 hari  sesuai aturan dari BPK.

        "Kami berharap semua pihak yang harus mengembalikan kerugian negara berdasarkan pemeriksaan BPK segera melaksanakan kewajibannya selama kurun waktu yang telah ditentukan," kata Kandouw

       Setelah jangka waktu 60 hari berakhir pemerintah  melalui majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi akan melaksanakan sidang untuk menetapkan langkah selanjutnya.

       Dia berharap kepada semua satuan kerja perangkat daerah serta pihak ketiga yang mendapat temuan dari BPK agar segera melunasi setoran kerugian dalam waktu yang sudah ditentukan.

        "Saya berharap temuan BPK segera ditindaklanjuti melalui penyetoran ke kas negara dalam waktu yang ditetapkan agar tidak diproses secara hukum jangan ada gali lubang tutup lubang " ujar Wagub Kandouw.
( Humas Pemprov Sulut )

Halal Bihalal di Kauditan, Olly Ingatkan Masyarakat Perkuat Silaturahmi

Setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa, umat muslim merayakan Idul Fitri. Ada satu tradisi setelah Idul Fitri yang hanya dilakukan di Indonesia, yaitu Halal Bihalal.

Hal itu dikatakan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE saat menghadiri Halal Bihalal 1438 H Jamaah Masjid Nurul Huda di Lapangan Kompleks Perkuburan Desa Kauditan 2, Minahasa Utara, Senin (17/7/2017) sore.

"Halal bihalal adalah silaturahmi. Ini cuma ada di Indonesia. Ini betul-betul menyatakan bahwa negara kita sangat diberkati," ujarnya.

Oleh karenanya, orang nomor satu di Sulut itu juga meminta seluruh masyarakat selalu menjaga persatuan untuk mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan.

"Ini adalah hubungan persaudaraan yang kuat. Silaturahmi sesama kita baik sesama agama ataupun dengan agama lain harus terus diperkuat. Dimana ada kedamaian disitu ada kemakmuran," tandasnya.

Menurut Olly, kedamaian dan kemakmuran yang dirasakan saat ini oleh masyarakat tentunya tidak terlepas dari usaha para tokoh yang ikut serta berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

"Dengan kedamaian seluruh cita-cita pendiri negara kita pasti terwujud. Indonesia berdiri oleh karena perjuangan para pendiri bangsa ini yang melibatkan semua unsur masyarakat. Bahkan dalam perumusan Kemerdekaan Indonesia ada juga tokoh agama termasuk para kyai," imbuhnya.

Lebih jauh, Olly mengingatkan kembali masyarakat sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk selalu menghargai sesamanya.

"Tidak mungkin ada Indonesia jika tidak ada kesepakatan. Tugas kita merangkai terus kemerdekaan. Jangan mengkotak-kotakan. Torang samua ciptaan Tuhan," tandasnya.

Setelah menyampaikan sambutan, Gubernur Olly memberikan bantuan pembangunan Masjid Nurul Huda Kauditan senilai Rp. 20 Juta yang diterima langsung panitia pembangunan.

Adapun halal bihalal yang bertema membangun persaudaraan dan persatuan guna mewujudkan watak insaniyah menuju moralitas publik yang berkeadaban itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Bupati Minut, Vonny Panambunan, Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Herson Mayulu, S.IP, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB dr. Bahagia Mokoagow, Kepala Biro Umum, Clay June Dondokambey, S.STP, M.AP dan masyarakat muslim Minut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pimpin Apel Korpri, Wagub Kandouw Ingatkan Disiplin ASN

Apel KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur Sulut, Senin (17/7/2017) pagi.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw mengingatkan ASN Pemprov Sulut untuk menjujung tinggi nilai- nilai kedisiplinan, baik disiplin dalam waktu, disiplin dalam bekerja dan disiplin berpenampilan dalam mengunaan pakaian dinas dan budaya bersih, budaya kerja hingga performance dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu, Wagub Kandouw meminta seluruh pejabat yang baru dilantik belum lama ini untuk menunjukan kinerjanya.

"Selamat kepada pejabat yang dilantik waktu yang lalu. Sekarang kinerja pejabat struktural masih jauh panggang dari api untuk itu enam bulan setelah dilantik akan dievaluasi kinerjanya dan tentang KUA PPAS bapak Gubernur ingatkan tahun 2018 nanti belanja tidak langsung dan belanja langsung  perjalanan dinas harus dikurangi mengingat temuan BPK tahun 2016 supaya cepat di tindaklanjuti. Juga penyerapan anggaran jangan mengulang waktu yang lalu hingga kementerian keuangan menunda pencairan  dana DAK karena rendahnya penyerapan anggaran  dari pemerintah daerah," ujarnya.

Lebih jauh Kandouw berharap ASN Pemprov Sulut dapat menjadi mata dan telingga untuk mendukung aparat penegak hukum dalam pemberantasan Narkoba

ASN selaku abdi negara dan abdi masyarakat untuk terus menjunjung tinggi dan membudayakan nilai- nilai pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Mengakhiri sambutan, Kandouw Mengajak segenap anggota KORPRI, agar terus memberikan karya kerja dan dukungan optimal terhadap pencapaian beberapa program strategis daerah dan program prioritas nasional yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah sulawesi utara, yang kesemuanya itu menjadi daya dorong terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya serta demi Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik dan Berkepribadian dalam Budaya.

Gubernur : Tampusu Akan dijadikan Daerah Agrowisata


Gubernur Sulawesi Utara  Ollly Dondokambey didampingi Kadis Pertanian dan peternakan Arie Bororing dan DR D RH Rotinsulu meninjau lokasi peternakan  Tampusu Minahasa Senin ( 17 /07/2017 ) Kemarin.
Kunjungan orang nomor satu di sulut ini ingin melihat lebih dekat peternakan Tampusu yang pernah berjaya di masa lalu itu.
Menurut Gubernur Olly Dondokambey Lokasi peternakan Tampusu akan dijadikan sebagai daerah  tujuan Agrowisata .
" Peternakan  sapi akan ditata sebaik mungkin  dan lahan akan ditanami dengan tanaman sayur mayur, buah buahan dan lain-lain   " katanya.
Dan juga tempat ini akan dijadikan Hutan Wisata untuk menarik minat wisatawan yang berkunjung di daerah ini karena wilayah ini dikelilingi dengan kawasan hutan.
" Nantinya daerah tujuan agrowisata dan Hutan wisata ini akan dibangun fasilitas umum pendukung bagi wisatawan seperti seperti Pemandian dan WC umum, tempat parkir, kios kuliner untuk menambah kenyamanan bagi wisatawan, jelasnya.
( Humas Pemprov Sulut.)

 


Wagub Steven Kandouw Resmikan Ruang Layanan Bersama Kementerian Keuangan Sulut


Dengan adanya ruang layanan  bersama ( Co-Location ) ini, dimana secara  komprehensif menyediakan layanan terkait fungsi perbendaharaan, kekayaan negara dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemangku kepentingan, dan semua untuk pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw  pada acara Peresmian Ruang Layanan Bersama.( Co-Location ) Kemeterian Keuangan Sulut di lantai 1 Gedung Keuangan Negara Manado  Senin ( 17/07/2017 ) Kemarin.
Untuk itu atas nama pemerintah Sulut  mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utarat ( Suluttenggomalut )  dan segenap Jajaran Kementerian Keuangan Sulut yang telah menghadirkan terobosan besar dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja ini, kata Wagub Kandouw.
Saya optimis, dengan hadirnya ruang layanan bersama ini akan dapat mempercepat dan mengefisienkan cara kerja kita, masyarakat dan satuan kerja akan terbantu, hendaknya kedepan dapat diinisiasi untuk penambahan jenis layanan bersama ini misalnya di bidang perpajakan dan lain-lain, sehingga nantinya masyarakat mendapatkan berbagai layanan dari kementerian keuangan hanya dalam satu atap, tutup Wagub Kandouw.
Sebelumnya Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Dodi Iskandar mengatakan grand launching co -location tahun 2017 antara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tenggah, Gorontalao dan Maluku Utara dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulut adalah tahapan implementasi  kayanan bersama dengan target mewujudkan integrasi informasi dan teknologi layanan bersama melalui portal layanan bersama.
Kami berharap agar para pihak dapat menjalankan fungsi dan peran masing-masing untuk mendukung Co-Location sebagai bagian dari reformasi birokrasi, transformasi kelembagaan kementerian keuangan , sehingga diharapkan keseimbangan fiskal dapat terjaga melalui pendapatan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat terwukud, mari kita kelola aset dan keuangan negara demi kesejahteraan bangsa dan negara, ujar Dodi Iskandar.

Dikesempatan yang sama Sekretaris  Perbendaharaan Negara Haryana menjelaskan dasar hukum keputusan Menteri Keuangan Nomor 669/ KMK.01/2015 sebagaimana duubah terakhir dengan KMK.83/ KMK.01/2016 tentang layanan bersama terkait dengan pelaksanaan fungsi perbendaharaan kekayaan negara, keuangan negara lainya di daerah telah diimplementasikan layanan bersama( co-location ) oleh Direktorat Jenderal Perbendahaaran ( DJPB ) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN , bahkan juga meliputi Direktorat Jenderal Pengelolan Pinjaman dan Resiko ( DJPPR ) serta Setjen Kemenkeu dalam hal LPSE dan untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Juli 2015 telah dilaksanakan launching layanan bersama ( co-location ) di Surabaya yang kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 23 oktober 2015 dalam rangkaian acara roadshow transformasi kelembagaan di surabaya. Katanya
Manfaat dan implementasj kayanan bersama adalah meningkatkan sinergi antara DJPB, DJKN dan DJPPR serta Kemenkeu yang mencerminkan wajah kementerian keuangan didaerah, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya khususnya untuk satuan kerja, proses kerja akan lebih cepat yang dapat membuat pegawai lebih nyaman dalam bekerja serta produktivitasnya menjadi tinggi dan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai karena dibekali dengan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan jenis layanan yang diberikan. Besar harapan kami layanan bersama yang dilaksanakan di provinsi sulut dapat membawa manfaat bagi satuan kerja,stakeholder serta masyarakat umum, tutup Haryana
Turut Hadir Assisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jhon Palandung,  Kepala Perwakilan Keuangam Sulut Sulaimansyah, Kepala Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sulutenggo Malut Ferdinan Lengkong, dan Kepala Kanwil Pajak Dionisius Lukas Hendrawan, dan Jajaran Forkopimda Sulut,
( Humas Pemprov Sulut )