Pemprov Sulut Sabet BKN Award 2018

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang berintegritas dan profesional tidak perlu diragukan lagi. Terbukti, Pemprov Sulut berhasil mengukir prestasi tingkat nasional dengan menyabet penghargaan BKN Award 2018.

Penghargaan itu diserahkan di acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang digelar di Gedung Indonesia Convention Exchibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (11/7/2018) siang. Kepala BKD Sulut Femmy Suluh hadir pada acara itu untuk menerima BKN Award 2018 yang diserahkan langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

BKN Awards 2018 juga menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan kepegawaian Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS.

Adapun pengelolaan kepegawaian tersebut meliputi perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, pelayanan kenaikan pangkat, pelayanan pensiun, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pemanfaatan CAT BKN, penilaian kompetensi, implementasi penilaian kinerja; dan komitmen pengawasan dan pengendalian.

Diketahui, selain Sulut, ada empat provinsi lainnya yang menerima penghargaan BKN Award 2018 kategori tingkat provinsi yaitu: Jawa Timur, Riau, Bali dan Jawa Barat.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Rakornas Kepegawaian diadakan untuk dalam rangka mendukung revolusi industri 4.0 dan pemanfaatan teknologi digital bagi sumber daya pemerintah.

"Tujuan rakornas ini adalah untuk membangun komitmen instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan talenta ASN dalam tuntutan perubahan, dan mewujudkan ASN berkelas dunia yang menguasai teknologi," kata Wibisana. (Humas Pemprov Sulut)

Wakili Gubernur, Sekprov Presentasikan Progres Keberhasilan Program ODSK di Kemenpan RB RI

Komitmen Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam membangun Sulawesi Utara terutama dalam sektor pengentasan kemiskinan terus mendapat respon positif dan apresiasi dari pemerintah pusat.

Melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), berhasil menjadi top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2018 yang di Selenggarakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Bertempat di Kantor Kemenpan RB, Rabu (11/7/2018), Gubernur Olly Dondokambey yang diwakili Sekretaris Provinsi Edwin Silangen,SE,MS melakukan presentasi terkait keberhasilan program ODSK dihadapan tim penilai.

Dihadapan tim penilai, Sekprov memaparkan bagaimana awalnya dilaksanakan program ODSK yang juga menjadi program prioritas pembangunan, sejauh mana pelaksanaan dan siapa saja yang mendapatkan realisasi program ODSK.

Sejak awal pelaksanaan sampai saat ini angka kemiskinan Sulut telah mengalami penurunan dimana pada bulan September 2015 sebesar 8.98%, maret 2016 turun menjadi 8.34%, September 2016 turun 8.2%, Maret 2017 turun menjadi 8.1%, pada September 2017 turun lagi menjadi 7.9%.

Dalam melaksanakan program ODSK, tim pengentasan kemiskinan Sulut melakukan tinjau langsung kondisi masyarakat miskin di desa dan kelurahan berbasis data terpadu penduduk miskin sebagai data awal, hasil tersebut dikoordinasikan dengan stakeholders terkait untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasar basis data terpadu.

Dalam penjelasan Sekprov mengatakan Pemerintah provinsi sulut mempunyai komitmen yang sangat besar dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan program ODSK, yang masuk dalam visi misi pembangunan yang dijalankan oleh Gubernur dan Wagub Sulut, sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Dengan pendataan yang akurat dan terpadu, Pemprov optimis program ini akan menurunkan angka kemiskinan yang ada di Sulut.

Dengan adanya inovasi program ODSK, perangkat daerah lebih terarah dalam merencanakan program yang berbasis penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanatmoney follow priority program, terjadi sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, menjadi inovasi yang telah menunjukan manfaat yang signifikan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat miskin.

Program ODSK ini menjadi top 99 inovasi pelayanan publik berdasarkan penilaian tim evaluasi dan tim panel, dalam rangka kompetisi inovasi publik, program ini akan bersaing dengan program lain dari Kementrian, BUMN dan pemerintah daerah lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pembangunan Daerah Ricky Toemanduk, Kepala Biro Organisasi Setda Prov Sulut Glady Kawatu.(humas provinsi sulut)