Jumat, 24 Mei 2013

Wagub: PKB GMIM Harus Mengedepankan Pelayanan Yang Melayani


Di era globalisasi saat ini, Pria Kaum Bapa (PKB) GMIM harus mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan serta dapat menerapkan kepepimpinan pelayanan di gereja dan ditengah-tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan, Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di Perayaan Hari Persatuan PKB Sinode GMIM yang digelar di lapangan SMP Negeri 5 Tumaratas Wil Langowan Kelelondei Minahasa, Jumat (24/5) kemarin.
 Acara yang di awali dengan Ibadah dipimpin Ketua Majelis Sinode GMIM Pdt. Piet H Tampie STh MSi, di tandai dengan pelepasan burung merpati dan penanaman bibit pohon serta pelepasan gerak jalan PKB GMIM.
Kepemimpinan kepelayanan yang dimaksud yaitu, yang berorientasi pada pelayanan yang  melayani dan bukan untuk mencari pujian,  penghormatan diri atau polpularitas, sebab pelayanan sejati adalah buah dari cinta kasih, ujar Ketua PKB Jemaat Pniel Tuna ini.
Karena itu, sesuai dengan Visi GMIM yang bercita-cita membangun gereja yang dewasa, mandiri, misioner dan eksklusif, maka PKB GMIM perlu membangun kehidupan yang sungguh menyatuh dan peka terhadap kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya terfokus pada kegiatan ibadah dan acara seremonial saja, melainkan nampak dalam kehidupan sehari-hari. jelas Ketua PB Wilayah Mawakom.    
 Hal ini penting diingatkan, karena PKB memiliki peran sentral dalam proses pembangunan gereja, daerah  dan bangsa.  Sebagai salah satu pilar gereja, maka PKB GMIM harus dapat memainkan perannya secara optimal untuk mengatasi penyakit masyarakat seperti narkoba, HIV/AIDS, mabuk-mabukan, serta bersama pemerintah mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup, harap Penasehat PKB Sinode GMIM ini. Kesempatan itu Wagub telah menyerahkan bantuan bibit benih jagung, bibit benih cabe, dan bantuan bibit rambutan dan durian kepada kelompok tani  PKB tujuh rayon.



 Hadir Bupati Minahasa Jante Sayow, Wakil Bupati Ivan Sarundajang serta para Ketua-Ketua PKB se-wilayah GMIM. (Kabag humas  Jackson Ruaw selaku jubir pemprov). 



   

Sarundajang Buka Seminar Penanggulangan Bencana Gunung Api


Gubernur Sulawesi Utara DR. S. H. Sarundajang mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan  dengan letak gegrafis yang berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik, telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana sehingga seminar  gabungan Indonesia – Jepang tentang aktifitas vulkanik dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana gunung api sangat tepat mengingat di sulawesi utara secara geografis berada di tepian pasific  dan merupakan salah satu daerah kepulauan terbesar yang memiliki beberapa gunung api yang aktif dan terdapat enam patahan aktif sehingga Sulut merupakan daerah yang rawan bencana. Seminar tersebut dilaksanakan sehari (24/5) dan  merupakan kerjasama BPBD Prov. Sulut dengan JICA Jepang bertempat di Hotel Lion Manado.
“Sosialisasi tentang bencana sangat dibutuhkan masyarakat untuk memelihara keseimbangan, keserasian dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sangatlah juga penting untuk dilaksanakan dengan melihat kompleksitas dan demografi dan pertumbuhan sosial ekonomi Indonesia maka langkah-langkah progresif yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota serta pihak swasta dalam rangka meminimalisir dampak apabila terjadi bencana.” Kata Sarundajang.
Pada kesempatan itu Sarundajang mengharapkan kiranya seminar ini dapat efektif dan mampu dimaksimalkan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kegiatan ini bisa menghasilkan rumusan, konsep, kebijakan dan program kerja yang jelas dengan langkah nyata dalam pencegahan dan penanggulangan bencana agar dapat tercapai secara cepat, tepat, efisien dan efektif.
Sebelumnya didahului pengantar kata oleh Kepala BPBD Prov. Sulut Ir. H. Makarawung, MSi yang mengatakan bahwa kegiatan seminar ini diikuti oleh JICA Jepang 17 orang, BNPB 20 orang, tim peneliti Gunung Api Indonesia, Kepolisian, TNI, BPBD Sulut, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, NTT,  instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan. 
Hadir pada kesempatan itu Mr. Tokunaga Yoshio sebagai JICA Expert on Disaster Management, Dr. Surono kepala PVMBG, Ir. Pitoyo Subandrio, dari kementrian PU, Ir. Medi Herlianto dari Dir. Kesiapsiagaan BNPB, Forkompinda Sulut (diwakili) dan organisasi masyarakat.(Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).   

DPRD Minsel Lakukan Koordinasi Tapal Batas Bersama Pemprov Sulut


Guna lebih memperjelas batas wilayah antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa tenggara, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan melaksanakan konsultasi dengan pihak Pemprov Sulut.
Konsultasi tersebut dilaksanakan Jumat (24/5) bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs M.M Onibala di dampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. N.R.P Tendean, SIP,MSi dan kepala bagian Pemerintahan Drs. Lucky Taju, Msi.
Dalam pertemuan tersebut, komisi 1 DPRD Minsel yang dipimpin oleh Ketua Setly Kohdong,  meminta saran kepada pihak Pemprov Sulut agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan batas anatra desa Lobu MItra  dan Ranoketang Minsel, namun Onibala menegaskan bahwa Batas daerah antara Minsel dan Mitra telah selesai sejak lama dan telah ada putusan tetap yang telah di tanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri.
“Sebenarnya posisi masalah batas Mitra da Minsel telah selesai, karena sudah ada peraturan Menteri dalam Negeri nomor 60 tahun 2011 tentang batas kedua daerah ini,” jelas Mantan Penjabat Bupati Minsel ini.
Untuk itu Onibala memberikan saran agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas daerah, Pihak Pemkab Minsel dan Mitra melakukan sosialisai kepada masyarakat setempat mengenai batas wilayah kedua kabupaten tersebut. Pemprov sendiri dalam masalah batas tetap akan mengacu pada data dan peraturan yang berlaku saat ini. “Ambil solusi bersama agar masyarakat tau keputusan sebenarnya, kalau bisa DPRD berinisiatif dengan Bupati untuk berkoordinasi, jika belum ada titik temu Pemprov Sulut akan turun mengambil jalan tengah.(Kabag humas Drs Jackson F Ruaw, Msi)