Kamis, 22 Maret 2018

Gubernur dan Peserta Sidang Majelis Sinode Deklarasi Menolak Hoax



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey .SE  yang juga sebagai Ketua Umum  Panitia Sidang Majelis  Sinode ke-79 bersama Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw juga sebagai Wakil Ketua Umum dan peserta sidang  Deklarasi Menolak Hoax di Grand Kawanua International City kamis.( 22/03/2018 ) kemarin


Gubernur Olly dalam kesempatan tersebut membacakan  deklarasi anti hoax yang diikuti oleh seluruh peserta sidang.
" Kami peserta Sidang Majelis Sinode ke-79 Gereja Masehi Injili di Minahasa ( GMIM )  menolak segala bentuk hoax dan mendukung Polri dalam penegakan hukum serta mensukseskan pilkada damai NKRI harga mati, kata Olly Dondokambey.


Sebelumnya Kapolda Sulut Irjen Pol Drs  Bambang  Waskito memberikan materi Peran Tokoh Agama  dalam  Kamtibmas  dihadapan ribuan peserta Sidang  Majelis Sinode. Karena peran tokoh agama sangat penting  untuk menangkal segala macam hoax dan segala permasalahan yang ada apalagi tahun ini adalah tahun pesta demokrasi

“Jangan sampai kita terpecah dan terbelah untuk memilih masing-masing pasangan calon di pilkada", katanya

Harapan saya mudah-mudahan Sulut ini tetap aman seperti biasa. “Karena mungkin saat Tuhan menciptakan Sulut, Tuhan dalam keadaan tersenyum" .  Untuk itu marilah kita lawan hoax di tanah Nyiur melambai, Kapolda Bambang Waskito




Rakorda Pemberdayaan Koperasi & UKM, Silangen : Kita Harus Bersinergi

Perkembangan perekonomian Sulawesi Utara senantiasa terus menunjukan kinerja yang sangat menggembirakan. Dimana, hingga akhir tahun 2017, perekonomian Sulut mampu bertumbuh 6,32 persen, angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mampu ditekan hingga angka 7,9% atau turun sebesar 1,08% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pencapaian positif itu tak terlepas dari peranan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Hal itu disampaikan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS saat mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di Manado, Kamis (22/3/2018) pagi.

"Berbagai capaian positif ini dikontribusikan berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk koperasi dan UKM," tandasnya.

Oleh karena itu, menurut Silangen, untuk semakin memajukan perekonomian daerah melalui sektor koperasi dan UKM diperlukan sinergitas antar pemangku terkait. Apalagi jumlah koperasi di Sulut mencapai 4000 koperasi.

"Ada 4000 an koperasi di Sulut. Kita tidak bisa membangun koperasi sendirian karena resource terbatas. Sebagai contoh kemampuan APBD kabupaten dan kota berbeda-beda. Karena itu kita harus bersinergi dalam upaya memajukan perekonomian daerah," katanya.

Terkait pelaksanaan Rakorda, Silangen optimis agenda itu mampu menghasilkan berbagai program konstruktif bagi sektor koperasi dan UKM kedepannya, seperti : program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan industri kecil menengah.

Lanjut Silangen, koperasi adalah sumber kekuatan ekonomi nasional yang mampu bertahan di tengah krisis.

"Koperasi adalah pilar ekonomi nasional selain dari sektor swasta dan BUMN. Koperasi juga mampu bertahan di tengah krisis dan mampu menunjang pertumbuhan perekonomian," bebernya.

Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Sulut Happy Korah menerangkan tujuan dilaksanakannya Rakorda.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi keterpaduan program dan kegiaran pengembangan koperasi dan UKM antara provinsi dengan kabupaten/kota serta sebagai upaya bersama merumuskan strategi dalam menghadapi permasalahan pemberdayaan koperadi dan UKM yang semakin kompleks dan variatif," ujarnya.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Dinas Koperasi, UKM kabupaten dan Kota di Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Kumendong Terima Aspirasi Nelayan dan PKL Pantai Malalayang


Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong, MSi,  menerima aspirasi dari nelayan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berasal dari pinggiran pantai Malalayang dua.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa damai menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (22/3). Aksi tersebut berjalan damai dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan sat pol PP Pemprov Sulut.
Dalam orasi mereka menyampaikan agar tempat usaha mereka yang telah  digusur pemerintah kota Manado di seputaran pantai malalayang agar mendapat ganti rugi berupa tempat usaha yang baru dari pemerintah, selama melakukan kegiatan usaha dipinggir pantai mereka juga membayar pajak,  mereka menduga penggusuran yang dilakukan adalah bagian dari reklamasi.
Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong,Msi yang turut didampingi Kepala Bagian Humas Christian Iroth, STTP menyampaikan kepada para pengunjuk rasa akan menyampaikan aspirasi mereka kepada bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw terkait permintaan mereka.
Untuk penggusuran lokasi usaha mereka yang berada di pinggiran pantai malalayang merupakan wewenang dari pemerintah kota Manado, untuk itu pihak Pemprov akan berkoordinasi dengan pemkot manado terkait penggusuran lokasi usaha tersebut.(humas provinsi sulut)