Rabu, 06 September 2017

Gubernur Bertekat Kembalikan Kejayaan Berkuda Sulut



Gubernur Olly Dondokambey optimis akan mengembalikan kembali kejayaan berkuda di Bumi Nyiur Melambai seperti di era 80-an. Salah satu upaya dengan memanggil pulang kembali para atlit-atlit berkuda Sulut di luar daerah.


Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulut Rony Siwi mengatakan, pihaknya sementara melakukan komunikasi dengan para atlit berkuda asal Sulut agar bisa memperkuat daerah ini kembali.


"Gubernur dan Wakil Gubernur menginginkan kejayaan berkuda Sulut dapat dikembali dikenal daerah luar,"kata Siwi, kemarin.


Selain itu, berbagai upaya perlombaan pacuan kuda terus digelar, termasuk pacuan roda sapi dan bendi yang memperebutkan piala gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dalam rangka menyambut HUT Provinsi ke-53.


"Tentu akan banyak atlit-atlit berkuda dari luar akan datang sendirinya berlaga di daerah ini," ungkapnya.


Ketua Panitia Lomba Berkuda Roda Sapi dan Bendi, Ferry Wowor menuturkan, perlombaan pacuan ini akan berlangsung di lapangan Pacuan Kuda Balitka Paniki, Manado.


"Banyak peserta berkuda dari luar daerah yang akan ikut serta. Perlombaan yang akan digelar 9 September mendatang diyakini dapat menarik mata wisatawan berkunjung ke Sulut," tuturnya.


Mantan pengurus Pordasi Sulut ini berharap, rutinya perlombaan pacuan kuda diharapkan dapat memberikan efek positif, baik mendatangkan kembali atlit-atlit berkuda Sulut di luar daerah dan mencetak re-generasi atlit berkuda di daerah ini.
Kelas
Untuk diketahui kelas- kelas yang akan dipertandingkan adalah,
Race 1 kelas Roda Sapi 100 Meter
Race 2 kelas Roda Sapi 100 Meter
Race 3 Kelas Roda Sapi 100 Meter
Race 4 Kelas Roda Sapi.100 Meter
Race 5 Kelas Roda Sapi 150 Meter
Race 6 Kelas Roda.Sapi 200 Meter
Race 7 Kelas.Roda Sapi 250 Meter
Race 8 Kelas Bendi Kalaper 600 Meter
Race 9 Kelas G Lokal
Race 10 Kelas F
Race 11 Kelas E
Race 12 Kelas Calon Remaja
Race 13  Kelas Roda Sapi 100 Meter
Race 14 Kelas Kalaper 800 Meter
Race 15 Kelas Calon Derby
Rsce 16 Terbuka
Race 17 Kalaper
Race 18 Roda Sapi 200 Meter
Ini akan memperebutkan Piala Gubernur Sulut,Wakil Gubernur Sulut, Sekretatis Provinsi Sulut, Wlikota Manado, Ketua Baguna Sulut., Kadispora Sulut, Kadis Pariwisata Sulut, Kadispora Manado dan Kadis Pariwisata Manado.



Kabupaten Kepulauan Sitaro.Juara.Lomba PBB Tingkat Sulut


Kabupaten SITARO (Siau, Biaro, Tagulandang) akirnya keluar sebagai pemenang Lomba PBB (Peraturan Baris-Berbaris) antar  perangkat daerah Kabupaten / Kota se-Sulut di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara Rabu (06/09/2017 ) Kemarin.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Utara Ir. Roy Roring M.Si yang mewakili Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw  dalam sambutan pada acara  kegiatan lomba PBB antara Kabupaten / Kota Se-Sulawesi Utara mengatakan, kegiatan lomba ini mampu memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter aparatur, dengan kata lain semakin memantapkan kapasitas kompetensi dan kinerja masing-masing personal, sebagai daya dorong gerak pacu organisasi dalam menghasilkan kualitas pelayanan sebagai implementasi pelayanan prima bagi masyarakat

Pertandingan lomba PBB ini telah berlangsung dari tanggal 4 sampai tanggal 6 September dengan peserta dari Tim PBB para SKPD di lingkup Jajaran Pemerintah Provinsi dan Tim dari Kabupaten Kota Se-Sulawesi Utara, dengan hasil   peringkat pertama Kabupaten Kepulauan SIitaro dengan nilai 1396,2 , peringkat kedua Kota Manado dengan nilai 1335,6 peringkat , ketiga Kabupaten Minahasa dengan nilai 1278,2
Dan  Komandan Peleton  terbaik  Denti Sagune S.Pd dari Kabupaten Kepulauan.Sitaro dengan nilai 78.2 urutan, kedua  Mario M Lumi S.STP M.Si dari Kota Manado dengan nilai 76.2 dan urutan ketiga  Rener B Karwur S.STP dari Kabupaten Minahasa.

Juga pertandingan lomba PBB antar SKPD di lingkup Pemprov Sulut dengan hasil urutan pertama Dines Perkebunan dengan nilai 1310,2 urutan  kedua Dinas Pertanian dan peternakan  dengan nilai 1268, urutan ketiga Badan pengelolah pajak dan retribusi. daerah (P2RD) dengan nilai 1263,6. Komandan Peloton terbaik urutan pertama Frieda Moningka SP, M.Si dar Dines Perkebunan dengan nilai 74 , urutan kedua  Alfrets Ronny Owu S.Sos dari Badan pengelola Pajak dan Distribusi Daerah dengan nilai 72,6 dan urutan ketiga Stenly J.E Mandagi SP dari Dinas Pertanian dan Peternakan.

Turut hadir menyaksikan acara ini Bupati Kepulauan Sitaro Toni Supit SE MM Kaban BKD Provinsi Sulut DR Femmy Suluh M.Si, serta Kepala/Badan SKPD   Kabupaten Kota se-Sulut.

OD -SK Kocok Enam Posisi Pejabat Eselon III



Gubernur bertekad untuk penyempurnaan struktur organisasi ini harus tetap jalan, terutama dalam menunjang kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam Merealisasikan visi Sulut Hebat dalam setiap Pembangunan yang sedang kita perjuangkan bersama.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Drs. Steven O. E. Kandouw pada Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulut, di Ruangan C. J. Rantung Rabu ( 06/09/2017 )Kemarin

Wagub berharap kepada yang baru saja dilantik untuk mampu beradaptasi dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta bisa menunjukan Dedikasi dan Prestasi kerja dan semakin memampukan langkah kita dalam menjawab tantangan dan peluang kedepan untuk kepentingan Masyarakat Sulawesi Utara.

"Kiranya dengan jabatan yang sudah dipercayakan kepada saudara-saudara jangan sampai disalah-gunakan tetapi benar-benar dipelihara, dijaga dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, yakni dengan Loyalitas, Integritas, Disiplin dan Totalitas Kerja"  Pesan Wagub

Selain itu Wagub Kandouw juga tak lupa memberikan motivasi kepada para ASN di lingkup Pemprov  Sulut untuk bisa menunjukan kapabilitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Bukan tidak mungkin ASN tersebut bisa berkiprah di Pemerintah Pusat.

"Manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya karena Pak Geburnur kebetulan mempunyai akses untuk mengorbitkan putra daerah di kancah nasional," terang Wagub Steven Kandouw.
sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Sulut  Flora Krisen membacakan nama-nama pejabat yang dilantik yaitu :

1. DR Grubert  T Ughude SH. MH  Jabatan lama dipekerjakan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara , Jabatan Baru Kepala Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut
2. Drs Djoni Max Wilar Jabatan Lama Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut, Jabatan Baru Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut
3. Drs Ferdinand Hendriek Recky Sumarauw.M.Si,  Jabatan Lama Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut, Jabatan Baru Sekretaris.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut.
4 Drs Maxi Lewi Lengkong  Jabatan Lama  Kepala Bidang Aset PNS di Pemrov Sulut Jabatan Baru, Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut.
5. Ronny Rolly Pantouw  AjAk. AP. M.Si Jabatan Lama Kepala Bidang Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut Jabatan Baru Kepala Bidang Kelembagaan Masyrakat Desa Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut.

6.Efta Rinny Mamahit SE Jabatan Lama Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut ,Jabatan Baru Kepala Bidang Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulut.
 Turut Hadir Asisten Bidang Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut John Palandung,  Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan  Pemprov Sulut Rudy Mokoginta, Kepala BKD Sulut Femmy Suluh dan Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut.
( Humas Pemprov Sulut )



Dana Desa Rawan Jadi Bancakan, Ini Peringatan Wagub Kandouw

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Apalagi jumlah anggaran Tahun 2017 ini mencapai Rp. 1,161 Triliun yang diperuntukkan bagi pembangunan 1.507 desa di Sulut.

"Jangan sampai anggaran desa menjadi mubazir akibat salah penggunaan. Banyak yang masih berfikir dana desa boleh jadi bancakan dan digunakan oleh kelompok atau pribadi. Saya ingin ini bisa betul-betul diawasi oleh pihak kejaksaan dan kepolisian," kata Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang dilaksanakan di Manado, Rabu (6/9/2017) siang.

Disamping itu, Wagub Kandouw menegaskan bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah desa tidak boleh dikurangi jumlahnya.

"Tidak boleh ada pemotongan terhadap pencairan dana desa karena itu untuk kepentingan masyarakat desa melalui pembangunan di berbagai bidang, baik jalan desa dan lainnya," ungkapnya.

Oleh karenanya, Kandouw juga meminta seluruh kepala desa di Sulut dan pihak terkait dapat membuat perencanaan yang matang sebelum mengerjakan proyek pembangunan di desa.

"Saya tidak menakut-nakuti. Penggunaan dana desa harus optimal. Contohnya, Dana desa digunakan untuk membangun jalan desa. Jangan hanya membuat jalan yang dekat rumah kepala desa. Dana desa yang baik harus sustainable atau harus bisa berkelanjutan," paparnya.

Lebih jauh, Wagub Kandouw meminta penempatan tenaga pendamping desa harus efektif dan efisien. Artinya, lokasi kerja dan domisili pendamping tidak berjauhan.

"Saya temukan masih adanya tenaga pendamping desa yang lokasi kerjanya berjauhan dari tempat tinggalnya. Akibatnya jadi tidak efektif. Misalnya, pendamping dari Kabupaten Bolaang Mongondow tetapi ditempatkan di Minahasa. Tentu pengawasan kurang optimal termasuk biaya transportasi yang digunakan tenaga pendamping akan cepat habis," imbuhnya.

Menariknya, setelah menyampaikan sambutan, Wagub Kandouw menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para tenaga pendamping desa.

Dengan fasilitas tersebut, setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, Mangihut Sinaga, SH menyatakan rencananya untuk membuka pos pengaduan di seluruh Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengawal penggunaan dana desa.

"Kami akan membuka pos pengaduan di setiap Kejari di Sulut. Masyarakat dapat melaporkan segera setiap penyimpangan penggunaan dana desa yang diketahuinya kepada kami," tandasnya.

Sinaga juga menegaskan, setiap laporan yang disampaikan harus jelas dan lengkap agar dapat segera ditindaklanjuti pihaknya.

"Kejaksaan pasti memproses setiap laporan dari masyarakat. Namun laporan yang disampaikan harus jelas. Jangan katanya dan katanya tanpa dilengkapi dengan data dan keterangan. Jika laporannya lengkap, kami pasti menindak tegas dan memenjarakan setiap pelaku yang terbukti menyelewengkan dana desa," bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMDD) Sulut, Drs. Royke Mewoh, DEA menjelaskan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.

"Pelaksanaan rapat ini untuk melakukan analisa dan evaluasi reguler tentang penggunaan dana desa, program prioritas kementerian desa dan merumuskan pemecahan masalahnya," ungkapnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. John H. Palandung, M.Si, perwakilan dari Polda Sulut, BPK, BPJS Ketenagakerjaan dan DPMDD kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)