Senin, 30 Maret 2015

Sulut Tolak Hadirnya Gerakan ISIS







Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara menolak hadirnya gerakan radikal Islamic state of Irak and Sirya (ISIS) di daerah Bumi Nyiur Melambai.
 Penolakan itu ditandantai dengan penandatangan bersama yang dilakukan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang bersama Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Wakil Ketua Komisi 2 DPR-RI Ir Riza Paria MBA, Anggota VI BPK-RI Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, Unsur Forkopimda Sulut dan  Bupati Minsel Tety Paruntu, Walikota Tomohon Jimmy Eman dan Wawali Bitung Max Lomban di atas kanvas usai apel gerakan bela Negara di IPDN Kampus Sulut Tampusu Minahasa, Senin (30/3) kemarin.
Sebelumnya Sekdes Tampusu Arnold Pinamon telah membacakan 5 poin yang menjadi alasan Sulut menolak gerakan ISIS tersebut antara lain, Kami warga Negara RI di Sulut bertekad mewujudkan gerakan bela Negara dengan cara mempertahankan Pancalisa, UUD 1945, Bhike Tunggal Ika dan wilayah NKRI, Menolak dengan tegas, sikap ancaman terorisme dan radikalisme yang merusak sendir-sendi kehidupan persatuan dan kesatuan bangsa. Menolak dengan tegas kekuatan kelompok asing dan tokoh-tokoh tertentu yang berupaya memasukan pahan ISIS di Indonesia, terutama di Sulut. Mendukung kebijakan pemerintah di dalam pemberantasan narkoba, pemberantasan praktek begal jalanan yang telah merusak mental dan moral serta jiwa raga generasi bangsa serta mengimbau segenap komponen bangsa secara bersama-sama mewujudkan gerakan bela Negara melalui tata kehidupan masyarakat yang kreatif, inovatif, memiliki sikap mental positif dan menerapkan disiplin yang tinggi.
Sarundajang mengakui penandatangan bersama menolak hadirnya gerakan ISIS di daerah ini merupakan kegiatan yang bernilai dan bermakna strategis yang perlu dialakukan, sebagai media efektif dalam mengetuk nurani setiap anak bangsa, agar semakin memantapkan nasionalisme, serta bertekad dan komitmen yang kuat untuk membela Negara.
Karena itu Sarundajang berharap salah satu cara untuk menangkal gerakan ISIS, salah satunya perlu terus menanamkan wawasan kebangsaan kepada gerenasi muda dimanapun kita berada.
“Implementasi dalam setiap langkah dan sendi kehidupan bermasyarakat, senantiasa berdiri kokoh tampil terdepan dan terus mengangkat panji mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, tandas SHS. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).   
          

Sarundajang Terima Baret Menwa








Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, menerima pembaretan sebagai anggota kehormatan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) dari Ketua Umum DPN IARMI DR MS Kaban pada Apel Gerakan Bela Negara Masyarakat Sulut di lapangan parade IPDN Kampus Sulut Tampusu Minahasa, Senin (30/3) kemarin.
Selanjutnya Gubernur selaku Inspektur Upacara melantik Sekot Tomohon Dr Arnold Poli SH MAP sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Sulut dan DirekturIPDN Kampus Sulut Dra Rosye Kalangi MSi selaku Ketua DPP IARMI Sulut yang ditandai dengan penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat, pembaretan Praja IPDN sekaligus penyerahan Asuransi Jasa Rahjarja.
 Upacara yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, Wakil Ketua Komisi 2 DPR-RI yang juga selaku Sejken DPN IARMI Ir Riza Paria MBA, Anggota VI BPK-RI Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung SH, Dan Lantamal VIII Laksma TNI Sulaeman Banjarnahor, Dan lanudsri Kol Hesly Paat,  tersebut juga telah dibacakan pernyataan sikap gerakan bela negara masyarakat Sulut menolak gerakan Islamic State of Irak and Sirya (ISIS)  yang disampaikan Sekdes Desa Tampusu Arnold Ponamon.
Gubernur mengatakan, tak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan kebangsaan Indonesia, makin hari semakin mengalami pergeseran makna.
Salah satunya diakibatkan oleh perkembangan era globalisasi sehingga hubungan emosional ke-Indonesiaan tidak lagi dikedepankan dan yang terjadi adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tujuan yang sama, jelas Sarundajang.
Karena itu dalam konteks ekonomi, nasionalisme dipandang tidak relevan, karena tidak ada Negara lagi yang dapat memproteksiperkembangan ekonomi dunia yang telah menembus batas-batas antar Negara.
Namun demikian, dalam konteks politik dan pemerintahan, rasa kebangsaan (nasionalisme) mutlak terkonstruksi kokoh, ditopang oleh 4 pilar kebangsaan  yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal ika dan NKRI.       
Karena tanpa adanya ikatan emosional sebagai suatu bangsa, maka hal ini akan menjadi entry point bagi hancurnya suatu bangsa dan Negara, tandas Sarundajang. Turut hadir para pejabat Eselon II dilingkungan Pemprov Sulut. (Kabag Humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).