Rabu, 12 Juli 2017

Gubernur Olly Dondokambey dan Duta Besar Australia Bahas Kerjasama



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima kunjungan kerja Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson bersama rombongan di Wisma Negara Kompleks Gubernuran Bumi Beringin Manado.Rabu ( 12/07/2017 ) Sore Kemarin.  Adapun maksud tujuan kedatangan utusan Negeri Kanguru itu karena melihat peluang selain di sektor pariwisata juga membangun kerjasama dibidang pendidikan dan Infrastruktur

Dalam pembicaraan Dubes  Paul Grigson  berkeinginan kerjasama  dengan Pemprov Sulut dibidang pendidikan  (short course) kursus yang singkat tapi efisien , misalnya, 1 tahun sekolah disini (Sulut) dan 1 tahun di Australia. Juga untuk penerbangan Australia Jet Star akan dibuka  yang sementara ini masih dibahas,” ungkap Gubernur Olly

Tidak hanya itu juga, kata Gubernur bahwa pihak Australia juga membidik dibeberapa sektor pembangunan infrastruktur.

“Nanti dia mau berinfestasi dan akan mengajak para investor mereka yang rencananya seperti di pelabuhan Marina juga perhotelan di Kawasan Ekonomi Khusus  ( KEK ) Pariwisata tandas Gubernur.

Diketahui pihak Australia juga menginginkan membuka rute penerbangan langsung Manado-Australia, kemudian secara pararel antara Beijing-Manado-Australia, sehingga Manado bisa menjadi daerah transit wisatawan. Karena, diketahui selama ini hanya ada penerbangan Australia-Bali, dan sekarang akan ada Australia-Manado. 
Dalam Pertemuan tersebut  Gubermur Olly Dondokambey dan Duta Besar Australia saling tukar cendramata. 

Hadir pula dalam pertemuan tersebut diantaranya, Sekertaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen, Asisten I Jhon Palandung, Asisten III Setdaprov Sulut Roy Roring, Kepala Biro SDA dan Perekonomian, Frangky Manumpil, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut, Jenny Karouw.
( Humas Pemprov Sulut )


Olly Ajak Masyarakat Bangkitkan Bela Negara

Partisipasi masyarakat Sulawesi Utara dalam usaha pembelaan negara adalah suatu kewajiban untuk mempertahankan keamanan negara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE melalui sambutan yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. John Palandung, M.Si dalam Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara yang dilaksanakan di Ruang Mapalus, Rabu (12/7/2017) siang.

"Menjadi suatu kemutlakan untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara, untuk terus berusaha mempertahankan, menjaga dan memelihara negara agar tetap berdiri dengan kokoh," katanya.

Meskipun demikian, Gubernur Olly memahami bahwa upaya pembelaan negara tidak hanya sekedar untuk memepertahankan negara saja melainkan juga untuk memajukan bangsa dan negara.

"Artinya, segala bentuk peran serta warga negara yang positif demi keutuhan, kemajuan, kejayaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara juga merupakan wujud pembelaan negara," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pembentukan kader bela negara, masih dalam sambutan, Olly berharap semua peserta dapat mengikutinya dengan serius. Apalagi, agenda tersebut bertepatan dengan ancaman gerakan radikalisme dan terorisme yang terjadi akhir-akhir ini.

"Saya mengharapkan, momentum ini akan kita manfaatkan untuk mempererat dan meningkatkan persatuan serta memantapkan tekad dan komitmen untuk mampu menyikapi setiap ancaman secara bijak dan cerdas, dengan senantiasa tampil sebagai pelopor pemersatu bangsa," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Steven Liow, S.Sos mengapresiasi program pembentukan kepemimpinan untuk para pemuda yang dilakukan Kementerian Pertahanan RI.

"Saya bangga terhadap Kemenhan karena mempunyai kurikulum tentang kepemimpinan untuk pemuda. Ini sangat berguna untuk membentuk karakter bangsa yang unggul," katanya.

Liow juga menyebut kemajemukan di Indonesia memperkuat persatuan di antara masyarakat sehingga sanggup mengatasi segala upaya pepecahan. "Latar belakang kita semua berbeda tetapi kita punya kesatuan. Itulah kekuatan utama," tandasnya.

Adapun kegiatan itu turut dihadiri Perwakilan Direktorat Kementerian Pertahanan, Letkol. I.W. Eka Sundawan, Ketua Dewan Pembina Bela Negara Sulut, Pdt. Lucky Rumopa, serta pengurus LSM dan Organisasi Kemasyarakatan. (BerSin) (Humas pemprov Sulut)


Wagub Kandouw Hadiri Rakor Pengendalian Perbatasan Negara




Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw yang didampingi staf pendamping Jufli Aljon Pakasi menghadiri rapat koordinasi pengendalian perbatasan negara yang dilaksanakan hari ini, 12 Juli 2017. Rapat koordinasi ini  dibuka  langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.


Rapat tersebut dipimpin Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri lintas kementerian. Kementerian yang hadir adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan. 

"Selain itu, rapat ini khususnya untuk memasuki tahun anggaran 2017/2018, yaitu infrastruktur sosial di 187 kecamatan perbatasan," ujar Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.



Adapun infrastruktur sosial yang dimaksud di antaranya puskesmas, pasar tradisional, dan sekolah. Tjahjo mengatakan pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. "Program strategis nasional ini harus terjamin dilakukan di daerah tepat waktu."

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berujar pemerintah berupaya mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan perbatasan negarayang selama ini cenderung memandang perbatasan melalui fungsi pertahanan atau inward looking.

"Kini berubah menjadi outward looking, yaitu lebih ke mengembangkan sumber daya di perbatasan," ucapnya. Wiranto menuturkan sejumlah capaian pembangunan di tahap awal sudah diraih, misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan. Dia menyebut di Kalimantan sudah terbangun jalan paralel perbatasan sepanjang 1.425,6 kilometer (km), di Nusa Tenggara Timur sepanjang 49,5 km, dan Papua 301,74 km.

Pembangunan jalan di perbatasan negara itu berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Kami berharap pembangunan jalan paralel terus dilakukan dan diperluas cakupannya. Diharapkan di akhir 2019 bisa selesai sesuai dengan target."

Menurut Wiranto, ke depan juga diperlukan penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu dengan menghasilkan terobosan-terobosan yang mempercepat pencapaian target pembangunan di perbatasan.