Rabu, 30 April 2014

Alimansori : Provinsi BMR sangat layak

Gubernur Sulawesi Utara diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Noudi R. P. Tendean, SIP, Msi mendampngi Tim Komite I DPD RI yang dipimpin oleh ketua H. Aliman Sori SH, MKum dan DPD RI asal Sulut Ny. Sintje Sondak Mandey dan Arianti Baramuli, serta 6 anggota DPD RI lainnya. Kedatangan Komite I ini kata Aliman Sori, SH, Mkum adalah  untuk melakukan peninjauan lapangan dan melihat persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru Calon Provinsi Bolaang Mongondow Raya yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu sebagai calon Ibukota Prov. BMR (29/4).
Saat memasuki perbatasan Kab. Minsel dan calon DOB baru Prov. BMR rombongan telah dijemput oleh ratusan masyarakat yang  dalam mendukung terbentuknya provinsi ini dan saat memasuki calon ibukota provinsi BMR di Kota Kotamobagu rombongan telah dijemput oleh masyarakat yang menggunakan motor, bentor dan kendaraan-kendaraan dan sepajang jalan yang dilewati rombongan di dalam kota  disambut oleh anak-anak sd, smp, sma dan mahasiswa universitas dumoga sampai dengan masyarakat turun kejalan untuk mensuport dan mendukung penuh pembentukan DOB provinsi ini dan disambut secara adat di depan rumah dinas walikota Kota Kotamobagu.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang pertemuan walikota kotamobagu ketua komite I DPD RI H. Aliman Mori, SH, Mkum mengatakan bahwa kedatangan tim komite I ini adalah untuk melihat dari dekat kesiapan daerah ini baik sarana maupun prasarana pendukung dan kesiapan dukungan dari masyarakat dalam pembentukan DOB juga sangat diharapkan. Dan setelah melihat sambutan masyarakat terhadap kedatangan tim komite I, Aliman Sori mengatakan bahwa Daerah Otonom Baru  (DOB) Prov. Bolaang Mongondow Raya sangat layak.
Lebih lanjut Aliman Sori mengatakan bahwa tujuan pembentukan Daerah Otonom Baru (BOB) atau pemekaran ini adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dan bukan karena faktor dan kepentingan elit politik dan jangan ada kepentingan politik yang akan menunda terbentuknya pemeran ini karena maksud dari terbentuknya DOB ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat harus didapat dan diprioritaskan sebagaimana harapan kita bersama.  Kemudian anggota DPD RI melakukan peninjauan lokasi calon kantor gubernur, calon kantor DPRD dan calon rumah dinas gubernur.(Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSI selaku jubir pemprov).




Mokodongan : Kekuatan KORPRI itu hebat

Kemajuan suatu bangsa salah satunya sangat bergantung serta ditentukan oleh kemampuan dan keteladanan aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik secara profesional dan akuntabel dan eksistensi aparatur menjadi sangat penting terutama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan umum terutama melalui sisi pelayan kepada masyarakat. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan saat membuka sosialisasi peningkatan mental dan budaya kerja aparatur (30/4) di ruang Mapaluse kantor gubernur.

Mokodongan yang didampingi sekretaris Korpri Yanni Lukas, SPi, MSi dan kepala biro organisasi Jemmy Ringjuangan, SSTP, MSi mengatakan bahwa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kekuatan korpri itu hebat bila ada kerja sama yang baik dan saling membantu sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan. PNS juga harus disiplin dan loyal pada pimpinan serta mampu menunjukkan kemampuan, kualitas serta  prestasi kerja yang baik.
Pada kesempatan itu Mokodongan mengharapkan kiranya pelaksanaan sosialisasi ini para pns harus lebih disiplin, lebih kerja keras dan konsisten terhadap tugas dan tanggung jawab serta jangan jenuh dengan rutinitas pekerjaan yang dikerjakan setiap hari dan dapat menumbuhkan tekad dan komitmen bersama dari seluruh anggota korpri sulawesi utara untuk menjadikan mental dan budaya kerja sebagai modal utama dan kekuatan penting dalam melaksanakan tugas  dan pekerjaaan sehari-hari.
Sebelumnya didahului laporan ketua panitia pelaksana Anatje Saselah, SE yang mengatakan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penyegaran kembali kepada anggota korpri agar lebih profesional, kreatif dan inovatif terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan mengayomi masyarakat. Dan kegiatan ini dilaksankan sehari dan diikuti seluruh pengurus korpri kab/kota dan skpd di lingkup pemprov sulut.(Jubir Pemprov DR. Jemmy S. Kumendong selaku kabag humas)



SAG Ibadah Paskah di Kediaman Wagub di Tatelu

Sinode Am Gereja-Gereja Sulutteng akan melaksanakan Ibadah Paskah sekaligus pertemuan perdana personalia Departemen, Komisi dan Pokja SAG di Kediaman Pribadi Keluarga Kansil Tatengkeng di tatelu jalan menuju pinili, pada hari Jumat 2 Mei 2014 pukul 15:00 Wita. Kegiatan yang akan dipimpin Sekjen  SAG Pdt. Lamberty Mandagie MTh serta Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd selaku Ketua Pria Kaum Bapa (PKB) SAG. Untuk itu Kansil berharap semua, personalia baik yang duduk di departemen, komisi maupun pokja kiranya dapat menghadiri Ibadah paskah yang dirangkaikan pula dengan pertemuan perdana. (Kabag humas Jemmy Kumendong selaku jubir pemprov).

Pemprov Lakukan Penandatanganan Kontrak Proyek

Sebanyak 48 Paket proyek yang bersumber dari dana APBD Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2014, Rabu (30/4) mulai dilakukan penandatanganan kontrak tahap pertama dengan pihak perusahaan kontraktor. Penandatangan kontrak bersama paket lelang pengadaan barang dan jasa pemprov sulut ini berlangsung di ruang Mapalus Kantor Gubernur dan turut disaksikanWagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Asisten Bidang Pekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE.  
Wagub mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertangungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.
 Karena itu saya minta, penandatanganan kotrak bersama paket proyek ini, kiranya mendapat perhatian serius dari seluruh pimpinan SKPD,  unit kerja, termasuk para pimpinan perusahaan, sehingga dalam pekerjaan nanti dapat memperhatikan kualitas pekerjaan  dan bisa selesai tepat waktu, bukan sebaliknya walaupun sudah mendapat uang muka tapi proyeknya mogok ditengah jalan, ujar Kansil sembari mengajak para pejabat pembuat komitmen, PPK dan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan diharapkan, dapat bersinergi sehingga sehingga yang diuntungkan bukan hanya perusahaan tapi juga masyarakat bisa menikmatinya, tandas orang nomor dua di sulut.
Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE melaporkan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penyerapan anggaran pemprov dengan tetap memperhatian peraturan yang berlaku serta tetap memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan, serta tujuannya untuk mewujudkan prinsip pengadaan yang transpara, efisien, efektif dan akuntabel serta menuju pengadaan berang/jasa 100 % E-Procurement. Kotambunan juga menyebutkan, dari 48 paket pekerjaan yang ada Dinas PU paling banyak yaitu 32 paket, dikuti Dinas Perkebunan 8 paket, Biro Perlengkapan 2 paket serta Diknas, Dispora, Sekretariat DPRD, DKP, UPTD Museum dan Biro Pembangunan masing-masing 1 paket dengan total pagu anggaran Rp. 92.239.966.900, sedangkan penandatangan kontrak tahap kedua akan dilaksanakan pada bula Mei 2014 mendatang, tambah mantan Karo Umum. Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).   
          









Selasa, 29 April 2014

Makodongan Tokoh Agama Berperan Dalam Pelaksanaan Dukcapil

Peran para tokoh agama dalam penyelenggaraan kebijakan bidang kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) sangat membantu keberhasil tugas pemerintah, hal itu disampaikan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan saat membuka acara temu teknis penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di Swiss-belhotel maleosan Manado, Selasa (29/4) kemarin.
Tugas dukcapil tidak hanya melakukan pencatatan masalah kelahiran, kematian, serta pencatatan perkawinan, akan tetapi lebih dari pada itu mampu mencermati setiap gejala yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, seperti KDRT atau  masalah  perceraian yang dianggap masih tinggi di daerah ini, karena itu peran dari tokoh-tokoh agama sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut, jelas Mokodongan sembari menyebutkan, mengingat pentingnya pertemuan ini apalagi melibatkan TP.PKK Provinsi Sulut, diharapkan pertemuan ini mampu merumuskan biaya nikah dan biaya cerai agar bisa sama di daerah ini, sehingga sulut benar-benar menjadi terdepan sekaligus contoh bagi daerah lain untuk masalah tersebut, kalau biaya nikah di kasih murah tetapi untuk biaya cerai dikasih mahal agar orang tidak gampang bercerai, tandas putra terbaik bumi totabuan.
Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE melaporkan, kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari, tujuannya untuk meningkatkan kesadarandan tangungjawab aparat pemerintah provinsi dalam membina aparat kabupaten/kota dan aparat kabupaten/kota kepada aparat kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat dalam bidang dukcapil. Sementara sasarannya untuk meningkatkan rasa tanggungjawab dan kemampuan teknis apart pemerintah provinsi dan kab/ko dalam bidang sistem adminduk.

Sementara itu Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Prov Sulut Drs Lucky Taju MSi, menyampaikan bahwa peserta yang diundang dalam kegiatan adalah para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, TP.PKK, Kabid Pencatatan Sipil kab/ko serta Instansi vertikal di Provinsi Sulut, sedangkan nara sumber berasal dari Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kasi Monev Dirjen Dukcapil Ibu Zulvimar, SH), Ketua TP.PKK Sulut Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS dan Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudy RP Tendean, SIP MSi. Turut hadir Wakil Ketua TP.PKK Sulut Dra. Ny. Sherly Mewengkang Nayoan, Kabag Pemerintahan Drs. Lucky Taju MSi, Kasubag Dukcapil Nita S Tarumingkeng SSTP, MPA. (Kabag Humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku Jubir Pemprov).   



Sekprov: Penataan SDM Aparatur Disesuaikan Dengan Beban Kerja

Birokrasi pemerintahan sebagai mesin penggerak roda pemerintahan dituntut untuk senantiasa mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik  antara lain adanya kepastian hukum, efisiensi, efektifitas, proporsionalitas, akuntabilitas serta profesionalisme, hal itu dikatakan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan saat membuka Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai dalam rangka penilaian prestasi kerja bagi PNS. Kegiatan yang digelar BKD Provinsi Sulut di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (29/4) kemarin, menurut Mokodongan mestinya PNS sebagai mesin birokrasi haruslah menjadi aparatur yang cerdas, serta mampu bekerja produktif, namun kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Salah satu penyebab utamanya karena target rencana kerja yang kurang jelas, lemahnya kontrol pimpinan menjadi benalu yang mengerogoti kehidupan kerja para pegawai juga pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam artian belum didasari pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lainnya merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut, ujarnya.

Karena Mokodongan berharap, perlu ada perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhan (beban kerja organisasi) serta menjadi First Step pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengembangan SDM aparatur untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional serta bebas KKN, kuncinya. Turut hadir Kepala BKD Ir. Sandra Moniaga, MSi, Sekretaris BKD Jahya P Rondonuwu MSi, Kabid Bimtek Kanreg XI BKN Manado Burhan Mana SH MH, serta Kasi Bimtek Kanreg XI BKN Manado Ricky Talumepa S.Sos. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pem prov).   

     

Gubernur Sulut: DAK Lingkungan Hidup Untuk Menjamin Pencapaian SPM

Demikian penekanan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Oleh Asiten Bidang Ekonomi Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan, MAP dalam acara Rapat Evaluasi Kinerja DAK Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksnakan pada Senin 28/4-2014 di Hotel Arya Duta Manado.
Lebih lanjut dalam sambutan disampaikan bahwa DAK Bidang Lingkungan Hidup, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional
Kebijakan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme pendanaan DAK Bidang Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin pencapaian SPM bidang lingkungan hidup serta pencapaian target nasional penurunan beban pencemaran, laju kerusakan lingkungan, dan peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat.  Oleh sebab itu, dimintakankan keterlibatan aktif semua pihak  untuk melaksanakan peran koordinasi pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi dan meningkatkan   kerjasama antara kementerian lingkungan hidup, pusat pengelolaan ekoregion, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup, sesuai dengan pembagian urusan  pemerintahan antara  pemerintah, pemerintah daerah  propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga kita semua mampu untuk mewujudkan udara yang bersih, air bersih, dan lingkungan hidup yang sehat, serta ekosistem yang berfungsi dengan baik.
Sebelumnya dalam laporannya Kepala Badan Lingkungan Hidup yang juga adalah PLH Sekda Kabupaten Sitaro DR. Adri Manengkey menyampaikan bahwa Maksud dan tujuan pelaksanaanacara ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk penyempurnaannya dan meningkatkan koordinasi, sinergitas program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan  apakah sesuai dengan petunjuk teknis dan kebutuhan daerah sesuai dengan kondisi lingkungan didaerah masing-masing dan Meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian spm bidang LH dan mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Menurut Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Peserta yang diundang dalam acara ini adalah Para Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan nara sumber adalah
-      Kepala Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
-      Kepala Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

-      Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi Dan Maluku; (DR Jemmy Kumendong, MSi, Kepala Bagian Humas Selaku Juru Bicara Pemprov.)

Senin, 28 April 2014

Mokodongan: Diklat Prajabatan Harus Ciptakan PNS Berkualitas




Demikian penekanan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. Siswa R Mokodongan dalam penutupan Diklat Prajabatan Golongan I dan 2 di Badan Diklat Provinsi Sulawesi  Utara Senin 28/2014.
Lebih jauh dalam sambutannya Mokodongan mengharapankan kiranya bekal ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti diklat prajabatan cpns dapat di aktualisasikan secara profesional, jujur, adil dan merata, dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kedudukan dan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat tergantung pada kualitas dan kompetensi pegawai negeri sipil. Karena itu terus dibutuhkan berbagai langkah solutif dan inovatif yang konstruktif memberikan daya dukung terhadap pencapaian aparatur yang kompetitif dan profesional,
Melalui diklat prajabatan CPNS golongan I dan II ini akan terlihat betapa pentingnya proses pembentukan pegawai negeri sipil dalam meniti karier dan pengabdian sebagai pegawai negeri sipil juga abdi negara dan pelayan masyarakat. Diklat prajabatan CPNS merupakan suatu wadah pembentukan pola pikir, pola sikap dan prilaku, sebagai ajang untuk memperluas wawasan, pemikiran serta penajaman visi bersama yang harus dilakukan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi. 
Menurut Kepala Badan Diklat DR. Drh. F. Rotinsulu, Diklat Prajabatan ini bertujuan untuk, Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansinya Serta Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Diklat ini dilaksanakan selama 19 hari kerja yang dimulai dari tanggal 02 April 2014 sampai dengan 28 April 2014, bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara, dengan jumlah 174 Jam Pelajaran. Para pesertanya adalah sebagai berikut sebanyak 74 orang, dengan tenaga pengajar yaitu Para Pejabat Stuktural Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Widyaiswara/Fasilitator Badan Diklat Provinsi Sulut

          Berdasarkan hasil evaluasi panitia, kelulusannya adalah sbb:

1.    Lulus dengan Predikat Memuaskan              :  10 orang
2.    Lulus dengan Predikat Baik Sekali               :  17 orang
3.    Lulus dengan Predikat Baik                         :  46 orang
4.    Lulus Bersyarat                                         :    -  orang
5.    Tidak Lulus                                               :    1 orang
Hadir dalam acara penutupan Diklat ini yaitu para pejabat di Lingkungan Diklat Provinsi Sulawesi Utara dan para Widyaiswara. (DR. Jemmy Kumendong, Kabag Humas sebagai Juru Bicara Pemprov Sulut)

Tim Komite I DPD-RI Dijemput Naik Bendi

Kedatangan Tim Komite I DPD-RI di Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Langowan yang berjumlah 8 orang dipimpin Ketua Komite I Alirman Sori SH MHum MM bersama Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Senin (28/4) kemarin, setibanydi desa toraget oleh panitia  rombongan   dijemput untuk menaiki bendi (delman) salah satu alat transportasi tradisonal yang hingga kini masih eksis bagi warga langowan. Rombongan diarak menuju SMA Yadika yang menjadi tempat pertemuan dengan Panitia dan warga kota langowan yang berjarak kurang lebih 6 Km.
Wagub mengatakan, kedatangan Komite I ini untuk melihat langsung kesiapan kota langowan untuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) yang diusulkan pemprov bersama tiga calon DOB lainnya yaitu BMR, Kota Tahuna dan Kab. Talaud Selatan. Menurut Kansil, wajah kota langowan yang diselimuti kesejukan alam serta infrasturktur yang ada memberi bukti bahwa kota ini sangat layak untuk dimekarkankan menjadi DOB di provinsi sulut. Karena itu Kasil tak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sembari berpesan agar warga tetap bersabar karena dengan kedatangan Pak Aliman Sori bersama kawan-kawan yaitu  srikandi Ibu Sientje Sondakh mandey dan Ibu Aryanti Baramuli Putri di kota langowan memberi bukti adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mempercepat terbentuknya kota langowan yang definitif, ujarnya.
 Aliman Sori saat menyampaikan sambutannya menyempatkan untuk bertanya kepada masyarakat  benarkah warga menginginkan pemekaran kota langowan, maka secara spontan menreka menjawab benar kota langowan untuk dimekarkan. Karena itu Aliman Sori menyebutkan, bahwa semua dokumen persyarakat administrasi maupun fisik kewilayahan calon DOB kota langowan semuanya sudah lengkap, karena itu masyarakat kiranya tetap bersabar karena kami akan mendorong pemerintah dan DPR-RI untuk segera merapatkan untuk mendapat kesepakatan bersama sehingga semua calon daerah otonom baru (DOB di sulut segera terealisasi dalam waktu dekat ini, tandanya. Usai pertemuan Tim bersama Wagub melakukan peninjauan lapangan. Turut hadir Karo Pemerintahan dan Humas Dan Humas DR. Noudy RP Tendean SIP MSi serta Kabag Otda dan Hubal  Jimmy Ranti S.Sos. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSI selaku jubir pemprov).















 

Suswono: Perlu Reinvestasi dan Pengembangan Teknologi Mutakhir






Demikian dikatakan Menteri Pertanian DR. Ir. Suswono, MMA ketika menjadi pemateri sebagai keynote speaker dalam Seminar Optimalisasi Pembangunan P


ertanian Sulawesi Utara Menuju Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik dan Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 28/2014 di Hotel Aston Manado.
Lebih jauh Suswono dalam materinya menyatakan bahwa dalam menuju Masyarakat Ekonomi Asean, maka diperlukan antara lain Reinventasi dan pengembangan teknologi mutakhir dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di  bidang nuklir dan bioteknologi, perlu menyiapkan produk pertanian andalan yang mampu bertahan pada pasar domestik dan mampu bersaing dalam pasar regional dan global serta pemerintah harus berupaya melakukan distribusi sistim logistik, pengembangan infrastruktur, peningkatan efisiensi yang didukung regulasi dan fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor pertanian sebagai leading sector di Sulawesi Utara perlu diberikan perhatian khusus terutama di bidang sumber daya manusia, karena negara yang berhasil mengembangkan SDM-nya akan menjadi negara yang besar, di samping itu perlu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci kemakmuran suatu negara.
Pada bagian lain sambuatnnya, Sarundajang menekankan pada perlunya sinergitas antara green economic dan blue economic mengingat sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia belum secara maksimal menggali potensi ekonomi yang terdapat di laut.
Menurut DR. Ir. Terry Frans sebagai panitia, Seminar yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Dies Natalis Fakultas Pertanian Unsrat ke 54 tersebut berkerjasama dengan Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dan membahas berbagai hal tentang penelitian-penelitian terkini yang dilakukan oleh para pakar pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan pertanian Sulawesi Utara. (DR. Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas selaku juru Bicara Pemprov).



Gubernur dan Wagub Jemput Kedatangan Mentan dan Komite I

 Gubernur Sulut Dr. Sinyo Hsrry Sarundajang bersama Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd di bandara Sam Ratulangi Manado, Senin (28/4) kemarin menjemput kedatangan Menteri Pertanian RI DR. Ir Suswono, MMA dan Tim Komite I DPD RI yang berjumlah 8 orang dipimpin Alirman Sori SH MHum MM.
Hampir satu jam beristirahat di VVIP Pemprov Sulut di bandara Sam Ratulangi kedua rombongan ini langsung berpisah di mana Gubernur Sarundajang mendampingi Menteri Kehutanan dalam rangka panen cabe di Kabupaten Minahasa sementara Wagub Djouhari Kansil mendampigi Komite I DPD-RI dalam rangka pertemuan deengan Pemprov serta melihat dari dekat kesiapan calon DOB Kota Kota langowan dan BMR. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).