Kamis, 07 April 2016

Wagub Warning Kepala Daerah Hetikan Bantuan Pertanian Pada Tim Sukses







Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw mewarning para Bupati/Walikota se- Sulut untuk menghentikan Bantuan alat-alat pertanian kepada para tim sukses yang mengatasnamakan  Kelompok Tani (Poktan), karena mereka itu dianggap Koptan kurang Jelas alias KJ.
Warning tersebut disampaikan oleh Wagub dihadapan peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang di gelar Bakorlu Sulut di Hotel Sutan Raja, Kamis (07/04).
"Sekembalinya Saudara dari Rakornis ini, kalian harus berani menyampaikan kepada atasan saudara (Kepala Daerah-red) untuk menghentikan pemberian bantuan alat-alat pertanian termasuk bantuan hewan ternak kepada tim sukses. Warning ini juga berlaku bagi tim sukses ODSK," tegas orang nomor dua di sulut ini.
Diakuinya selama ini penerima bantuan Koptan sering salah sasaran, karena banyak bantuan hanya jatuh ketangan tim sukses. Untuk itu kedepan penetrasi (bantuan) baik yang berasal dari APBN maupun APBD harus diberikan kepada Koptan sebagai penerima yang sesungguhnya.
“Saya juga instruksikan pada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak mengakomodir Kelompok tani yang mengaku tim sukses, jangan mau dipaksa menerbitkan sertifikasi bagi kelompok tani yang kurang jelas itu. Ini sudah bukan jamannya lagi mengakomodir hal-hal demikian.  Harus ada political will dari kepala daerah untuk lebih serius mengembangkan sektor pertanian di daerah masing-masing sehingga petani kita akan lebih bergairah lagi menekuni profesinya itu. Sembari menambahkan, selama ini sektor pertanian, kelautan dan kehutanan, termarginalkan dalam hal penganggaran. Kedepan idola penganggaran yang selama ini ada di Infrastruktur/ke-PU an, akan dipangkas. guna menunjang sektor-sektor ini. Karena dukungan infrastruktur seperti jalan Provinsi sudah mencapai 90 persen mantap begitu pula dengan jalan Kabupaten/Kota. Untuk tahun depan kami akan memangkas sekitar 2 ratus M dari anggaran PU untuk di plot pada peningkatan sektor-sektor tadi,  terang mantan Ketua Deprov Sulut ini.
Sementara terkait dengan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), Wagub mengungkapkan perlu disadari bersama untuk memerangi kemiskinan di daerah, paling efekti melalui pengembangan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat miskin berada di wilayah pedesaan, dan masyarakat di pedesaan masih memiliki potensi untuk mengolah lahan pertanian dan perkebunan, ujarnya.
Sementara Kepala Sekretariat Bakorlu Sulut Ir Jeffry Senduk melaporkan maksud dan tujuan kegiatan untuk membangun persamaan persepsi meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergitas antar instansi pertanian, perikanan dan kehutanan serta SKPD terkait agar terpadunya pelaksanaan program kegiatan, sekaligus mendiskusikan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Provinsi, Bapelu/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan balai pengkajian tehgnologi pertanian (BPTP) Provinsi dalam rangka mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi dan produktivitas Tujuh komoditi prioritas padi, jagung, kedelai, tebu, aneka cabe, bawang merah san saging sapi.
Senduk juga melaporkan, jumlah penyuluh di sulut dari semua sub sektor adalah 1081 orang, ASN 862 dan non ASN 219.Jumlah tersebut, dibagi wilayah kerja di 1779 desa dan membina 8794 koptan, 1274 kelompok nelayan dan 146 kelopok rani hutan. Dengan jumlah gapoktan 856 unit. Jumlah ini tentunya belum mencukupi kevutuhan 1 dwsa 1 penyuluh dan menjadi tantangan kita bersama untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada, tandas senduk. Turut hadir Kepala Badan penyuluh dan Pemgemba.ngan SDM Poertanian Ir Ali Bosar Harahap MM. (humas pemprov Sulut).





Wagub Larang REI Gunakan Tenaga Kerja Luar Daerah





 Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw melarang Dewan Pengurus  Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi Sulut, sebagai pengembang perumahan atau kawasan permukiman di daerah ini dilarang menggunakan tenaga kerja dari luar daerah.
Larangan orang nomor dua di Sulut itu, disampaikan pada saat membuka Musda VIII REI Sulut di Swiss Belhotel Maleosan Manado, Kamis (7/04).
"Saya mengajak kedepan  REI Sulut stop membawa tenaga kerja dari luar daerah, sebaliknya manfaatkan tenaga kerja  yang ada di daerah kita sendiri, sebab tenaga kerja di sektor konstruksi di Sulut tergolong cukup besar dan tidak kalah kualitasnya dengan tenaga kerja dari daerah lain, karena torang samua so baku  tau," terang mantan Ketua Deprov Sulut ini.
Bagian lain Wagub memberi apresiasi terhadap peran REI Sulut, karena merupakan salah satu variabel penyebab pertumbuhan ekonomi sulut kini berada di atas rata-rata nasional.
Khusus untuk pembangunan perumahan rakyat, Wagub menyebutkan indeks kemahalan konstruksi di Sulut berbeda dengan Makasar, Surabaya dan Jakarta, dimana Sulut dinilai lebih tinggi jika di banding dengan tiga provinsi tersebut, karena itu REI Sulut membicarakan dengan Insa supaya harga konstruksi menjadi lebih murah.
Begitu pula dengan biaya notaris juga tak luput jadi sorotan salah satu putra terbaik Tondano Minahasa ini, dianggap paling tinggi di Indonesia ini. Sebab dengan biaya tinggi menjadi beban masyarakat, sebut Kandouw. (Humas Pemprov Sulut).