Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE berharap Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Indonesia Timur di Manado, 8-10 Juli 2017 dapat menghasilkan keputusan monumental yang semakin memajukan perempuan di segala bidang.
"Rapat koordinasi yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) ini dapat menghasilkan keputusan penting agar perempuan Indonesia lebih hebat ke depan," tegas Olly dihadapan ratusan peserta Rakor di Four Points, Sabtu (8/7/2017) sore.
Menurut Olly, untuk mewujudkan cita-cita mulia itu tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan terhadap kaum perempuan sehingga siap bekerja dan berkarya dalam pembangunan Sulut.
"Saya harap kementerian PPPA dapat mengadakan pelatihan untuk perempuan Sulut. Apalagi pesatnya perkembangan pariwisata di Sulut. Nantinya mereka yang telah dilatih dapat bekerja di bidang pariwisata," ujarnya.
Orang nomor satu di Sulut itu menyebutkan dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan dan pelatihan terhadap perempuan dapat mencegah kejahatan seperti trafficking.
"Angka trafficking saat ini jauh berkurang dibandingkan dengan dua tahun lalu. Ini terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang semakin banyak dan sosialisasi dari pemerintah juga yangterus berjalan," paparnya.
Lebih jauh, Gubernur Olly juga menyinggung keberadaan organisasi Percintaan Ibu Kepada Temurunnya (PIKAT) yang telah berusia 100 tahun dan memiliki cabang di luar Sulut itu. Dia pun meminta dukungan dari pihak Kementerian PPPA terhadap perkembangan PIKAT.
"PIKAT sudah berdiri 100 tahun. Artinya, sebelum Indonesia merdeka, organisasi PIKAT sudah ada. Mudah-mudahan pihak kementerian bisa mensupport organisasi PIKAT," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Menteri Negara Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling,MA mengapresiasi atas tingginya partisipasi perempuan dalam membangun Sulut, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.
"Banyak perempuan Sulut yang menjadi anggota parlemen. Bahkan jumlahnya mencapai 46 persen. Selain itu ada yang menjadi kepala daerah di kabupaten dan kota. Bahkan di sini ada organisasi perempuan PIKAT yang sudah berusia 100 tahun," tandasnya.
Semua pencapaian itu, dikatakan Menteri Yohana sebagai faktor yang menempatkan Sulut dalam urutan tiga besar terbaik dalam Indeks Prestasi Gender (IPG) di Indonesia. "Saya kira inilah yang menyebabkan IPG Sulut sangat baik," ucapnya.
Terkait permintaan Gubernur Olly tentang pelatihan terhadap kaum perempuan ditanggapi positif Menteri Yohana. Dia berjanji bahwa pihak Kementerian PPPA akan mengadakan pendidikan diploma selama satu hingga dua tahun untuk perempuan agar dapat bekerja sesuai keahliannya sehingga terhindar dari korban trafficking
"Kami akan bekerja sama dengan Kemenristekdikti mengadakan pendidikan dan pelatihan selama satu atau dua tahun terhadap perempuan sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan terhindar dari trafficking," bebernya.
Diketahui, praktek-praktek kekerasan dengan korban perempuan dan anak disebabkan kurangnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak sehingga terhindar dari perlakuan diskriminasi.
Bahkan sejak 2015, Kementerian PPPA mempunyai kegiatan unggulan, 3ENDs atau tiga akhiri, yaitu Akhiri Kekerasan pada Perempuan, Akhiri Perdagangan Manusia dan Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi untuk Perempuan.
Ketiganya itu selaras dengan agenda prioritas nawa cita pemerintah yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya dengan melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.
Adapun rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesra, Drs. John Palandung, M.Si, Asisten 3 bidang administrasi umum, Ir. Roy Roring, Kepala DP3AD Sulut, Ir. Mieke Pangkong, M.Si, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak serta perwakilan dari instansi terkait se-Indonesia Timur. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)
