Secara Virtual, Ibu Rita Ikuti Penutupan Rakernas IX PKK oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri

Ketua TP PKK Sulawesi Utara Ibu Rita Dondokambey-Tamuntuan mengikuti penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021 secara virtual di Kantor Gubernur, Selasa (16/3/2021).

Rakernas IX TP PKK ditutup oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mewakili Ketua Umum TP PKK Pusat Ny Tri Tito Karnavian.

"Saya sangat mengapresiasi terhadap partisipasi dari TP-PKK, kami memantau secara langsung dan mengamati setiap tahap," kata Yusharto

Ia melihat Rakernas IX PKK yang diikuti oleh 448 peserta ini sangat baik dan efektif dalam mencitpakan program dan kegiatan PKK yang secara nyata menyentuh masyarakat Indonesia.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus pusat sebagai panitia dan penyelenggara," ujarnya.

Lebih jauh, Yusharto mengharapkan agar lewat kegiatan ini sinergitas dan kolaborasi baik dari PKK Pusat dan PKK di setiap daerah terus terpelihara.

"Saya berharap lewat kegiatan ini dapat memperkuat sinegritas PKK dan stakeholder lainnya dan peran serta pkk dapat selalu ditingkatkan," tutupnya.

Adapun empat agenda prioritas dari TP-PKK selama 2021-2024 yakni ketahanan ekonomi, ketentuan pelayanan dasar, revolusi mental dan lingkungan hidup.

Turut hadir dalam penutupan Rakernas IX PKK Wakil Ketua TP PKK Sulut Ibu Kartika Devi Kandouw-Tanos dan pengurus TP PKK Sulut. 

Samakan Persepsi, Sekdaprov Silangen Terima Audiensi BI Terkait TP2DD

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menerima audiensi jajaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut terkait Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan di ruang kerjanya, Selasa (16/3/2021).

Diketahui, TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

TP2DD dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi.

Pada kesempatan itu Sekdaprov Silangen mengatakan bahwa sebelum mengawali kerja TP2DD dilakukan pertemuan awal dengan seluruh Perangkat Daerah (PD) yang menjadi sasaran program ini.

"Di satu sisi pertemuan awal ini kita bisa berkomunikasi dan menyamakan persepsi, sehingga sasarannya tepat dan target dari kerja tim ini tercapai," kata Silangen.

Sebagai informasi, dukungan BI terhadap digitalisasi daerah adalah melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, mendorong digitalisasi perbankan melalui Open Aplication Programming Interface (Open API), serta mengembangkan interlink fintech dan perbankan.

Ada tiga manfaat dengan percepatan dan perluasan ETP. Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Dan Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Adapun pertemuan Pemprov Sulut dan BI berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.