Sekprov Harap PHRI Terus Bermitra Bersama Pemprov Majukan Sektor Pariwisata

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE MS, menghadiri sekaligus membuka musyawarah daerah ke-V perhimpunan hotel dan restoran indonesia(PHRI) Provinsi  Sulut, dihotel Plaza manado, kamis(28/02/2019).

Pada kesempatan itu Sekprov Silangen, menerangkan keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw dalam meningkatkan sektor  pariwisata di Sulut. Sejak ditetapkannya pariwisata sebagai salah satu motor pembangunan di Provinsi Sulut, berbagai sektor strategis pun kemudian telah dipengaruhi, bahkan pembangunan daerah ditahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan geliat positif, sebagaimana nampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut tahun 2018 yang mencapai angka 6,01 persen, lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,27 persen.

Angka kemiskinan yang menurun, dimana hingga akhir tahun 2018 berada pada angka 7,59 persen atau menurun jauh jika dibandingkan kemiskinan pada tahun 2016 yang berada pada angka 8,20 persen, untuk angka pengangguran yang juga mampu ditekan hingga 6,86 persen ditahun 2018, dari sebelumnya 7,18 persen pada tahun 2017.

Untuk itu sektor pariwisata sendiri, dalam tahun-tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulut. Dari sebelumnya ditahun 2016 jumlah wisatawan 48.288 orang, ditahun 2017 berhasil mencapai angka 86.976 kunjungan, dan pada tahun 2018 berdasarkan data terakhir BPS Sulawesi utara tercatat angka kunjungan Wisatawan selang bulan januari hingga november telah menembus angka 113.255  kunjungan.

Perlu diketahui bersama bahwa capaian angka kunjungan Wisman itu dapat ditorehkan berkat dukungan penerbangan langsung Manado-Tiongkok. Ini adalah berkat sinergitas kerja segenap komponen pembangunan didaerah dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, serta upaya-upaya strategis segenap stakeholder dalam memperbaiki infrastruktur pariwisata, kualitas SDM pariwisata kuantitas dan kualitas destinasi wisata, termasuk memperbanyak iven-iven pariwisata yang ada di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulut.

Pada acara yang diikuti oleh perwakilan hotel dan restoran disulut ini, Sekprov Silangen menyampaikan bahwa berbagai upaya ini belumlah cukup dan masih perlu untuk terus disempurnakan dalam berbagai aspek, sehingga sengat memerlukan dukungan segenap pihak, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI) Sulawesi Utara.

Dalam konteks itu, maka pemerintah daerah senantiasa mengharapkan karya positif serta kontributif dari PHRI Sulut, yang kami yakini akan semakin meningkat dan berkualitas seiring dengan digelarnya Musyawarah daerah kelima.

Lebih jauh lagi, Sekprov Silangen berharap kepada para peserta Musyawarah Daerah untuk dapat memanfaatkan waktu ini sebaik dan seoptimal mungkin bagi pengembangan kapasitas diri dan organisasi. Sehingga sebagai sebuah organisasi profesi, PHRI Sulawesi Utara kedepannya dapat terus mengaktualisasikan langkah solutif dan antisipatif dalam menjalankan perannya sebagai salah satu organisasi terandalkan dan mitra aktif pemerintah daerah, serta dalam proses pembangunan bangsa dan daerah.

Turut hadir dalam acara Musda ini Ketua Umum DPP PHRI Hariyadi Sukamdani, Ketua PHRI Sulut Johny Lieke, Asisten Perekonomian dan Pembangunan M Ruddi Mokoginta,SE MTP, Para Pejabat TNI/POLRI.(humas provinsi sulut)

Buka Pelatihan Berbasis Kompetisi, Wagub Steven Ingatkan Pentingnya Etos Kerja

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E Kandouw memberi motivasi ratusan peserta pelatihan berbasis kompetisi, di Aula BLK Bitung.

Wagub Steven menyampaikan bahwa para pekerja di Sulawesi Utara termasuk bonus demografi yang merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).

"Masalahnya mereka yang termasuk kategori yang memiliki fisik yang sehat dan otak yang fresh ini mampu untuk bersaing dalam dunia kerja, apakah punya keahlian dan punya etos kerja yang baik,"katanya

Maka dari itu dalam arahannya Wagub Steven menyampaikan bahwa pelatihan ini memang harus dilakukan sehingga bisa bersaing dengan pekerja dari luar. Sebab, sudah ada edaran dari Gubernur Olly Dondokambey, perusahaan di Sulawesi Utara harus mempekerjakan tenaga kerja 80% orang lokal (local content).

“Melalui pelatihan ini diharapkan untuk mengupgrade diri supaya lolos kompetisi. Makanya saya bilang bersyukur tidak semua angkatan kerja di Sulut boleh dapat pelatihan seperti ini,” tutur wagub saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap I Sumber Dana APBN DIPA BLK Ternate di Aula UPTD BPTK Kelas A Bitung, Kamis (28/2/2019).

Lebih lanjut lagi, Wagub mengajak kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin.

“Kalian pahami betul pelatihan ini. Sebab kompetisi tidaklah gampang. Jadi, saya minta kalian lihat diri sendiri, instropeksi rubah pola pikir termotivasi untuk kerja,” kata wagub.

Sejalan dengan itu Wagub Steven berharap para peserta memiliki target dalam hidup.

“Kalian harus punya target dan rencana hidup (road map), etos kerja, dan skil. Agar supaya mampu menjawab tantangan di dunia kerja yang semakin meningkat,” ujarnya.

Usai membuka pelatihan tersebut, Wagub Kandouw melanjutkan pemantauan saran dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung.

Sementara itu, masih ditempat yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo mengatakan pelatihan tersebut merupakan implementasi dari program Joko Widodo.

“Dituangkan dari berbagai program sesuai dari Kementerian Tenaga Kerja, yang belum kerja tapi ingin kembangkan kompetensinya,” ungkap Tumundo.

Untuk tahun 2019 ini, pihaknya akan melakukan 72 paket program serupa.

“Hari ini ada 240 peserta yang akan ikut pelatihan tahap pertama, terdiri dari 15 paket dari 6 kejuruan,” bebernya.

Pelatihan ini turut dihadiri Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri, Asisten I Setdaprov Sulut Edison Humiang, M.Si, Kepala BLK Ternate Marjono Istianto, Kepala BLK Bitung Rahel Ratulangi.

Ciptakan Generasi Muda Kritis Terhadap Perkembangan Politik, Pemprov Sulut dan DPR RI Dorong Mahasiswa Optimalkan Program Parlemen Kampus

Salah satu agenda penting dibalik Program Parlemen Kampus yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah untuk menjadikan para generasi muda sebagai ujung tombak Republik Indonesia dalam memahami dan mengkritisi dinamika perkembangan politik saat ini.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua DPR-RI Drs. Utut Adianto pada Kegiatan  Parlemen Kampus 2019 dengan Tema Pemilu Serentak 2019 : "Dinamika, Tantangan dan Harapan" yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O. E. Kandouw di Ruang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (27/02/19).

Lebih jauh lagi Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa pemilihan kali ini adalah pemilu yang ke 12 sejak tahun 1955 yang artinya sejarah Bangsa Indonesia adalah sejarah pemilu yang damai.

"Kalau akhir-akhir ini sering ada bentrok, hoax, ujaran kebencian tentang pemilu saya berharap kepada generasi muda yang ada di Sulawesi Utara tidak termasuk dalam bagian itu," harapnya.

Dirinya menambahkan bahwa perubahan zaman adalah keniscayaan, tetapi yang tidak boleh berubah adalah karakter. Karena Indonesia adalah bangsa yang sudah menyepakati Pancasila sebagai ideologi dan tetap menjaga Bhineka Tunggal Ika. 

"Oleh karena itu idealnya adik-adik kedepan untuk menjadi pilar yang menjunjung tinggi dua hal tersebut. Karena karakter ini sejalan dan berbanding lurus dengan kemajuan suatu bangsa. Tidak ada suatu bangsa yang maju dengan karakter yang lemah," papar dia.

Pada kegiatan yang sama, Wagub Steven menyampaikan selamat datang kepada Wakil Ketua DPR-RI di Bumi Nyiur Melambai yang juga dikenal sebagai Land of Smilling People (daerah yang penuh senyuman).

"Kita harus bersyukur karena kegiatan Parlemen Kampus diadakan di Sulawesi Utara, karena tidak semua provinsi bisa mendapatkan kesempatan yang langka seperti ini," ucap Wagub.

Lebih lanjut Wagub mengungkapkan bahwa dirinya percaya seluruh Mahasiswa atau peserta memiliki pemikiran yang masih bersih dan belum terkontaminasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa menjadi andalan kedepan untuk bangsa dan negara ini.

"Pertemuan kegiatan selama dua hari ini agar supaya dapat di optimalkan dengan baik. Maka dari itu mari kita semua manfaatkan kegiatan seperti ini karena ini perlu dan penting sekali," ajak Wagub Kandouw.

Senada, Sekjen DPR-RI Indra Iskandar menambahkan bahwa parlemen kampus merupakan kesempatan dan proses berharga bagi pendidikan para mahasiswa dalam memahami dan mengkritisi dinamika perkembangan politik saat ini, agar para mahasiswa nantinya dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Turut hadir anggota DPR-RI Djendri A. Keintjem, Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulut Drs. Edison Humiang, M.Si, Rektor UNIMA Dr. Julyeta Runtuwene, serta para mahasiswa dari beberapa universitas di Sulut.

Dibuka Mendagri, Ibu Rita Hadiri Rakornas PKK 2019

Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PKK 2019 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (26/2/2019). Rakornas diikuti Ketua Ketua TP-PKK Provinsi, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota serta Dinas PMD Provinsi se-Indonesia.

Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah mengapresiasi Rakornas yang ditata PKK dalam rangka meningkatkan kerjasama, saling memahami, menjaga toleransi sekaligus sebagai wadah untuk bertukar informasi tentang perkembangan daerahnya masing-masing.

“Rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh pengurus PKK baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat pemerintahan desa dalam upaya untuk membantu percepatan pembangunan khususnya mengenai kesehatan yang ada di lingkungan masing-masing," kata Mendagri.

Lanjut Mendagri, dulu ada jargon -jargon pemerintah tentang sandang, pangan dan papan. Menurutnya, masalah sandang mungkin sudah selesai tapi ada hal lain yang belum selesai yaitu masalah yang berkaitan dengan papan perumahan yang sehat, layak yang punya sanitasi secara umum yang bisa memenuhi kesehatan keluarga.

"Banyak dari masyarakat kita dari kalangan pns, buruh petani, nelayan masih banyak yang belum mempunyai rumah yang sehat, bersih dan penerangan untuk itu program dari Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla dengan program satu juta rumah dalam tempo tiga tahun dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang ada," ujar Mendagri.

Lebih jauh Mendagri mengatakan gerakan PKK jelas sebagai mitra pemerintah yang mana dituntut berperan aktif dalam mendukung capaian program prioritas.dan kegiatan pemerintah baik tingkat pusat provinsi kabupaten kota sehingga tugas Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota harus berpegang berpedoman kepada program kerja Gubernur Bupati Walikota dalam rangka menjabarkan programnya bersinergi dengan dinas dan instansin terkait untuk kesejahteraan rakyat dan kesehatan masyarakat.

"Forum Rakernas ini diharapkan dapat menyusun program program baik skala nasional, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerah masing-masing sehingga sinergi satu daerah dengan daerah yang lain dengan program secara nasional," harap Mendagri.

Sementara itu Ketua Umum TP-PKK dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dalam laporannya mengatakan bahwa Rakornas 2019 mengusung tema “Peranan TP-PKK dalam Pencegahan Stunting melalui 10 program pokok PKK”.

“Keterlibatan antara Pokja menjadi bagian yang sangat krusial untuk saling bersinergi dalam pencapaiannya, sehingga tidak terjadi dominasi Pokja yang mengakibatkan konflik internal, disinilah diperlukan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan disepakati bersama, sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung percepatan penanganan stunting,” jelas Ketua Umum PKK. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Dorong Penguatan Kelembagaan Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.

Salah satu sasaran pokok pembangunan Nasional adalah dalam bentuk  sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah. Sasaran pertama yakni untuk pengembangan pembangunan pusat ekonomi, sementara sasaran kedua untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di  kawasan perbatasan, termasuk masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Plt. Kepala Biro Protokol dan Humas Provinsi Sulut Dantje Lantang, S.Pt. M.Si pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Gedung Pertemuan Tahura H.V. Worang Gunung Tumpa, Selasa, (26/2/2019).

Lantang menyampaikan bahwa sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, memberdayakan dan memfasilitasi daerah, melakukan evaluasi terhadap Ranperda, melakukan pengawasan terhadap Perda, serta melaksanakan tugas lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Daerah harus mampu menjawab dan senantiasa berperan aktif serta bersinergi positif dalam mewujudkan sasaran- sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rncana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, baik pada pembangunan pusat ekonomi maupun pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, serta wilayah pesisir," jelasnya.

Pelaksanaan kegiatan penguatan ini mutlak untuk direspon positif dan hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana peningkatan kapasitas serta sinergitas kerja kedepan melalui sharing informasi, gagasan dan saran. Sehingga mampu meningkatkan wawasan segenap stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat pesisir serta meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua FK PKB PGI Olly Dondokambey Jadi Keynote Speaker FGD Merajut Kesatuan Bangsa

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (FK-PKB PGI) menjadi keynote speaker acara Focus Group Discussion (FGD) “Merajut Kesatuan Bangsa” di Grha Oikoumene PGI Jakarta, Selasa (26/2/2019) siang.

Dalam pemaparannya, Gubernur Olly menuturkan bahwa semua lapisan masyarakat perlu belajar dari sejarah untuk merajut kesatuan bangsa, dengan nilai-nilai luhur dan mulia seperti yang dilakukan para pendahulu bangsa.

"Para pejuang pendahulu kita berhasil memberikan contoh dan teladan dalam merajut kesatuan bangsa sebagaimana yang kita rasakan dan nikmati pada saat ini," kata Olly.

Menurut Olly, meskipun kesatuan bangsa senantiasa mengalami ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri namun kebinnekaan dalam kesatuan bangsa telah teruji dan menjadi satu kekuatan untuk bersama-sama membangun Indonesia.

"Dengan demikian, kita berkeyakinan bahwa belajar dari pengalaman hidup bersama, maka kita dapat merajut kesatuan bangsa, melalui kerjasama yang harmonis dengan berbagai komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan," ungkap Olly.

Lanjut Olly, perjalanan hidup bangsa Indonesia tak terlepas dari nilai-nilai persaudaraan, toleransi dan cinta kasih dalam kehidupan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang dalam tatanan budaya tolong-menolong, gotong royong, rasa senasib sepenanggungan dalam semangat kekeluargaan.

Tambah dia, nilai-nilai tersebut telah melahirkan kesadaran yang luar biasa dan prestasi terbaik dalam sejarah Indonesia yaitu dengan adanya "Sumpah Pemuda" pada tahun 1928.

"Bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang luhur dan mulia tersebut, telah memberikan inspirasi, motivasi dan semangat perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk "bersatupadu" merebut kemerdekaan pada tahun 1945," ujar Olly.

"Dengan semboyan: merdeka atau mati, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan dan telah memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambung Olly.

Lebih jauh, Olly optimis diskusi merajut kesatuan bangsa dapat menumbuhkan kesadaran publik bahwa nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, toleransi dan cinta kasih dalam kebinnekaan mampu memberikan pencapaian terbaik dalam merajut kesatuan bangsa.

Untuk diketahui, FGD yang dihadiri pengurus FK-PKB PGI tersebut turut menghadirkan pembicara lainnya, yaitu tokoh NU dan Ketua FKUB DKI Jakarta Prof. Achmad Syafi’i Mufid, Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, MTh, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI Jan Maringka, MH dan Romo Benny Susetyo. (Humas Pemprov Sulut)

Peringati K3 Tahun 2019, Wagub Steven Ingatkan Regulasi-Regulasi Ketenagakerjaan

Memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2019, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan upacara bersama di lapangan Kantor Gubenrur Sulut, Senin (26/2) pagi.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw turut serta hadir sekaligus bertindak sebagai pembina apel.

Dalam arahannya, Wagub membacakan langsung sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri dihadapan peserta apel. Beberapa point penting juga menjadi sorotan dalam penyampaian menteri, diantaranya 58,76% angkatan kerja Indonesia merupakan tamatan SMP. Hal tersebut menurutnya akan berdampak pada kesadaran pentingnya prilaku selamat bekerja.

Berikutnya juga tentang data dari BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat sepanjang tahun 2018 terdapat 157.313 kasus kecelakaan kerja. Atas hal tersebut pemerintah mengajak kepada semua stakeholder untuk terus meningkatkan kesadaran pentingnya K3 serta pengawasan.

Masih ditempat yang sama, usai apel, Wagub mengingatkan kembali akan kasus-kasus kecelakaan yang sering terjadi. Menyampaikan pesan Gubernur Olly Dondokambey, Wagub mengatakan bahwa kita haru zero accident.

"Yang terpenting kesadaran perusahaan, kesadaran individu dan kesadaran masyarakat. Itu semua merupakan regulasi-regulasi yang sudah ada di Dinas Ketenagakerja. Itu harus dipatuhi dengan baik," tegas Wagub.

Lanjutnya pula bahwa saat ini banyak investasi dan banyak stakeholder di daerah ini melibatkan banyak tenaga kerja dan juga beresiko seperti ditambang-tambang serta jasa konstruksi agar tetap siaga.

Sementara itu Kadisnaker Ir. Erni B. Tumundo, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada stakeholder terutama para pelaku-pelaku usaha untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja baik tenaga kerja maupun lingkungan kerjanya.

Hadir pula pada kegiatan tersebut para pelaku-pelaku usaha ketenagakerjaan serta para pejabat Pemprov Sulut. (humas provinsi sulut)

Dibuka Presiden Jokowi, Sekdaprov Silangen Hadiri Rakernas Korpri di Istana Negara

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS menghadiri rapat kerja nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/2/2019) pagi. 

Kepala Negara menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Korpri. Salah satunya adalah tentang pengawasan dana desa. Ia menegaskan, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah sangat besar mencapai Rp187 triliun hingga akhir 2018, dan disalurkan kepada 74.900 desa di seluruh Indonesia. 

"Sampai akhir tahun ini Rp. 257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga, agar dana desa pas betul. Jadi, barang apakah jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta Korpri berkontribusi dalam menurunkan stunting. Dia menegaskan, rasio gizi buruk balita harus dapat terus diturunkan hingga di bawah 20 persen. 

"Berkaitan dengan stunting, saya ucapkan terima kasih, karena angka stunting kita turun dari 37 persen menjadi 30 persen. Saya minta harus anjlok lagi jadi di bawah 20 persen, anjlok lagi," ucap Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terjun dan dekat dengan masyarakat.

"Terakhir, mari tingkatkan sisi pelayanan masyarakat. Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," beber Jokowi.

Rakernas Korpri turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Kepala BKD Sulut Femmy Suluh. (Humas Pemprov Sulut)

Dukung Pemprov Ciptakan Lapangan Kerja, TP PKK Sulut Gelar Pelatihan Wirausaha

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Ir. Rita Dondokambey-Tamuntuan yang diwakili Wakil Ketua dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Wirausaha Baru Produktif Bagi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun 2019 yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah di Aula TP-PKK Provinsi Sulut. Kemarin (26/02)

Dalam sambutannya dr. Kartika menyampaikan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Prov. Sulut masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, dimana pengangguran yang tertinggi ada pada lulusan SMA.

"Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang serius yang terus menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Maka dari itu upaya penanggulangan menjadi penting karena masalah ini dapat berimplikasi terhadap munculnya persoalan sosial lain seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas," tambahnya.

Berkaitan dengan persoalan diatas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) terus mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan kegiatan kewirausahaan.

"Wirausaha baru diharapkan bisa memanfaatkan peluang yang ada dan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan inovasi-inovasi baru serta bekerja dengan ulet dan disiplin," harapnya.

Dalam kegiatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Ir. Erny Tumundo, M.Si menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru yang produktif, berdaya saing, berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya alam lokal untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarganya dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan ini  berlangsung selama 3 hari dengan jumlah peserta pelatihan Wirausaha Produktif bagi Anggota Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut sebanyak 40 orang yang merupakan wirausaha/calon wirausahawan.

Sidang Sinode ke-51 GMIBM, Gubernur Olly : Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri pembukaan Sidang Sinode ke-51 Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) yang dilaksanakan di Gedung GMIBM Sion Tungoi, Kabupaten Bolmong, Senin (25/2/2019) sore.

Dalam sidang sinode yang dihadiri sebanyak 185 jemaat ini, Gubernur Olly memberikan bantuan uang sebesar Rp. 500 juta untuk Badan Pekerja Sinode GMIBM melalui rekening dan uang sebesar Rp. 100 juta untuk tempat pelaksanaan sidang sinode yaitu GMIBM Sion.

Menariknya, kehadiran Olly pada pembukaan sidang sinode GMIBM cukup menarik perhatian sejumlah peserta sidang. Terbukti tak sedikit peserta sidang yang meminta foto selfie bersama Olly.

Sementara itu, dalam sambutannya, Olly menuturkan bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat termasuk memberikan perlindungan kepada para pekerja lintas agama sebagai salah satu komponen penting bagi keberlanjutan dan kesuksesan pelaksanaan program pembangunan daerah dan bangsa.

"Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai salah satu contohnya, seluruh pelayan khusus, pendeta dan pekerja gereja termasuk kostor mendapatkan asuransi kecelakaan kerja. Pemerintah memproteksi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Olly.

Dia meyakini, lewat berbagai terobosan yang dilakukan saat ini, akan memberikan dampak positif bagi peran dan kontribusi seluruh tokoh agama dan pekerja lintas agama dalam percepatan pembangunan masyarakat, daerah dan bangsa yang semakin maju, unggul dan hebat ke depan.

Disamping itu, Olly mengimbau seluruh komponen GMIBM dapat terus bersinergi dengan berbagai program dan kebijakan Pemprov Sulut. Dia yakin pelaksanaan sidang sinode mampu memantapkan spirit dan komitmen pelayanan segenap komponen GMIBM, dalam melaksanakan tugas mulia memberitakan injil Tuhan, serta melayani demi keadilan dan perdamaian bangsa.

"Pemprov Sulut selalu berharap akan sinergitas terbangun yang tidak hanya kepada masyarakat umumnya namun juga kepada jemaat gereja sehingga tugas yang seiring kedepan bisa sejalan. Ini tentunya menjadi perhatian penuh dari pemerintah," ungkap Olly.

Lebih jauh, Olly menyatakan optimis sidang Sinode GMIBM ke-51 ini akan benar-benar menghasilkan perubahan kearah yang lebih baik, merumuskan program kerja yang inovatif dan menghantar segenap komponen GMIBM semakin berkualitas.

Adapun, pembukaan sidang sinode ke-51 GMIBM turut dihadiri jajaran Forkopimda, Direktur Urusan Agama Kristen Kemenag RI, Janus Pangaribuan, Ketua Badan Pekerja Sinode GMIBM Pdt. Ch. N. Raintama-Pangulimang, M.Th, para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)