Rabu, 19 Agustus 2015

Mokodongan Buka Orientasi Anggota DPRD Bolmut




Sekprov Beri Materi Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan bagi anggota DPRD Bolmut

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa R Mokodongan memberikan materi tentang demokrasi dan wawasan kebangsaan dalam acara orientasi  para anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  masa jabatan periode 2014-2015 dalam acara , Rabu (19/8) bertempat di hotel Gran puri manado. 

Mokodongan menjelaskan tentang demokrasi dan tujuan demokrasi dalam pemerintahan, dimana demokrasi merupakan sistem politik yang terbaik untuk mencapau tujuan bernegara, prinsip demokrasi harus dijalankan antara pihak pemerintah (Eksekutif) dan para anggota DPRS (Legislati). 

Demokrasi dan wawasan kebangsaan harus dijalankan bersama dalam pemerintahan untuk membangun ikatan emosional antar sesama, tanpa adanya hal tersebut dapat melemahkan pancasila yang merupakan petunjuk aktifitas hidup disegala bidang yang dilakukan warga negara Indonesia. 

Untuk itu setiap anggota DPRD harus memahami dengan baik tentang demokrasi dan wawasan kebangsaan demi terselenggaranya hubungan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan antara pihak legislatif dan eksekutif. 


Palandung: Sekolah Perlu Aktifkan Kembali Program UKS


Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi menegaskan, agar sekolah di Provinsi Sulut perlu mengaktifkan kembali program usaha kesehatan sekolah (UKS). Penegasan tersebut disampaikan Palandung saat membuka pemantapan program UKS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sulut.
Kegiatan yang digelar Biro Kesra Setda Provinsi Sulut, di ruang rapat ex WOC, Palandung menyebutkan, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sisi mata uang yang satu sama lain saling berkaitan, tak terpisahkan serta merupakan dua dari tiga indikator indeks pembangunan manusia (IPM) yang menentukan kualitas SDM.
Karena itu sekolah harus mengaktifkan kembali  program UKS yang memiliki banyak manfaat bagi siswa. Karena lewat UKS bagaiman siswa di ajarkan cara hidup sehat seperti mencuci tangan yang baik, cara mengosok gigi yang baik, cuci tangan sebelum makan, tidak sembarangan jajanan di sekolah, menanam apotik hidup dihalan sekolah dan lain sebagainya.
"dulunya program tersebut berjalan baik mulai dari Sekolah Dasar hingga ditingkat SMA/SMK, namun kini mulai menurun program UKS tersebut," ujar Palandung.
Senada dengan Palandung Kadis Diknas Sulut Asiano G Kawatu SE MSi juga mendorong agar sekolah-sekolah di sulut supaya mengaktifkan kembali perogram UKS, karena program tersebut sangat baik, terutama bagi siswa itu sendiri.
Menurut Kawatu, UKS dengan titik berat kegiatan pada upaya promotif dan preventif serta didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif berkualitas yang dijalankan melalui trias program UKS yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan.hidup sekolah yang sehat, tandas Kawatu. Karo Kesra dr Bahagia Mokoagow mengatakan, kegiatan tersebut diikuti Diknas kabupaten/Kota se- Sulut. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov). 
     

Wagub: Berbagai Potensi Sumberdaya ASN Sulut Terus di Maksimalkan




Pemerintah Provinsi Sulut terus memaksimalkan berbagai potensi diantaranya sumberdaya aparatur pemerintah daerah sebagai motor penggerak pembangunan. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara objektif dan terbuka serta peranan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pengawas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, di daerah, khusus wilayah Provinsi Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Malut, di sintesa peninsula hotel Manado, Rabu (19/09) kemarin.
Kegiatan yang dibuka Komisioner ASN Made Suwandi, menurut Wagub, antara lain, diwujudkan dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), dimana pengelolaannya meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pensiun sebagaimana amanat UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN.
Hal ini penting, sebab disamping lebih berorientasi pada pelayanan publik dan bukan lagi melayani atasan, juga memposisikan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari interfensi politik, sebut Wagub.
Kansil mengatakan, hal tersebut dimungkinkan, karena menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme, termasuk didalamnya memiliki kompetensi, kualifikasi kinerja, transparansi,objektivitas serta bebas dari KKN,sebaba berbasis pada manajemen SDM dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional, jelasnya. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).
  

Polri Buka Pendaftaran Bintara Khusus Penyidik Pembantu

Kepolisian Republik Indonesia (Polri), memberikan kesempatan kepada putra-putri warga negara Indonesia menjadi anggota Polri dengan membuka penerimaan Bintara Polri Khusus Penyidik Pembantu, TA. 2015. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/679/VIII/2015.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov Sulut DR Jemmy Kumendong,MSi, Rabu (19/8), informasi ini turut disampaikan Biro Pemerintahan dan humas karena kerjasama Polda Sulut dan Pemprov dalam melakukan sosialisasi penerimaan Bintara Polri Khusus ini.

Lebih lanjut dikatakan Kumendong, penerimaan Bintara Khusua ini memiliki klasifikasi pendidikan minimal S1 yang terakreditasi BAN-PT dengan IPK minimal 2,50. Umur pada saat buka pendidikan 5 oktober 2015 maksimal 26 tahun, tinggi badan pria 160 cm, wanita 165cm. Pendidikan akan dilaksanakan selama 7 bulan dan lulus mendapatkan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), dengan penghasilan Rp. 3.200.200,- Pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 13 Agustus sampai 8 September 2015. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Biro SDM Polda Sulut dan Polres setempat atau kunjungi website polri www.penerimaan.polri.go.id