Senin, 18 November 2013

Biro Pembangunan Cetak Prestasi di Tahun 2013

Berkat kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan jajaran pimpinan dan staf Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut akhirnya berbuah manis, kini pemprov sulut di akhir tahun 2013 ini masuk 20 besar sebagai pengelola layanan pemerintah secara elektronik (LPSE). terpilihnya pemprov sulut masuk 20 besar dari 593 LPSE se Indonesia tak lepas dari hasil penilaian  lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) RI baru lalu.
Hal itu dikatakan Karo Pembangunan Farly Kotambunan diruang kerjanya, Senin (18/11) kemarin. Penilaian LKPP RI tersebut merupakan bentuk pengharggaan bagi daerah ini, karena di akuinya selama ini pemprov sulut melalui Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr. Djouhari Kansil dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan yang tak henti-hentinya mendorong SKPD pemprov untuk mampu mengelola keuangan daerah sesuai aturan yang ada, terutama menyangkut pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Perpres 54 tahun 2010. Belum lagi pengawasan secara rutin melalui kegiatan EPPA yang digelar setiap dua minggu sekali oleh Wagub Djouhari Kansil, ujar mantan karo umum.
 Kotambunan mengatakan, hasil capaian sulut ini nantinya akan ditayangkan  bersama 20 daerah terpilih lainnya, pada rakornas LPSE dan ULP se Indonesia yang akan berlangsung di jakarta pada Rabu (20/11) nanti,  yang akan dihadiri Wagub Djouhari Kansil, mewakil Gubernur Sinyo Harry Sarundajang karena akan menghadiri pembukaan Pornas Korpri di Minahasa.
Pada ada awal tahun ini juga Gubernur Sarundajang telah  diundang oleh LKPP RI untuk menyampaikan kiat-kiat pemprov sulut  dalam penerapan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran (EPPA)  bersama gubernur jawa tengah di jakarta, tambah Kotambunan yang turut didampingi Kabag Administrasi Pembangunan Ir. Selvi Paat MSi dan Kabag Evaluasi dan Monitoring Ir. Veibe Moniaga MSi. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).




Kansil :Meraih WTP Kepala Daerah dan Wakil Harus Kompak

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menyatakan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepala daerah dan wakil kepala daerah harus kompak dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu menjadi salah satu syarat sekaligus tuntutan dalam pemerintahan. Pernyataan Wagub tersebut disampaikan saat membuka Rakor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di hotel sintesa peninsula manado, senin (18/11) kemarin.
Kegiatan yang di gelar Inspektorat Provinsi Sulut, diikuti para Bupati/walikota, Sekda, Inspektur dan KepalaDinas/Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota.
Menurut Kansil, sulit bagi kabupaten/kota bisa meraih WTP apabila kepala daerah dan wakilnya tidak akur, ini mernjadi satu kendala besar untuk meraihnya, sementara BPK telah mengultimatum agar tahun depan ada kabupaten/kota bisa mengikuti jejak dari kota bitung yang telah meraih WTP sejak tahun lalu. Karena itu, melalui rakor pengawasan kali ini saya mengajak,  minimal diatas lima daerah bisa meraih WTP tahun ini, untuk mengikuti jejak kota bitung, disamping segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan mencegah terulangnya lagi permasalahan yang sama, ujarnya.
Karena itu membangun sinergitas dan koordinasi yang konkrit dalam pengawasan mutlak dilakukan dikabupaten /kota berikan porsi kepada wakil kepala daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, mengingat selama ini pengawasan belum optimal. Dan pengawasan itu harus berpedoman pada norma objektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang optimal, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat, serta mendidik dan dinamis, pungkasnya.
Sementara Bupati Mitra James Sumendap SH telah membacakan penyataan komitmen bersama para bupati/walikota se- sulut untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai WTP tahun 2014

Sebelumnya Inspektur Provinsi Mecky M Onibala MSi melaporkan kegiatan yang dihadiri Inspektur Wil III Inspektorat Jenderal Kemendagri Aswin Nasution, Kepala Biro perencanaan dan manajemen Kinerja Kemenpan Didit Noordiatmoko, Kepala BPK dan kepala BPKp Sulut itu,  akan berlangsung salam tiga hari. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan sinergitas pengawasan fungsional internal daerah dan menyatuhkan persepsi antara inspektorat provinsi dan kabupaten/kota serta optimalnya peran inspektorat sebagai pemantau penyelenggaraan SPIP di daerah, tambah mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).       







wagub: Pornas Korpri Ajang Tingkatkan Persatuan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR. Djoujari Kansil MPd menyatakan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri ke XIII di Sulut menjadi ajang yang efektif untuk memperkokoh dan mempersatukan Korps Pegawai Negeri Sipil (PNS) se Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat memimpin upacara pengibaran bendera kontingen Pornas Korpri, bertempat di halaman kantor Gubernur Sulut, Senin (18/11) pagi.
"Momentum ini merupakan sarana yang efektif bagi seluruh warga korpri untuk bersatu, meningkatkan jati diri sebagai abdi negara da masyarakat," ujar Wagub.
dilanjutkannya, kegiatan ini juga merupakan satu bagian dari proses pembentukan generasi bangsa yang sehat, serta merupakan wadah untuk membangun Indonesia baru yang bercirikan individu kuat, sehat, berani, aktif dan sportif. 
"Pornas Korpri dimaksudkan untuk membangun kerjasama, kekompakan, kekeluargaan serta tetap mempertahankan citra korpri sebagai abdi negara dan masyarakat," kata Kansil.
untuk itu Kansil mengharapkan para atlit yang terlibat dari seluruh daerah di Indonesia dapat bertanding dengan sportif, semangat dan meraih prestasi tinggi dengan penuh persaudaraan dan persahabatan.
Turut gadir dalam upacara tersebut Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut, peserta Pornas Korpri. Dipastikan pembukaan Pornas Korpri akan dilaksanakan Rabu 20 November bertempat di stadion Maesa Tondano.(Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir Pemprov Sulut)