Senin, 09 Maret 2015

Kotambunan: ULP Wajib Tegur Kontraktor Kumabal






Unit Layanan  Pengadaan (ULP) Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut, tidak akan main-main dengan kontraktor kumabal. Hal itu ditegaskan Kepala Biro Pembangunan Farly Kotambunan SE saat memimpin langsung Rapim Pra EPPA yang diikuti para Sekretaris Dinas, Badan, Kabag yang membidangi Keuangan di Biro-Biro, KTU, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Operator Tim EPPA SKPD, Senin (9/3) kemarin, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur.
Bagi kontraktor (pihak ketiga) yang tidak mau hadir undangan ULP selaku penanggungjawab Pokja, maka ULP akan segera menegur kontraktor yang bersangkutan lewat ketua pokja, jelas Kotambunan.
Sebab jangan lagi pengalaman masa lalu terulang kembali, karena  tahun ini tidak ada alasan klasik bagi kontraktor, karena paket lelang yang sudah ditandatangi itu dikemudian hari terjadi masalah, tegas Kotambunan sembari mengatakan, sesuai arahan Pak Wakil Gubernur dengan ditandatanginya paket lelang tersebut artinya kontraktor sudah membaca terlebih dahulu, ujarnya.
Selain itu Kotambunan mengingatkan, agar SKPD supaya memperhatikan penyerapan anggaran yang berasal dari paket lelang konstruksi, karena kebanyakan penyerapan anggaran itu terkendala atau tersendat pada paket lelang tersebut.       
Namun demikian Kotambunan menginformasikan, bahwa penandatangan paket lelang konsturksi tahap pertama pada akhir Pebruari 2015 lalu, Sulut mendapat apresiasi positif dari Deputy Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI DR Robin Asad Suryo yang hadir langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Dengan ditandatanganinya paket lelang tersebut maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai mekanisme Inpres No.1 tahun 2015 Tentang percepatan Barang dan Jasa (Barjas), jelas Robin seperti yang diungkapkan Kotambunan.
Kotambunan menyebutkan, untuk penandatangan paket lelang tahap kedua selambat-lambatnya akan dilaksanakan pada akhir maret 2015 sembari menambahkan, bahwa rapim EPPA per-Pebruari 2015 akan dilaksanakan pada Rabu (11/3) mendatang. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
    

Mokodongan ingatkan Kepala SKPD Benahi Administrasi Keuangan





Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan mengingatkan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemprov sulut untuk membenahi administrasi keuangan demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekprov saat memimpin apel kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemprov sulut yang digelar senin (9/3) bertempat di halaman kantor gubernur sulut.
Pengelolaan keuangan harus tetap berjalan sesuai koridor, semua pihak harus bergerak cepat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Setiap rupiah yang dikelola harus efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Jangan melakukan penyimpangan sekecil apapun.
Mokodongan  juga mengingatkan seluruh PNS untuk bekerja profesional, akuntabel dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kerja setiap hari.
Sekprov juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk memposisikan diri sebagai pemikir strategi untuk berinovasi serta menjadi teladan, melakukan terobosan strategis untuk menciptakan kompetensi kerja yang konstruktif dan kondusif guna tercipta disiplin kerja. (Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)