Selasa, 24 Oktober 2017

Sekprov Edwin Silangen Buka Seminar Kepahlawanan Kyai Modjo

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanya, ini merupakan salah satu kepedulian Pemprov Sulut berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2019 dan peraturan pemerintah RI nomor 35 tahun 2010 telah mengatur tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan maka implementasinya digelar seminar kepahlawanan Kyai Modjo.

Hal ini dikatakan Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS saat membuka kegiatan ini, bahwa Gubernur dan Wagub Sulut sangat gembira sekaligus memberikan apresiasi terkait dengan penggagas/ pengusul seminar Kyai Modjo yang akan diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, selasa (24/10/2017) kemarin di Hotel Aryaduta Manado.

Lanjut Silangen, berbicara tentang pahlawan tentunya menyangkut perjuangan karena telah berkorban membela bangsa dan negara serta pantang menyerah sekaligus telah mengaktualisasikan perjuangan tanpa pamrih serta berjuang melebihi kemampuannya. Sehingga pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian, pengkajian sejarah bagi para pejuang yang benar mempunyai riwayat perjuangan yang sangat mulia dan berharga bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kadis Sosial dr Grace Punuh menambahkan melalui simposium/seminar kepahlawanan Kyai Modjo,  maka hasil seminar secara prosedur akan ditindaklanjuti Pemprov Sulut melalui pengkajian kepahlawananan, seminar nasional daerah dan dilakukan sidang oleh tim penilai pengkaji gelar daerah (TP2GD) yang akan diteruskan ke tim penilai ppengkaji gelar nasional, katanya.
Hadir pada kesempatan itu para tokoh -tokoh masyarakat, mahasiswa, serta keluarga Kyai Modjo bahkan Sekda Kabupaten Gorontalo, dan akademisi, bahkan dalam kesmepatan itu salah satu nara sumber dari jakarta memberikan buku terkait Kyai Modjo kepada Sekprov yang diwakili Kadis Sosial didampingi Sekretaris Dinas Valio Dondokambey dan Kabid pemberdayaan  Sosial Joice Rukmini.
( Humas Pemprov Sulut )

Olly Dukung BPJS Ketenagakerjaan Jangkau Ribuan Pegawai Non ASN

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mendukung penuh upaya BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku terkait dalam meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Non ASN/Honorer dan Aparatur Desa di Sulut.

"Saya memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan ini
sebagai bentuk sinergitas Pemprov Sulut dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperhatikan jaminan sosial para pekerja dan aparatur desa," ungkap Olly dalam sambutan yang dibacakan Kadisnakertrans Ir. Erny Tumundo pada kegiatan Sosialisasi Cakupan Kepesertaan PPNPN dan Aparatur Desa di Manado, Selasa (24/10/2017) pagi.

Ditambahkan Olly, program kepesertaan Non ASN dan perangkat desa tersebut telah diatur konstitusi jaminan sosial.

“Sistem ini menjamin perlindungan sosial bagi warga negara. Dalam artian apabila terjadi risiko ekonomi, kecelakaan kerja, hari tua maupun pensiun, maka tenaga kerja yang bersangkutan dapat dicover,” ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Sulut di agar memperhatikan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja dan aparatur desa di daerahnya masing-masing.

“Selama ini kepesertaan ketenagakerjaan hanya menyasar pegawai swasta yang ada di perusahaan. Tetapi saat ini telah ada imbauan dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan telah ada nota kesepakatan untuk mendukung program Non ASN ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Asri Basir menargetkan sebanyak-banyaknya peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Potensi peserta yang ada di Sulawesi Utara mencapai 24 ribu. Tetapi yang tercatat sebagai peserta berjumlah 13 ribu. Diharapkan dapat menjangkau seluruhnya,” bebernya.

Asri melanjutkan, program di BPJS Ketenagakerjaan memberikan sejumlah jaminan kepada peserta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). “Sebagai peserta, tenaga kerja memiliki hak dan jaminan,” pungkasnya.

Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur OD Support Warga Jemaat Germita Talaud

   Di kala kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Utara Olly  Dondokambey SE dan rombongan Forkopimda Sulut ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Senin kemarin (23/10),  berkenan menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-20,  Sinode Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) sekaligus membuka pelaksanaan  Sidang Sinode Lengkap (SSL)  Germita ke-V. Setelah tiba di Bandara Melongguane, melanjutkan dengan menumpang Kapal KRI TNI AL 'Pulau Karakelang' di Jemaat Imanuel Lirung. 
    Gubernur Olly Dondokambey di kesempatan memberikan sambutan, sebagaimana di lansir Kabag Humas Pemprov Sulut Roy RL Saroinsong SH, dihadapan Jemaat dan Badan Pelaksana Harian (BPHS) Sinode Germita, secara spontan memberikan support dan semangat kepada warga Gereja untuk tetap melaksanakan amanat gereja dalam  Bersekutu, Bersaksi dan Melayani. Sekaligus menyampaikan selamat HUT dan pelaksanaan Sidang Sinode.
   Lebih jauh di jelaskan Gubernur Sulut, mengharapkan lewat momentum ini warga jemaat dan gereja  Germita tetap melahirkan damai sejahtera dan komitmen iman untuk terus berkarya dalam melakukan pembaharuan di berbagai aspek pelayanan bagi kemuliaan-Nya ditengah arus dinamika perubahan zaman serta menuntut peran gereja dalam memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan maupun kekhudusan dalam satu persekutuan tubuh Kristus.
   Dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan ini, sebagai wujud kecintaan dan kepedulian Pemerintah Provinsi Sulut, kepada Warga Masyarakat Bumi Poridisa yang mendiami salah satu Pulau terujung di wilayah Perbatasan NKRI, oleh Gubernur Olly Dondokambey, berkenan memberikan bantuan sejumlah uang tunai kepada Panitia SSL Germita.
   Demikian Kabag Humas Pemprov Memberitakannya (R2LS)