Selasa, 27 April 2021




Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen membuka secara resmi Rapat Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Penelitian tentang Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Sulut Tahun 2021 secara virtual di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (27/4/2021).


Dalam sambutannya, Silangen menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada jajaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut yang telah memprakarsai agenda strategis dan bernilai penting terhadap pengembanganKPJU Unggulan UMKM di daerah serta terhadap pembangunan ekonomi lokal ini.


"Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, memang harus lebih difokuskan pada Komoditas atau Produk atau Jenis Usaha unggulan daerah yang prioritas, agar dapat dikembangkan dan dapat secara efektif mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkesinambungan. Sebagaimana kita pahami, KPJU yang berupa barang dan jasa, sangat potensial untuk dijadikan unggulan daerah yang dapat dikembangkan," kata Silangen.


Sebagai informasi, ada tahun 2016, BI telah melakukan penelitian terkait KPJU unggulan UMKM. Data menunjukkan bahwa terdapat 2.342 Jenis KPJU di seluruh Kabupaten/Kota di Sulu, dengan produk prioritas:


Pertanian/Perkebunan, yaitu: Kelapa, Padi, Cengkeh, Pala dan Jagung; Perikanan, yaitu: Cakalang, Nila, Tuna, Mas dan Tude; Industri Pengolahan, yaitu: Kopra, Perabot Rumah Tangga, Olahan Ikan, Industri Batu Bata dan Aneka Kue; Perdagangan, yaitu: Toko Bangunan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Penjualan Getah Karet dan Penjualan Hasil Perikanan; Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, yaitu: Warung Campur, Warung Soto, Wisma, Hotel Melati dan Rumah Makan Sari Laut; Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, yaitu: Wisata Bahari, Wisata Alam, Wisata Kuliner, Pemandian dan Wisata Budaya.


Menurut Silangen, menyadari kegunaan dan urgensi dari penelitian KPJU, maka tentunya pelaksanaan penelitian tentang KPJU Unggulan UMKM Sulut 2021 harus didukung bersama, yang dapat kita awali dengan memanfaatkan sebaik mungkin kegiatan ini.


"Seluruh Instansi Terkait baik di Lingkup

Provinsi, Kota/Kabupaten, hingga Kecamatan harus menjadi mitra yang baik dalam berbagi informasi, harus menjadi narasumber ataupun responden penelitian yang baik, dan memberikan informasi dan data/dokumen yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sulut 2021," terangnya.


Disamping itu, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2014, Silangen mengajak semua pemangku kepentingan bersama-sama mengembangkan produk unggulan daerah, melalui pengaturan yang tepat dalam perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.


"Mari kita jadikan produk unggulan daerah

sebagai kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat, sebagai produk yang potensial, memiliki daya saing, daya jual, daya dorong dan mampu memasuki pasar global, yang muaranya dapat berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara," ungkapnya.


"Semoga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat merekomendasikan apa yang akan kita laksanakan sebagai bentuk formulasi kebijakan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mengembangkan produk-produk unggulan yang ada didaerah masing-masing," tambahnya.


Lebih jauh, Silangen optimis Sulut dapat bangkit walaupun ditengah pandemi Covid 19 ini dengan memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk unggulan daerah yang tidak lain untuk menambah penghasilan dan pendapatan bagi masyarakat yang ada didaerah.


"Tentu dengan memperhatikan perkembangan dan perilaku masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga apa yang diharapkan oleh kita semua ini mampu kita wujudnyatakan," tutupnya.


Turut hadir dalam rakor ini Kepala Perwakilan BI Sulut Arbonas Hutabarat, para pejabat terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulut dan narasumber dari Berka SEMI Strategika.








Provinsi Sulawesi Utara menjadi magnet investasi bagi seluruh investor yang akan berinvestasi di daerah ini. Kemudahan berinvestasi yang diberikan Gubernur Olly Dondokambey menjadi kuncinya.


Terbukti, di tengah pandemi Covid-19, nilai investasi di Sulut dalam triwulan 1 (Januari-Maret) 2021 mampu mencapai Rp 1,716 Triliun.


Adapun target realisasi investasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/BKPM RI untuk Sulut Tahun 2021 sebesar Rp. 5.510.000.000.000 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.3.750.000.000.000.


Artinya, secara kumulatif periode Triwulan I Tahun 2021 realisasi investasi Sulut yang telah direalisasikan oleh investor sebesar Rp. 1,716 triliun atau 31,15% dari target pemerintah BKPM RI tahun 2021 dan mencapai 45,76% dari target RPJMD Sulut tahun 2021


Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulut yang dipimpin Franky Manumpil menerangkan bahwa realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 1,181 Triliun (401 Proyek) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terealisasi sebesar Rp 0,535 Triliun (64 Proyek).


Realisasi investasi pada Triwulan I tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari realisasi investasi pada periode yang sama di triwulan I tahun 2020 dimana realisasi saat ini sebesar Rp. 1,176 triliun atau tumbuh 478%, dibanding dengan tahun lalu sebesar Rp. 246 miliar.


Sedangkan realisasi investasi PMA pada triwulan I 2021 sebesar Rp. 535 miliar, tumbuh 287,63% dari realisasi PMA triwulan I 2020 sebesar Rp. 186 miliar.


Realisasi investasi PMDN juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 1.971%, dimana realisasi investasi PMDN pada triwulan I tahun 2020 sebesar Rp. 59,9 miliar meningkat sebanyak Rp. 1,121 triliun menjadi Rp. 1,181 triliun pada triwulan I tahun 2021.


Sektor yang mendominasi adalah Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 548 miliar, atau 32% dari total realisasi investasi.


Negara dengan investasi terbesar adalah Indonesia dengan realisasi investasi sebesar Rp. 1,1 triliun atau 69% dari total realisasi investasi, diikuti Singapura dengan realisasi investasi sebesar Rp. 422 miliar atau 25% dari total realisasi investasi.


Daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi investasi terbesar yaitu kota Manado sebesar Rp. 1,07 triliun atau 63% dari total realisasi investasi.


Gubernur Olly menerangkan bahwa kemudahan perizinan bagi investor sebagai bentuk komitmen Pemprov Sulut untuk menindaklanjuti pesan Presiden Joko Widodo soal upaya mempermudah proses perizinan di Indonesia.


“Bagaimana tugas tanggung jawab kita pemerintah daerah menyerap dan melakukan apa yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan tugas daerah untuk mempercepat seluruh perijinan yang ada,” kata Olly beberapa waktu lalu.