Selasa, 22 April 2014

Lima Kabupaten/kota Tak Hadir EPPA Provinsi

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi sedikit gerah dengan ketidak hadiran lima Kabupaten/kota  pada pelaksanaan EPPA Kab/Ko posisi 31 Maret 2014 yang di pimpin Kepala BPK-BMD Praseno Haddy di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Selasa (22/4) kemarin.
Kelima daerah tersebut yakni Tomohon, Minahasa, Minsel, Mitra dan Talaud. Mengingat pentingnya kegiatan itu, maka sesuai arahan dan petunjuk Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, dana bagi hasil mereka untuk sementara akan ditahan, sebagai bentuk hukuman atas ketidak taatan dan ketidak seriusan penyampaian laporan mereka termasuk hadir dalam kegiatan ini, ujar Haddy di sela-selah membuka pelaksanaan EPPA tersebut. “Ini buka hanya ngomong doang saja, tapi benar Pemprov akan menahan dana bagi hasil mereka, karena hingga memasuki bulan keempat ini, realisasi keuangan dari lima daerah tersebut belum juga masuk alias masih dalam posisi nol persen untuk laporan ke TEPPA Provinsi, sehingga terjadi deviasi keuangan, tandasnya, sembari menyebutkan, pelaksanaan EPPA kab/ko ini mendapat monitoring langsung dari TEPPA pusat (UKP4).
Dalam rapat terserbut Haddy juga menemukan ada 11 daerah hingga kini belum melakukan proses kontrak pengadaan barang dan jasa, karena sesuai data baru Manado, Bitung, Minahasa dan Minut yang telah melaksanakan tandatangan kontrak. Sedangkan capaian realisasi keuangan bitung paling tinggi hampir mencapai 20 persen, sementara Bolmong, Talaud Tomohon, Minsel dan Bolsel masih nol persen. Haddy menambahkan Manado dan Minahasa menjadi pilot projek pendampingan APBD 2014 untuk kabupaten dan kota.
Karo Pembangunan Farly Kotambunan, berharap Tim EPPA Kab/Ko kiranya lebih serius untuk menghadiri rakor EPPA yang digelar Provinsi pada setiap triwulan, hal itu dimaksudkan agar berbagai kekurangan yang ada di daerah bisa dilengkapi oleh provinsi. Mantan Karo Umum menyebutkan, Biro yang dipimpinnya itu selalu terbuka menerima Tim EPPA Kab/Ko yang belum mengetahui tentang aplikasi data ke Sismontep, staf kami akan selalu siap membantu untuk melayaninya, seperti waktu dekat ini Tim EPPA Provinsi akan turun ke bolmong membantu memfasilitasi dan mengasistansi bagi petugas imput data, karena sampai bulan April ini mereka ada kesulitan untuk petugas ini, tambah Kotambunan (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).    


  

  

Mokodongan: Pengelola LPSE Belum Merata

Dengan semakin berkembangnya pelayanan pengadaan barang dan jasa seperti sekarang ini, maka permasalahan yang dihadapi lembaga atau instansi yang menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal ini Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan semakin bertambah dan beragam pula, hal itu dikatakan Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, saat membuka Bimtek standarisasi dan rakor LPSE kabupaten/kota, LPSE Polda Sulut, Unima, Unsrat, serta LPSE Politeknik, di ruang Huyula, Selasa (22/4) kemarin.
Dikatakannya, salah satu permasalahan yang paling mendasar ialah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola LPSE yang belum merata, khususnya dari sisi teknis infrastruktur, layanan dan keamanan informasi. Karena itu dengan diselenggarakan kegiatan ini diharapkan akan mampu menjawab usaha pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM tim pengelola LPSE, ujarnya.
Karena itu Mokodongan mengajak, agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, curahkan segenap perhatian dan pemikiran saudara dalam bentuk ide dan gagasan yang konstruktif. Jadikan pula momentum ini sebagai wahana untuk saling tukar pikiran dan saling memotivasi antar pengelola LPSE, tandasnya. Turut hadir Deputy Monev PSI Robbin Asad Suryo, Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE serta Kabag Administrasi Pembangunan sekaligus Kepala LPSE Selvie Paat SP MSi. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSI selaku jubir pemprov).      





Kepala BKPM RI Buka KP3MN 2014 di Manado


Sulawesi Utara ternyata selalu menjadi daerah yang menarik untuk dikunjungi oleh siapa saja, termasuk menarik untuk dijadikan daerah pelaksanaan iven-iven yan bersifat nasional. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya iven nasional oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Senin 21 April 2014 di Hotel Novotel Grand Kawanua, yang dibuka mulai pukul 19.00 wita.
Menurut laporan Deputi PIMP BKPM RI dalam pembukaan, acara ini dihadiri oleh sekitar 400 orang yang terdiri dari Kepala BKPM Provinsi dan Kabupaten Kota serta Kepala Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu se Indonesia, selama 2 hari dan topik yang dibahas antara lain bagaiamana memperkuat diplomasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional serta topik tentang bagaimana mendorong kebijakan hilirisasi produk pertanian dan hilirisasi mineral/batu bara, dengan moderator salah satu presenter/artis nasional Anya Dwinov.






Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang, dalam sambutannya menyampaikan tentang peluang dan tantangan investasi di Sulawesi Utara. Peluang tersebut bisa menjadi suatu keuntungan misalnya, masyarakat yang open minded sehingga dapat menerima dan berteman dengan siapa saja, stabilitas keamanan yang sampai saat ini sangat kondusif, pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara per tahun yang rata-rata sekitar 8% (diatas pertumbuhan ekonomi nasional), komoditinya telah dikemas menjadi komoditi ekspor. Namun disisi yang lain terdapat tantangannya yaitu; infrastruktur yang masih terbatas, seperti listrik yg masih mati menyala, regulasi-regulasi yg diluarkan pemerintah yang masih menghambat investor (Misalnya regulasi di bidang perikanan (ijin operasi kapal) yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, regulasi di bidang ketenaga kerjaan. Harusnya rugulasi-regulasi yang ada saat ini harus mampu memberikan kemudahan sehingga menarik investor.
Disisi lain Sarundajang mengharapkan bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di daerah agar perlu kerjasama antar daerah yang saling menghidupkan dan saling mendukung untuk mempromosikan potensi daerahnya masing-masing.
Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Mahendra Siregar, SE, MEc, mengingatkan agar daerah selalu menjaga stabilitas keamanan sebagai modal dasar yg dapat menarik investor, daerah juga harus menyikapi terjadinya transformasi tujuan investor yang dulunya lebih banyak kepada pemanfaatan potensi sumber daya alam, namun sekarang lebih banyak kepada proses pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan manufaktur. Lebih lanjut Siregar menyatakan bahwa dalam rangka menarik para investor, daerah harus selalu meningkatkan kuaitas pelayanan dan melakukan perbaikan daya saing sumber daya manusia dan iklim ketenagakerjaannya.
Tampak hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri ESDM, Ir. Susilo Siswoutomo, Duta Besar RI di Tokyo Yusron Ihza Mahendra, Duta Besar RI di Seoul John Prasetio, Duta Besar RI di Bangkok Lutfi Rauf, Wakil Duta Besar RI di London Harry Kandouw dan Duta Besar RI di Moskow Djouhari Oratmangun.