Diangkat Jadi Dewan Kehormatan Loyot Maesaan Minahasa, Wagub Kandouw : Kultur Adalah Pilar Dalam Masyarakat

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw diangkat menjadi Dewan Kehormatan Ormas Loyot Maesaan Minahasa. Hal ini ditandai dengan dilantiknya kepengurusan dan anggota Ormas tersebut untuk masa periode 2019-2022 oleh Prof Fredy Wagey di Aula BPU Tondano, Kamis (31/1/2019) sore.

Wagub Kandow mengapresiasi lahirnya ormas Loyot Maesaan Minahasa karena semakin menambah khasanah ormas adat yang ada ditanah Minahasa.

"Di zaman milenium saat ini, kehadiran Ormas adat ini sangat penting khususnya menjaga kultur budaya. Kultur adalah pilar dalam masyarakat. Kultur dan budaya Minahasa luar biasa hebat harus dijaga. Nah ormas adat ini berperan menjaga kultur tersebut," beber Kandouw.

Lanjut Kandouw, beberapa kultur dan budaya Minahasa perlu dipertahankan seperti budaya kerja keras dan Mapalus. Tambah dia, sebuah ormas tidak hanya dilihat soal jumlah banyaknya anggota namun kualitas ormas tersebut adalah hal paling utama.

Karenanya, Kandouw optimis ormas Loyot Maesaan semakin memperkuat dalam mempertahankan budaya dan kultur hingga mensejahterakan masyarakat.

"Selamat berjuang, hal penting juga kiranya ormas adat loyot Maesaan jangan jadi ormas intoleran. Kita harus kompak dan tetap menjaga kedamaian," ucap Kandouw.

Untuk diketahui, selain Wagub Kandouw, turut dilantik sebagai Ketua Anos Rambitan, Sekertaris Demsy Nelwan, Bendahara Marisa Sumeke dan Jansje Sumaki serta sejumlah anggota bidang-bidang lainnya.

Acara pelantikan turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat seperti Toar Palilingan., Kadis Pariwisata Minahasa Agustivo Tumundo serta Ishak Pulukadang. Adapun  dalam kepengurusan di tingkat provinsi Ketua Umum Loyot Maesaan dijabat oleh Adriana Dondokambey (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Minta PD Fokus Membangun Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengatakan, penandatanganan perjanjian kinerja oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) bukan sekadar simbol, tetapi lebih dari itu, dia meminta PD harus fokus pada kinerja dalam menjalankan seluruh program prioritas Pemprov Sulut.

"Penandatanganan perjanjian kinerja ini bukanlah hal yang baru dan telah dilakukan berulang kali. Laksanakan program pembangunan dengan optimal. Seperti keberhasilan kita menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit dan memperoleh penghargaan tingkat nasional di Surabaya," kata Gubernur Olly kepada seluruh Kepala PD pada kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2019 di Ruang C.J. Rantung, Kamis (31/1/2019) siang.

Untuk diketahui, pada 28 Januari 2019, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengganjar Olly lewat penghargaan Adhi Purna Prima kategori pengentasan kemiskinan dengan ikon: “Terus Melejit di Level Satu Digit.” dan sukses mengalahkan 33 provinsi lainnya.

Meskipun telah mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan menjadi 7 persen, Olly tetap berupaya menurunkan lagi angka kemiskinan tersebut hingga tinggal 6,7 persen.

"Semoga target penurunan angka kemiskinan di awal kepemimpinan saya dan Pak Wakil Gubernur yaitu 8,9 persen dan turun hingga 6,7 persen dapat tercapai," ucap Olly didampingi Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS.

Lebih jauh, Olly mengajak seluruh Kepala PD untuk terus bekerja dan menciptakan prestasi bagi Sulut di berbagai sektor, yaitu pariwisata, infrastruktur dan lainnya.

"Tentunya ada kepuasan tersendiri bagi kita semua jika nanti setelah berhenti bekerja atau pensiun ada prestasi dan hasil kerja yang dapat dikenang. Ini adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan apapun," ungkap Olly.

Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu menerangkan tujuan dilaksanakannya penandatangan perjanjian kinerja tersebut.

"Penandatanganan ini untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara “Riviu” atas laporan kinerja instansi pemerintah," kata Kawatu. 

Adapun penandatanganan perjanjian kinerja PD diawali oleh Sekdaprov Silangen lalu diikuti seluruh Kepala PD Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)