Senin, 19 Maret 2018

Tingkatkan Mutu , Bandiklat Didik 68 Calon ASN MInahasa dan Sangihe


Program OD-SK saat ini  dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas terus dilakukan, salah satunya lewat diklat prajabatan bagi ASN dari Kabupaten Minahasa dan Sangihe saat ini. Hal ini diungkapkan Kepala Bandiklat Sulut Jefry Senduk MSi
"Angkatan ke- 6 utk diklat prajabatan di provinsi,  patut diberikan apresiasi untuk kabupaten minahasa dan sangihe karena bandiklat milik semua, dimana prajabatan ini penting dan sangat strategis dan kerjasama ini terus dilakukan dalam membangun SDM  yang berkaitan dengan program OD-SK dalam menciptakan SDM yang berkualitas," tandas Senduk seraya menambahkan  termasuk membuat tata kelola pemerintah yang baik dalam mendukung nawacita presiden.
Ditambahkannya pula, dalam pembentukan karakter sdm diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang memiliki kompetensi serta karakter yang baik lewat sikap dan prilaku  setia kepada negara dan beretika dan sadar sebagai pelayan publik.
Sementara itu, Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial Jahya Rondonuwu menyatakan tujuan kegiatan ini membentuk CPNS yang memiliki pengetahua dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik serta terwujudnya CPNS yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Ditambahkan mantan Kabag Humas  Pemprov Sulut ini, jumlah peserta berjumlah 68 orang, dimana 40 orang dari Kabupaten Minahasa dan 28 orang dari Kabupaten Sangihe.
Hadir dalam kesempatan itu Sekda Minahasa Jefry Korengkeng dan Kaban BKD Sangihe.

Produksi Minyak Kelapa Sulut Lebih Baik Dari Minyak Sawit


Menanggapi berbagai isu bahwa produk minyak kelapa Provinsi Sulut memiliki kualitas jauh dibawah minyak sawit, sehingga membuat harga kelapa anjlok, Pemerintah Provinsi Sulut memberikan keterangan bahwa kualitas kelapa sulut adalah salah satu komoditi export terbaik.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Kepala Dinas Perkebunan Refli Ngantung menyatakan, hampir semua Komoditi Perkebunan di Sulut yaitu Kelapa adalah komoditi Export, namun harga komoditi tersebut sangat tergantung pada mekanisme pasar  dunia yakni hukum permintaan dan penawaran.

Produksi kelapa Sulut tidak hanya difokuskan pada minyak namun Kelapa yg di produksi petani bukan hanya menjual dalam bentuk batok kelapa atau bentuk kopra, tetapi bisa diolah menjadi minyak kelapa, VCO, arang tempurung, sabut kelapa serta air kelapa di proses menjadi  minuman segar serta produk turunan lainnya yang memiliki daya saing.

Disamping itu revitalisasi industri yang menggunakan bahan baku kelapa diproses menghasilkan produk jadi ( bukan setengah jadi) serta aneka produk turunan yg mempunyai nilai ekonomi yg tinggi. ( Sehingga posisi tawar kelapa akan meningkat)

Pemprov Sulut juga melakukan promosi bahwa minyak goreng kelapa jauh lebih sehat dari pada minyak goreng sawit. Para petani Memanfaatkan lahan diantara pohon kelapa dgn tanaman Pangan atau hortikultura yg mempunyai daya saing sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Mensukseskan hal tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan dengan memberikan bantuan alat pengolah minyak goreng kepada  kelompok tani,  Memberikan alat pengolah VCO dan Kedepan akan diupayakan memberikan bantuan alat  pengolahan kelapa terpadu berskala gabungan bagi kelompok tani di Sulut.(humas provinsi sulut)

Resmikan Gerai PMI, Wapres Apresiasi Kinerja PMI Sulut dibawah Pimpinan Steven Kandouw





Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla meresmikan gerai Palang Merah Indonesia (PMI), Senin (19/3). Gerai PMI tersebut berada di kawasan perbelanjaan Manado Town Square satu. 

Peresmian gerai PMI itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wapres didampingi ibu Mufida Jusuf Kalla, Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama ibu Rita Dondokambey Tamuntuan, serta Wagub Sulut Steven Kandouw yang juga merupakan ketua PMI Sulut bersama ibu Kartika Defi Kandouw Tanos. 

Selesai pengguntingan pita, Wapres memantau aktifitas donor darah dalam gerai tersebut. Disela pemantauan Wapres menyatakan mengapresiasi upaya PMI Sulut dalam memenuhi kebutuhan darah di Sulawesi Utara.

"Upaya ini sudah semestinya didukung oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Ini terobosan yang baik, dengan adanya gerai ini masyarakat dipermudah untuk mendonorkan darahnya. Sambil jalan-jalan ke mall bisa donor darah. Dan ini sangat bagus jika dilakukan secara rutin," ujar Wapres  yang juga merupakan ketua PMI Pusat.

Gubernur Sulut juga menyatakan Pemprov Sulut sangat mendukung PMI Sulut dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan darah di Sulawesi Utara melalui dukungan dana APBD dan dukungan lainnya.

"Gerai ini juga tak lepas dari dukungan kami yang meminta pihak mantos untuk menyediakan lokasi gerai untuk PMI Sulut. Kegiatan donor darah sangat baik untuk kesehatan. Selain bisa membantu sesama manusia yang lagi sakit, donor darah juga menyehatkan," kata Gubernur.

Wakil Gubernur Steven Kandouw yang juga Ketua PMI Sulut yang mengatakan program pembangunan gerai merupakan upaya PMI Sulut untuk memenuhi target 2500 kantong darah per bulan. Perhitungan total kebutuhan darah di Sulut yakni dua persen dari jumlah penduduk. Jadi dengan penduduk sekitar 2,4 juta jiwa maka kebutuhan total per tahun adalah 48.000 kantong.

"Untuk per bulan kita butuh sekitar 4000 kantong. Dari data yang ada, Sulawesi Utara memiliki 8 UTD, yang terdiri dari 6 UTD PMI dan 2 UTD rumah sakit, maka untuk UTD PMI Sulut Saya tetapkan target separoh lebih kontribusinya yaitu sekitar 2500 kantong per bulan, dan 1500 sisanya dipenuhi oleh 7 UTD lainnya," ujar wagub.

Wagub mengatakan pihaknya akan mengupayakan tidak perlu ada lagi yang memberatkan keluarga pasien untuk mencari pendonor pengganti untuk memenuhi kebutuhan darah.
"Itu sangat menyusahkan rakyat. Dan Upaya pembangunan gerai ini dimaksudkan untuk memenuhi target-target tersebut,” tutup Wagub.(humas provinsi sulut)

Sidang Majelis Sinode GMIM Ke-79, Wapres JK-Gubernur Olly Singgung Pentingnya Kerukunan Umat Beragama

Wakil Presiden Republik Indonesia, H. M. Jusuf Kalla membuka Sidang Majelis Sinode (SMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) ke-79 yang digelar di Grand Kawanua Convention Center Manado, Senin (19/3/2018) siang.

Dalam sambutannya, Wapres JK menegaskan kembali pentingnya kerukunan antarumat beragama. Menurutnya setiap agama menginginkan hidup damai tanpa adanya perpecahan antar umat beragama.

"Tujuan dasar agama adalah kedamaian. Kita semua mengucapkan salam tentang kedamaian dan persatuan, tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk terpecah belah," ucap JK.

Oleh karena itu, Wapres JK berharap Sidang Majelis Sinode ke-79 GMIM kali ini menjadi perenungan bagaimana agama memberikan manfaat. Dia memberi contoh peranan Sulawesi Utara bagi pengungsi dan perdamaian saat terjadi konflik di Maluku (Ambon) dan Sulawesi Tengah (Poso). JK menyebut banyak pengungsi konflik saat itu yang ditampung di Sulut.

"Itu adalah contoh kebaikan dan bagaimana kehidupan damai itu dijalankan. Perbedaan agama dapat berjalan selama hati dapat terbuka," tandasnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Olly Dondokambey. Olly yang juga Ketua Panitia Sidang Majelis Sinode GMIM ini mengatakan, meskipun masyarakat Sulut sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat namun kehidupan masyarakatnya selalu rukun dan damai serta harmonis.

"Suasana kondusif ini adalah buah dari tingginya kesadaran masyarakat untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam kerukunan dan kedamaian. Hal ini juga terpelihara dan terjaga, berkat karya nyata dan pengabdian yang tulus dari aparat TNI, Polri, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat, yang senantiasa proaktif dalam merespon dan meredam isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan yang ada di daerah ini," kata Olly.

Menurut Olly, buah dari sinergitas dan kerja sama seluruh stakeholders terkait itu telah memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini terbukti dengan capaian positif dari beberapa indikator sosial yang ada seperti Indeks Kebahagiaan Masyarakat.

"Indeks Kebahagiaan Masyarakat Sulawesi Utara mencapai 73,69 atau tertinggi ketiga secara nasional setelah Maluku Utara dan Maluku, kemudian oleh Setara Institute dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Manado ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran Se-Indonesia," tandasnya.

Terkait pelaksanaan Sidang Majelis Sinode GMIM, Olly menjelaskan ada tiga agenda besar dari alat kelengkapan Sinode GMIM yang dilaksanakan setiap 4 tahun itu.

"Sidang ini untuk mengevaluasi semua program kerja yang sudah dilaksanakan oleh BPMS periode 2014-2018. Kemudian evaluasi dari BPMS, BPPS dan MPS, dan dilanjutkan pemilihan pengurus BPMS periode 2018-2022, serta sesudah agenda pemilihan dilanjutkan BPMS terpilih pembahasan rencana strategis program gereja untuk periode berikut," ujarnya.

Gubernur Olly menyebutkan sebanyak 1.723 orang dari total 2.323 peserta pemilihan pengurus BPMS GMIM yang terdiri dari Utusan Jemaat, Utusan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode itu yang dapat menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, Olly berharap pelaksanaan Sidang Majelis Sinode berjalan lancar.

"Kita harapkan bersama, bahwa pelaksanaan kegiatan Sidang Majelis Sinode secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar demi mengoptimalkan peran GMIM bagi pembangunan menuju masyarakat, daerah dan bangsa Indonesia yang semakin maju, unggul dan hebat kedepan," katanya.

Menariknya, pada pembukaan Sidang Majelis Sinode GMIM itu, Wapres JK menekan tombol launching sekaligus melakukan simulasi pemilihan pengurus BPMS GMIM dengan sistem e voting.

Agenda itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Ketua DPRD Andrei Angouw, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pdt. Dr. Henriette Tabita Lebang, M.Th, Ketua TP PKK Sulut It. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS, Ketua BPMS GMIM Pdt Dr HWB Sumakul, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, bupati dan walikota serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Kandouw Buka Rakor PPMDK



Bertempat di Hotel Peninsula Manado, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan (PPMDK)  Senin, (19/03/2018) Kemarin

Dalam sambutannya Kandouw mengatakan bahwa Desa memiliki posisi dan peran yang strategis bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara dimana secara umum desa memiliki fungsi sebagai pemasok berbagai kebutuhan di Kota, dan desa merupakan mitra untuk membangun kota serta desa adalah pemerintahan terkecil dalam Begara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sejalan dengan semangat tersebut, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sangat penting untuk terus diupayakan guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintaahan deaa, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, peningkatan kialitas pelayanan publik, penaggulangan memiskinan, pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan daya saing desa" ujar Kandouw

Namun demikian menurut Kandouw, pencapaian cita-cita tersebut tentu memerlukan program yang terintegriras, inovasi, terobosan dan sinergitas dari seluruh stakeholder terkait, mengingat dierah globalosasi, modernisasi dan perkembangan teknologi saat ini berbagai tantangan serta persoalan terus datang menghadang upaya kita dalam menggali potensi dan keunggulan untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyaraka desa.

"Lebih jauh melalui momentum ini saya mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk dapt bersama-sama bekerja dan bergotong rotong dalam mewujudkan desa yang kuat, maju, sejahterah mandiri dan demokratis dengan memperkuat koordinasi, karena hanya dengan cara inilah kita dapat mewujudkan cita-cita pembangunan nasional untuk membangun dari pinggiran yang secara otomatis menjadi sumbangsih positif untuk mpercepat tercapainya visi terwujudnya sulawesi utara berdikari dalam ekonomi, Berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya" Terang Kandouw


Hadir pada kesempatan ini Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Farly Kotambunan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut dr Kartika Devi Tanos MARS, para pejabat di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta segenap pengurus BUMDes dan Tenaga Pendamping.

(