Senin, 30 November 2015

Sulut Siap Terima Ekspedisi Kapsul Waktu




Dalam rangka mensukseskan kegiatan Gerakan Nasional ke -70 Tahun Indonesia Merdeka (G70), maka siang tadi  bertempat di ruang rapat Asisten I Setdaprov Sulut, Panitia Daerah G70 telah melaksanakan rapat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut DR Jemmy Kumendong.
Menurut Panitia Daerah G70 Salmon Tarigan, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut mengambil tema “Ekspedisi Kapsul Waktu ;Pengumpulan Impian dan Harapan 2085 serta Kirab Budaya dan Panggung Hiburan”, Ekspedisi Kapsul Waktu ini telah melintasi beberapa daerah dan mulai tanggal 3 Desember 2015 akan memasuki Provinsi Sulawesi Utara setelah melewati Provinsi Gorontalo dan akan masuk ke Kabupaten Bolmong Utara untuk selanjutnya melakukan perjalan ke Kab Bolmong, Kota Kotamobagu, Kab Boltim, Kab Minsel, Kab Minahasa, Kota Tomohon dan terakhir pada tanggal 5 Desember di Kota Manado.
Lebih lanjut Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut DR. Jemmy Kumendong M.Si mengatakan bahwa Ekspedisi Kapsul Waktu tersebut salah satu penggagasnya adalah Dirjen Otda Kemendagri yang pada saat ini adalah Pj Gubernur Sulawesi Utara DR soni Sumarsono, dimana kegiatan ini memuat harapan dari generasi yang ada sekarang terhadap yang nanti akan terjadi 70 tahun kemudian dan disimpan pada Kapsul Waktu dan nanti akan dibuka pada tahun 2085. Tentu diharapkan acara ini akan berlangsung dengan sukses, tandas Kumendong.
(humas provinsi sulut).

Gubernur Warning Pegawai Keluyuran di Tempat Umum

Terkait dengan inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh BKD dan Satpol PP  Sulut, dan Inspektorat Provinsi Sulut pekan lalu, mendapat perhatian serius oleh Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM.
Kepada wartawan  Gubernur, menyatakan sidak pekan lalu merupakan langka awal, inikan sedang revolusi mental dan ini perlu dilakulan dalam
mendisiplinkan mereka (PNS-red).
"Ketika saya mengamati  dan menjenguk kantor-kantor di beberapa SKPD ternyata profesionalisme kerja disebagian tempat masih belum rapih dan masih menunggu pimpinan, Ini sesungguhnya tak boleh terjadi," katanya.
Untuk itu pentingnya PNS menghargai waktu dari pada ngopi dijam-jam kerja itukan tidak disiplin. Jadi, PNS harus lebih produktif memanfaatkan waktu untuk bekerja, maka Gerakan sulut berkarya antaranya adalah perhatikan waktu, tenaga dan energi untuk berkarya tidak ngopi-ngopi aja dijam kerja," tegas  Sumarsono sembari berharap atasan dari pegawai yang terkena sidak dengan tanpa alasan harus diberi tindakan konkrit dan laporkan ke saya secepatnya agar ada afek jerah.
Sementara itu Kaban BKD Sulut, Femmy Suluh saat diminta keterangannya mengatakan dari hasil sidak tim, ini bakal dikembalikan ke SKPD untuk melakukan penindakan sesuai kewenangan masing-masing secara berjenjang.
"Apakah teguran secara lisan atau teguran tertulis. Yang pasti ini mempengaruhi penilaian mereka (PNS-red) kedepan. Dan ini sekaligus mewarning bagi setiap PNS lingkup Pemprov Sulut agar pada saat jam kerja harus berada dikantor, jangan ngeluyuran di tempat tempat, nanti masyarakat akan memilai apa kepada PNS, tegas mantan karo umum ini. [Humas pemprov sulut].

Pemprov Peringati HUT Korpri dan Hari Guru









Pemerintah Provinsi Sulut,di halaman Kantor Gubernur Sulut, Senin (30/11) memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-44 serta memperingati Har Guru.
Gubernur Sulut Dr Sumarsono bertindak selaku Inspektur Upacara sementara Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulut Rollies R Rondonuwu AP bertindak selaku Komandan Upacara.
Presiden Joko Widodo dalam sambutan tertulis yang di bacakan Gubernur Sumarsono memintakan agar jaga netralitas anggota korpri dalam pesta demokrasi, khususnya pemilu kepala daerah yang akan di gelas akhir tahun ini,
"Saya mengharapkan, saudara-saudara benar-benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilu kada tersebut," tegas Sumarsono.
Karena itu anggota korpri harus fokus pada tugas fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik pepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapaun juga, katanya.

Di pihak lain jokowi juga minta, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa. Kita telah memasuki era  baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar provinsi, tetapi sudah memasuki persiangan antara negara, tandas Jokowi sebagaimana disampaikan Gubernur Sumarsono.
Kadis Diknas Sulut Asiano G Kawatu SE MSi mengatakan,  dalam upacara tersebut Gubernur telah menyerahkan, hadiah bagi guru berprestasi TK, SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Provinsi Sulut Tahun 2015, penyerahan hasil kejuaraan liga sepak bola pelajar tingkat SMP, SMA/SMK se- Provinsi Sulut.
Sedangkan Kadis Kehutanan Ir Herry Rotinsulu MSi menytakan dalam upacara tersebut Gubernur bersama unsur Forkopimda Sulut dan pejabat teras lingkup Pemprov  telah melaku penanaman bibit pohon di halaman kantor Gubernur Sulut, serta penyerahan satu unit mobil ambulans kepada Sekretariat Korpri Sulut, tambah Rollie Rondonuwu. (Humas pempov Sulut).
         

Kanwil Hukum dan HAM Bantu Status Hukum Warga Phisang di Bitung



Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR. Soni Sumarsono MDM meminta, Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulut untuk terus meningkatkan sinergitas dengan Pemprov Sulut utamanya dalam membantu mengatasi kejelasan status hukum dari saudara-saudara kita warga Philipina-Sangihe (Phisang) yang kini berada di Philipina maupun yang ada di Kota Bitung. Permintaan Gubernur tersebut disampaikan pada sertijab Kakanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulut dari Drs Rosman Siregar SH MH kepada pengantinya DR H Sudirman D. Hury SH MM MSC di Graha Bumi Beringin Manado, Senin (30/11) kemarin.
“Masalah Phisang belum selesai, statusnya hingga kini masih mengambang dan sangat rawan dimanfaatkan oleh Parpol tertentu  untuk mendulang suara dalam Pilkada nanti,” kata Sumarsono.
Olehnya lewat kesempatan ini, saya minta tolong sama Pak Sudirman selaku Kakanwil Kemenkum dan HAM yang baru dapat membantu Pemprov Sulut untuk menyelesaikan status kewarga negaraan dari saudara-saudara kita ini, karena selama status hukum mereka belum ada kejelsan Pemprov Sulut tidak bisa menindak lanjutinya tanpa didukung Kanwil Kemenkum HAM Sulut.
“Inilah jawaban konsep negara harus hadir di perbatasan ketika ada warga negaranya yang masih berstatus kurang jelas,” tegas Sumarsono.
Tidak hanya status kewarganegaraan Phisang yang dimintakan oleh Dirjen Otda Kemendagri ini kepada Pak Sudirman, hal lain yang juga harus di dukung Kanwil Kemenkum HAM yaitu manajemen lintas batas negara Indonesia-Philipina di pulau Marore dan Pulau Miangas sebagai entri poin, lebih khusus divisi Imigrasi harus hadir disana menjadi fokal poin. Karena barang-barang ilegal, narkoba serta apalagi ilegal fishing sering masuk melalui dua pulau terdepan NKRI tersebut.
Poin ketiga yang dimintakan Sumarsono yaitu sudah saatnya manajemen negara tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, jelas Sektoral harus terpadu pusat dan daerah.
Oleh Karena itu Gubernur Se-Indonesia diberi mandat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sedangkan tangan kiranya yaitu para Menteri.
Kemenkum HAM Punya Ilmu menyusun perundang-undangan khususnya peraturan daerah (perda), Karena itu saya berharap, ada kegiatan bersama untuk pembinaan bagi Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten untuk teknik penyusunan perda, tegas Sumarsono.
Selaku Dirjen Otda, saya menilai makin sedikit perda dibatalkan maka makin baik nilainya, ketimbang makin banyak perda dibtalkan maka makin jelek pemerintahan kita, Karena itu untuk meningkatkan, kualitas perda maka kerjasama Mendagri/Kemenkum HAM akan dimulai dari Pemprov Pemprov Sulut sebagai pilot projek. proyek penyusunan perda. karena itu Sumarsono berharap Biro Hukum Setda Provinsi Sulut bersama Kanwil Kemenkum HAM Sulut dan badan Diklar Provinsi Sulut duduk satu meja merumuskan program-program kapasitas ini.
Turut hadir Staf Ahli Menkum HAM Haru Tamtomo BCIP SH MH, Unsur Forkopimda serta pejabat lingkup Pemprov Sulut.(Humas pemporov sulut).

Gunbernur Terima 6 Negara APEC LCMT




Penjabat Gunbernur Sulut Dr Sumarsono MDM menerima kunjungan tim ahli dari Enam Negara yang tergabung dalam Asia Pasific Economic Community Asa Pacific Energy Reseaec Center  Low Carbon Model Town [APEC APERC  LCMT] dan Empat peneluti senior dari sekretatiat APERC  Jepang di kediaman Rumah Dinas Gubernuran Bumi Beringin Manado, Senin [29/11] kemarin. Presiden APERC Mr Takato Ojimmi menyataka, tujuan kunjungan tersebut dalam rangka, melaporkan kepada Bapak Gubernur terkait dengan KEK  Bitung sebagai percontohan kota model rendah carbon di Indonesia.
Tim didampingi oleh Sekretaris Bappeda Sulut Ir Randy Rompas dan Peneliti Madya Bidang Pembangunan Berkelanjutan di Bappeda Sulut Yacoba Ruru, serta Kepala Subid SDM Bappeda Sulut.
Besok tim akan mengunjungi Area KEK bitung dan berdiskusi serta melihat langsung  kesiapan pemerintah dan masyarakat kota bitung dalam menerapkan prinsip-prinsip kota model rendah karbon serta upaya untuk mendukung dan menyukseskan mitigasi perubahan iklim di indonesia dan propinsi Sulut pada umumnya.
Gubernur Sumarsono menyambut baik kunjungan LCMT ke sulut, serta berterima kasih di pilihnya kota bitung sebagai rendah karbon.
Semua ini bisa terjadi karena adanya kerjasama yang naik selama ini antara Pemkot Bitung, APERC dan Pemprov. Sulut, ujar Sumarsono.
Sumarsono menyebutkan, kaitannya dengan Dewan KEK Manado-Bitung untuk menginventarisasi para investor yang akan masuk di KEK sehingga produksiknya akan rendah karbon, tandas Dirjen Otda Kemendagri RI ini.
Yacoba Ruru menambahkan, para tamdari En negara Expert tersebut, yaitu Dr Nuwong Chollacoop dari Thailand, Dr Nailia Segisova Rusia, Mr Christopher Cruz de la Cruz, CBP, CBA UAP Philiina, Ms Lis  Halsted New Zealand,  Mr Inchul Hwang Republic of Korea dan Mr Paul Nagle dari Australia. [Humas Pemprov Sulut].
,

Sabtu, 28 November 2015

Gubernur Canangkan GSM di Koka Minahasa





Meskipun usia kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM baru memasuki dua bulan satu minggu, namun berbagai terobosan positif membangun daerah yang tercinta di berbagai bidang terus dilakukannya, salah satunya Gerakan Sulut Menanam (GSM), telah dicanangkannya di perkebunan rakyat Desa Koka Kec, Tombuluan Minahasa, Sabtu (28/11).
Namun sebelumnya pada Jumat (27/11) pekan lalu, Mendagri Cahjo Kumolo SH telah mencanangkan gerakan bersih kuala (GeBeKa) di Das Tondano Maumbi Minut.
Pencanangan GSM ini, ditandai dengan pemberian bantuan bibit gratis kepada kelompok tani di Sulut oleh Gubernur Sumarsono,   berupa bibit kelapa, cengkih, durian, pohon, bibit bakau dan bibit karang laut, serta pelepasan burung, pemukulan tetengkoren serta penanaman pohon, di lokasi pencanangan, oleh Gubernur, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Bupati Minahasa Jantje Sajouw serta pejabat teras lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, GSM kaitannya dengan gerakan lain merupakan satu kesatuan dengan jargon Mari Jo Ka Manado, slogan yang kini di gaungkan untuk mengangkat dunia pariwisata Sulut, terus menuai dukungan masyarakat luas.
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata kita harus siap menerima kedatangan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
Karena ajakan gerakan Mari Jo Ka Manado, mulai membuahkan hasil positif, dimana sejak Bulan Nopember ini dari laporan yang saya terima semua kamar hotel di Manado mulai penuh, karena 29 persen penumpang maskapai penerbangan terus berdatangan di Manado, jelasnya.
Karena itu, kita harus siapkan alam yang selalu hijau dan bersih, salah satunya melalui GSM ini, termasuk air sungai yang mengalir ke Bunaken harus bersih sehingga wisatawan yang datang bisa tersenyum dan bisa berlama-lama tinggal di Manado, ujar Dirjen Otda Kemendagri RI ini, sembari menyebutkan, secara bersamaan GSM ini telah dilakukan di Boltim, Bolmong dan Sangihe.   
Mengakhiri sambutannya Sumarsono tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para orang tua-orang tua kita di Minahasa yang telah menanam kelapa, cengkih serta berbagai jenis tanaman lainnya sehingga daerah ini terus terlihat hijau dan indah.
Sementara itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Sulut Drs Sanny Parengkuan MAP selaku Ketua Panitia mengatakan, GSM ini dirangkaikan dengan peringatan hari menanam pohon Indonesia (HMPI), bulan menananm nasional (BMN), serta hari cinta puspa dan satwa nasional (HCPSN) 2015.
GSM ini merupakan suatu gerakan masyarakat dengan difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan dan penurunan daya dukung akibat kemarau panjang dan kekeringan yang melanda daerah kita, tambah mantan Kadis Koperasi dan UMKM ini.
Sementara Kadis Kehutanan Ir Herry Rotinsulu dan Karo SDA Dr Frangky Manumpil, menyebutkan, GSM ini merupakan payung seluruh kegiatan yang dilaksanakan melibatkan, sektor-sektor terkait; Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Biro SDA, Penyuluh, Koptan, Kelomppk pelestarian hutan dan lingkungan, TP PKK, Organisasi Wanita, TNI/Polri, LSM, masyarakat dan organisasi swasta, jelas kedua pejabat yang akrab dengan wartawan ini. (Humas provinsi sulut).      



       

Jumat, 27 November 2015

Mendagri Suport Gerakan Bersih Kuala



Menteri Dalam Negeri [Mendagri]   Cahjo Kumolo, memberikan suport atas Empat Gerakan baru membangun Sulut, yang di gagas oleh Penjabat Gunernur Sulut Dr Sumarsono, MDM yaitu Program Ajakan Mari Jo Ka Manado, Gerakan Bersih Kuala [GeBeKa], Gerakan Sulut Menanam [GSM] serta Gerakan Sulut Berkarya.
Dukungan Mendagri tersebut di sampaikan pada pencanangan di mulainya Gerakan Bersih Kuala di DAS Tondano di sungai Maumbi sampai di jembatan Kairagi Manado, Jumat [27/11].
Pencanangan itu di tandai dengan penekanan tombol sirine oleh Mendagri serta Gubernur dan unsur Forkopimda  Sulut melakukam pemukulan tetengkoren dan penyerahan bantuan dua unit kendaraan truk sampah dari Pemprov kepada pemkot manado  serta penyerahan bak sampah bagi SD dan SMP Maumbi yang di serahkan langsung Mendagri di saksikan Gubernur Sumarsono.
Saya menyambut baik acara ini, karena sejak awal Sulut khususnya kota Manado, Minahasa dan kota-kota lain di Bumi Nyiur Melambai sudah menjadi daerah tujuan wisata. Untuk itu harus di wujudkan semangat gotong royong membersihkan lingkungan dan sungai, ujar Mendagri.
"Sungai yang mengalir kelaut harus di jaga bersama masalah kebersihannya," kata Kumolo.
Karena itu Kumolo mengajak, semua stakeholders di sulut terus bangun semangat goto.f royong san kebersamaan, sehingga akam mempercepat kebersihan sungai,  pantai dan juga jalan.
Sebelummya pada kesempatan itu Gubernur telah menyatakan, tiga hal penting yaitu gerakan ini diikuti hingga sampai di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan, di Kabupaten/Kota se-Sulut, Ini merupakam kesiapan kita sekaligus menyambut Program Mari Jo Ka Manado, sembari tak lupa menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pa Mendagri membuka acara ini, dan pencinta lingkungan serta media masa yang terus mendukung program-program ini.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut Drs Sanny Parengkuan MAP sekalu Ketua Panitia melaporkan, GeBeKa yang dilakukan Pemprov Sulut, secara serentak hari ini [kemarin -red] dilakukan di tiga sungai yaitu Das Tondano, Das Sawangan dan Das Sario. Kegitan ini m54endapat dukungan dari semua unsur masyarakat mulai dari TNI/Polri, ASN, pelajar, mahasiswa, serta LSM peduli lingkungan. Sedangkan tujuannya Parengkuan, katakan, tercapainya kualitas air sungai yang baik sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, tandas Mantan Kadis Perindag ini. Turut hadir Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, dan pejabat Sipil dan TNI/Polri. [Humas pemprov sulut].

Sumarsono Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Sulut

Dengan mengambil lokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, Kec Tuminting. Pengurus Karang Taruna Provinsi Sulut,  periode 2015-2020, dikukuhkan Pj Gubernur Sulut, Dr Sumarsono, melalui penyerahan Pataka Organisasi, pada Jumat pagi, 27/11.
    Acara pengukuhan turut dihadiri Sekjen Pengurus Nasional Karang Taruna, Deden Siradjudin, dimana kegiatan sosial yang dilaksanakan, diantaranya penanaman pohon, pengobatan gratis dan pemberian alat tulis untuk siswa  dan pelajar Anak2  dari kalangan Pemulung di lokasi tempat Pembuangan Sampah terbesar di Kota Manado.
    Sementara itu, Pj Gubernur Sulut, DR Sumarsono, dalam arahannya, dengan gaya khas menyapa para anak2 pemulung, Siswa/Pelajar, maupun para pemulung dengan beberapa pertanyaan secara dialogis dan penuh keakraban, sehingga nuansa di lokasi pembuangan sampah yang menggunung  dan diselingi aroma bau menyengat, tak menyurutkan semangat untuk larut dalam suasana yang penuh kekeluargaan.
   Dalam sambutan, lanjut Soni, sapaan akrab Pj Gubernur Sulut, mengapresiasi kegiatan Panitia untuk menggelar acara di lokasi yang bagi sebagian kalangan merupakan tempat yang agak jarang  mendapat sentuhan bahkan dihindari, "oleh karna itu momentum pengukuhan pengurus Karang Taruna ini, adalah tepat dan strategis manakalah dilaksanakan dengan segenap Kaum Pinggiran yang berprofesi sebagai Pemulung, dalam panggilan tugas sebagai Organisasi yang berjiwa Sosial dan misi dalam menanggulangi kemiskinan serta juga dalam menumbuhkan rasa Kesetia kawanan Sosial, termasuk memupuk semangat Nasionalisme  " tegas Pejabat yang akrab dengan kaum Wong Cilik ini.
   Adapun Komposisi Pengurus Karang Taruna Prov Sulut yang dikukuhkan diantaranya yakni Ketua Billy Lombok, SH,  Sekretaris, Affan Mokodongan, SH. Serta turut dihadiri Pejabat teras Pemprov Sulut yakni Kadis Sosial, Dr G Punuh, Karo Umum Setda, Jemmy Ringkuangan, AP, MSi.
  Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan (Roy RL Saroinsong, SH, selaku Juru Bicara)

Kamis, 26 November 2015

35 Pegawai Kena Sidak di Berbagai Rumah Kopi










Sedikitnya 35 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Sulut terkena sidak yang di lakukan Tim Gabungan Pemprov Sulut yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, dan Sat Pol PP Sulut, di beberapa lokasi rumah kopi di Kota Manado. Kamis (26/11) kemarin.
Hal itu di tegaskan Kepala BKD Sulut Dr Femmy Suluh MSi melalui Kabid Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Drs James A Kewas MSi, disela-sela sidak tersebut.
Kewas menyebutkan, sidak kali ini merupakan perintah langsung dari Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM kepada Kepala BKD Sulut, karena berdasarkan informasi wartawan, di penghujung bulan Nopember ini banyak pegawai di jam-jam kerja mulai keluyuran di tempat-tempat umum.
Guna menimbulkan efek jerah maka pegawai yang terkena sidak dengan tanpa alasan yang tepat akan dipanggil untuk dilakukan  pembinaan, sedangkan yang membawah surat tugas tidak di apa-apakan, jelas Kewas sembari menambahkan, sidak ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2015 nanti.   
Ke-35 PNS tersebut, terkena sidak di tujuh lokasi, mulai dari Rumah Kopi (RK) Billy jalan 17 Agustus, RK Tanjung Batu, Rumah Makan (RM) Kampung Baru belakang Rumah Sakit Advent Teling, RM Cita Waya Bethesda, RK BS Tikala.
Dari 35 PNS tersebut, terdapat dua orang pejabat eselon III yaitu Kepala UPTD Dipenda Kotamobagu SS Saruan dan Kepala UPTD Talaud S Batara, namun keduanya memberikan alasan yang tepat berada di Manado  karena sedang melaksanakan tugas luar mengikuti rapat koordinasi di kantor pusat, yang di buktikan dengan surat tugas yang di bawahnya itu.
Sementara pejabat Eselon IV sebanyak Empat orang yakni Tommy Tengko Kasie di BPBD, Herry Mokoagow, Christian Onibala Biro Umum dan Junius W Soemanta Kasie Penetapan dan Penerimaan PKB/BBNKB UPTD di Penda Kotamobagu, Soemanta lagi  tugas luar sembari menunjukan surat tugas yang ditandatangani Kepala UPTD Kotamobagu SS Saruan, kepada tim.
Khusus staf terbanyak dari Inspektorat Provinsi dan Biro Umum, masing-masing Sembilan.  Inspektorat yakni Alfran Rondonuwu, Yustira Ada, Visla M Tonga, Charli Laloan, Starwinsky Pantouw, Michael Tumundo, Harold Pontonuwu, Altor Wowor dan Valdano Sembel,  Biro Umum Wone Rampengan, Nevo Mawikere, Jeren sualang, Gabriel Untu, Clara Li, Fitria Wagiu, Inggrid Rumbai, Royke Sumerah, dan jendry pangalila, diikuti enam staf  Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) yakni Gistovel Rondonuwu, Vernando Waleleng, Denny Turangan, Yola Yolanda, Rina Lumintang, dan Andre Sembel. Diknas Sulut Jhony J Sualang dan Arnold Lendo. Dinas PU Provinsi  Felda Suwawa, Greis R, Megie Gunde dan Lidia Pondaag serta seorang staf dari BPBD Sulut Novi Rumengan. (Humas Pemprov Sulut).
    
   
   

Penyusunan LPPD Harus Akurat

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan pemerintah provinsi sulut harus menghasilkan output yang akurat guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong,Msi melalui kepala bagian Otda dan Hubal Biro Pemerintahan dan Humas Dra. Leilany Makalew saat membuka acara Bimtek LPPD yang dilaksanakan Kamis (26/11).

Berkaca dari hasil evaluasi dan validasi terhadap LPPD provinsi sulut tahun 2014, masih ditemukan beberapa hal teknis yang kurang dalam penyusunan suplemen LPPD karena kesalahan penafsiran, perhitungan rumus, tidak lengkapndata dan lemahnya data pendukung maka dirasakam sangat relevan apabila diselenggarakan bimtek LPPD ini.

Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas aparat pemerintah yang membidangi urusan ini, agar berbagai permasalahan yang masih ditemukan dapat disolusikan sehingga kedepan dapat diperoleh laporan yang akurat sesuai dengan kondisi rill dilapangan dan mampu dipertanggungjawabkan.

BP3A gelar Temu Koordinasi TPPO


Dalam rangka memperkuat kapasitas gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di provinsi sulut dalam mencegah dan menangani tindak perdagangan orang, Badan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sulut menggelar temu koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) provinsi sulut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Kamis (26/11) bertempat di ruang rapat CJ Rantung kantor gubernur, kegiatan tersebut dibuka oleh Kaban BP3A Ir. Erny B Tumundo.

Dalam sambutan Tumundo mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi tugas dan fungsi gugus pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, menyamakan persepsi dan pengetahuan para pemangku kepentingan di daerah dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana orang.

Tumundo mengatakan melalui kegiatan ini dapat menghasilkan koordinasi yang baik gugus tugas TPPO, terbangun komitmen bagi para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait, serta meningkatkan sinergitas dan kapasitas kelembagaan gigus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.

Selasa, 24 November 2015

Palandung ajak GMIST bawah perubahan



Asisten Pemerintahan dan Kesra provinsi sulawesi utara Drs. John Palandung M.Si Selasa (24/11) menghadiri sidang tahunan sinode GMIST ke III tahun 2015 di jemaat Liunkendage kota Bitung, mewakili penjabat Gubernur Dr. Sumarsono MDM, Palandung mengajak warga GMIST bersama merevolusi mental menuju perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Lebih lanjut dalam sambutanya Palandung mengatakan bahwa Revulosi Mental merupakan suatu gerakan Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk mengangkat kembali nilai nilai strategis konsep trisakti yang sangat diperlukan bangsa dan negara, yang di dalamnya juga adalah jemaat dan gereja, dengan mengubah cara pikir dan sikap perilaku serta membangun sikap optimistik dan membangkitkan kesadaran bangsa termasuk seluruh Warga jemaat GMIST di seluruh sulawesi utara sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia.

dalam kesempatan tersebut Palandung juga berharap bahwa sidang tahunan GMIST  yang ke III ini akan benar benar membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal program kerja  yang cerdas, inovatif, dalam rangka menghantar warga GMIST menjadi semakin berkualitas, semakin kokoh dalam persudaraan yang rukun dan damai, serta senantiasa mengandalkan Tuhan.

Palandung juga mengingatkan agar sidang tahunan kali ini dapat lebih mempererat ikatan dan persatuan serta kebersamaan baik antar pimpinan jemaat maupun jemaat dan masyarakat sebagai bentuk aktualisasi dari komitmen dan tekad segenap Komposisi GMIST untuk senantiasa bergandengan tangan dalam mengemban misi pelayanan gereja.

Palandung mengakhiri sambutanya mengajak warga GMIST untuk berpartisipasi aktif menjelang pilkada serentak 9 desember 2015 "Jemaat GMIST diharapkan berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Walikota serentak 9 desember nanti, sambil tetap menjaga kebersamaan dalam perbedaan" tandas Palandung. (Humas Pemprov Sulut)


Minggu, 22 November 2015

Palandung Hadiri HUT Ke 12 Minut

Asisten pemerintahan dan kesra provinsi sulut Drs John Palandung, Msi Jumat (20/11) mewakili Pj Gubernur Sulut DR Soni Sumarsono  menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka HUT ke 12 Kabupaten Minahasa Utara
Acara tersebut diselenggarakan di kantor DPRD Minut dihadiri oleh Bupati Minut Sompi Singal,  Wakil Bupati Julisa Baramuli dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Palandung mengatakan diusia ke 12 ini menjadi media refleksi sejauh mana pembangunan daerah Minut telah berjalan. Pemerintah telah memberikan nilai bagi kesejahteraan masyarakat. 
Kehadiran Minahasa Utara dalam kesatuan integritas bumi nyiur melambai dimaknai sebagai pilar penyanggah yang turut mewarnai roda pembangunan dan pemerintahan. Berbagai potensi dihadirkan Minut dalam menunjang pembangunan Sulut.
Dengan usia yang masih muda ini,  diharapkan seluruh komponen dapat tetap menjaga kesatuan, demi keutuhan daerah nyiur melambai. Keberhasilan pembangunan Minut ditentukan oleh kemampuan berbagai elemen masyarakat untuk menyatupadukan kekuatan melanjutkan perjuangan.
Pemerintan dan masyarakat harus menatap masa depan dan belajar dari pengalaman masa lalu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menghadapi Pilkada serentak Palandung mengharapkan agar walaupun terdapat perbedaan tetapi masyarakat harus menjaga keamanan dan ketertiban dan tidak meninggalkan rasa persaudaraan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dan merupakan budaya masyarakat Minahasa.
Dalam kesempatan tersebut Palandung juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar menunjang program pemerintah daerah saat ini yaitu Marijo Ka Manado untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin di daerah ini, juga Gerakan Sulut Menanam terlebih Minut mengalami bencana kebakaran beberapa waktu lalu serta gerakan bersih kuala.

Sabtu, 21 November 2015

Sumarsono Sandang Gelar Adat Punu Molantud


Penjabat Gunernur Sulut Dr Sumarsono MDM saat melakukan  kunjungan kerjanya di Boltim dan Kota Kotamobagu, Sabtu [21/11]  oleh aliansi masyrakat adat Bolaang Mongondow Raya [BMR]
Telah memberikan gelar adat "Punu Molantud" gelar adat tertinggi masyarkat BMR yang dikerikan  kepada Dirjen Otda Kemendagri RI ini
Pemberian gelar adat rersebut berlangsung di gedung Siti Barokha kotamobagu. Yang dilakulan Ketua Amabom Raya Drs. Zainul A Lantong.
Bagi saya nilai-nilai inilah yang senantiasa memotivasi dan menyemakati masyarakat BMR dimanapun berada dalam mengarungi dinamika hidup sebagaimana terekspresikan pada upacara sakral yang sarat dengan nuansa religius dan kultural ini, jelas Sumarsono.
Disamping itu Sumarsono katakan, gelar upacara asat ini mengandung nilai-nilai motivasi dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan daerah.
Selanjutnya dalam mempersiapkan BMR sebagai calon DOB di Sulut, khususnya untuk menghadirkan perubahan dalam tatanan ekonomi masyarakat BMR termasuk aliansi masyarakat adat bolmong  untuk dapat memberi warna dalam pembangunan melalui kontribusi nyata yang disumbangkan bagi daerah ini, ujarnya.
Secara ekonomi Gubernur katakan kita tidak boleh hanya  tergantung dari daerah luar, tapi BMR harus di bangun dengan kemandirian melalui ornamen-ornamen budaya. karena budaya adalah benteng suatu bangsa. Tampa budaya negara akan runtuh.
Saya percaya budaya BMR mampu mendukung terbentuknya calon DOB ini.
Saya berharap mulai hari ini, nilai saya naik dari 7 menjadi 9 dan akan menjadi bagian  penting dari Tim yg memperjuangan Provinsi BMR.
Dan sebelum saya meninggalkan sulut pada Bulan  Juni 2016 mendatang keputusan BMR menjadi DOB susah tuntas sehimgga saya meninggalkam tinta emas bagi daerah bumi totabuan, pungkas Sumarsono.
Lantong mengatakan menjadi kewajiban Punu Molantut, wajib memperjuangkam apa yang menjadi keinginan dam harapan masyarakat adat BMR, ikut menjaga dan melestarikan nilai adat dan budaya bolmongserta harus menjaga nama baik dimanapun bertugas karena melekat simbol PUNU MOLANTUD.
Sebaliknya Lantong menyebutkan, sebagai Punu Molantut pa Sumarsono berhak pula Memberikan saran, nasehat, bahkan kritik terhadap proses perjalanan BMR, serta berhak mendapat dukungam dan pembelaan dari masyarakat BMR, tandas mantan anggota Dewan Bolmong itu. Turut hadir Sekprov Ir Siswa R Mokodongan serta para pejabat teras lingkup pemprov. [Humas provimsi sulut].

Gubernur Jamin Provinsi BMR Bakal Terwujud


Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono, MDM menegaskan, calon Daerah Otonom Baru Provinsi Bolaang Mongondow Raya bakal terwujud. Penegasan  tersebut disampaikan Sumarsono pada Rapat Kerja bersama jajaran pemerintahan kabupaten/kota se- BMR di Aula Rudis Walikota Kotamobagu, Sabtu [21/11].
"Saya mau katakan kepada pak Abdullah Mokoginta selaku Ketua Panitia Pemekaran tidak perlu kuatir, karena ini sudah menjadi tangunggungjawab saya baik sebagai gubernur majpum Disrjen Otda Kememdagri," ujar Sumarasono. Sembari menambahkan, karena saya sudah minum air kotamonagu, jadi pantang untuk mundur.
Percayakan saja itu kepada saya, mudah-mudahan Tahun depan Provinsi BMR sudah terwujud.
Gubernur juga berpesan, pemerintah dan panitia se-BMR segera persiapkam apa-apa yang masih kurang untuk dilengkapi, terutama gapura BMR termasuk ornamen-ornamen budaya agar terlihat BMR telah siap untuk jadi provinsi, tandas Dirjen Otda Kemendagri ini.
Sebelumnya Ketua Panitia Pemekaran Provinsi BMR Drs Abdullah Mokoginta mengatakan, usulan pembentukan Provinsi BMR sebagai pemekaran Provinsi Sulut sudah sejak lama menjadi aspirasi, dambaan dan cita-cita seluruh warga bolmong bersatu.
Oleh karena itu mantan Wagub Sulut ini, berharap dan menaikan doa seluruh lapisan masyarakat BMR semoga cita-cita dambaan dan aspirasi rakyat dalam perjuangannya untuk membentuk Provinsi BMR akan terwujud dalam waktu tidak terlalu lama.
Kesempatan itu Gubernur juga telah membagikan kaset CD yang berisikan lagu Mars Pilkada kepada  Bupati/Walikota serta Ketua KPU dan Bawaslu di BMR.
Turut hadir Ketua TP PKK Sulut Ny Dra Tri Rahayu Sumarsono, Ketua DPRD Sulut  sementara Drs Vreke Runtuh, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, serta para pejabat teras lingkup pemprov [Humas pemprov sulu].

Gubernur Temu Kangen di Purworejo

    Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM, melakukan temu kangen dengan Komunitas Masyarakat warga Jawa di Desa Purworejo, Kec Modayak Kab. Bolaang Mongondow Timur, di alun-alun lapangan Arjuna Desa Purworejo, Sabtu pagi  [21/11].
    Saat tiba di lokasi,oleh para Pinisepuh  Adat dan para Tokoh Masyarakat, menyambut Pj Gubernur Sumarsono dan Sekretaris Provinsi Sulut, Ir SR Mokodongan, dengan pemasangan kelengkapan busana Khas Jawa berupa penutup kepala "Blankon" dan tarian langam Jawa diiringi tetabuhan Gamelan.
   Pada Kegiatan tersebut Pj Gubernur menyerahkan bantuan seperangkat Wayang Kulit yang di terima seorang  Dalang yakni Muntari, Serta seperangkat gamelan dari pemkab boltim. Guna melestarikan Seni Karawitan bagi generasi penerus, walaupun jauh terpisah dengan para leluhur di Tanah Jawa.
   Saat menyampaikan sambutannya Sumarsono, mengungkapkan rasa bangganya atas keuletan dan harmonisasi kehidupan warga Jawa yang ada di Bolaang Mongondow, karena seperti diketahui, sekitar kurang lebih 2 abad berselang  manakalah  mendiami Bumi Totabuan, yang oleh Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan para pekerja dari mayoritas Warga asal Jawa Timur, sebagai Pekerja di ladang kopi Perkebunan Hindia Belanda, di Kaki Gunung Ambang, yang saat ini dikenal dengan Desa Purworejo Raya, kala itu, hingga saat ini  mampu beradaptasi dengan tradisi budaya lokal yang ada, serta mampu pula menjaga dan melestarikan adat budaya Jawa secara turun temurun hingga sekarang, ujar Sumarsono, Putra Tumenggung-Jawa Timur ini yang menyampaikan Sambutan dalam Dialeg Jawa yang kental.
   Karena itu Om No sapaan akrabnya, nantinya  bakal mengundang tim Kesenian Seni Karawitan gamelan dan Wayang Kulit asal Desa Purworejo ini untuk tampil dan mementaskan dalam mengisi acara dan tamu2 Pemprov.
   Kegiatan Temu kangen ini, diakhiri dengan pementasan Sendra Tari "Srinten" dan Kesenian Hadrah oleh Muda Mudi Desa Purworejo, dan suguhan jamuan makan ala Kejawen, dengan menu khas berupa Nasi Tumpeng, Rempeyek, Tiwul, Tempe Bacem, Tahu Oncom, Sayur lodeh, Ikan Teri, Serundeng/Kelapa parut, dan lain sebagainya yang digelar di atas tikar/lesehan, guna menciptakan suasana keakraban dan kesetaraan antara Tamu danTuan Rumah.Turut hadir Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan serta Pejabat teras lingkup pemprov. (Humas Pemprov Sulut).


Jumat, 20 November 2015

Gubernur Paparkan 9 Sasaran Utama RKPD

 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT), Kamis (19/11) pagi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) APBD Sulut, Tahun Anggaran (TA) 2016.

Rapat paripurna dipimpin oleh Stevanus Vreeke Runtu dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Marthen Manoppo dan Wenny Lumentut serta dihadiri oleh 23 anggota DPRD Sulut.
Rapat paripurna diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Sulut, B Mononutu, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Gubernur DR Soni Sumarsono MDM terhadap Ranperda APBD Sulut TA 2016.

Dalam penyampaiannya Sumarsono  menjelaskan bahwa saat ini terimplikasi dalam tema RKPD yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kedaulatan maritim, pangan, energi baru  terbarukan, untuk membawa membawa infrastuktur yang berwawasan lingkungan menuju sulut yang berdaya saing sebagai pintu gerbang  asia pasifik. dimana terdapat 9 sasaran utama yaitu :

1.    Pembangunan dan Pengembangan infrasturktur dasar, rekonstruksi dan, rehabilitasi.
2.    Pencapaian SPM dibidang pendidikan kesehatan dan sosial.
3.    Adaptasi perubahan iklim, Pelestarian hutan, dan Lingkungan hidup.
4.    Pemantapan ketahanan pangan khususnya, beras dan daging sapi 
5.    Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil 
6.    Pengembangan industri pariwisata dan peningkatan pelestarian budaya
7.    Peningkatan iklim investasi ekonomi lokal dan kreatif 
8.    Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik 
9.    Penanggulangan kemiskinan. 

Lanjut, Sumarsono juga menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan tujuan tersebut, maka program kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang kongkrit, jelas, sistematis, dan terukur, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran yaitu, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta taat pada asas.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulut, serta para SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi [humas provinsi sulut].