Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Senin, 30 November 2015
Sulut Siap Terima Ekspedisi Kapsul Waktu
Gubernur Warning Pegawai Keluyuran di Tempat Umum
mendisiplinkan mereka (PNS-red).
Untuk itu pentingnya PNS menghargai waktu dari pada ngopi dijam-jam kerja itukan tidak disiplin. Jadi, PNS harus lebih produktif memanfaatkan waktu untuk bekerja, maka Gerakan sulut berkarya antaranya adalah perhatikan waktu, tenaga dan energi untuk berkarya tidak ngopi-ngopi aja dijam kerja," tegas Sumarsono sembari berharap atasan dari pegawai yang terkena sidak dengan tanpa alasan harus diberi tindakan konkrit dan laporkan ke saya secepatnya agar ada afek jerah.
Pemprov Peringati HUT Korpri dan Hari Guru
Pemerintah Provinsi Sulut,di halaman Kantor Gubernur Sulut, Senin (30/11) memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-44 serta memperingati Har Guru.
Gubernur Sulut Dr Sumarsono bertindak selaku Inspektur Upacara sementara Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulut Rollies R Rondonuwu AP bertindak selaku Komandan Upacara.
Presiden Joko Widodo dalam sambutan tertulis yang di bacakan Gubernur Sumarsono memintakan agar jaga netralitas anggota korpri dalam pesta demokrasi, khususnya pemilu kepala daerah yang akan di gelas akhir tahun ini,
"Saya mengharapkan, saudara-saudara benar-benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilu kada tersebut," tegas Sumarsono.
Karena itu anggota korpri harus fokus pada tugas fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik pepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapaun juga, katanya.
Di pihak lain jokowi juga minta, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa. Kita telah memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar provinsi, tetapi sudah memasuki persiangan antara negara, tandas Jokowi sebagaimana disampaikan Gubernur Sumarsono.
Kadis Diknas Sulut Asiano G Kawatu SE MSi mengatakan, dalam upacara tersebut Gubernur telah menyerahkan, hadiah bagi guru berprestasi TK, SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Provinsi Sulut Tahun 2015, penyerahan hasil kejuaraan liga sepak bola pelajar tingkat SMP, SMA/SMK se- Provinsi Sulut.
Sedangkan Kadis Kehutanan Ir Herry Rotinsulu MSi menytakan dalam upacara tersebut Gubernur bersama unsur Forkopimda Sulut dan pejabat teras lingkup Pemprov telah melaku penanaman bibit pohon di halaman kantor Gubernur Sulut, serta penyerahan satu unit mobil ambulans kepada Sekretariat Korpri Sulut, tambah Rollie Rondonuwu. (Humas pempov Sulut).
Kanwil Hukum dan HAM Bantu Status Hukum Warga Phisang di Bitung
Penjabat Gubernur Sulawesi Utara DR. Soni Sumarsono MDM meminta, Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulut untuk terus meningkatkan sinergitas dengan Pemprov Sulut utamanya dalam membantu mengatasi kejelasan status hukum dari saudara-saudara kita warga Philipina-Sangihe (Phisang) yang kini berada di Philipina maupun yang ada di Kota Bitung. Permintaan Gubernur tersebut disampaikan pada sertijab Kakanwil Kemenkum HAM Provinsi Sulut dari Drs Rosman Siregar SH MH kepada pengantinya DR H Sudirman D. Hury SH MM MSC di Graha Bumi Beringin Manado, Senin (30/11) kemarin.
Tidak hanya status kewarganegaraan Phisang yang dimintakan oleh Dirjen Otda Kemendagri ini kepada Pak Sudirman, hal lain yang juga harus di dukung Kanwil Kemenkum HAM yaitu manajemen lintas batas negara Indonesia-Philipina di pulau Marore dan Pulau Miangas sebagai entri poin, lebih khusus divisi Imigrasi harus hadir disana menjadi fokal poin. Karena barang-barang ilegal, narkoba serta apalagi ilegal fishing sering masuk melalui dua pulau terdepan NKRI tersebut.
Kemenkum HAM Punya Ilmu menyusun perundang-undangan khususnya peraturan daerah (perda), Karena itu saya berharap, ada kegiatan bersama untuk pembinaan bagi Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten untuk teknik penyusunan perda, tegas Sumarsono.
Selaku Dirjen Otda, saya menilai makin sedikit perda dibatalkan maka makin baik nilainya, ketimbang makin banyak perda dibtalkan maka makin jelek pemerintahan kita, Karena itu untuk meningkatkan, kualitas perda maka kerjasama Mendagri/Kemenkum HAM akan dimulai dari Pemprov Pemprov Sulut sebagai pilot projek. proyek penyusunan perda. karena itu Sumarsono berharap Biro Hukum Setda Provinsi Sulut bersama Kanwil Kemenkum HAM Sulut dan badan Diklar Provinsi Sulut duduk satu meja merumuskan program-program kapasitas ini.
Gunbernur Terima 6 Negara APEC LCMT
Tim didampingi oleh Sekretaris Bappeda Sulut Ir Randy Rompas dan Peneliti Madya Bidang Pembangunan Berkelanjutan di Bappeda Sulut Yacoba Ruru, serta Kepala Subid SDM Bappeda Sulut.
Besok tim akan mengunjungi Area KEK bitung dan berdiskusi serta melihat langsung kesiapan pemerintah dan masyarakat kota bitung dalam menerapkan prinsip-prinsip kota model rendah karbon serta upaya untuk mendukung dan menyukseskan mitigasi perubahan iklim di indonesia dan propinsi Sulut pada umumnya.
Gubernur Sumarsono menyambut baik kunjungan LCMT ke sulut, serta berterima kasih di pilihnya kota bitung sebagai rendah karbon.
Semua ini bisa terjadi karena adanya kerjasama yang naik selama ini antara Pemkot Bitung, APERC dan Pemprov. Sulut, ujar Sumarsono.
Sumarsono menyebutkan, kaitannya dengan Dewan KEK Manado-Bitung untuk menginventarisasi para investor yang akan masuk di KEK sehingga produksiknya akan rendah karbon, tandas Dirjen Otda Kemendagri RI ini.
Yacoba Ruru menambahkan, para tamdari En negara Expert tersebut, yaitu Dr Nuwong Chollacoop dari Thailand, Dr Nailia Segisova Rusia, Mr Christopher Cruz de la Cruz, CBP, CBA UAP Philiina, Ms Lis Halsted New Zealand, Mr Inchul Hwang Republic of Korea dan Mr Paul Nagle dari Australia. [Humas Pemprov Sulut].
,
Sabtu, 28 November 2015
Gubernur Canangkan GSM di Koka Minahasa
Jumat, 27 November 2015
Mendagri Suport Gerakan Bersih Kuala
Dukungan Mendagri tersebut di sampaikan pada pencanangan di mulainya Gerakan Bersih Kuala di DAS Tondano di sungai Maumbi sampai di jembatan Kairagi Manado, Jumat [27/11].
Pencanangan itu di tandai dengan penekanan tombol sirine oleh Mendagri serta Gubernur dan unsur Forkopimda Sulut melakukam pemukulan tetengkoren dan penyerahan bantuan dua unit kendaraan truk sampah dari Pemprov kepada pemkot manado serta penyerahan bak sampah bagi SD dan SMP Maumbi yang di serahkan langsung Mendagri di saksikan Gubernur Sumarsono.
Saya menyambut baik acara ini, karena sejak awal Sulut khususnya kota Manado, Minahasa dan kota-kota lain di Bumi Nyiur Melambai sudah menjadi daerah tujuan wisata. Untuk itu harus di wujudkan semangat gotong royong membersihkan lingkungan dan sungai, ujar Mendagri.
"Sungai yang mengalir kelaut harus di jaga bersama masalah kebersihannya," kata Kumolo.
Karena itu Kumolo mengajak, semua stakeholders di sulut terus bangun semangat goto.f royong san kebersamaan, sehingga akam mempercepat kebersihan sungai, pantai dan juga jalan.
Sebelummya pada kesempatan itu Gubernur telah menyatakan, tiga hal penting yaitu gerakan ini diikuti hingga sampai di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan, di Kabupaten/Kota se-Sulut, Ini merupakam kesiapan kita sekaligus menyambut Program Mari Jo Ka Manado, sembari tak lupa menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pa Mendagri membuka acara ini, dan pencinta lingkungan serta media masa yang terus mendukung program-program ini.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut Drs Sanny Parengkuan MAP sekalu Ketua Panitia melaporkan, GeBeKa yang dilakukan Pemprov Sulut, secara serentak hari ini [kemarin -red] dilakukan di tiga sungai yaitu Das Tondano, Das Sawangan dan Das Sario. Kegitan ini m54endapat dukungan dari semua unsur masyarakat mulai dari TNI/Polri, ASN, pelajar, mahasiswa, serta LSM peduli lingkungan. Sedangkan tujuannya Parengkuan, katakan, tercapainya kualitas air sungai yang baik sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, tandas Mantan Kadis Perindag ini. Turut hadir Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, dan pejabat Sipil dan TNI/Polri. [Humas pemprov sulut].
Sumarsono Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Sulut
Dengan mengambil lokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, Kec Tuminting. Pengurus Karang Taruna Provinsi Sulut, periode 2015-2020, dikukuhkan Pj Gubernur Sulut, Dr Sumarsono, melalui penyerahan Pataka Organisasi, pada Jumat pagi, 27/11.
Acara pengukuhan turut dihadiri Sekjen Pengurus Nasional Karang Taruna, Deden Siradjudin, dimana kegiatan sosial yang dilaksanakan, diantaranya penanaman pohon, pengobatan gratis dan pemberian alat tulis untuk siswa dan pelajar Anak2 dari kalangan Pemulung di lokasi tempat Pembuangan Sampah terbesar di Kota Manado.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulut, DR Sumarsono, dalam arahannya, dengan gaya khas menyapa para anak2 pemulung, Siswa/Pelajar, maupun para pemulung dengan beberapa pertanyaan secara dialogis dan penuh keakraban, sehingga nuansa di lokasi pembuangan sampah yang menggunung dan diselingi aroma bau menyengat, tak menyurutkan semangat untuk larut dalam suasana yang penuh kekeluargaan.
Dalam sambutan, lanjut Soni, sapaan akrab Pj Gubernur Sulut, mengapresiasi kegiatan Panitia untuk menggelar acara di lokasi yang bagi sebagian kalangan merupakan tempat yang agak jarang mendapat sentuhan bahkan dihindari, "oleh karna itu momentum pengukuhan pengurus Karang Taruna ini, adalah tepat dan strategis manakalah dilaksanakan dengan segenap Kaum Pinggiran yang berprofesi sebagai Pemulung, dalam panggilan tugas sebagai Organisasi yang berjiwa Sosial dan misi dalam menanggulangi kemiskinan serta juga dalam menumbuhkan rasa Kesetia kawanan Sosial, termasuk memupuk semangat Nasionalisme " tegas Pejabat yang akrab dengan kaum Wong Cilik ini.
Adapun Komposisi Pengurus Karang Taruna Prov Sulut yang dikukuhkan diantaranya yakni Ketua Billy Lombok, SH, Sekretaris, Affan Mokodongan, SH. Serta turut dihadiri Pejabat teras Pemprov Sulut yakni Kadis Sosial, Dr G Punuh, Karo Umum Setda, Jemmy Ringkuangan, AP, MSi.
Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan (Roy RL Saroinsong, SH, selaku Juru Bicara)
Kamis, 26 November 2015
35 Pegawai Kena Sidak di Berbagai Rumah Kopi
Penyusunan LPPD Harus Akurat
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan pemerintah provinsi sulut harus menghasilkan output yang akurat guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong,Msi melalui kepala bagian Otda dan Hubal Biro Pemerintahan dan Humas Dra. Leilany Makalew saat membuka acara Bimtek LPPD yang dilaksanakan Kamis (26/11).
Berkaca dari hasil evaluasi dan validasi terhadap LPPD provinsi sulut tahun 2014, masih ditemukan beberapa hal teknis yang kurang dalam penyusunan suplemen LPPD karena kesalahan penafsiran, perhitungan rumus, tidak lengkapndata dan lemahnya data pendukung maka dirasakam sangat relevan apabila diselenggarakan bimtek LPPD ini.
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas aparat pemerintah yang membidangi urusan ini, agar berbagai permasalahan yang masih ditemukan dapat disolusikan sehingga kedepan dapat diperoleh laporan yang akurat sesuai dengan kondisi rill dilapangan dan mampu dipertanggungjawabkan.
BP3A gelar Temu Koordinasi TPPO
Dalam rangka memperkuat kapasitas gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di provinsi sulut dalam mencegah dan menangani tindak perdagangan orang, Badan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sulut menggelar temu koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) provinsi sulut.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Kamis (26/11) bertempat di ruang rapat CJ Rantung kantor gubernur, kegiatan tersebut dibuka oleh Kaban BP3A Ir. Erny B Tumundo.
Dalam sambutan Tumundo mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi tugas dan fungsi gugus pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, menyamakan persepsi dan pengetahuan para pemangku kepentingan di daerah dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana orang.
Tumundo mengatakan melalui kegiatan ini dapat menghasilkan koordinasi yang baik gugus tugas TPPO, terbangun komitmen bagi para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait, serta meningkatkan sinergitas dan kapasitas kelembagaan gigus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.
Selasa, 24 November 2015
Palandung ajak GMIST bawah perubahan
Asisten Pemerintahan dan Kesra provinsi sulawesi utara Drs. John Palandung M.Si Selasa (24/11) menghadiri sidang tahunan sinode GMIST ke III tahun 2015 di jemaat Liunkendage kota Bitung, mewakili penjabat Gubernur Dr. Sumarsono MDM, Palandung mengajak warga GMIST bersama merevolusi mental menuju perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.
Lebih lanjut dalam sambutanya Palandung mengatakan bahwa Revulosi Mental merupakan suatu gerakan Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk mengangkat kembali nilai nilai strategis konsep trisakti yang sangat diperlukan bangsa dan negara, yang di dalamnya juga adalah jemaat dan gereja, dengan mengubah cara pikir dan sikap perilaku serta membangun sikap optimistik dan membangkitkan kesadaran bangsa termasuk seluruh Warga jemaat GMIST di seluruh sulawesi utara sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia.
dalam kesempatan tersebut Palandung juga berharap bahwa sidang tahunan GMIST yang ke III ini akan benar benar membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal program kerja yang cerdas, inovatif, dalam rangka menghantar warga GMIST menjadi semakin berkualitas, semakin kokoh dalam persudaraan yang rukun dan damai, serta senantiasa mengandalkan Tuhan.
Palandung juga mengingatkan agar sidang tahunan kali ini dapat lebih mempererat ikatan dan persatuan serta kebersamaan baik antar pimpinan jemaat maupun jemaat dan masyarakat sebagai bentuk aktualisasi dari komitmen dan tekad segenap Komposisi GMIST untuk senantiasa bergandengan tangan dalam mengemban misi pelayanan gereja.
Palandung mengakhiri sambutanya mengajak warga GMIST untuk berpartisipasi aktif menjelang pilkada serentak 9 desember 2015 "Jemaat GMIST diharapkan berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Walikota serentak 9 desember nanti, sambil tetap menjaga kebersamaan dalam perbedaan" tandas Palandung. (Humas Pemprov Sulut)
Minggu, 22 November 2015
Palandung Hadiri HUT Ke 12 Minut
Asisten pemerintahan dan kesra provinsi sulut Drs John Palandung, Msi Jumat (20/11) mewakili Pj Gubernur Sulut DR Soni Sumarsono menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka HUT ke 12 Kabupaten Minahasa Utara
Acara tersebut diselenggarakan di kantor DPRD Minut dihadiri oleh Bupati Minut Sompi Singal, Wakil Bupati Julisa Baramuli dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Palandung mengatakan diusia ke 12 ini menjadi media refleksi sejauh mana pembangunan daerah Minut telah berjalan. Pemerintah telah memberikan nilai bagi kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran Minahasa Utara dalam kesatuan integritas bumi nyiur melambai dimaknai sebagai pilar penyanggah yang turut mewarnai roda pembangunan dan pemerintahan. Berbagai potensi dihadirkan Minut dalam menunjang pembangunan Sulut.
Dengan usia yang masih muda ini, diharapkan seluruh komponen dapat tetap menjaga kesatuan, demi keutuhan daerah nyiur melambai. Keberhasilan pembangunan Minut ditentukan oleh kemampuan berbagai elemen masyarakat untuk menyatupadukan kekuatan melanjutkan perjuangan.
Pemerintan dan masyarakat harus menatap masa depan dan belajar dari pengalaman masa lalu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menghadapi Pilkada serentak Palandung mengharapkan agar walaupun terdapat perbedaan tetapi masyarakat harus menjaga keamanan dan ketertiban dan tidak meninggalkan rasa persaudaraan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dan merupakan budaya masyarakat Minahasa.
Dalam kesempatan tersebut Palandung juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar menunjang program pemerintah daerah saat ini yaitu Marijo Ka Manado untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin di daerah ini, juga Gerakan Sulut Menanam terlebih Minut mengalami bencana kebakaran beberapa waktu lalu serta gerakan bersih kuala.
Sabtu, 21 November 2015
Sumarsono Sandang Gelar Adat Punu Molantud
Telah memberikan gelar adat "Punu Molantud" gelar adat tertinggi masyarkat BMR yang dikerikan kepada Dirjen Otda Kemendagri RI ini
Disamping itu Sumarsono katakan, gelar upacara asat ini mengandung nilai-nilai motivasi dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan daerah.
Saya percaya budaya BMR mampu mendukung terbentuknya calon DOB ini.
Saya berharap mulai hari ini, nilai saya naik dari 7 menjadi 9 dan akan menjadi bagian penting dari Tim yg memperjuangan Provinsi BMR.
Dan sebelum saya meninggalkan sulut pada Bulan Juni 2016 mendatang keputusan BMR menjadi DOB susah tuntas sehimgga saya meninggalkam tinta emas bagi daerah bumi totabuan, pungkas Sumarsono.
Sebaliknya Lantong menyebutkan, sebagai Punu Molantut pa Sumarsono berhak pula Memberikan saran, nasehat, bahkan kritik terhadap proses perjalanan BMR, serta berhak mendapat dukungam dan pembelaan dari masyarakat BMR, tandas mantan anggota Dewan Bolmong itu. Turut hadir Sekprov Ir Siswa R Mokodongan serta para pejabat teras lingkup pemprov. [Humas provimsi sulut].
Gubernur Jamin Provinsi BMR Bakal Terwujud
"Saya mau katakan kepada pak Abdullah Mokoginta selaku Ketua Panitia Pemekaran tidak perlu kuatir, karena ini sudah menjadi tangunggungjawab saya baik sebagai gubernur majpum Disrjen Otda Kememdagri," ujar Sumarasono. Sembari menambahkan, karena saya sudah minum air kotamonagu, jadi pantang untuk mundur.
Percayakan saja itu kepada saya, mudah-mudahan Tahun depan Provinsi BMR sudah terwujud.
Gubernur juga berpesan, pemerintah dan panitia se-BMR segera persiapkam apa-apa yang masih kurang untuk dilengkapi, terutama gapura BMR termasuk ornamen-ornamen budaya agar terlihat BMR telah siap untuk jadi provinsi, tandas Dirjen Otda Kemendagri ini.
Sebelumnya Ketua Panitia Pemekaran Provinsi BMR Drs Abdullah Mokoginta mengatakan, usulan pembentukan Provinsi BMR sebagai pemekaran Provinsi Sulut sudah sejak lama menjadi aspirasi, dambaan dan cita-cita seluruh warga bolmong bersatu.
Oleh karena itu mantan Wagub Sulut ini, berharap dan menaikan doa seluruh lapisan masyarakat BMR semoga cita-cita dambaan dan aspirasi rakyat dalam perjuangannya untuk membentuk Provinsi BMR akan terwujud dalam waktu tidak terlalu lama.
Kesempatan itu Gubernur juga telah membagikan kaset CD yang berisikan lagu Mars Pilkada kepada Bupati/Walikota serta Ketua KPU dan Bawaslu di BMR.
Turut hadir Ketua TP PKK Sulut Ny Dra Tri Rahayu Sumarsono, Ketua DPRD Sulut sementara Drs Vreke Runtuh, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, serta para pejabat teras lingkup pemprov [Humas pemprov sulu].
Gubernur Temu Kangen di Purworejo
Saat tiba di lokasi,oleh para Pinisepuh Adat dan para Tokoh Masyarakat, menyambut Pj Gubernur Sumarsono dan Sekretaris Provinsi Sulut, Ir SR Mokodongan, dengan pemasangan kelengkapan busana Khas Jawa berupa penutup kepala "Blankon" dan tarian langam Jawa diiringi tetabuhan Gamelan.
Pada Kegiatan tersebut Pj Gubernur menyerahkan bantuan seperangkat Wayang Kulit yang di terima seorang Dalang yakni Muntari, Serta seperangkat gamelan dari pemkab boltim. Guna melestarikan Seni Karawitan bagi generasi penerus, walaupun jauh terpisah dengan para leluhur di Tanah Jawa.
Saat menyampaikan sambutannya Sumarsono, mengungkapkan rasa bangganya atas keuletan dan harmonisasi kehidupan warga Jawa yang ada di Bolaang Mongondow, karena seperti diketahui, sekitar kurang lebih 2 abad berselang manakalah mendiami Bumi Totabuan, yang oleh Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan para pekerja dari mayoritas Warga asal Jawa Timur, sebagai Pekerja di ladang kopi Perkebunan Hindia Belanda, di Kaki Gunung Ambang, yang saat ini dikenal dengan Desa Purworejo Raya, kala itu, hingga saat ini mampu beradaptasi dengan tradisi budaya lokal yang ada, serta mampu pula menjaga dan melestarikan adat budaya Jawa secara turun temurun hingga sekarang, ujar Sumarsono, Putra Tumenggung-Jawa Timur ini yang menyampaikan Sambutan dalam Dialeg Jawa yang kental.
Karena itu Om No sapaan akrabnya, nantinya bakal mengundang tim Kesenian Seni Karawitan gamelan dan Wayang Kulit asal Desa Purworejo ini untuk tampil dan mementaskan dalam mengisi acara dan tamu2 Pemprov.
Kegiatan Temu kangen ini, diakhiri dengan pementasan Sendra Tari "Srinten" dan Kesenian Hadrah oleh Muda Mudi Desa Purworejo, dan suguhan jamuan makan ala Kejawen, dengan menu khas berupa Nasi Tumpeng, Rempeyek, Tiwul, Tempe Bacem, Tahu Oncom, Sayur lodeh, Ikan Teri, Serundeng/Kelapa parut, dan lain sebagainya yang digelar di atas tikar/lesehan, guna menciptakan suasana keakraban dan kesetaraan antara Tamu danTuan Rumah.Turut hadir Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan serta Pejabat teras lingkup pemprov. (Humas Pemprov Sulut).
Jumat, 20 November 2015
Gubernur Paparkan 9 Sasaran Utama RKPD
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT), Kamis (19/11) pagi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) APBD Sulut, Tahun Anggaran (TA) 2016.
Rapat paripurna dipimpin oleh Stevanus Vreeke Runtu dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Marthen Manoppo dan Wenny Lumentut serta dihadiri oleh 23 anggota DPRD Sulut.
Rapat paripurna diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Sulut, B Mononutu, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Gubernur DR Soni Sumarsono MDM terhadap Ranperda APBD Sulut TA 2016.
Dalam penyampaiannya Sumarsono menjelaskan bahwa saat ini terimplikasi dalam tema RKPD yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kedaulatan maritim, pangan, energi baru terbarukan, untuk membawa membawa infrastuktur yang berwawasan lingkungan menuju sulut yang berdaya saing sebagai pintu gerbang asia pasifik. dimana terdapat 9 sasaran utama yaitu :
1. Pembangunan dan Pengembangan infrasturktur dasar, rekonstruksi dan, rehabilitasi.
2. Pencapaian SPM dibidang pendidikan kesehatan dan sosial.
3. Adaptasi perubahan iklim, Pelestarian hutan, dan Lingkungan hidup.
4. Pemantapan ketahanan pangan khususnya, beras dan daging sapi
5. Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil
6. Pengembangan industri pariwisata dan peningkatan pelestarian budaya
7. Peningkatan iklim investasi ekonomi lokal dan kreatif
8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
9. Penanggulangan kemiskinan.
Lanjut, Sumarsono juga menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan tujuan tersebut, maka program kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang kongkrit, jelas, sistematis, dan terukur, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran yaitu, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta taat pada asas.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulut, serta para SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi [humas provinsi sulut].