Serahkan 515 Sertipikat Tanah di Kabupaten Mitra, Gubernur Olly Optimis Sektor Pertanian Sulut Terus Berkembang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu program prioritas sebagaimana tertuang dalam poin pertama sapta cita pembangunan daerah Sulawesi Utara yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian.

Saat ini kita diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, pada Pelaksanaan Redistribusi dan Penyerahan Sertipikat Tanah Dalam Kerangka Revormasi Agraria di Desa Mangkit Kabupaten Minahasa Tenggara. Senin (29/10/2018).

Gubernur bangga sekaligus optimis akan pembangunan sektor pertanian di Sulut. "Capaian urusan pembangunan pertanian di Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan hasil yang sangat signifikan," ujar Gubernur.

Selain itu, Gubernur menambahkan bahwa penyerahan sertipikat redistribusi TOL bekas HGU tahun anggaran 2018 untuk desa Mangkit dan desa Basaan saat ini adalah bentuk dukungan serta upaya untuk mengembangkan sektor pertanian di daerah ini, dalam memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri serta memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan nasional.

"Nantinya tanah eks HGU ini benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai tanah pertanian yang produktif bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah," ujar Gubernur.

Ditempat yang sama pula, Dirjen Penataan Agraria DR. Muhamad Ikhsan,SH,MH mengapresiasi kinerja Pemerintah Sulawesi Utara yang telah ikut ambil bagian dalam revorma agraria ini.

"kami bangga bahwa provinsi yang pertama menyerahkan revorma agraria sesuai dengan program pemerintah adalah Provinsi Sulawesi Utara," terangnya.

Lanjutnya pula, respon cepat dari Pemerintah Sulawesi Utara dalam menyikapi program agraria ini akan menjadi point plus dan nantinya akan disampaikam kepada Menko Perekonomian. Sejalan dengan itu, Dirjen menyampaikan point-point penting dari Menko Perekonomian tentang target pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang harus dikawal oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya.

Turut hadir Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI yang Diwakili Dirjen Penataan Agraria DR. Muhamad Ikhsan,SH,MH, Forkopimda Provinsi Sulut, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap bersama Wakil Bupati, dan Para Pejabat di Lingkup  Provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)

Irup peringatan hari sumpah pemuda ke-90, Gubernur Olly Ajak Pemuda Sulut Jaga Persatun Bangsa.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, menjadi inspektur upacara (irup) peringatan hari sumpah pemuda ke-90 tahun 2018, yang berlangsung dihalaman kantor Gubernur, Senin (29/10/2018) pagi.

Dalam sambutan Menteri pemuda dan olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi, yang dibacakan oleh Gubernur Olly menyampaikan bahwa kita semua berhutang budi kepada  para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan sumpah pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk membangun kesadaran kebangsaan indonesia sekaligus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Komitmen kebangsaan mereka harus kita teladani untuk membangun bangsa, satukan Indonesia.

Hari sumpah pemuda ke-90 kali ini mengambil tema "Bangun pemuda satukan Indonesia", tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau, satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pengembangan sumber daya serta daya saing, namun disisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari hoax,hate speech, pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudah.

Gerakan Revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

"Oleh karena itu Revolusi Mental harus dapat kita jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju dapat menghasilkan bangsa yang hebat," ujar Gubernur.

Tahun 2019 bangsa indonesia akan menggelar hajat besar pesta demokrasi untuk memilih dan menentukan pimpinan nasional dan daerah yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Amat sangat dibutuhkan partisipasi aktif pemuda dalam pemilu 2019 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pemilu yang damai, kredibel dan berkualitas.

Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Drs Steven O E Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen SE MS, Forkopimda Sulut, para pejabat dilingkup pemprov sulut, serta ASN dan THL. (humas pemprov sulut)

Raih Berbagai Prestasi, Gubernur Olly Apresiasi Kinerja TP PKK Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengapresiasi peranan Tim Penggerak PKK Sulut sebagai mitra pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan di tengah kehidupan masyarakat. Olly menilai organisasi kemasyarakatan yang dipimpin Ibu Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan ini dapat menjaga semangat pembangunan.

"Semangat ibu-ibu tak pernah luntur. Saya ucapkan terimakasih kepada TP PKK dengan semua prestasi yang telah diraih selama ini," ucap Olly pada Rakorev Pelaksanaan Program dan Anggaran Kegiatan Kerjasama Perangkat Daerah dengan TP PKK Sulut Tahun 2018 serta Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2019 di Ruang F.J. Tumbelaka, Senin (29/10/2018) pagi.

Sejumlah prestasi yang diraih TP PKK pada tahun 2018 diantaranya Penghargaan Adhi Bhakti Pratama dan Adhi Bhakti Madya bagi 6 Kader PKK Provinsi Sulawesi Utara, Juara II “Kategori Pakaian Adat” Lomba Defile Parade Nusantara Tingkat Nasional, Pendirian PAUD Binaan PKK “PAUD WALANDA MARAMIS” dan Penghargaan “Kreasi Menu Aplikatif & Favorit Tim Juri” Lomba B2SA Tingkat Nasional.

Lanjut Olly, berbagai program dan kegiatan yang dicanangkan TP PKK selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulut. Hal ini dapat dibuktikan melalui fleksibilitas program TP PKK yang mampu menyentuh dan melibatkan kaum perempuan secara merata mulai dari pelosok-pelosok pedesaan sampai pada daerah perkotaan.

Karenanya, Olly mengajak seluruh Perangkat Daerah Pemprov Sulut untuk mendukung berbagai program dan kegiatan TP-PKK selang tahun 2018 dan program kerja tahun 2019.

"Langkah ini adalah bagian sinergitas dan dukungan terhadap kebijakan dan program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bidang pemberdayaan perempuan," beber Olly.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Sulut Ibu Rita dalam presentasinya menerangkan arahan dari TP PKK Pusat melalui Pokja II kepada setiap provinsi di Indonesia untuk membentuk koperasi PKK sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pendapatan keluarga.

"Sesuai arahan TP PKK Pusat, rencananya PKK Sulut akan mengaktifkan kembali koperasi PKK," kata Ibu Rita.

Terkait dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di daerah, Ibu Rita mengapresiasinya. Menurutnya, pemerintah pusat telah mengatur hal tersebut melalui Perpres RI No. 99 Tahun 2017 dalam Bab IV Pasal 18 bahwa sumber pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Gerakan PKK dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019 pada butir 60 juga menyatakan pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD T.A. 2019 dengan kebijakan nasional, diantaranya pelaksanaan tugas dan fungsi TP PKK dengan mempedomani Perpres RI tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK.

Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Wakil Ketua TP PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)