Rabu, 04 April 2018

SULUT Menuju E-Government, SEKPROV Warning SKPD tak melek SIMDA Perencanaan


Pemerintah Sulawesi Utara melalui Sekprov Sulut Edwin H Silangen, MS kembali menegaskan keinginan Sulawesi Utara untuk menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, salah satunya dalam mewujudkan E-Government. Menurut Silangen, salah satu poin penting menuju E - Government, adalah E - Planning, Perencanaan berbasis IT yang akan memudahkan pemerintah dalam memantau proses demi proses perencanaan, mulai dari Visi Misi, hingga sampai pada program dan kegiatan, terstruktur dan terekam dalam 1 aplikasi SIMDA Perencanaan.

Menurut Silangen, dengan adanya E Planning nantinya akan tersinkronisasi dengan  e - budgeting yang memudahkan perencanaan dan pengelolaan keuangan dan terpantau lewat aplikasi, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi program dan kegiatan yang masuk tidak sesuai prosedur yang ada dalam sistem, Jelas Silangen saat membuka Sosialisasi dan Bimtek  Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan dan Keuangan, di Swisbel Hotel Maleosan Manado.  (3/4) kemarin.

Lebih lanjut menurut Silangen, SKPD yang ada di Pemprov Sulut harus betul-betul memahami, agar nantinya dapat turut mengoperasikan aplikasi ini, ungkap Silangen. "Dari 39 OPD yang ada dan terkait, belum semua hadir dalam bimtek simda Perencanaan ini, seharusnya seluruh SKPD mengetahui pengoperasian simda perencanaan ini," tegas Silangen.

Hal Senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Asiano Gammy Kawatu SE, M.Si menambahkan bahwa E budgeting yang sudah ada bersama dengan e planning akan meningkatkan kualitas kinerja pemprov sulut, yang transparan dan akuntabel.

Menutup sambutanya, Sekprov menghimbau seluruh OPD agar memberi perhatian untuk aplikasi Simda ini, yang direncanakan per 1 januari 2019, seluruh Perencanaan Pemprov Sulut sudah berada dalam aplikasi Simda Perencanaan.

Turut Hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan BPKP RI dan Prov Sulut Sebagai Narasumber, Pejabat Eselon III dan IV serta pengelola keuangan dan Perencanaan provinsi dan kab kota.(humas provinsi sulut)

Penduduk Sulut Tiga Besar Paling Bahagia di Indonesia, Wagub Kandouw : Ini Peranan Ibu-Ibu PKK

Penduduk di Sulawesi Utara masuk dalam tiga besar paling bahagia di Indonesia dengan indeks kebahagiaan sebesar 73,69 persen setelah Maluku Utara (75,68) dan Maluku (73,77). Selain itu, Sulut juga meraih peringkat teratas daerah paling toleran dengan tingkat toleransi mencapai 5,90 persen.

Pencapaian positif itu tak terlepas dari peranan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulut untuk mewujudkan kerukunan dalam keluarga dan lingkungan sekitar.

"Provinsi Sulawesi Utara meraih nomor tiga daerah paling bahagia. Ini adalah peranan dari ibu-ibu PKK nya," kata Wakil Gubernur Drs Steven O.E. Kandouw pada Peringatan Hari kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi dan Konsultasi TP PKK Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi yang digelar di Manado, Rabu (4/4/2018) siang.

Lanjut Kandouw, terciptanya kerukunan dan kebahagiaan masyarakat Sulut itu sejalan dengan peringatan HKG PKK kali ini yang memilih tema Kerukunan Dalam Keluarga dan Lingkungan untuk Mewujudkan Indonesia Damai.

"Saya sangat mengapresiasi tema peringatan HKG PKK tahun 2018 tentang pentingnya kerukunan dalam keluarga dan lingkungan. Ini sangat penting," tandasnya.

Disamping itu, Kandouw juga mengajak Tim Penggerak PKK menjadi penggerak dalam upaya pelestarian lingkungan untuk mencegah kerusakan alam. Satu diantaranya melalui pencanangan Hari Anti Plastik untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

"Saat ini banjir bisa terjadi di semua wilayah. Ini menyadarkan kita untuk selalu memelihara lingkungan. Rencananya Bapak Gubernur pada bulan April ini akan mencanangkan Hari Anti Plastik di Sulawesi Utara," bebernya.

Lebih jauh, Kandouw mengingatkan pentingnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan TP PKK Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.

"Koordinasi itu sangat penting. Tanpa adanya koordinasi maka pembangunan tidak akan berjalan optimal," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan saat membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan, keluarga dan lingkungan menjadi benteng utama untuk terciptanya keamanan dan kedamaian di masyarakat sehingga membutuhkan peran Tim Penggerak PKK dan kader PKK dalam menjembatani peran setiap orangtua untuk membangun ketahanan dalam keluarga.

Hal tersebut menjadi penting, karena ketahanan dalam keluarga itu kunci keharmonisan dan kerukunan dalam setiap rumah tangga.

"Saya ingin mendorong agar seluruh tim penggerak dan kader PKK senantiasa memberikan contoh nyata dan keteladanan dalam ikut serta menciptakan kerukunan keluarga dan lingkungan sehingga bisa terwujudnya Indonesia yang aman nyaman tenteram dan damai," tuturnya.

Disamping itu, menurut Ibu Rita, tema peringatan HKG PKK yang menyebutkan bahwa keluarga dan lingkungan jadi benteng utama terwujudnya masyarakat aman tentram dan damai adalah tepat karena tahun 2018 sampai tahun 2019 disebut sebagai tahun politik, seiring diadakannya Pilkada serentak di 171 daerah dan Pilpres pada tahun berikutnya.

"Yang penyelenggaranya diharapkan berlangsung damai. Saya juga ingin mengajak jajaran TP PKK untuk memberi bimbingan dan pembinaan pada kader-kader PKK termasuk kader Dasawisma. Karena pada mereka terletak fungsi kerja termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan yang damai tersebut," tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua TP PKK Sulut dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos menjelaskan sejarah singkat TP PKK di Indonesia.

Ibu Kartika menerangkan Gerakan PKK di masyarakat berawal dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967, yaitu Ibu Isriati Moedani, setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.

Lanjut Ibu Kartika, pada awalnya program PKK adalah 10 segi pokok PKK. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melaui 10 Segi Pokok Keluarga dengan bentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"TP PKK merupakan motor penggerak bagi masyarakat yang tumbuh dari bawah melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera," ungkapnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (DPMDD) Royke H. Mewoh serta pengurus TP PKK kabupaten dan kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Waspada Penipuan Mengatasnamakan BKD Sulut


Terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut terkait dana pensiun yang megatasnamakan BKD, Pemerintah Provinsi Sulut memberikan himbauan kepada para ASN maupun
masyarakat agar berhati-hati menerima informasi yang berkaitan dengan BKD Sulut.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Sulut DR. Femmy Suluh melalui humas pemprov Sulut, Rabu (4/4).

Saat ini telah terjadi penipuan mengatasnamakan BKD Pemprov Sulut oleh oknum bernama Fajar yang mengaku sebagai Kabid Informasi BKD menggunakan nomoh Handphone 081242984283  mencoba menipu guru yang akan pensiun.

Oknum ini meminta dana untuk pengurusan pensiun, jikamendapat telepon dari oknum yang mengatasnamakan BKD, diharapkan ASN maupun masyarakat langsung berkoordinasi  BKD Sulut yang ada di Kantor Gubernur.

Sebagai informasi juga, pihak BKD Sulut dalam melakukan segala pengurusan administrasi bagi ASN tidak dipungut biaya apapun dan tidak melakukan pengundian berhadiah bagi para ASN.(humas provinsi sulut)