Tumbuhkan Ekonomi, Wagub Kandouw Beberkan Pentingnya Terobosan Ekspor di Tengah Pandemi

 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw mengatakan bahwa Pemprov Sulut terus melakukan terobosan dan mencari solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 lewat peluang ekspor langsung atau direct call export komoditi pertanian dan perikanan Sulut ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Wagub Kandouw saat
membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peluang Ekspor Produk Perikanan dari Kawasan Timur Indonesia Ke Jepang melalui Zoom Meeting di Kantor Gubernur, Kamis (25/3/2021).

"Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti ada pengurangan kemiskinan, terciptanya lapangan pekerjaan selain investasi cara yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah ekspor," kata Kandouw dalam FGD yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Sulut ini

Menurutnya, sektor yang paling resilien atau paling tidak terganggu dalam suasana Covid-19 saat ini adalah pertanian dan perikanan.

"Atas dasar itu, bagaimana kita mengendorse atau memberikan daya ungkit atau nilai tambah pada produk-produk pertanian dan perikanan agar memiliki nilai tambah yang sangat signifikan yang nantinya akan di ekspor," ujarnya.

"Pemprov Sulut sudah mulai tahun ini mendapatkan ijin ekspor langsung ke Jepang setelah semua stakeholder sepakat, dan juga belum lama ini sudah melaksanakan ekspor langsung ke singapura dan untuk bulan depan bisa direct call ke Cina," lanjutnya.

Kandouw juga menerangkan bahwa potensi perikanan Provinsi Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Gorontalo lebih dari setengah produk nasional namun jumlah yang diekspor ke luar negeri masih harus jauh lebih ditingkatkan.

Karenanya, Kandouw pun menyampaikan kendala-kendalanya, diantaranya masih belum tersosialisasi dengan baik tentang fasilitas direct call ini kepada para pelaku usaha juga belum memiliki ekspor mindset.

"Semoga teman-teman dari BI juga dapat membimbing pelaku-pelaku usaha ini," harapnya.

Lebih jauh, Wagub Kandouw atas nama Gubernur Olly Dondokambey memberikan apresiasi kepada BI yang telah menginisiasi acara ini.

"Apresiasi kepada BI, dan semoga ini menjadi sarana untuk mengupdate, memperluas pengetahuan dan upaya kita untuk meningkatkan direct call ini, karena ini benar-benar memiliki dampak yang luar biasa. Kita harus bertekad, berikhtiar apa yang kita capai hari ini harus lebih bagus dari kemarin-kemarin, dan besok harus lebih bagus dari hari ini," tutupnya.

Adapun FGD turut dihadiri para pejabat di lingkup Pemprov Sulut dan Bank Indonesia Perwakilan Sulut.

Tingkatkan Pelayanan Kependudukan, Pemprov Siap Serap Aspirasi Masyarakat

 

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang membuka secara resmi Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan di Manado, Kamis (25/3/2021).

Pada kesempatan itu, Asisten 1 Humiang menyampaikan sambutan Sekdaprov Sulut yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menata pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).

"Dimana Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan budaya lokal. Hal ini dimaksudkan agar urusan Pengendalian Penduduk dan KB dikonsentrasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota," katanya.

Menurutnya, urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan secara konkuren (bersama-sama) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai Pemerintah, tambah dia, tugas utama terhadap masyarakat adalah memberikan pelayanan prima dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

"Karena itu, aparatur dan organisasi Pemerintah termasuk Dinas Dukcapil KB Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten/Kota dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya supaya bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujarnya.

Tambah dia, masyarakat sekarang ini sudah sangat maju dan kritis dalam pemikiran dan semakin kompleks yang mendorong Pemprov Sulut menyerap aspirasi dalam meningkatkan pelayanan terkait kependudukan dan keluarga berencana.

"Hal ini mewajibkan Pemerintah untuk menyerap aspirasi dan kritik membangun sebagai dasar peningkatan kesejahteraan keluarga terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan di bidang kependudukan dan keluarga berencana," lanjutnya.

Lebih jauh, Asisten 1 mengajak semua peserta kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil-KB Sulut ini untuk bersama dalam mengimplementasikan Program dan Misi, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yaitu Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw. Dengan Visi “Menjadikan Sulut Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, dan 5 Misi yaitu: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara; Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa; Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas; Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas daerah.