Kamis, 09 Oktober 2014

Sulut jadi Percontohan daerah Pluralisme





Kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang hidup rukun dan damai mendapat apresiasi baik dari para jurnalis televisi yang ada di kawasan Asia Pasifik, ini dibuktikan dengan akan digelar Konferensi internasional Jurnalis Televisi Asia Pasifik yang akan di gelar 10 sampai dengan 12 Oktober mendatang. Dengan mengambil tema Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Jurnalis Televisi di Era Persaingan Bebas Untuk Mensiasati Tekanan Politik.

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah wartawan Televisi NAsional bersama Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang dalam jumpa pers terkait pelaksanaan kegiatan  Konferensi internasional Jurnalis Televisi Asia Pasifik yang digelar kamis (9/10) bertempat di Hotel Aston Manado.
“Kenapa kami memilih Sulawesi Utara sebagai tempat konferensi para jurnalis televisi, karena kami ingin menyampaikan ke dunia bahwa di kehidupan rukun, toleransi antar umat beragama penuh pluralism ada di Sulut,” ujar Ratna Kumala anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI).
Lebih lanjut kegiatan yang akan digelar selama tiga hari di kota Manado ini nantinya akan menghasilkan kesepakatan manado, tujuan lain dilaksanakannya kegiatan antar jurnalis ini adalah Mengukuhkan lahirnya Asosiasi JurnalisTelevisi Asia Pasifik yang saat ini masih merupakan  “bayi” organisasi jurnalis televisi regional.

Memperluas network & membangun kebersamaan antar anggota jurnalis televisi di  negara-negara kawasan Asia Pasifik, melalui pertukaran informasi dan potensi negara masing-masing.

Menghasilkan pemikiran-pemikiran progresif yang dapat  mengukuhkan jati diri, mengembangkan  posisi tawar organisasi  para jurnalis televisi Asia Pasifik dalam konteks jurnalistik positif, penegakan demokrasi, perdamaian dunia. Menghasilkan gagasan-gagasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi para anggotanya sejalan dengan penerapanTelevisi Digital.

Sejumlah kegiatan akan dilaksanakan diantaranya juga field trip, dimana para peserta akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah wisata di SUlut dan hasil kunjungan tersebut akan dipublikasikan langsung di situs youtube.com, nantinya seluruh video unggahan yang menggabarkan bagaiimana kehidupan bermasyarakat, potensi budaya dan wisata di Sulut dari para peserta bisa dinikmati semua mata manusia di seluruh dunia.

Dalam kegiatan yang di selengarakan di Sulut ini diharapkan bisa menghasilkan jurnalis muda yang mau berkarya di dunia jurnalistik televisi. Konferensi ini juga rencananya akan dihadiri oleh Presiden terpilih RI Joko Widodo.

Gubernur mengungkapkan rasa terima kasih kepada para jurnalis yang tergabung dalam IJTI yang mempercayakan Sulut sebagai tuan rumah. Pemrov Sulut sangat terbuka dan mendukung kegiatan bertaraf internasional ini merupakan satu jalur agar Sulut bisa lebih dikenal lagi dimata dunia karena hadir sejumlah jurnasil televisi dari Negara asing yang akan mempublikasikan bagaimana kehiodupan bermasyarakat yang ada di daerah nyiur melambai.

Warga Korpri Bakal Miliki banyak Fasilitas




Komitmen Pemerintah Provinsi Sulut dalam memberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga merupakan warga Korpri patut di beri apresiasi, ini dibuktikan dengan akan diberikan berbagai macam kemudahan fasilitas bagi warga Korpri yang ada di lingkup Pemprov Sulut.
Berbagai kemudahan fasilitas itu antara lain Perumahan, yayasan Korpri untuk pendidikan dan kesehatan, sekolah, rumah sakit, klinik, dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH).
 Hal tersebut disampaikan ketua Dewan Pengurus Korpri Sulut Ir. Siswa R Mokodongan ysng juga merupakan Sekretaris Daerah  saat memimpin rapat kerja Dewan Pengurus Korpri SUlut yang dilaksanakan Kamis (9/10) bertempat di ruang kerja Sekda Sulut. Pada rapat tersebut dibahas sejumlah agenda program kerja yang sudah direalisasikan di tahun 2014 dan rencana nanti di tahun 2015, turut hadir seluruh pengurus Korpri Sulut.
Selain beebrapa kemudahan tersebut, rencananya di tahun anggaran 2015 nanti, wargra Korpri akan diberikan bantuan wirausaha  purna tugas anggota korpri, serta lahan pekuburan dan mobil jenasah. Semua fasilitas tersebut di berikan bagi warga Korpri Sulut untuk menstimulus daya kerja agar lebih maksimal lagi. Untuk itu Mokodongan mengharapkan  apa yang diberikan pemerintah jangan sampai disia-siakan karena ini demi kepentingan hidup keluarga pegawai.
Sekretaris Korpri Sulut Jany Lukas, MSi menyatakan Semua angota Korpri agar lebih professional dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara dan masyarakat , melalui organisasi Korpri diahrapkan bisa menyatukan persepsi dan tujuan bersama dalam membangun bangsa terutama daerah Sulut.

Diterima Wagub: Sulut Raih Penghargaan Fasilitator Terbaik







Pemerintah Provinsi Sulut  kembali mencetak prestasi di Bidang Pemerintahan Umum (PUM). Kali ini Pemprov Sulut berhasil  meraih pengharggaan sebagai fasilitator terbaik se- Indonesia dalam penyelesaian batas antar daerah di Kabupaten/Kota se- Sulut. Pengharggaan di serahkan langsung Mendagri Gamawan Fauzi kepada Wagub Dr Djouhari Kansil MPd di selah-selah Peresmian Hasil-Hasil Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum (PUM) Tahun 2012/2013 serta Rakornas Pembangunan dan Sosialisasi PUM Kemendagri ke-11 Tahun 2014 di Golden Beutique Hotel Jakarta, Kamis 9/10) kemarin. Selain menerima pengharggaan sebagai fasilitator terbaik, Mendagri juga telah menyerahkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No.59 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima Wagub dan Wakil Bupati Sangihe Jabes Gaghana serta menerima Empat Permendagri yaitu Permendagri No.57 Tahun 2013 Tentang batas antar daerah Kabupaten Bolmut dan Bolsel, Permendagri No.58 Tahun 2013 Tentang batas antar daerah Bolmong dan Bolmut, Permendagri No.59 Tentang batas antar daerah manado dan Minahasa dan Permendagri No.60 Tahun 2013 Tentang Batas antar daerah Kabupaten Bolmong dan Boltim.
Gamawan Fauzi  mengatakan, dalam mengakhiri masa jabatannya sebagai Mendagri yang tinggal beberapa hari, diakuinya masih banyak segmen batas antara daerah di kabupaten/Kota se- Indonesia yang belum di selesaikan, alasannya  hal ini bukan karena Kemendagri kurang serius untuk menuntaskannya, tapi sebagaimana pembentukan/pemekaran Kabupaten/Kota, batas antar daerah tersebut sesungguhnya sudah jelas dan tertuang dalam UU pemekaran. Namun kenyataannya justeru terbalik karena  Bupati/Walikota kurang pro aktif menyelesaikan, karena  masih terjadi saling claim satu dengan yang lain, sembari menyebutkan, mungkin wilayah perbatasan tersebut memiliki nilai ekonomi.
Menanggapi penyataan Mendagri, Wagub Djouhari Kansil berharap  Bupati/Walikota yang belum menuntaskan batas antar daerah di masing-masing wilayah seperti, Minahasa - Tomohon, Bitung – Minut, Bolmong – Bolsel serta Manado – Minut kiranya segera diselesaikanya diakhir tahun ini, sehingga tidak menimbulkan konflik bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Apa gunaya kita saling bersengketa batas itu hanya merugikan masyarakat, ujarnya sembari menyebutkan, Pemprov Sulut akan terus memfasilitasi penyelesaian batas antara daerah, namun diharapkan, Bupati/Walikota harus lebih pro aktif, tegas Kansil.

Sementara, terkait keluarnya PP tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kansil merasa bersyukur, karena warga nusa utara sudah lama menanti-nantikannya. Dengan keluarnya PP tersebut payung hukum daerah tersebut sudah semakin jelas, sehingga berbagai program perencanaan kedepan yang dilakukan Pemkab Sangihe tidak akan ada masalah lagi, tandas salah satu putra terbaik nusa utara. Turut hadir, Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE serta Kasubag Penerangan dan Publikasi AY Rambing S.Sos. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov.