Kamis, 23 Februari 2017

Perawat Sulut Dituntut Lebih Profesional

Profesionalisme perawat di Sulawesi Utara harus ditingkatkan. Hal ini disebabkan semakin ketatnya persaingan tenaga perawat.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dr Debbie Kalalo, MSc di sela Seminar nasional keperawatan yang bertema Membangun Karakter Perawat Profesional Menuju Sulut Sehat di Ruang Mapalus, Kamis (23/2/2017) siang.

“Perawat dituntut lebih profesional menghadapi masyarakat yang sudah mengetahui aturan di bidang keperawatan. Untuk itu perawat harus meningkatkan kompetensi,” ujarnya.

Tambah Kalalo, tenaga perawat merupakan sebuah profesi mulia. Karena itu, lanjutnya, sikap profesionalisme perawat tidak bisa ditawar lagi. Perawat dapat mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kualitas sumber daya dirinya. “Ini pekerjaan mulia, jadi harus lebih terlatih lagi,’’ pesannya.

Debbie menjelaskan pemerintah selalu mendukung segala upaya yang berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan penunjang kesehatan.

Sebab, sambungnya, upaya tersebut untuk mewujudkan masyarakat Sulut Sehat. “Termasuk, peningkatan kualitas tenaga keperawatan," bebernya.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pusat Harif Fadillah, S.Kp, SH mengatakan PPNI selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat.

Termasuk dalam mempersatukan dan memberdayakan tenaga perawat serta menunjang pembangunan kesehatan nasional sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Diketahui jumlah tenaga perawat di Sulut yang terdaftar di PPNI saat ini sekitar 2000 orang. Namun, masih ada perawat yang belum bergabung didalamnya. (Humas Pemprov Sulut)

PT PAP 1 dan Otoritas Bandara Sam Ratulangi Manado sepakat jajaki SOP

      Optimalisasi pelayanan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi-Manado, sempat mendapat kritikan dan kecaman termasuk pelayanan tamu VVIP di VIP Room Pemda. Hal ini mengemuka saat Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi bersama PT Angkasa Pura 1 dan Otoritas Bandara Sam Ratulangi Manado, Kamis kemarin, 23 Februari, berlangsung di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setda Prov Sulut.

     Oleh Asisten Ir Roy O Roring, MSi; di saat memimpin Rakor ini, secara gamblang membeberkan perlakuan yang kurang mengenakan dari pihak/Oknum Aviation Security (AvSec) Bandara yang kadang kala bertindak kaku dan sering terjadi mis komunikasi terutama dalam hal kelancaran pelayanan tamu maupun Pejabat  Negara, baik di Terminal Keberangkatan/Kedatangan maupun di area VIP Room Bandara Pemprov Sulut.Untuk itu oleh pihak PAP 1 dan Otoritas Bandara, Selaku Operator dan Regulator Pengelolaan Bandara SRI, akan mengevaluasi dan menjadi bahan kajian untuk ke depan nanti, dapat lebih Optimal dalam pelayanan maupun aspek koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulut, guna mengeliminir kejadian atau perlakuan yang kurang mengenakan tersebut.

   Untuk itu lewat forum rapat ini yang turut dihadiri Karo Umum Setda Prov Sulut Clay June Dondokambey SSTP, MAP, para Kabag di Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Prov Sulut, Unsur Satuan Pol PP, Dinas Perhubungan Sulut, mengambil kesepakatan untuk menjajaki diterbitkannya Standard Operation Prosedure (SOP), Menyangkut tata kelola cara pelayanan Tamu Pemprov dan Pejabat Negara. Termasuk penggunaan Area Parkir di Terminal Umum Bandara, Penerbitan ID CARD, maupun Pemanfaatan Gedung VIP Room Pemprov Bandara SRI.

     Demikian Humas Pemprov Memberitakan (Er2LS)

Seriusi Turunkan Angka Kemiskinan, Kandouw : Government Expenditure harus dipercepat !

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw mengatakan Belanja pemerintah atau Government Expenditure harus dipercepat, selain lebih menggairahkan perputaran ekonomi, ini juga adalah salah satu Cara untuk menekan Angka Kemiskinan. Hal ini dijelaskan Kandouw dalam Rapat Kordinasi dan Evaluasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Di Ruang Rapat BAPPEDA Sulut, Kamis (23/02) kemarin.

Lebih lanjut menurutnya, Kordinasi menjadi sangat Penting, baik kordinasi antar SKPD, Kabupaten Kota, maupun  pusat, agar supaya program yang untuk pengentasan kemiskinan tepat sasaran, Jelas Kandouw.
Kandouw juga mengatakan, Berbagai Bantuan untuk pengentasan kemiskinan pun akan mulai diberikan Pemprov Sulut, mulai dari bedah Rumah, beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta bantuan Dana desa yang diberikan untuk program yang sustainable Dan tepat sasaran, serta sesuai dengan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan(ODSK) Tegas Kandouw.

Senada dengan Itu, Kaban BAPPEDA Sulut Ricky Toemanduk mengatakan, pengentasan kemiskinan harus sinkron antar SKPD, yang baiknya direncanakan dengan baik Dan antar instansi terkait sebelum nantinya menjadi program yang akan diberikan langsung pada masyarakat, Jelas Toemanduk.

Dalam kesempatan ini, Wagub juga menegaskan, Kesejahteraan Rakyat yang menjadi prioritas harus bebas dari oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan uang Rakyat, termasuk didalamnya oknum yang ingin  meminta-minta proyek. "Kalau ada oknum yang seperti ini, laporkan kepada Kami!" Tegas Kandouw.

Dalam rapat ini, Turut diundang Kepala SKPD terkait, para Pejabat eselon III Dan eselon IV.
(Humas Pemprov Sulut)

Silangen Audiensi bersama Kanwil Direktorat Jenderal Kekayan Negara

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen,SE, M.S mengadakan audience dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Suluttenggo dan Maluku Utara bertempat di ruang kerja Sekda pada Kamis (24/2) kemarin. 

Dalam kesempatan audience dengan Sekda Prov. Sulut, Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Suluttenggo dan Maluku Utara Ferdinan Lengkong, SH, memaparkan kontribusi Kanwil DJKN dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara antara lain membantu Pemprov dalam melakukan penilaian terkait aset Barang Milik Daerah sehingga pada tahun 2016 berhasil memungut dana hasil lelang barang tetap dengan penerimaan sebesar Rp. 1,2 M sebagai Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Karena itu, pada kesempatan ini. Sekda memberikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kanwil DJKN Suluttenggo dan Malut yang telah bekerja sama dengan Pemprov Sulut terutama  dalam menunjang efektivitas pengelolaan aset derah sehingga pada tahun 2016 berhasil melaksanakan pelelangan barang milik daerah melalui KPKNL Manado sebesar 3,5 M.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian Barang Milik Daerah maka dilaksanakan penyerahan Berita Acara Serah Terima Laporan Penilaian Barang Milik Daerah dari Kakanwil DJKN kepada Pemprov Sulut yang diterima oleh Sekda disaksikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Praseno Hadi.(Humas Pemprov Sulut)