Rabu, 19 Februari 2014

Sampaikan ‘Keynote Speech’ pada Seminar Nasional XXV AIPI, Sarundajang: Pemilu 2014 Adalah Momentum Perubahan!

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan arti penting bagi keberlangsungan demokrasi di negara berdaulat dimanapun, termasuk di Republik Indonesia. Pemilu juga adalah sebuah proses politik dalam membentuk suatu tatanan pemerintahan yang dilandasi demokrasi, untuk itu, tahun 2014 ini bagi Bangsa Indonesia disebut juga sebagai ‘Tahun Politik’. Begitu pentingnya Pemilu 2014 bagi kehidupan demokrasi di negara ini, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terhadap suksesnya ajang tersebut. Asosiasi dimana bergabungnya para pemikir-pemikir dan pelaku-pelaku politik di Indonesia ini pun memiliki tradisi ilmiah dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terhadap berbagai permasalahan menyangkut perpolitikan bahkan di bidang pengelolaan administrasi pemerintahan. Mendasari hal-hal tersebut, AIPI pun menggelar sebuah kegiatan yang dikemas dalam bentuk Seminar Nasional dengan tema: “Indonesia dan Tantangan Pasca Pemilu 2014” yang dilaksanakan pada Kamis (19/2) bertempat di auditorium gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto Jakarta.
Tampil sebagai pembicara utama (keynote speeker), Ketua Umum AIPI DR. Sinyo Harry Sarundajang yang juga adalah Gubernur Sulawesi Utara. Dalam sambutan yang disampaikan Sarundajang, ada beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi yang perlu kemudian menurutnya perlu mendapat pemahaman yang benar tentang pelaksanaan pemilu itu sendiri. Menurutnya, Pemilu 2014 pada prinsipnya harus terlaksana secara Aman, Tertib, Lancar dan Adil. Asas-asas tersebut harus menjadi pegangan dari seluruh komponen yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut sehingga hasil dari pemilu tersebut juga dapat berkualitas. Pokok pikiran lain yang ditekankan SHS adalah bahwa Pemilu adalah bukan sebagai arena ‘Cirkulasi Kekuasaan’, melainkan sebuah proses penting yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan suatu sistem yang baik dalam tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia. “Pemilu 2014 adalah momentum untuk perubahan! Perubahan yang dimaksudkan yaitu perubahan kearah yang lebih baik yang berlandaskan asas-asas demokrasi sehingga pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera”, kata Sarundajang. Hal tersebut memang menurutnya bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, dan oleh karena itu maka AIPI sebagai organisasi yang berkompeten untuk memberikan sumbangsih berupa pemikiran-pemikiran dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Dikatakannya pula bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis terhadap hal demokrasi, namun juga diungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu tersbut justru menjadi hal yang paling krusial. “Kita juga memiliki sebuah kewajiban moral untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar bagi masyarakat tentang pemilu ini sehingga peranserta masyarakat dalam proses demokrasi dapat maksimal. Sebisa mungkin masyarakat agar jangan ‘golput’” tandas Sarundajang.
Peserta yang hadir dalam seminar tersebut adalah dari kalangan akademisi, peneliti, pejabat-pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah yang tergabung dalam AIPI masing-masing daerah serta mahasiswa dan kalangan pers. Tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut selain Sarundajang yakni DR. J. Kristiadi (akademisi/pengamat politik) yang mengangkat topik: Tantangan Domestik, DR. Adriana Elisabeth (peneliti LIPI) yang mengangkat topic: Tantangan Lingkungan Strategis ASEAN dan Asia Pasifik, Prof. DR. Syamsudin Harris (akademisi/Sekjen AIPI) yang mengangkat topic: Sistem Politik dan Pemerintahan, dan DR. Hendra Saparini (Intelektual/pengamat politik) yang mengangkat topic: Kedaulatan ekonomi di Tengah Arus Globalisasi. Dalam sesi kedua membahas tentang kepemimpinan Politik yang baru dan menampilkan pembicara-pembicara: DR. Nico Harjanto, Nurul Ariffin, MSi, Dr. Bima Arya. Hadir pula tokoh pelopor otonomi daerah yang juga adalah mantan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Negara Otonomi Daerah Prof. DR. Ryaas Rasyid. Rasyid yang juga adalah juga mantan ketua Umum AIPI memberikan beberapa pemikiran penting terhadap pemilu 2014. “Permasalahan-permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan pemilu itu judtru yang harus kita antisipasi bersama supaya tidak terjadi. Hal itu sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, oleh karena itu pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran penting dalam upaya menekan agar hal tersebut tidak terjadi”, tandas Rasyid.
(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE,MSi)





UMKM Bakal Dapat keringanan Pengembalian Kredit

Sebanyak 2064 UMKM yang tersebar di 9 Kecamatan di Kota Manado serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terkena musiba banjir bandang dan tanah longsor Januari 2014 lalu, bakal mendapat keringan pengembalian kredit dari perbankan. Hal itu terungkap saat pertemuan Komisi XI DPR-RI yang beranggotakan 5 personil dipimpin Ketua Tim Olly Dondokambey dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pimpinan Perbankan di daerah ini. Pertemuan yang belangsung di Salah satu hotel berbintang di manado, Selasa (18/2), dihadiri pula Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Ketua DPRD Ibu Meiva Salindeho Lintang STh serta Anggota Deprov Teddy Kumaat.
Wagub mengatakan, Pemprov Sulut sebelumnya telah memohon ke BI dan pihak Perbankan untuk meringankan  pengembalian kredit bagi UMKM dan KUR yang terkena musiba banjir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan kredit untuk membantu mengambalikan usaha masyarakat yang ditimpa bencana tersebut, sembari menyebutkan sebab dengan adanya keringanan ini akan memberi harapan kembali bagi  masyarakat yang memiliki usaha sehingga bisa bangkit kembali dalam usahanya untuk meopang hidup mereka dan perekonomian daerah, ujar Kansil.
Kesempatan itu, Kansil juga tak lupa menyampaikan terima kasih atas kepedulian pihak perbankan yang telah membantu korban bencana baik tenaga maupun dalam bentuk natura.
Olly Dondokambey, mendukung upaya Pemprov  untuk meringankan pengembalian kredit bagi debitur di lokasi  banjir yang telah mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga dengan memperhatikan cash flow atau prospek usaha debitur, tegas dari salah satu politisi andal Partai PDIP asal Sulut. Karena itu Ketua PDIP Sulut ini, berharap OJK dan Perbankan  secepatnya mendata para debitur  yang usahanya hancur sama sekali  untuk dimasukan dalam daftar restrukturisasi, sembari meminta pihak Perbankan lewat dana CSR yang ada sebesar Rp.2,5 M kiranya dapat membantu rumah-rumah Ibadah yang rusak di Sulut. Olly  juga tak lupa mengingatkan agar mewaspadai para dep kolektor jangan sampai mereka bisa menyusahkan para korban banjir. 

Sementara Kadis Koperasi dan UMKM Drs. Maurits Berhandus SH MSi menyebutkan, diperkirakan total kerugian dari 2064 UMKM di manado berjumlah Rp. 42.297 M. Sementara koperasi yang ikut  terkena banjir di manado 19 koperasi dan 1 koperasi di minahasa dengan jumlah kerugian mencapai Rp. 945 Juta, tambah Berhandus. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).