Jumat, 29 September 2017

Wagub Kandouw Tegaskan THL Harus Patuh Pada Aturan Yang Diterapkan



Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw  membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian di Ruang Mapalus Kantor Gubernur jumat  ( 29/9/2017 ) pagi kemarin

Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan, saat ini , jumlah tenaga harian lepas  ( THL) dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menyentuh angka 4.561 orang, ini sudah termasuk THL pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari SMA/SMK/SLB kabupaten/kota.Dengan kisaran hampir separuh  dari ASN ini, THL ini diharapkan dapat membantu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah Nyiur Melambai ini, kata Wagub.

Tetapi masih banyak THL  yang masih belum memahami  tugas pokok dan fungsi kewajiban yang harus dilaksanakan, memiliki tingkat kedisiplinan rendah seta etika yang seharusnya dalam berinteraksi dan pelayanan, ungkap Wagub.
Untuk itu saya harapkan kegiatan menjadi sarana pengembangan kompetensi yang diikuti sebaik mungkin oleh para THL sekalian, dengan totalitas perhatian terhadap substansi  materi yang disampaikan agar menambah wawasan dalam meningkatkan tentang kebijakan dan perundang- yang undangan.yang mengatur tugas pokok dan fungsi guna semakin memahami kewajiban yang harus dilaksanakan  harap Wagub.

Kedepan, Saya menghimbau seluruh THL  untuk menerapkan apa yang didapat dari kegiatan ini, dan bekerja  dalam koridor peraturan perundang-undangan,  meminimalisir kesenjangan dan pelanggaran, menonjolkan etika , baik berkomunikasi dengan pimpinan maupun rekan kerja, hingga terjalin hubungan kerja yang harmonis dan terhindar dari potensi munculnya perselisihan serta bijak dalam menggunakan media sosial serta ikut aturan yang diterapkan oleh pimpinan, tegas Wagub.
Dan juga disiplin terhadap jam kerja, berpakaian, menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan  dalam surat keputusan dan  surat edaran serta mampu bekerja bersama dan bersama bekerja, bekerja hebat dan memberikan kontribusi bagi upaya pembangunan daerah menuju Sulut Hebat, tutup Wagub Kandouw.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut DR Femmy Suluh melaporkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini untuk menambah wawasan serta meningkatkan,  pengetahuan THL mengenai  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aktivitas  penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dilingkup Pemprov Sulut, juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan oleh para pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, kata, Femmy Suluh

Adapun peserta kegiatan ini diikuti oleh 1460 THL yang berasal dari perangkat daerah  dan unit pelasana teknis ( UPT )  cabang perangkat daerah di wilayah Manado, sepertiga dari jumlah total THL yang mencapai 4561 orang, yang lain belum sempat diikut sertakan karena keterbatasan dana dan tempat sebab ruangan Mapalus hanya bisa menampung 1500 orang, oleh karena itu kegiatan semacam  ini direncanakan akan dilaksanakan  secara bertahap dan berkelanjutan, jelas Femmy  Suluh.

Dan juga yang diundang hadir terdapat 195 orang THL guru dan tenaga kependidikan yang berasal  dari SMA/SMK se wilayah Manado, juga akan memgikuti sosialisasi program jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dari tim BPJS  kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,  tutup Kaban BKD Femmy Suluh
Turut hadir  Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, Pejabat dilingkup Pemprov Sulut, Tim dari BPJS dan para THL.
( Humas Pemprov Sulut )


Wagub Kandouw : Pak Gubernur Apresiasi Kejuaraan Tenis Ide Pangdam XIII Merdeka



Wakil Gubernur Steven Kandouw menghadiri pembukaan Tournament Tenis Piala Pangdam XIII Merdeka Cup dan Baveti Sulut, dalam rangka HUT TNI Ke - 72, Bertempat di lapangan Tenis Makodam XIII Merdeka Manado, Jumat (29/9/2017)  sore kemarin.
Tournament tersebut secara  resmi di buka Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI  Ganip Warsito.


Wakil Gubernur Sulut yang juga selaku Ketua Pelti Sulut Steven Kandouw mengatakan Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Sulut Olly Dondokambey memberikan apresiasi dengan digelarnya Tournament Tenis Piala Pangdam XIII Merdeka Cup.

"Saya dan Pak Gubernur Olly memberikan apresiasi kepada Pak Pangdam Ganip Warsito yang idenya untuk ada pertandingan Tenis ini. Karena, kita mengakui bahwa di Sulut jarang ada iven Tenis, baru tahun ini sejak saya jadi ketua Pelti Sulut, kegiatan Tenis terus kami gelar dalam upaya menggairahkan kembali olah raga Tenis di Sulut," ungkap Wakil Gubernur Sulut

Kalau dulu olahraga tenis  sangat terkenal dengan Panglima Cup waktu masih ada Kodam XII Merdeka , pertandingan  waktu sangat ramai sekali  seluruh Indonesia
" Gayung bersambut dengan adanya kembali Kodam XIII Merdeka  di Sulawesi Utara, Panglima Cup harus kita  adakan kembali" tegas Wagub.

Sementara itu, Pangdam XIII Merdeka Mayjen Ganip Warsito mengatakan dengan diselenggarakan Tournament Tenis terbuka ini, tanpa dukungan penuh dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut kegiatan ini tak mungkin terjadi.

"Luar biasa saya  mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada pak Gubernur Olly dan lebih khusus kepada Pak Ketua Pelti Sulut Steven Kandouw, yang mengsupport penuh kegiatan iven ini," tukas.
Saya berharap agar  lomba Tenis ini bisa dengan dilaksanakan hati gembira dan senang serta jiwa yang sportif, kalah menang adalah hal yang biasa  jafikan pertandingan ini menjadi ajang silahturahmi bagi kita semua, tutup Pangdam Ganip Warsito.

Turut hadir, Kepala Staf Kodam ( Kasdam )  XIII Merdeka Brigjen Santos Matondang, Ketua BAVETI Sulut Jhon Palandung, Kepala BNN Sulut Brigjen Pol Charles Ngini serta  Pejabat Kodam.

Wagub Kandouw Buka Rakor Staf Ahli Se Sulut



Yang pertama bersyukur, bersyukur dan bersyukur sehingga dapat dipertemukan dengan pejabat -pejabat pemerintah pusat dalam acara ini, karena jabatan staf ahli kepala daerah  sangat penting dan merupakan  amanat  dari peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah.


Hal ini dikatakan Wakil Gubermur Sulawesi Utara Drs  Stevem O.E Kandouw  yang didampingi Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen SE, MS  saat membuka Rapat Koordinasi Staf Ahli Gubernur dan Staf Ahli Bupati/Walikota  se Sulawesi Utara dan dihadiri oleh Plt Sekretaris Jenderal  ( Sekjen ) Kementerian Dalam Negeri Drs Hadi Prabowo , MM.  
"Staf Ahli Kepala Daerah memiliki fungsi memberikan saran, pertimbangan dan penyediaan informasi serta analisis terhadap setiap proses pengambilan  kebijakan yang dilakukan Kepala Daerah dalam proses Pemerintahan", kata Wagub Kandouw.
Diharapkan staf ahli kepala daerah benar-benar ahli dibidangnya, oleh karena itu staf ahli harus selalu memotivasi diri agat senantiasa menambah wawasan , baik melalui literatur, manfaatkan teknologi informasi mauoun diklat.
"Ahlinya staf ahli juga dapat ditingkatkan dengan selalu mengikuti pertemuan diskusi, pembahasan rancanagan peraturan daerah atau peraturan Gubernur, Bupati/Walikota dan sebagainya", ujar Wagub  Kandouw.
Untuk itu melalui forum ini akan meningkatkan sinergitas tugas staf ahli dalam mendukung percepatan realisasi program kerja pemerintah provinsi sulawesi utara dan kabupaten /kota.
Turut hadir   Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Eselon II dilingkup Pemprov Sulut  dan  Staf Ahli  Gubernur serta  Staf Ahli Kabupaten/Kota se Sulut.
( Humas Pemprov Sulut )


Gubernur Olly Apresiasi Ajang Paritrana 2017

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE mengapresiasi ajang penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana.

Penghargaan Paritrana akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Desember 2017 kepada pemerintah dan pelaku usaha dengan kategori tingkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan menengah, besar dan kecil atau mikro.

"Lomba ini merupakan ajang yang dapat memotivasi kita untuk semakin fokus terhadap pembangunan ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek regulasi, inisiatif dan kinerja, sebagaimana yang menjadi indikator dan kriteria penilaian lomba," kata Olly dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. John Palandung, M.Si pada Sosialisasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana di Manado, Jumat (29/9/2017) pagi.

Menurut Gubernur Olly, pembangunan di sektor ketenagakerjaan itu terus dipacu karena memegang peranan vital bagi pembangunan Sulut.

"Sektor ini menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)," katanya.

Diketahui, saat ini di Sulut terdapat beberapa isu sentral dalam sektor ketenagakerjaan, antara lain : masih terdapatnya 6,12 persen penduduk yang menganggur. Untuk mengatasinya, Olly menyebutkan sejumlah upaya strategis yang terus dikerjakan.

"Pemprov. Sulut melaksanakan job fair setiap tahun untuk menjembatani perusahaan dengan para pencari kerja, program pemagangan ke Jepang dan Cina serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan industrial," ujarnya.

Disamping itu, Olly mengingatkan pentingnya penguatan sinergitas dengan berbagai stakeholder pembangunan termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Ini untuk meningkatkan cakupan dan pelayanan jaminan sosial bagi para tenaga kerja," tandasnya.

Di tempat yang sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Asri Basir menjelaskan tujuan pemberian penghargaan Paritrana itu adalah untuk meningkatkan kepedulian dan citra positif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah, perusahaan dan masyarakat serta meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam meningkatkan cakupan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm).

"Sehingga seluruh pekerja memiliki jaring pengaman ketika mengalami risiko sosial karena hilangnya penghasilan sebagai dampak kecelakaan kerja, hari tua dan kematian," kata dia.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala BPS Sulut, Mohamad Edy Mahmud serta perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kamis, 28 September 2017

Pemerintah Matangkan Pembangunan Infrastruktur di Sulut

Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara terus dimatangkan. Bertempat di di Ruang Rapat Kemenko Maritim Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2017) sore, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong bersama Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut membahas pembangunan infrastruktur Sulut.

Fokus dari agenda itu adalah untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yang yang digelar pertengahan bulan ini yang diikuti Menko Maritim Luhut Panjaitan dan Gubernur Olly Dondokambey, SE.

Diketahui, Sulut saat ini gencar mengerjakan proyek infrastruktur. Salah satunya dengan mengambil peluang dari inisiatif One Belt One Road (OBOR) Belt Road Initiative (BRI) karena berbagai proyek yang disasar dalam inisiatif tersebut dinilai berhubungan erat dengan pembangunan Sulut di berbagai sektor.

Adapun usulan proyek-proyek yang akan dikerjakan di Sulut, diantaranya pengembangan kawasan pariwisata di Likupang (Pall Beach) untuk menjadi KEK Pariwisata seluas 2000 Hektar, Railway Manado-Bitung dan Bitung Eco-Industrial Park.

Semua proyek itu diyakini mampu menciptakan momentum pembangunan Sulut yang lebih baik.

Apalagi, Sulut memiliki posisi yang sangat strategis sehingga menarik minat negara lain seperti China untuk berinvestasi di berbagai bidang.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dr. Ricky S. Toemandoek, MM dan Karo Perekonomian dan SDA Dr. Frangky Manumpil. (BerSin)  (Humas Pemprov Sulut)

Ada 1.579 Loker, Wagub Kandouw Ajak Lulusan SMK Manfaatkan Job Matching

Kabar gembira bagi para pencari kerja lulusan SMK. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menawarkan sebanyak 1.579 lowongan kerja (loker) yang berasal dari 50 perusahaan berskala regional maupun nasional dalam job matching (pemasaran tamatan) di Manado, Kamis (28/9/2017) siang.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw mengapresiasi kegiatan itu. Dia berharap seluruh lulusan SMK bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan mematuhi semua aturan yang ditetapkan seluruh perusahaan peserta job matching.

"Atas nama gubernur, saya mengapresiasi job matching ini. Saya harap seluruh lulusan SMK yang sedang mencari kerja mampu memanfaatkan peluang ini dan menunjukkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki," katanya.

Kandouw juga mengapresiasi keterlibatan puluhan perusahaan yang telah membuka lowongan kerja dalam job matching. Hal itu berdampak pada turunnya angka pengangguran di Sulut.

"Ini sangat mendukung program Pemprov Sulut dalam rangka penyerapan tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Meskipun demikian, Kandouw juga meminta pihak perusahaan agar mengutamakan tenaga kerja lokal. Sehingga, dapat membantu pembangunan daerah.

"Persaingan tenaga kerja semakin ketat. Apalagi UMP Sulut terbesar ketiga di Indonesia. Saya ingin perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal," harap Kandouw pada acara yang bertema Raih Kesempatan dan Gapai Masa Depanmu itu.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Gemmy Kawatu, SE, M.Si menjelaskan tujuan dilaksanakannya job matching itu.

"Kegiatan job matching ini untuk mempertemukan tamatan SMK dengan dunia usaha atau industri yang memerlukan tenaga kerja tingkat menengah. Juga untuk meningkatkan hubungan kerjasama SMK dengan dunia usaha dan industri," tandasnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri pelaksana job matching Moodie Lumintang, perwakilan perusahaan penyedia lowongan kerja, Disnakertrans dan para lulusan SMK di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Rabu, 27 September 2017

Pemprov Sulut Melepas Jenasah Almarhum Marline Roosyane Djein Wowor



Atas nama pemerintah  dan masyarakat provinsi sulawesi utara setya selaku pribadi dan keluarga, saya menyampaikan rasa dukacita yang mendalam almarhumah  ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Hal ini  dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  Provinsi Sulut S.J M  Lucas  saat melepas jenasah  Almarhumah Ibu Marline Roosyane Djein Wowor SE di Lobi Kantor Gubernur Sulut rabu (27/09/2017 ) kemarin.
Sungguh diimani bahwa apa yang menjadi keinginan manusia tidak selamanya sejalan dengan Yang Maha Kuasa, hidup mati seseorang sesungguhnya sudah menjadi kehendak Tuhan.

"Memang sulit memahami setiap rancangan dan karya kasih Allah ditengah kehidupan kita , apalagi jika karya kasih Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk kematian", katanya

Sungguh merupakan pergumulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan , namun haruslah kita percaya bahwa kepergianya telah meninggalkan warisan berkat indah di tengah-tengah kita

"Banyak hal bermakna yang telah dihasilkan sepanjang lembaran kehidupan almarhumah,  baik bagi keluarga, masyarakat, gereja dan kepada pemerintah provinsi sulut" ujarnya
Selanjutnya bagi keluarga yang ditinggalkanyakin dan percayalah bahwa almarhumah telah berada di tempat yang lebih baik sekarang, karena kematian merupakan suatu keuntungan mendapatkan kerajaan sorga baginya dan tetap berharap bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai penghiburan sejati akan memberikan ketabahan iman kepada keluarga serta karabat yang ditinggalkan, tutup Lucas

Marline Roosyane Djein Wowor  tutup usia pada usia 43 Tahun.
 Pengabdian almarhumah pada Pemerintah Provinsi  Sulut diantaranya:
Pernah menjadi ajudan Mantan  Ibu Gubernur Sulut Deetje Sarundayang-Laoh  Tambuwun selama 10 Tahun  periode 2005 s/d 2015  pada waktu itu almarhum tercatat sebagai pegawai di Biro Umum Setda Provinsi Sulut.
Kemudian Sebagai Kepala  Seksi Pengawasan Finansial, Material, dan Personil pada Bidang  Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut sejak tanggal 16 September 2015 hingga Januari 2017 dan akhir dipercayakan sebagai Kepala Seksi Pembinaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulut sejak tanggal 19 Januari  2017, sampai Almarhum tutup usia.
( Humas Pemprov Sulut )


Gubernur Olly Apresiasi Peresmian Kantor Penghubung Komisi Yudisial Sulut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi peresmian Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulut.

"Saya harap dengan adanya gedung yang representatif ini akan memaksimalkan tugas dan fungsi yang melekat. Sehingga memaksimalkan peran penghubung dan asisten Komisi Yudisial dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan terhadap laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bapelitbangda, dr. Jemmy J.R. Lampus, M.Kes di Manado, Rabu (27/9/2017) siang.

Diketahui, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga penjaga dan pengawas etika dan perilaku hakim, sekalipun tidak memiliki kewenangan yuridis atau pidana namun, kehadiran lembaga negara ini sangat penting karena bertugas mempersiapkan etika, moralitas dan integritas hakim dalam memutuskan sebuah perkara dengan seadil-adilnya.

Terkait hal itu, masih dalam sambutan, Olly juga menyinggung hasil Survey Pengukuran Peningkatan Integritas Hakim yang dilakukan Komisi Yudisial pada tahun 2016 menempatkan Sulut pada peringkat teratas dalam
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

"Hal tersebut membuktikan bahwa sejauh ini penegakan wibawa hukum di Sulawesi Utara telah dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif melalui peradilan yang bersih telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat meningkat," paparnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengharapkan penghubung dan asisten Komisi Yudisial dapat mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat Sulut tentang tugas dan fungsi Komisi Yudisial.

"Khususnya mengenai prosedur dan mekanisme untuk menyampaikan laporan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, sehingga masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang baik," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Yudisial, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH, M.Hum mengaku optimis, kehadiran kantor penghubung Komisi Yudisial di Sulut dapat menjaga independensi hakim.

"Independensi hakim dan pengadilan harus dijaga. Kami tidak memandang independensi hakim dan pengadilan sebagai keistimewaan karena itu adalah tanggung jawab hakim kepada Tuhan dan untuk mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat," tandasnya.

Azhari juga mengapresiasi perhatian dari pihak Pemprov Sulut atas keberadaan kantor penghubung Komisi Yudisial.

"Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara karena telah menyediakan kantor ini," ucapnya.

Adapun peresmian itu turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Kepala Kantor Penghubung Komisi Yudisial Sulut, Mercy Herman Umboh dan Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Tangan Dingin Ibu Rita Bawa Sulut Sabet Dekranas Award 2017

Dibawah kepemimpinan Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan, bendera Dekranasda Sulawesi Utara nampaknya terus berkibar. Hal ini terbukti dengan diraihnya Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Award 2017 kategori Lembaga Pembina Teladan oleh Sulut pada Pameran Kriyanusa Dekranas yang diselenggarakan di Balai Sidang, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (27/9/2017) pagi.

Dekranas Award 2017 adalah penghargaan kepada provinsi yang dinilai berhasil mengangkat kearifan lokal. Oleh karena itu, Ibu Rita yang juga sapaan akrab dari Ketua TP PKK Sulut ini menyampaikan, prestasi itu akan terus meningkatkan semua kegiatan kerajinan dan akan menggali lagi semua bentuk kerajinan khas daerah yang bisa ditonjolkan ditingkat nasional.

“Kita tunjukkan bahwa kerajinan dari Sulut ini tidak kalah dengan kerajinan dari provinsi lain yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Istri tercinta Gubernur Olly Dondokambey, SE ini mengaku sangat menghargai dan mensyukuri pencapaian ini, serta berharap kedepannya dapat lebih baik dan meningkat lagi.

"Kita sangat menghargai dan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dan kedepannya kita harus berusaha lebih baik lagi dan terus menonjolkan potensi kerajinan Sulut," pungkas Ibu Rita.

Disamping itu, Ketua Dekranasda Sulut menerangkan dengan adanya fasilitas pameran produk dari masing-masing daerah yang selalu ditampilkan baik di provinsi maupun di tingkat nasional diharapkan para pengrajin Sulut dapat lebih bersemangat lagi dalam menggali dan mencari potensi untuk dapat dikembangkan.

"Saya berharap kepada pengrajin Sulut untuk lebih bersemangat lagi menggali dan mencari potensi apa saja yang perlu dikembangkan," harap Ibu Rita.

Sebelumnya, Pameran Kerajinan Nusantara (Kriya Nusa) itu dibuka langsung Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi, Pembina Dekranas Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum Dekranas Ibu Mufidah Jusuf Kalla tiba di pameran kerajinan Nusantara dengan tema Tingkatkan Kreativitas Wirausaha Muda Kriya Indonesia itu sekitar pukul 10.00 WIB.

Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyelenggarakan pameran kerajinan bertajuk Kriyanusa 2017. Acara itu diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan, mulai 27 September hingga 1 Oktober.

Kriyanusa merupakan ikon pameran kerajinan yang digelar oleh Dekranas. Para peserta pameran adalah Dekranasda, perajin binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peserta mandiri dan perwakilan pengrajin negeri sahabat anggota World Craft Council. Pameran Kriya Nusa 2017 berbarengan dengan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranas dan Dekranasda seluruh Indonesia.

Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta juga peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnis yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).

Sejak berdiri pada 3 Maret 1980, Dekranas menjadi salah satu penggerak di industri kerajinan, serta menjalankan peran sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan tradisi dan warisan budaya dalam membuat kerajinan yang semakin bermutu dan berdaya saing di Nusantara.

Turut hadir dalam acara pembukaan itu sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Mendag Enggartiasto Lukita dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhan Ryamizard Ryacudu, Wakil Ketua Dekranasda Sulut, dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos dan Ketua DWP Sulut Dra. Ivonne Silangen-Lombok. * (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)