Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sumarsono MDM memantau kesiapan pilkada serentak 9 desember di beberapa titik di seputaran kota manado, Selasa (8/12). Sumarsono dalam kesempatan ini mengunjungi dan mengecek bebrapa tempat yang dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU manado.
Beberapa TPS yang dinilai berpotensi konflik dikunjungi Gubernur yaitu desa Tikela dimana masyarakat mengadukan tentang statusnya untuk berpartisipasi dalam pilkada besok.
Gubernur menjelaskan kepada warga tikela bahwa pemilih diperbolehkan berpartisipasi selama seseorang teracatat dalam DPT KPU, dan telah menerima surat dari KPU untuk mencoblos di salah satu TPS, dan yang tidak memiliki surat maka tentunya tidak diperbolehkan, jelas Sumarsono.
Melanjutkan pemantauan, Gubernur menuju TPS dimana menjadi basis Jimmy Rimba Rogi (Imba), kemudian dilanjutkan dengan menuju tempat persiapan pengiriman kotak suara di pomorouw.
Sumarsono didampingi Forkopimda kemudian menyambangi daerah wisata kuliner Jalan Roda manado, sekaligus memantau kondisi lapangan masyarakat yang berada di seputaran jalan Roda, dilanjutkan dengan wawancara interaktif oleh salah satu stasiun TV.
Turut Hadir dalam kegiatan ini Kapolda Sulut Brigjen Pol. Wilmar Marpaung, Danrem Sulut Brigjen TNI Soleman Agusto, Kajati Sulut Tengku Muhammad Syahrizal SH, MH, Penjabat Walikota Manado Ir. Roy Octavian Roring M.Si.
(Humas Pemprov Sulut)
Visi OD-SK : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.".
Selasa, 08 Desember 2015
Biro Hukum Gelar Penyuluhan SITAHU
Biro Hukum Setdaprov Sulut menggelar kegiatan Penyuluhan terpadu Siswa Taat Hukum atau SITAHU Selasa (8/12) di SMPN 6 Manado. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Melalui Kepala Biro Hukum Glady N.L. Kawatu SH, M.Si yang juga bertindak sebagai Narasumber dalam Penyuluhan kali ini.
Kawatu dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa program SITAHU ini merupakan program terobosan yang sangat bermakna yang seiring dengan prioritas pembangunan Sulawesi Utara yang mengedepankan supremasi hukum. "Hukum adalah landasan yang harus diperkenalkan sejak dini, utamanya bagi generasi muda" Tegas Kawatu.
Lebih lanjut Kawatu menambahkan membangun generasi muda yang berintegritas adalah wujud perhatian pemerintah sebagai bentuk nyata konsep "Negara Hadir" bagi seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda, tandas Kawatu.
Senada dengan Kawatu, Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Rieke Mononimbar SH, M.Si mengatakan, hukum yang diperkenalkan sejak dini bukan hanya isinya secara umum, melainkan "Multiplier Effect" atau dampak berkelanjutan dari pelanggaran hukum itu sendiri, seperti bahaya Narkoba, pelanggaran HAM, Minuman Keras, hingga trafficking, sehingga sejak dini generasi muda memahami bahaya akan hal demikian.
Dalam kegiatan ini turut hadir Perwakilan SMPN 6 Kepala Sekolah Loedwyk Ngantung S.Pd, para guru, dan dan dimeriahkan anak-anak sekolah SMPN 6 .
(Humas Pemprov Sulut)
Kawatu dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa program SITAHU ini merupakan program terobosan yang sangat bermakna yang seiring dengan prioritas pembangunan Sulawesi Utara yang mengedepankan supremasi hukum. "Hukum adalah landasan yang harus diperkenalkan sejak dini, utamanya bagi generasi muda" Tegas Kawatu.
Lebih lanjut Kawatu menambahkan membangun generasi muda yang berintegritas adalah wujud perhatian pemerintah sebagai bentuk nyata konsep "Negara Hadir" bagi seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda, tandas Kawatu.
Senada dengan Kawatu, Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Rieke Mononimbar SH, M.Si mengatakan, hukum yang diperkenalkan sejak dini bukan hanya isinya secara umum, melainkan "Multiplier Effect" atau dampak berkelanjutan dari pelanggaran hukum itu sendiri, seperti bahaya Narkoba, pelanggaran HAM, Minuman Keras, hingga trafficking, sehingga sejak dini generasi muda memahami bahaya akan hal demikian.
Dalam kegiatan ini turut hadir Perwakilan SMPN 6 Kepala Sekolah Loedwyk Ngantung S.Pd, para guru, dan dan dimeriahkan anak-anak sekolah SMPN 6 .
(Humas Pemprov Sulut)
Ibu Sumarso Lantik Ibu Fenny Roring Selaku Ketua TP-PKK Manado
Ketua
Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Provinsi Sulut Ibu Dra. Tri Rachayu Sumarsono
melantik Ibu Fenny Charllote Martina Roring-Lumanauw, SIP sebagai Ketua TP-PKK
Kota Manado sekaligus Ketua Dekranasda Kota Manado menggantikan
Prof. Dr. Ir. Paula Runtuwene-Lumentut.
Prof. Dr. Ir. Paula Runtuwene-Lumentut.
Pelantikan
Ketua TP-PKK Manado dan Ketua Dekranasda Manado berdasarkan Surat Tugas Ketua
TP-PKK Prov. Sulut Nomor: 91/ST/PKK.PROP/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan
Surat Tugas Ketua Dekranasda Nomor : 03/ST/DEKRAN-SULUT/XII/2015 tanggal 8
Desember 2015.
Pelantikan
tersebut berlangsung di sela-sela Pelantikan Penjabat Walikota Manado yang digelar
di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, yang ditandai dengan penandatanganan
berita acara serah terima jabatan, dari Ketua TP-PKK Manado yang lama kepada
Ketua TP-PKK yang baru.
Tri
Rachayu mengingatkan para pengurus TP-PKK yang baru diserah
terimakan, agar memahami tugas 10 Program Pokok PKK.
"Keaktifan
para kader PKK akan sangat menentukan keberhasilan gerakan PKK di Kota Manado
sebagai ibukota Provinsi Sulut. Menurutnya, pembangunan di Kota Manado dibutuhkan
keikutsertaan peran wanita. Karena peran TP PKK meliputi bidang pendidikan, sosial dan kesejahteraan wanita dan
keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat. "Untuk itu, peran TP PKK
sangat strategis dalam rangka peningkatan kualitas hidup wanita didalam keluarga
dan masyarakatnya," imbuh istri tercinta dari Pj. Gubernur Sulut Soni
Sumarsono ini.
Untuk
itu atas nama TP-PKK Prov. Sulut mengucapkan banyak terima kasih serta
apresiasi atas dedikasi dan perjuangan ibu Paula Lumentut yang selama 5 tahun telah banyak keberhasilan yang boleh dicapai di Kota Manado," kata Ibu Tri
Rachayu Sumarsono.
Selanjutnya Gubernur Sulawesi Utara bersama Ketua TP-PKK Sulut melakakun pertemuan bersama TP-PKK Sulut dan perempuan pedesaan Sulut di kantor TP-PKK.
Turut hadir Sekretaris Provinsi Sulut, Mantan
Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Sulut Ny. Deetje Laoh-Tambuwun dan Ny. Mieke
Kasil-Tatengkeng serta Pengurus dan Anggota TP-PKK Provinsi Sulut dan Kota
Manado. (Humas
Pemprov Sulut).
Selanjutnya Gubernur Sulawesi Utara bersama Ketua TP-PKK Sulut melakakun pertemuan bersama TP-PKK Sulut dan perempuan pedesaan Sulut di kantor TP-PKK.
Mokodongan : Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Birokrat Meningkat
Sekretaris
Provinsi (Sekprov) Sulut Ir. S.R. Mokodongan, menegaskan tujuan Millenium
Development Goal’s (MDG’S) yang ditetapkan oleh PBB menempatkan perempuan
sebagai objek sekaligus subjek pembangunan, melalui kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan serta meningkatkan kesehatan ibu.
Penegasan
itu disampaikan Mokodongan saat menjadi Keynote Speaker pada acara Rapat
Koordinasi Kebijakan Hak dan Perlindungan Perempuan yang digelar Kemenko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI bekerjasama dengan Biro
Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulut, di Lion Hotel Manado, Selasa (08/12)
kemarin.
Beberapa
hal terkait dengan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan di Prov.
Sulut Mokodongan menyebutkan yaitu visi pemberdayaan perempuan di Sulut adalah
Kesetaraan dan Keadilan Gender menuju Sulut yang Berbudaya, Berdaya Saing dan
Sejahtera yang diimplementasikan melalui dua capaian yaitu mewujudkan
peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) serta mewujudkan peningkatan
perlindungan perempuan.
“Sampai
dengan akhir tahun 2015, pembangunan pemberdayaan perempuan di Prov. Sulut
telah menunjukan capaian signifikan diantaranya peningkatan keterwakilan
perempuan di lembaga Legislatif dan
Eksekutif, peningkatan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerhati perempuan,
lembaga P2TP2A”, tandas Mokodongan.
Sementara
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dr. Sujatmiko, MA menyatakan Kondisi Perempuan saat ini masih
menjadi kelompok yang paling rentan terhadap masalah social termasuk menjadi
korban tindak kekerasan. Data Komnas Perempuan pada Tahun 2014, terjadi 293.220
kasus Kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun 2012 dengan jumlah
216.156 kasus. Sekitar 70% berupa kekerasan terhadap istri atau di ranah
personal. Pada Tahun 2012 sedikitnya 35 Perempuan menjadi korban kekerasan
seksual setiap harinya, jumlah keseluruhan 4.336 kasus kekerasan seksual
terhadap perempuan. Empat jenis kekerasan yang paling banyak adalah perkosaan
dan pencabulan (1.620), percobaan perkosaan (8), pelecehan seksual (118), dan trafficking
untuk tujuan seksual (403). Kekerasan seksual tersebut terjadi baik di
lingkungan rumah, di tengah masyarakat maupun dilakukan oleh aparat Negara. Jumlah
ini tentunya masih merupakan puncak gunung es. Stigma dan beban pembuktian
menyebabkan sebagian besar korban enggan melaporkan.(Humas Pemprov Sulut)
Gubernur: Roring Sukseskan Pilwako dan Pilgub di Kota Manado
Karo Pem Humas Dr. Jemmy S. Kumendong Membacakan Kep Mendagri
Penjabat Gubernur Sulut Dr. Sumarsono, MDM secara resmi melantik
Kepala Bappeda Prov. Sulut Ir. Roy Oktavian Roring, M.Si menjadi Penjabat Walikota Manado, di Graha Gubernuran
Bumi Beringin Manado Hari Selasa (08/12).
Pelantikan dan serah terima jabatan Penjabat Walikota Manado
dari Vecky Lumentut kepada Roy Roring berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor :
131.71-6119 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Pemberhentian Walikota
dan Wakil Walikota dan Pengangkatan Penjabat Walikota Manado di Provinsi
Sulawesi Utara yang telah dibacakan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si.
“Guna menghindari kekosongan kepemimpinan dan untuk menjamin
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Manado, mengingat masa jabatan Walikota
Vecky Lumentut dan Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan periode 2010 – 2015 berakhir
8 Desember 2015, maka saya atas nama Mendagri melantik Saudara Roy Roring
sebagai Penjabat Walikota Manado,” jelas Sumarsono.
Karena itu Gubernur minta, Roring segera action karena pada
besok Rabu 9 Desember 2015, (hari ini-red) merupakan pelaksanaan Pemungutan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sekaligus pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulut secara serentak, yang diharapkan bisa berlangsung sukses aman
dan lancar.
Selain itu Gubernur juga berharap Roring mampu membangun
sinergitas dengan Legislatif teruma penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran Plafon
Penyediaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Penetapan APBD 2016 termasuk membangun
sinergitas dengan unsur Forkompinda Kota Manado.
Perlu pula saya ingatkan agar kekompakan jajaran birokrasi
sebagai tim kerja perlu dijaga, tidak ada blok-blok pejabat. Jajaran birokrasi
juga harus dipacu untuk tampil menjadi contoh dan teladan kehidupan
bermasyarakat yang mengedepankan kesederhanaan rasa cinta kasih dan integritas,
ujar Dirjen Otda Kemendagri RI ini.
Penjabat walikota kemudian diberikan kewenangan sepenuhnya
oleh konstitusi untuk mengevaluasi kinerja jajaran birokras termasuk melakukan
mutasi jika diperlukan, tegas Sumarsono.
Terkait dengan dukungan Kota Manado terhadap Program Visit
North Sulawesi “Mari Jo Ka Manado”, kiranya segera menyiapkan Crash Program
Daerah melalui pembenahan infrastruktur dalam kota terutama menuju objek wisat,
segera dibenahi pasar tradisional untuk mempermudah pengunjung dan wisatawan berbelanja,
dan senantiasa menjaga lingkungan kota yang bersih, nyama, aman dan sehat. Disamping
itu mengajak masyarakat Kota Manado untuk Welcome dalam menyambut kunjungan wisatawan
dari luar daerah, harap Gubernur.
Turut hadir Sekretaris Provinsi Sulut, Ketua TP-PKK Sulut Ny.
Dra. Tri Rachayu Sumarsono, Mantan Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Sulut Ny. Deetje
Laoh-Tambuwun dan Ny. Mieke Kasil-Tatengkeng, Perwakilan Unsur Forkompinda Sulut,
Pejabat Teras Pemprov Sulut, Unsur Forkopimda Kota Manado, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado, serta
pejabat teras Pemkot Manado.
Langganan:
Postingan (Atom)