Senin, 07 Oktober 2013

Sarundajang: Pegawai Pemprov Harus Disiplin dan Loyal

Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang menegaskan, agar para pegawai dilingkungan pemprov harus disiplin serta memiliki loyalitas yang baik kepada atasan. Penegasan itu dikemukakan orang nomor satu di sulut saat memimpin Apel perdana bersama Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan, Senin (7/10) kemarin di ruang Mapalus.
"Disiplin dan loyalitas harus tetap kita pegang teguh, karena sebagai sosok birokrat disiplin dan loyalitas sudah merupakan harga mati, dan tidak ada tawar menawar", kata Sarundajang sembari menyebutkan sebagai seorang pegawai negeri kita telah diambil sumpah dan janji, karena itu jangan ada saling membenci apalagi saling meremehkan satu dengan yang lain, itu harus kita hindari, ajaknya.
Begitu pula dalam kaitanya tugas dengan aparat pemeriksa, kita harus bangun kerjasama yangbaik, guna memperlancar dari tugas-tugas pemeriksaan tersebut. Jka ketahuan sampai ada pegawai yang coba-coba menghalang-halangi tugas pemeriksaan,  maka yang bersangkutan akan mendapat pembinaan, tegasnya.
Bagian lain Gubernur juga mengingatkan, tugas-tugas dibidang administrasi, harus disimpan di tempat yang lebih aman guna mengindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau di curi orang. Semua administrasi perkantoran yang ada harus diarsip dengan baik, karena telah menjadi salah satu temuan pemeriksaan BPK. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).      



SHS Bakal Terima Pengharggaan Bidang Kesehatan

Sosok Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang yang memiliki kepedulian dan perhatian khusus dibidang kesehatan di daerah ini, rupanya mendapat penilaian tersendiri dari kementerian Kesehatan RI. Buktinya Empat pejabat Eselon II dan sejumlah pejabat eselon III Kemenkes RI yang dipimpin Karo Umum  Sukendar Adam, DIM. M.Kes bertemu dengan Gubernur Sulut diruang kerjanya, Senin (7/10) kemarin.
Sekretaris Dinkes Sulut Dr. JUNI Tampemawa M.Kes Mars yang ikut mendampingi dalam pertemuan itu menyebutkan, pengharggaan yang bakal diterima oleh orang nomor satu di sulut itu, yaitu pengharggaan Satria Bhakti Husada merupakan pengharggaan tertinggi perseorangan di bidang kesehatan. Pengharggaan tersebut nantinya akan diserahkan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Tanggal 12 Nopember 2013 mendaang di jakarta, tambah Dr. Mina sapaan akrab Tampemawa. Ikut hadir dalam pertemuan itu Dirut RSUP Prof. RD Kandou Dr. Maxi Rondonuwu DHSM. (Kabag Humas Judhistira Siwu selaku jubir pemprov).


Warga Miskin Sulut Capai 7,88 %

Jumlah warga  miskin di Provinsi Sulawesi Utara hingga Maret 2013 mencapai 7,88 % atau sekitar 184,40 ribu jiwa, jika kita bandingkan dengan data Tahun 2012 lalu, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan 0,24 % (September 7,64 %). Kenaikan ini terjadi di daerah pedesaan  (0,71 %), sedangkan didaerah perkotaan mengalami penurunan 0,32 %  (Data BPS Sulut), hal itu menunjukan belum meratanya strategi penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat membuka Rakorev Penanggulangan kemiskinan yang diikuti  para Wakil Bupati/Wakil Walikota se- Sulut, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Senin (7/10) kemarin.
Memang secara tren tingkat kemiskinan di Provinsi Sulut, masih menunjukan penurunan sejak 2007 dan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, kita masih relatif rendah, tetapi hal ini jangan sampai membuat kita lengah ataupun tidak berbuat apa-apa, apalagi di usia Provinsi yang sudah 49 Tahun dan menghadapi Tahun 2014 yang merupakan Tahun emas, Tahun Politik dan Tahun Mega Proyek, ujar Kansil.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Sulut, menurut  Kansil  setidaknya ada empat strategi khusus (Quadruple Track Strategy) yaitu Pro Poor, pro Job, Pro Growt, Pro Environment. Program-program itu telah dilaksanakan melalui empat strategi tersebut yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD, antara lain BLSM, Program Raskin, PKH, Jamkesmas, Bea Siswa Miskin lewat dana Bos dan Bosda, Bantuan biaya Pendidikan bagi Dokter di daerah perbatasan, termasuk. Selain itu Pemprov telah bekerjasama dengan LSM Habitat For Humanity untuk melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni, terang Kansil. (Kabag humas Judhistira Siwu selaku jubir 



pemprov).