SHS Terima Gelar Suku Moi di Sorong

Kamis (02/07), Gubernur Sulut, DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) didampingi Ibu Deetje Sarundajang L Tambuwun, menghadiri undangan kegiatan Hari Samratulangi ke-66 dengan tema Torang Samua Basudara  yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara (KKSU) Sorong di alun-alun aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan tersebut, dihadapan ribuan kawanua yang memadati lokasi, Gubernur SHS beserta Ibu diberi pengalungan bunga kain timur serta gelar suku Moi oleh kepala suku, Lazarus Malagama, dan disaksikan langsung oleh Bupati Sorong, Sefanus Mala beserta istri Ny Nancy Karundeng, beserta jajaran pemerintahan dan warga Sorong yang hadir.
Gubernur SHS dalam sambutannya menyatakan kebanggaannya menerima gelar sekaligus menjadi bagian dari suku Moi. "Figur Samratulangi salah satu perintis kekerabatan orang Papua dan Sulut. Terima kasih untuk penghargaan bagi pejuang kita ini dan berjuang untuk cita-citanya. Disisi lain Papua memiliki kearifan lokal dan potensi yang jauh lebih besar dari Sulut. Misalnya hutan terbesar kedua di dunia yang menjadi paruh dunia, potensi mineral, tambang, lumbung ikan nasional, pariwisata dan lainnya yang harus dioptimalkan. Perlu dihargai Bupati yang memiliki visi pembangunan kedepan. Untuk warga Sulut saya lihat membaur dengan warga Papua dan bersama membangun Papua. Banyak mahasiswa Papua di Manado saya himbau selesaikan study dan pulang bangun Papua yang indah ini," urai SHS sekaligus memberikan penghargaan kepada bupati dan ketua KKSU kota/kabupaten Sorong yang menaungi K2 Satal, K3 Mayamuk, KKSU kelapa sawit, nustar dan bolmong.
Bupati Sorong menyatakan figur Samratulangi adalah milik bangsa Indonesia terutama Sulut dan Papua. Sedangkan Bapak Gubernur Sulut juga adalah salah satu pemimpin terbaik di Indonesia Timur yang telah berbuat banyak untuk kemajuan pembangunan," ucap Bupati.

Wagub: Ajak Warga Sulut Mampu Ciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Guna mendukung serta menghormati saudara-saudara kita Umat Muslim  yang sedang menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan, serta menyikapi berbagai isu aktual dan strategis yang berkembang saat ini, dalam menyongsong Pemilukada serentak pada Bulan Desember 2015 mendatang, maka perlu mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan di masyarakat.
Hal itu dikatakan  Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd kepada wartawan JIPS di ruang kerjanya, Kamis (2/7) kemarin.
Karena itu saya berharap warga Sulut hendaknya mampu menciptakan suasana keamanan dan ketertiban di tangah-tengah masyarakat.
 "Mari kita tingkatkan kesiapan operasional dalam menghadapi perkembangan situasi yang dapat ber-eskalasi secara cepat. Sambil terus meningkatkan kerjasama, koordinasi dan komunikasi guna sinergitas langkah dalam upaya memberikan kerja dan pengabdian terbaik dalam melayani, mengayoni dan melindungi masyarakat Sulut yang sama-sama kita cintai dan banggakan," pintah Kansil. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).     

Wagub Ingatkan Distributor Jangan Menimbun Sembako

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H bagi umat Islam sudah semakin dekat, harga-harga kebutuhan pokjok masyarakat (sembako) kini mulai bergerak naik. mencermati hal tersebut Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengingatkan, para distributor jangan sampai menimbun sembako.
Permintaan Wagub tersebut disampaikan kepada wartawan JIPS di ruang kerjanya, kamis (2/7) kemarin. Harga beras, gula pasir (gusir) dan terigu termasuk telur di pasar-pasar tradisional kini mulai bergerak naik, karena tingginya permintaan masyarakat.
kansil mengatakan, waktu sidak pasar lalu, para distributor beras, gula pasir dan terigu termasuk distributor telur yang berasa di tuminting, sudah berjanji mereka tidak akan menimbun sembako tersebut, bahkan pengakuan salah satu distributor stok gula pasir waktu itu sebanyak 30 ton mampu melayani hingga menjelang Hari raya Idul Fitri. Tapi stok gusir menurut Bulog Divre Manado tingal 7 ton dan tidak mampu bertahan hingga lebaran tiba.
Menyikap i hal tersebut Kansil menyebutkan, waktu dekat akan para distributor, dan Pertamina akan dipanggil untuk mengadakan rapat koordinasi sebelum lebaran tiba, karena terindikasi harga mulai ber4gerak naik.
Kansil juga berharap para distributor dan pedangan termasuk agen Elpiji, jangan mengambil kesempatan dihari Raya Idul Fitri untuk menyusahkan rakyat, sedangkan bagi distributor nakal Pemprov Sulut tak segan-segan menutup gudang mereka, tegasnya. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov). 

Wagub: PNS Gunakan Ipal Diberikan Sangsi Tegas

Pemprov Sulut saat ini sementara menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan/RB) Yudi Krisnandi, Nomor 03/2015 Tentang penanganan Ijasah Palsu (Ipal) ASN/TNI/Polri di lingkungan Instansi Pemerintah.
Penegasan Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd tersebut disampaikan kepada wartawan JIPS di ruang kerjanya, Kamis (2/7) kemarin.
Saat ini BKD Provinsi sementara melakukan investigas lebih lanjut, terkait dengan merebaknya Ipal yang membuat resah diberbagai kalangan yang disinyalir tidak hanya dikalangan masyarakat biasa tapi juga PNS yang bertugas di Instansi Pemerintah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota se- Sulut.    
Menurut Kansil, di Sulut sebenarnya sudah pernah melaksanakan pemeriksaan Ijasah,  sewaktu menjabat Kadis Diknas Provinsi Sulut, pemeriksaan Ijasah sudah dilakukan bagi PNS Diknas dan Guru-Guru di Sekolah dari hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat Ipal.
Dikatakannya, pegawai tidak dilarang untuk mengikuti kuliah Progran S1, S2  atau S3 di Perguruan Tinggi, karena ini dalam rangka peningkatkan kualitas SDM, tapi harus melihat Perguruan Tinggi yang mana dulu.  jangan hanya ingin mengejar kepangkatan dan angka kredit  tapi melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, ini tentunya tidak baik karena hanya merugikan masa depan kita sendiri, ujar mantan kadis Diknas Sulut, sembari memberi contoh jika mengambil program S1 harus mengikuti kuliah selama empat tahun, tapi kalau cuma setahun kemudian sudah mendapat ijasah tentu harus dipertanyakan.
saat ini Pemprov sedang mengumpulkan data bagi para pejabat Eselon II, III dan IV termasuk staf yang bertugas di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Apabila ada indikasi pemalsuan ijasah oleh oknum PNS, maka sangsi tegas akan diberikan hingga sampai pada pemecatan, tegas salah satu putra terbaik nusa utara. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov). 

Watania : Kembangkan Potensi dan Karekteristik Daerah

Sekretaris Daerah diwakili Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) Provinsi Sulut Dra. Lynda D. Watania, MM, MSi mengatakan bahwa posisi geografis Sulawesi utara yang berbatasan langsung dengan lautan pasifik memiliki potensi sebagai pintu keluar masuk perekonomian regional dan global sehingga sulut mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan kerjasama internasional. Demikian dikatakan Watania saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal  dirangkaikan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tahap 2 yang dilakasanakan kamis (2/7) bertempat di Aula Kantor BKPM Provinsi Sulut.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kab/Kota (RUPMK) harus disusun berdasarkan potensi dan karekteristik yang dimiliki masing-masing daerah dan tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan pemerintah. Lanjut Watania yang didampingi Kabid Pengembangan Florence Tumiwa, SE dan Prof. Charles Keppel selaku pembawa materi.

Watania mengingatkan karena pentingnya perencanaan penanaman modal dan RUPM dalam meningkatkan perekonomian yang ada di daerah ini maka diharapkan agar tercipta keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan yang baik sehingga dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan strategis guna memantapkan sulut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

Sebelumnya didahului laporan Kasubbid Pengembangan Potensi Sumber Daya Aisyah Balango mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan satu hari dan diikuti oleh instansi penanaman modal dan kantor pelayan perizinan terpadu Kab/Kota serta BKPM provinsi. (Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, MSi selaku Jubir Pemprov)

Sekprov Hadiri Rakernas Keuangan Tahun 2015

Sekretaris Daerah Provinsi Ir Siswa R Mokodongan mewakili Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang, Kamis (2/7) mengikuti Rapat Kerja Nasional keuangan tahun 2015. Kegiatan tersebut di laksanakan di hotel sahid Jakarta.

Rakernas tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Dalam sambutan, Wapres mengatakan kegiatan ini dilaksanakan agar pola atau arah pembangunan kebijakan pembangunan yang sama antara pemerintah pusat dan daerah serta memaknai percepatan realisasi atau daya serap yang mempunyai daya serap besar terhadap masyarakat dengan melakukan strategi, mempercepat realisasi anggaran, mempercepat dan mempermudah investasi usaha daerah serta penggunaan produksi dalam negeri.

Sekprov Mokodongan mengatakan kegiatan ini penting untuk diikuti agar pembangunan daerah searah dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga terus berupaya memperbaiki sistem keuangan daerah agar berjalan lebih baik lagi, mengingat Sulut juga sudah empat kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam hal pengelolaan keuangan daerah.