Senin, 26 Maret 2018

Gubernur tinjau lokasi pelebaran jalan Bandara ke Likupang Minahasa Utara


Rencana pelebaran jalan dengan panjang kurang lebih 32 Km ini dimulai dengan tahapan sosialisasi manfaat dari pelebaran jalan dan tentunya sosialisasi terkait pembebasan lahan.

Pelebaran Jalan dari Bandara ke Likupang Minahasa Utara ini di buat dalam rangka menunjang pariwisata karena saat ini baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal banyak yang berkunjung ke daerah likupang. Disamping itu dengan adanya jalan ini secara otomatis transportasi menjadi lancar dan ekonomi masyarakat akan meningkat.

Gubernur Olly dalam kunjungannya mendorong instansi terkait dalam hal ini BPN dan PERKIM untuk bergerak cepat sehingga pelebaran ini dapat segera terealisasi dan pengaspalan jalan dapat dilaksanakan.

"Bilang akang pa masyarakat Pembeli mo kase Ganti Untung Bukang Ganti Rugi karena panitia akan menilai sesuai dengan kondisi harga saat ini. Jadi biar tu tanah dengan bangunan so lama bli, tetap mo hitung harga skarang," ucap maestro politik Olly Dondokambey. Selain itu juga disampaikan bagi Rumah Ibadah yang terkena pembebasan lahan, akan di ganti dobel tanah bangunan yang rusak akan diberikan tanah dan bantuan untuk pembangunan.

"Komitmen pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan pariwisata di Sulawesi Utara menjadi harga mati pemerintahan di bawah kepemimpinan OD-SK. Kami akan menjadi hamba untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara," ucap tokoh yang sederhana dan redah hati ini.

Pada kesempatan yang sama juga Ketua DPRD Minahasa Utara Berty Kapojos yang di dampingi oleh beberapa Camat dan Hukum Tua disaat meninjau lokasi dengan Bapak Gubernur, sangat antusias dan berterima kasih dengan adanya rencana pelebaran ini. Kami akan mengawal tahapan demi tahapan agar proses ini akan berjalan lancar karena ini akan berdampak positif bagi masyarakat Minahasa Utara.
(humasPROVsulut).

Kaban Penghubung Daerah, Gelar Konsolidasi Staf Kantor Pemprov Sulut di Bilangan Cempaka Putih-Jakarta Pusat


  Guna mengoptimalkan  kinerja Staf utamanya peran dan kiprah para Awak Pengemudi yang dalam keseharian memberikan pelayanan kepada Pimpinan maupun Tamu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selama berada di Ibukota Negara-Jakarta, dan sekitarnya, maka Kepala Badan Penghubung Daerah Pemprov Sulut di Jakarta, Roy RL Saroinsong SH, di dampingi Kasub bidang Hubungan Antar Lembaga,Yahya Lahida SE,MSi,  menggelar Rapat bersama yang dilangsungkan di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung, Lantai 3, Jalan Cempaka Putih Raya No 120 Jakarta Pusat, Senin 26/03/2018.
   Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulut No 85 tahun 2016 tentang;Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulut, maka salah satu unsur pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya, menyiapkan  fasilitas  dan pelayanan akomodasi dan transportasi bagi Pejabat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya.
  Untuk itu, dikesempatan penghujung awal  bulan Maret ini, Kepala Badan Penghubung Roy RL Saroinsong SH, yang baru beberapa Pekan dipercayakan Pimpinan, menjabat, memanfaatkan  momentum  tersebut dengan menyambung tali silaturahmi dan konsolidasi internal demi suksesnya pelaksanaan tugas dengan para Staf Pengemudi yang dalam keseharian menjadi Garda terdepan untuk  hal pemberian pelayanan sarana transportasi, maupun dukungan kelancaran aktifitas Pimpinan dan Tamu Pemprov selama berada di Ibukota-Jakarta. 
    Diketahui bersama, bahwa arus mobilitas dan pendukung aktivitas serta rutinitas kehidupan di Kota Mega Politan Jakarta, amat membutuhkan dukungan sarana transportasi yang memadai, termasuk juga didalamnya eksisitensi Badan Penghubung, sebagai Representasi Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulut bagi terselenggaranya urusan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan, baik urusan dengan Pemerintah  Pusat dan Daerah, lintas Lembaga Negara, Kementerian, Non Departemen maupun hubungan Bilateral-Internasional.
   Berangkat dari kompleksitas dan sifat penugasan dari Badan Penghubung dimaksud, oleh Kaban Roy RL Saroinsong SH, merasa perlu memberikan penguatan dan penajaman akan peran para jajaran Staf Pengemudi, baik evaluasi
sisi teknis pelayanan maupun etika dan estika ketika sedang menjalankan tugas. Termasuk menampung akan dinamika, masukan para Awak Sopir, guna secara optimal dapat dicarikan jalan keluar, agar berhasil guna dan berdaya guna dalam peran masing-masing.(humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw : Sulut Waspada Zoonosis Dan Penyakit PIE



Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw didampimggi  Kepala Biro  Kesejahteraan Rakyat Sulut dr Kartika Devi  Tanos  MARS membuka acara Simulasi Penanganan Bencana Non Alam Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging ( PIE ) dengan Pendekatan 'One Health" di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado senin.( 26/03/2018 ) kemarin.

Atas nama Bapak Gubernur, saya   mengapresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia.dan Kebudayaan RI atas penyelenggaraan kegiatan ini.
" Karena Sulawesi Utara  sekarang lampu kuning terhadap penyakit atau infeksi yang ditularkan antara manusia  dan hewan Zoonosis serta penyakit infeksi emerging,  ini merupakan ancaman serius  karena tidak di blow up kelihatan sedikit tapi di bawah banyak  ibarat teori gunung es" kata Wagub Kandouw.
Sementara kabupaten  kita di sulut ini yang sadar akan  akan Zoonosis ini saya  musti akui  diberikan nilai 10 karena  yang pertama adalah Bupati Minahasa Tenggara Bapak James Sumendap.
" Dia yang pertama pakai  tanda, anjing- anjing disana semua di vaksin ini harus diikuti oleh semua kabupaten kota yang lain " harap Kandouw.

Kandouw juga mengatakan proses pemeliharaan ternak khususnya ternak babi belum sempurna pemeliharaannya sampai pengelolaannya.
" Kalau sudah sempurna ini bisa menjadi nilai tambah  bisa diekspor tidak hanya domestik tapi bisa sampai ke luar negeri" jelas Kandouw.

Untuk itu pemerintah harus jemput bola baik  pemeliharaan dan penanganan penyakit ini.
"  Kepada para  peternak harus  siap memerima kalau petugas datang untuk menyuntik harus terima agar pertumbuhan binatang lebih baik karena kalau lebih sehat nilainya akan lebih laku untuk di ekspor" tegas Wagub Kandouw.

Saya harap kepada peserta untuk mengikuti kegiatan ini  dan kepada narasumber dan fasilitator agar paripurna dalam penyampaian materi maupun simulasi agar mampu memberikan output dan outcome sebagaimana diharapkan bersama, tutup, Wagub Kandouw

Kegiatan ini dihadiri Kementerian RI  yamg diwakili oleh Kepala Balai Besar Veteriner Maros drh Sulaxono Hadi, pejabat Eselon 2 dari lintas Kementerian dan Kelembagaan , Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debie Kalalo Sulut,   dan  Peternakan Sulut , Team Leader AIPEIED Dr Adrian Coghill bersama anggota tim, Perwakilan DFAT Australia Nieke Budiman. Team Leader PnR Mr Solomon Benigno bersama tim, Perwakilan FAO  drh Ahmed Ghosali.  ( Humas PemProv Sulut )
 



Kendalikan Inflasi, Sulut Jaga Komoditi Pangan

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS menerangkan pentingnya ketersediaan pangan seperti beras, minyak goreng, bawang, cabai, gula pasir dan daging serta upaya mengendalikan harganya di pasaran agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kita diharapkan dapat terus menjaga ketersediaan pangan serta mengajak para pedagang untuk turut membantu dalam upaya pengendalian harga pangan di pasaran, diantaranya dengan tidak menetapkan harga di atas HET jika pangan tersebut sudah ditetapkan HET-nya," kata Silangen kepada peserta Rapat Koordinasi High Level dan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Se Sulawesi Utara di Manado, Senin (26/3/2018) pagi.

Disamping itu, Silangen meminta seluruh TPID kabupaten/kota lebih aktif mengingatkan para pedagang, termasuk bagi pedagang pengumpul dan penyalur, untuk mengutamakan pangan lokal atau produk lokal Sulut utamanya untuk kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) yang sering mempengaruhi inflasi.

"Kita harus lebih aktif mengimbau para pedagang agar selalu mengutamakan pangan lokal, tidak mempermainkan harga dan tidak terpengaruh informasi kenaikan harga di daerah lain. Penimbunan Bapok juga harus dicegah karena dapat menyebabkan melonjaknya harga pasar, serta dapat mengakibatkan terjadinya inflasi,"

Lebih jauh, masih dalam arahannya, Silangen menerangkan perlunya koordinasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Lembaga Terkait dalam melakukan Operasi Pasar serta pemaksimalan teknologi cerdas command center untuk pengendalian inflasi daerah.

"Teknologi cerdas Command Center adalah upaya penyelesaian permasalahan gejolak harga secara cepat, pemantauan harga dengan cepat melalui informasi dan teknologi secara terpusat memberikan kesempatan kepada masyarakat konsumen dan produsen untuk memberikan informasi secara tepat, serta mempermudah masyarakat mendapat informasi harga pasar terkini," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Soekowardojo mengatakan pengendalian Inflasi memegang peranan penting dalam perekonomian.

"Upaya menjaga kestabilan harga barang dan jasa menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabil, serta mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Lanjut Soekowardojo, pencapaian angka inflasi Sulawesi Utara yang lebih rendah dibandingkan dengan target nasional, yaitu sebesar 2,44% dibanding target 2017 sebesar 4%±1 adalah bukti sinergitas TPID.

"Pencapaian ini dihasilkan melalui sinergitas dan kerjasama yang baik dari seluruh lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah," katanya.

Menariknya, kegiatan itu dirangkaikan dengan penandatangan lembar pengesahan program kerja TPID Tahun 2018 yang telah disusun bersama dengan seluruh anggota dan sekretariat TPID Sulut

Program Kerja ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang tepat dalam upaya menjaga kestabilan harga barang dan jasa di Sulut berada pada rentang angka yang telah ditetapkan sebagai target di tahun 2018.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Biro Perekonomian & SDA Franky Manumpil serta perwakilan dari kabupaten dan kota. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Serahkan Bantuan Motor Operasional Bagi Kodam XIII/Merdeka


Untuk menunjang kinerja Kodam XIII/Merdeka dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE memberikan bantuan kendaraan dinas motor bagi para Danramil yang ada di perbatasan.

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur kepada Panglima Kodam XIII/Merdeka  Yang baru saja dilantik Mayjen TNI Madsuni, saat selesai melaksanakan sertijab dengan Pangdam terdahulu Mayjen TNI Ganip Warsito, Senin (26/3) bertempat di Makodam XIII/Merdeka.

Gubernur mengatakan bantuan ini diberikan kepada para Danramil agar mereka dapat melaksanakan tugas lebih efisien lagi dalam menjaga keamanan negara di daerah terpencil diwilayah kerja Kodam XIII/merdeka. Bantuan ini juga diharapakn bermanfaat dan dijaga dengan baik oleh mereka yang menggunakannya.

Diketahui, Untuk tahun ini bantuan motor diberikan sebanyak 10 unit, nantinya pihak Kodam XIII akan kembali mendapatkan bantuan lagi pada tahun anggaran 2019.(humas provinsi sulut)

Gubernur: Perangkat Daerah Harus Paham E-LHKPN

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengingatkan secara tegas kepada para perangkat daerah yang ada di lingkup Pemprov Sulut untuk memahami penggunaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN).
Hal tersebut disampaikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah Edwin Silangen, SE. MS dalam acara Bimtek Pengisian E-LHKPN Kepada Para Kepala Daerah Di Lingkup Pemprov Sulut di ruang rapat Inspektorat, Senin (26/3).
Pelaporan dan Pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara merupakan upaya pencegahan terjadinya praktek korupsi yang diatur dalam Undang-Undang. Sejalan dengan itu, perkembangan teknologi dan dorongan untuk terus menghadirkan layanan pelaporan harta kekayaan pejabat negara yang semakin efektif dan efesien telah membawa tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara pada tataran yang lebih baik lagi, yang ditandai dengan diberlakunya layanan e-LHKPN melalui Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2016.
Untuk itu para pejabat negara harus memahami penggunaan e-LHKPN, baik waktu penyampaian LHKPN dan pengisian formulir e-LHKPN. Sekprov berharap melalui Bimtek ini para perangkat daerah mampu memahami berbagai substansi penting dalam layanan e-LHKPN ini, sehingga kedepan tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pelaporan lewat layanan e-LHKPN yang disediakan oleh KPK RI.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala SKPD lingkup Pemprov Sulut, tim LHKPN KPK. (Humas Pemprov Sulut)