Kamis, 27 November 2014

Wagub Program MDGs Selaras Dengan Program Kemiskinan

Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengatakan,program pencapaian MDGs pada dasarnya selaras dengan proram penanggulangan kemiskinan, hal itu disampaikan Wagub saat membuka evaluasi capaian millenium development Goals Provinsi Sulut di Hotel Gran Puri Manado, kamis (27/11) kemarin.
Untuk memastikan kemampuan dan kesiapan kita dalam mencapai tujuan pembangunan millenium, maka Pemprov Sulut telah menyusun rencana aksi percepatan pencapaian (RAD MDGs).Mengingat terget pencapaian MDGs adalah prioritas pembangunan Tahun 2014 bersama dengan program penanggulangan kemiskinan.
Karena lewat pertemuan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi terkait laporan target capaian tahun 2014 baik indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja lainnya (SPM,SOP,Rutin); daftar prioritas program kegiatan yang terintegrasi lintas SKPD terkait 2015, PAGU indikator per-program kegiatanlokasi kegiatan dan penerima manfaat; serta alokasi PAGU anggaran indikatif per SKPD yang tertimbang secara trnasparan, jelas Wagub.
Untuk itu Wagub berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang konkrit, sehingga semua program dan kegiatan bisa terlaksana dan bukan hanya sekedar tertuang dalam dokumen perencanaan, sekaligusme minta kepada Ir Roy Roring MSi selaku Kepala Bappeda Provinsi untuk melaporkan hasil kesepakatan hari ini supaya kami dapat meneruskan laporan tersebut kepada Wapres melalui Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Nasional (TKPKN). (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Wagub Minta Stakeholder Kehutanan Lakukan Pengawasan Hutan



Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil mengatakan,  sampai Bulan Okotber 2014 telah ditemukan tindak pidana pemalakan kehutanan sebanyak 8 kasus, perkebunan dalam kawasan huta 4 kasus, penggunaan kawasan hutan non prosedural 4 kasus, Hal tersebut diungkapkan Wagub ketika membuka Rakor Tim Terpadu Pengamanan Huta Provinsi Sulut di Hotel Quality manado, kamis (27/11) kemarin.
Menyikapi hal tersebut Kansil minta operasi tim terpadu pengamanan hutan terus meningkatkan pengawasanve4kstra ketat agar huta dan ekosistem dapat terjaga demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.
Selain itu Kansil mengingatkan karena saat ini sudah memasuki musim penghujan saya ingatkan jajaran stakeholders pembangunan bidang kehutanan didaerah ini untuk mengantisipasi kondisi hutan yang ada. Saudar secara rutin memantau hutan yang berpotensi terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. (Kabag humas Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
    

Hasyim Muzadi: FPI Tidak Dibenarkan Menutup Rumah Ibadah






Mantan Ketua Umum PB NU KH Dr Hasyim Muzadi yang juga selaku Presiden World Conference Religion for Peace (Presiden Konferensi Agama se Dunia untuk perdamaian menegaskan, soal FPI yang melakukan tindakan menutup rumah Ibadah tidak dibernarkan. Penegasan tersebut disampaikan dihadapan peserta Munas 1 Bamag yang diikuti para hamba-hamba Tuhan berbagai denominasi gereja dari seluruh Indonesia, yang digelar di Graha Bumi Beringin Manado, Kamis (27/11), kemarin.
Menurut Muzadi, tindakan FPI yang dilakukan selama ini, dianggap bertentangan dengan teologi lakum dinukum waliyaddin (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Ingat bukan agama yang jelek, tapi nafsu orang yang mengaku beragama yang membuatnya kekacauan. Jadi apapun alasan FPI caranya adalah salah dan tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam. Sebab negara saja mengakui agama-agama yang ada, kenapa harus terjadi tindakan-tindakan yang mengatasnamakan agama, lalu  mengorbankan agama lain,ujarnya sembari memberi contoh penolakan terhadap Ahok, lantas ada yang mau bikin Gubernur tandingan, dimana kantornya, siapa yang memberi gaji, mau inspeksi ke siapa. Jadi FPI tidak boleh semena-mena, tegas salah satu tokoh nasional yang disegani dunia internasional.   
Karena itu Musadi menandaskan. agama-agama yang ada harus bersatu serta harus pula berjalan bersama- bersama, sembari mengajak, yang sama jangan dibeda-bedakan dan yang beda jangan disama-samakan, karena Indonesia adalah negara tempatnya orang beragama.
Sementara, terkait dengan kebijakan pemerintahan Jokowi/JK untuk menghilangkan kolom agama dalam KTP, mantan pengasuh pondok pesantran Al Hikam Surabaya menolak dengan tegas, karena apabila dihilangkan tentunya terasa aneh karena selama ini kolom agama di KTP jelas sekali identitas agama dari penduduk yang bersangkutan. Hadir kakanwil Kemenag Sulut Drs H Sa’ban Mauludin MPDi (Kabag humas jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Kadiv Humas: Perbedaan Agama Sebagai Kekayaan bangsa






Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Drs Ronny Sompie, SH MH mengatakan, Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk di daerah Sulut terdapat beragam denominasi gereja yang berbeda. Dari satu sisi perbedaan-perbedaan yang ada sebagai satu kekayaan bangsa. Hal itu dikatakan Kadiv Humas saat menyampaikan materi tentang Peran Gereja Dalam Memelihara Keutuhan, Kerukunan dan Persatuan Bangsa dihadapan peserta Munas 1 Bamag yang berlangsung di Graha Bumi Beringin Manado, (27/11) kemarin.
Saya menilai perbedaan itu dapat dilihat sebagai kekayaan bangsa dimana para penganut agama saling mengharggai dan menghormati, saling belajar, saling menimbah serta memperkaya dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keimanan masing-masing.
Menurut Sompie perbedaan tak perlu dipertentangkan, tapi dilihat dan dijadikan sebagai pembanding, pendorong bahkan penguat dan pemurni untuk hidup bersama rukun dan damai sebagai sesama anak bangsa. Karena agama tidak boleh dijadikan pemicu konflik dan perpecahan, melainkan dijadikan penunjang perdamaian dan persatuan. Alasannya ada orang-orang tertentu yang menganggap dan menjadikan agama sebagai dasar atau alasan untuk tidak boleh hidup bersama atau harus hidup terpisah, tidak boleh berdamai atau rukun dengan orang yang berbeda agama, bahkan ada anjuran untuk memusuhi dan membinasakan penaganut agama lain.
Mencermati permasalahan itu Sompie mengajak, tiga hal kepada umat beragama di Indonesia yaitu, perlu memahami dengan benar tujuan dari wawasan kebangsaan, meningkatkan kekeluarggaan dan persaudaraan sejati antar suku, ras, golongan, daerah dan agama serta kerukunan dan toleransi antar umat beragama maupun suku ras dan golongan. Turut hadir Kbid humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik. Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).                          

SHS Ingatkan Anggota DPRD Pisahkan Kepentingan Partai dan Rakyat




Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD)  harus berani memisahkan antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai politik.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang saat memberikan materi bagi para anggota DPRD Kabupaten Minahasa dan Minahsa Selatan  dalam kegiatan orientasi anggota DPRD yang diselenggarakan di Hotel Gran Puri Manado.
“Ketika sudah menjadi anggota DPRD itu berarti sudah menjadi perwakilan rakyat, hilangkan fanatisme partai, pisahkan antara kepentingan partai dan kepentingan rakyat, utamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan yang lainnya, karena anggota DPRD dipilih rakyat,” tegas Sarundajang.
Lanjut Gubernur terbaik se Indonesia ini, dalam dunia politik yang digelut oleh anggota DPRD saat ini praktek politik suci bisa menjadi prektek buruk, karena kadang orang menggunakan trik dalam dunia politik untuk memainkan kekuasaan, menghalangi orang dalam mencapai tujuan organisasi.
“Banyak cara dilakukan untuk mencapai tujuan, untuk itu saya ingatkan agar anggota dewan menjaga integritas, gunakan permainan politik yang bersih, Politik bersih digunakan untuk mensejahterakan rakyat, spserti ajaran dalam Kitab Suci,” ucap SHS.
Selama ini kader-kader politik digodok dalam partai politik, melalui orientasi ini  mengajarkan kepada para kader untuk memahami pancasila, Undang-undang dasara 1945, memahami pembangunan, memahami cara mensejahterakan rakyat. Guberenur mengharapkan seluruh anggota dewan memahami beberapa hal tersebut, terus meningkatkan pengetahuan untuk pengembangan diri sehingga paham betul apa yang harus dikerjakan sebagai seorang wakil rakyat yang memperjuangkan hak rakyat.
Sarundajang menyampaikan karakter yang tangguh dari seorang politisi yang duduk di kursi DPRD perlu dipertahankan hingga akhir masa pengabdian nanti, bangsa dan daerah memerlukan politisi yang bermoral, memiliki kasih, tanpa karakter yang kuat maka kita akan kehil;angan segala-galanya.
Disamping beberapa hal tersebut diakhir ceramahnya, Gubernur mengingatkan kepada anggota dewan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual sebagai dasar ilmu yang diberikan kepada manusia untuk mensejahterakan sesama, kecerdasan emosional yang digunakan untuk menggerakkan orang lain, membuat orang berempati, serta kecerdasan spiritual yang dighunakan untuk menghidupkanm orang lain, membuktikan kebesaran Tuhan sehingga dapat menuntun perjalanan karir seorang politisi kearah yang baik.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir Pemprov Sulut)