Buka Gebyar UKM 2018, Gubernur Olly Sampaikan Hal Ini...

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE membuka pelaksanaan Gebyar UKM (Usaha Kecil Menengah)  Indonesia Tahun 2018 di Provinsi Sulut yang dipusatkan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (13/11) pagi.

Dihapan para tamu undangan, seperti Hermawan Kartajaya selaku Chairman International Council Of Small Business (ICSB) serta Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) ibu. Ir. Emilia Suhaimi, MM, Gubernur Olly menerangkan tentang perkembangan UKM yang ada di Bumi Nyiur Melambai.

Dijelaskannya, Provinsi Sulut memiliki UKM mencapai 76.154 UKM dengan nilai omzet sebesar Rp. 10,8 triliun dan total nilai asset sebesar Rp. 2,8 triliun serta serapan tenaga kerja sebanyak 173.350 orang.

Sejalan dengan itu, Gubernur melihat bahwa kontribusi ini memiliki dampak dengan meningkatnya pertumbuhan di Sulawesi Utara yang juga berimbas pada menurunya angka kemiskinan dari 8,89% menjadi 7,9%. Dan juga angka pengangguran turun menjadi 6,12%.

Harapanya pula, kegiatan ini dapatk meningkatkan produktivitas serta kreativitas bagi pelaku UKM melalui barang dan jasa yang lebih spesifik dengan kemasan yang menarik dan unik.

Nampak juga hadir pada kegiatan tersebut Deputi ICSB Jacky Mussry, Wakil Walikota Manado, Bupati Minahasa Selatan serta para pejabat Pemprov dan tamu undangan.

Terobos Paradigma Lama, Pemprov Sulut Luncurkan Aplikasi E-LPPD Berbasis Android

Bertempat di Ruang F.J Tumbelaka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Biro Pemerintahan dan Humas melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Launching LPPD berbasi elektronik pada Selasa (13/11).

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS. yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Edison Humiang, M.Si mendorong stakeholder penyusun LPPD untuk memiliki keseragaman visi, pemahaman, presepsi serta kapasitas dalam proses penyusunan LPPD.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan ini juga dipandang sangat relevan dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan diera digital. "Kita harap bersama, program terobosan ini dapat mulai diterapkan dalam penyusunan LPPD di tahun mendatang, karena taget kita jelas, yakni meraih kembali pestasi dan prestise daerah dengan kinerja terbaik di kancah nasional," terangnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rollies R Rondonuwu,AP. Disampaikannya, maksud dan tujuan pelaksanaan FGD dan launching e-LPPD ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas LPPD dilingkup Pemprov Sulut. Disamping itu juga, memudahkan penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Utara dengan memanfaatkan teknologi digital.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan launching e-LPPD berbasis Android yang dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong bersama jajaran yang terkait.

Karo Jemmy selaku penggagas ide inovasi e-LPPD ini menyampaikan bahwa, pengembangan sistem e-LPPD ini selangkah lebih maju dibanding dengan daerah lainnya, karena Provinsi yang lain belum ada sistim yang sama, mungkin juga karena pemerintah pusat sampai saat ini masih mengarahkan daerah untuk menyusun LPPD secara manual dengan menggunakan pola lama.  e-LPPD yang di gagas ini, selain memperingkas waktu penyusunan, mampu mengurangi deviasi dalam penyusunan LPPD yg disembabkan oleh human error,.. bahkan Pimpinan pun dapat melihat perkembangan kinerja perangkat daerah melalui statistik kinerja yang di tampilkan dalam aplikasi, sehingga kondisi riil kinerja dari masing-masing perangkat daerah dapat dipantau dan jika ada kelemahan dapat direkomendasikan kebijakan utk diperbaiki melalui penguatan  penganggaran dalam program kegiatan.

Nampak juga hadir dalam kegiatan tersebut DR. Mario Tulenan, S.Kom, M.TI selaku narasumber, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Hendrik Manosso, serta jajaran SKPD yang terkait.(humas provinsi sulut)

Kunjungi Boroko, Ketua Umum TP-PKK Sulut Edukasi Kebutuhan Gizi Anak

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan menghadiri Gerakan Cegah Stunting yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Boroko, Bolaang Mongondow Utara, Selasa (13/11).

Kegiatan yang mengangkat tema "Cegah Stunting Itu Penting" dirangkaikan juga dengan Gerakan Tanam Sayur Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan Prov.Sulut.

Dalam sambutannya, ibu Rita menuturkan bahwa salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas kerja yang tinggi. Dilihatnya, ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi. Masalah gizi merupakan salah satu masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus.

"Kondisi kekurangan gizi akan menyebabkan rendahnya status kesehatan dan gizi, dan hal ini akan berakibat pada rendahnya kualitas SDM, pencapaian pendidikan dan daya saing bangsa. Berdasarkan Global Nutrition Report (GNR) tahun 2014," katanya.

Lanjutnya pula, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara diantara 117 negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita yaitu stunting, wasting dan overweight. Disamping itu pula, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dan unsur pemerintah secara terpadu menanggulangi masalah gizi yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.

"Pengaruh kekurangan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan yaitu sejak janin sampai anak berumur dua tahun, tidak hanya terhadap perkembangan fisik, tetapi juga terhadap perkembangan kognitif yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketangkasan berpikir serta terhadap produktivitas kerja," terangnya.

Dijelaskannya, kekurangan gizi pada masa ini juga dapat berisiko terjadinya penyakit kronis pada usia dewasa, yaitu kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi, stroke dan diabetes.

Upaya penanggulangan ini yaitu Pemantauan Pertumbuhan Balita setiap bulan di Posyandu, Pemeriksaan Kesehatan rutin Ibu Hamil, Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita, Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri di Sekolah.

Selain itu juga Upaya penanggulangan Stunting memerlukan keterlibatan Lintas Sektor baik dari organisasi perangkat daerah terkait maupun dari Tim Penggerak PKK di semua tingkatan.

Nampak pula, Ketua TP PKK Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan memberikan makanan tambahan bagi Ibu Hamil dan Bantuan bagi Kelompok Wanita Tani, serta meninjau SMK Kesehatan di Boroko. (humas provinsi sulut)

Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Pemprov Sulut Optimalkan Pengelolaan Kependudukan

Penduduk merupakan titik sentral kegiatan pembangunan di Sulawesi Utara.

Demikian disampaikan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, SE, MS dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang pada Sosialisasi Kebijakan di Bidang Bina Keluarga Balita dan Pembinaan Ketahanan Remaja yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Selasa (13/11/2018) pagi.

"Pembangunan tidak akan berhasil apabila tidak memasukkan unsur kependudukan, kesehatan reproduksi dan pembangunan sumber daya manusia," kata Humiang.

Karenanya, menurut Humiang, ada tiga aspek pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penduduk atau kependudukan di Sulut.

"Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang seimbang, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengelolaan lingkungan hidup senantiasa diharuskan dapat dikelola secara terintegrasi," ungkap Humiang.

Lanjut Humiang, saat ini, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebijakan kependudukan tengah diarahkan dan difokuskan pada Pengendalian Penduduk melalui Program Keluarga Berencana.

"Kebijakan kependudukan juga telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga," imbuh Humiang.

Lebih lanjut, Humiang berharap, terlaksananya kegiatan sosialisasi ini dapat membuka wawasan semua pihak terkait Program pembangunan kependudukan di Sulut.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kadisdukcapil dan KB Sulut, dr. Bahagia Mokoagow dan Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN RI, Widati. (Humas Pemprov Sulut)