Rabu, 12 Agustus 2015

Pemprov Siap Dukung Pelaksanan SOLL

Pemerintah Provinsi Sulut siap mendukung pelaksaan kegiatan Save Our Littoral Life yang diselenggarakan Lantamal VII, 16 Agustus mendatang.
Hal tersebut disampaikan asisten perekonomian dan pembangunan Drs. Sanny Parengkuan, saat memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan acara yang dilaksanakan Rabu, (12/8) bertempat di ruang rapat WOC kantor gubernur sulut.
Diketahui kegiatan SOLL digelar untuk melestarikan ekosistem laut demi menyelamatkan habitat laut. Kegiatan yang termasuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. SOLL diisi dengan penanaman satu juta bibit terumbu karang di daerah seluas 100 hektare yang berada di 160 titik.
Penanaman sudah dilakukan di 17 titik perairan Indonesia, yakni di Pantai Labuhan Brondong Lamongan, Pantai Desa Cemandi Sedari di Sidorarjo, Pantai Delegan di Gresik, Pantai Riang Desa Tawiri di Ambon, Pantai Labuan Banten, Pantai Teluk Ratai Lampung, Pantai Bama dan Pantai Pasir Putih Sidoarjo.
Selanjutnya Pantai Tugu Trikora Selat Lembeh Bitung Sulawesi Utara, Pulau Tidung dan Kepulauan Seribu, Pantai Ketapang Teluk Pandan Lampung, Pantai Melur Batam Kepuluan Riau, Pulau Berhala Sumatera Utara, Pasir Tanjung Lesung Banten, Pantai Kadingareng Sulawesi Selatan, Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, dan yang terakhir Pulau Weh.
Rencananya juga pada pelaksaan Sabtu nanti akan silaksanakan berbagai kegiatan seperti penyelaman, upacara dalam air dan hiburan yang akan mendatangkan band Slank dan sejumlah artis lainnya.

Sekprov Larang Lulusan IPDN Jadi Ajudan

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa R Mokodongan mengingatkan secara tegas kepada para Sekretaris Daerah yang ada di Kabupaten Kota se Sulut agar tidak menjadikan para Pegawai lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi ajudan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekprov saat memimpin acara penyerahan SK PNS kepada 48 pegawai  yang melakukan magang selama 6 bulan di pemprov sulut dan penerimaan 67 CPNS lulusan IPDN, acara tersebut diselenggarakan Rabu (12/8) bertempat di ruang Mapaluse kantor Gubernur Sulut.
Para lulusan IPDN ini harus bekerja sesuai ilmu yang dipelajari selama menjadi praja, jangan karena mereka sudah diajarkan patuh terhadap segala perintah atasan, siap ditempatkan dimana saja dan siap bekerja penuh, para lulusan ini hanya dijadikan ajudan sehingga ilmu yang dipelajari tidak bisa diterapkan dengan baik. Kepada 48 pegawai yang telah ditempatkan diseluruh Kabupaten Kota diharapkan agar langsung cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja, melakukan inovasi, sekprov juga yakin mereka pasti memberikan yang terbaik karena sudah banyak belajar tentang birokrasi selama melaksanakan magang di pemprov sulut. Kepada 67 orang CPNS yang akan kembali melaksanakan magang di lingkup pemprov sulut juga agar mampu melaksanakan tugas dengan baik serta memahami etika birokrasi yang serta menghormati para pejabat dan pegawai senior ada di lingkup Pemprov Sulut.(Kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)

SHS TerimaPresidium BKSUA Sulut

 Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, dirudis Gubernur Bumi Beringin manado menerima kunjungan silahturahmi  Presidium dan anggota Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Provinsi Sulut, yang dipimpin Ketua periodeik DR Richard Siwu. Maksud dan tujuan silahturahmi tersebut selain bertatap muka juga melakukan diskusi beberapa topik penting bagi kemajuan daerah Sulut. 
     Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur SHS periode 2010-2015 di Provinsi Bumi Nyiur Melambai Sulut. Oleh segenap perwakilan Tokoh Agama yg diwadahi forum BKSAUA, terlibat dialog hangat dan familiar seputar harmonisasi kehidupan beragama antar sesama pemeluknya di Provinsi Sulawesi Utara.
     Oleh segenap anggota Forum BKSAUA, menyatakan salut dan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur DR SH Sarundajang selama 2 periode di daerah ini, mampu menghadirkan atmosfir kerukunan dan harmonisasi kehidupan antar umat beragama serta pemeluknya. Serta juga oleh pihak BKSAUA, mengucapkan terima kasih atas kiprah Beliau dalam menjaga stabilitas keamanan ketertiban di daerah ini.
     Gubernur Sulut SH Sarundajang, dihadapan segenap anggota Forum BKSAUA, mengharapkan agar kiprah wadah ini semakin eksis dan tetap menjadi baromoter bagi pluralisme kehidupan antar umat beragama di Republik ini. Sehingga ketika ada dinamika dan persoalan antar sesama umat beragama maupun organisasi keagamaan, peran BKSAUA sanggup menjadi mediator dan fasilitator yang proporsional sehingga mampu menangkal akan ancaman, gangguan yang dapat menimbulkan instabilitas ataupun perpecahan di kalangan umat beragama yg selama ini telah terbina dengan rukun dan damai.
     Diakhir dialog dan silaturahmi ini, oleh segenap Pengurus dan Anggota Forum BKSAUA, mengajak Gubernur SHS.manakalah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Daerah, menjadi Anggota Kehormatan Presidium BKSAUA Provinsi Sulut. Dimana sumbangsih pikiran, ide, gagasan maupun saran tindak dr
Beliau amat diperlukan. Apalagi SHS pernah didaulat sebagai Tokoh Pendamai di Provinsi Maluku dan Maluku Utara kala bertikai di waktu
lampau.
    Diakhir acara tatap muka dan silaturahmi, oleh pihak BKSAUA Prof Drs Hi Madun Utiah, menyerahkan cendera mata berupa Buku yang berisikan Pokok Pokok Pikiran para Tokoh Agama di Sulut, guna menggelorahkan terus semangat hidup rukun dan damai. Sembari foto bersama dengan Gub SHS.
     Turut serta mendampingi Gubernur, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov Sulut, Drs Jhon Palandung, MSi, Karo Kesra Setda Prov Sulut, Dr Bahagia Mokoagouw, Kabag Agama Biro Kesra Drs Hendrik Rondonuwu,MSi. Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan (Kabag Humas Pemprov Sulut, Roy RL Saroinsong,SH selaku Juru Bicara)

Hari ini Lomba Gerak Jalan 17 Km di Mulai



Asisten Administrasi Umum Setda provinsi Sulut Ch. Talumepa SH MSi  yang juga selaku Ketua Umum Panitia peringatan Hari kemerdekaan RI ke-70 menyebutkan, Kamis (13/08) hari ini  dimulainya lomba gerak jalan 17 Km yang diikuti para siswa SMA/SMK sederajat.
Sementara untuk star dari halaman Kantor Gubernur Sulut dan finis di lapangan Koni Sario Manado. Untuk kegiatan trilomba juang 45 Km yang mengambil star dari terminal Kawangkoan Minahasa dan finis dilapangan Koni Sario Manado akan berlangsung hari Jumat (14/08) pesertnya dari Pemprov Sulut pemerintah Kabupaten/Kota serta TNI/Polri, jelas mantan Kadis Nakertrans Sulut, sembari menambahkan, sebelumnya panitia telah menggelar lomba gerak jalan 8 Km yang dilaksanakan Rabu (12/08) lalu, yang diikuti siswa SD/SMP sederajat se- Kota Manado, dengan mengambil star dari halaman Kantor Gubernur dan finis di lapangan Koni Sario Manado.
Untuk itu mantan Karo Hukum Setda Provinsi Sulut ini, mengajak seluruh elemen bangsa yang ada di daerah ini, kiranya turut mengambil bagian untuk menyukseskan sekaligus turut memeriahkan hajatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 kali ini.
Sementara itu Karo Organisasi Farly Kotambunan SE selaku Sekretaris Umum Panitia menyebutkan, untuk kegiatan Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2015 yaitu,  mendengar Pidato kenegaraan Presiden RI dilaksanakan yang dilaksanakan Pukul 10:30 Wita di Ruang Sidang DPRD Sulut, Taptu pukul 18:00 di Mapolda Sulut, Apel kehormatan dan Renungan Suci pukul 05:00 di TMP Kairagi Manado. untuk kegiatan Senin  17 Agustus, dilaksanakan Adhi Bangkit Pukul 05:00 Wita di Gubernuran Bumi Beringin Manado, Upacara pemberian remisi bagi narapidana Pukul 07:00 di Lapas Tuminting, sedangkan upacara puncak peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan RI dilaksanakan Pukul 09:00 di halaman Kantor Gubernur dilanjutkan ramah tamah dengan para Veteran Pukul 13:00 di halaman Kantor Gubernur, Upacara Serenade/Penurunan Bendera Pukul 16:30 Wita di Halaman Kantor Gubernur serta acara Resepsi Kenegaraan  yang akan berlangsung di kediaman Gubernur Bumi Beringin Manado dilaksanakan Pukul 19:00 Wita, tandas mantan Karo Pembangunan. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).            

Penanganan Ilegal Fishing Harus Libatkan Stakeholders





Asisten Deputi Bidang Koodinasi Penanganan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara  Kemenkopolhukam Yanto Tara menegaskan penanganan illegal fishing tidak hanya menjadi tanggungjawab Bakorkamlah saja melainkan harus melibatkan stakeholder terkait. Penegasan itu disampaikan Yanto tara  saat memimpin Rakor upaya pemberantasan kejahatan terhadap kekayaan Negara  (illegal fishing) di Provinsi Sulut.
Kegiatan yang berlangsung di rupat CJ Rantung, Rabu (12/8) kemarin  dipimpin Gubernur Sulut diwakili Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Ir Ronald Sorongan MSi  serta didampingi Kepala kantor Zona Maritim Tengah Kamlah Manado Laksma maritime Drs Anang Syarif Hidayat.
Tara mengakui  apabila penanganan illegal fishing ini hanya dilakukan Bakorkamlah dianggap belum lengkapt, apalagi operasi pengamanannya  selama ini hanya berupa operasi khusus dan tidak rutin setiap bulan, belum lagi sarana dan prasarana yang dimiliki Kamlah masih sangat terbatas. Karena itu agar pengamanan illegal fishing di perairan Indonesia menjadi kuat harusnya dilaksanakan secara terpadu dengan stakeholders lainnya seperti KKP, Kamla, Al, Pol Air.
Tara menyebutkan, nelayan asal Philipina dan Thailang dianggap masih lebiuh tangguh dar5i pada nelayan kita. Oleh Karen itu penanganan terpadu dengan melibatkan stakeholders  perlku dilakukan untuk menjadi perairan Indonesia.
Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Ir Ronald Sorongan MSi menambahkan beberapa hal yang menjadi kesimpulan rapat sosialisasi ini antara lain, penanganan ilegal fishing harus melibatkan stakeholders, perlu adanya tata kelola perikanan yang didukung perangkat kuat, perlunya SDM yang didukung sarana prasaranan hingga mampu menjaga mengelola sumber daya laut serta perlu peningkatan pengawasan perikanan dari stakeholders di perairan Indonesia. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).


Sekprov: Pegawai Harus Paham Kode Etik



Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Ir. Siswa R Mokodongan  mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini di kenal dengan aparatur Sipil Negara (ASN) agar paham dengan kode etik ASN yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan kode etik integritas aparatur sipil Negara di lingkungan Pemprov Sulut yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bertempat di ruang Mapaluse kantor gubernur, Rabu (11/8).
Sosialisasi ini perlu dilakukan agar para pegawai  memahami kode etik dalam melakukan pekerjaan pemerintahan dan pelayanan publik, serta untuk menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang berlaku dalam pemerintahan terkait nilai integritas yang telah dirumuskan dalam peraturan gubernur nomor 20 tahun 2015 tentang kode etik integritas.
Untuk itu pegawai harus memahami dan mengaktualisasikan nilai integritas, sebagai penuntun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pemahaman bagi PNS tentang kode etik integritas dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Diklat Provinsi Sulut DR Noudy Tendean, para Sekretaris Daerah  kabupaten kota se Sulut.(Kabag humas Roy Saroinsong, SH selaku jubir pemprov sulut).