Biro Hukum Gelar Sitahu di Kotamobagu

Program Siswa taat hukum (Sitahu) kembali di gelar Biro Hukum Setdaprov. sulut yang kali ini dilaksanakan di SMA N 3 Biga,  Kotamobagu pada Selasa (26/04) kemarin.

Kepala Biro Hukum Glady N.L Kawatu SH, M Si mengatakan bahwa kegiatan Sitahu yang di laksanakan secara contiue ini diharapkan mampu memberikan pemahaman akan ketaatan hukum bagi siswa.
Kawatu mengatakan bahwa wawasan generasi muda mengenai Hukum perlu ditanamkan sejak dini "Indonesia adalah negara Hukum, bukan hanya untuk orang dewasa, melainkan anak muda sebagai masa depan bangsa harus mengenal hukum dan taat hukum sebagaimana visi Gubernur dan Wakil Gubernur. Jelas Kawatu.

Dra. Waringi Daun kepala sekolah SMA 3 mengatakan pihak sekolah sangat antusias atas penyuluhan ini, "perhatian pemerintah bagi generasi muda yang turun langsung akan memberikan pemahaman yang sangat baik bagi anak didik" jelasnya.

Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Rieke Mononimbar S.H M.Hum menambahkan, bahwa biro hukum pada penyuluhan kali ini menghadirkan para nara sumber dari pihak akademisi, kepolisian dan BNN, PWI serta PKK yang bersama sama mengharapkan program ini akan dapat memberi output yang bermanfaat bagi kurang lebih 200 siswa yang mengikutinya.
(Humas Pemprov Sulut)

Gubernur: PKK dan Pemerintah Berhasil Bangun Interaksi Sosial

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengakui Tim Penggerak PKK (TP PKK)  Sulut bersama pemerintah selama ini telah berhasil membangun interaksi sosial.
Pengakuan Gubernur itu disampaikan pada acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PPK) ke-44 Tingkat Provinsi Sulut yang di pusatkan di Aula Serba Guna Pemkab Mitra, Selasa (26/040)kemarin.
"Saya merasa bangga karena sinergitas ini dibangun tidak hanya dengan pemerintah melainkan juga  dengan masyarakat serta segenap pemangku kepentingan/stakeholders pembangunan PKK,membangun sinergitas dengan berbagai organisasi termasuk kalangan industri pariwisata serta organisasi sosial lainnya, dalam upaya mendukung berbagai program pembangunan berkelanjutan pemerintahpada bidang sosial kemasyarakatan ditengah pasang surut dinamika kehidupan yang berlangsung", jelas orang nomor satu di Sulut ini.
Sebab berbagai design program dan kegiatan yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh TP PKK Sulut, telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Dimana PKK telah mampu menjadi ujung tombak dan mitra aktif pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Dan hal ini senantiasa dibuktikan melalui fleksibilitas program yang mampun menyentuh dan melibatkan kaum perempuan secara merata, mulai dari daerah perkotaan hingga pelosok pedesaan, ujar politisi PDIP ini.
Namun demikian pekerjaan kita belum berakhir karena realitas saat ini menunjukan bahwa kita sedang diperhadapkan dengan segudang tantangan dalam dimensi global seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia (Humas Trafficking), dan mempekerjakan anak-anak dibawah umur.
Untuk menjawab realitas dan tantangan tersebut, tentunya berbagai upaya dan langkah konkrit harus turut dimantapkan dan ditingkatkan melalui komitmen dan semangat kebersamaan dalam kerangka peningkatan kualitas hidup bagi perempuan dan anak dalam kesatuan keluarga, pesan Dondokambey.
Sebelumnya Ketua TP PKK Sulut Ir Ritha Maya Dondonkambey Tambuntuan menyebutkan,program gerakan pencegahan kanker pada perempuan Indonesia ini merupakan inisiatif awal dari Ibu Negara RI, Ibu Iriana Widodo, dan telah dicanangkan untuk tingkat pusat oleh organisasi aksi solidaritas era (OASE) kabinet kerja yang dipimpin oleh Ibu Presiden RI dan Program ini akan berlangsung selama lima tahun yang sudah dimulai dan dicanangkan pada 21 April 2015 lalu.
IIbu Negara berharap bahwakegiatan ini dapat dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerahdan untuk tingkat Provinsi, selain PKK diharapkan juga kegiatan ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Peremp[uan dan Perlindungan Anak.
Gerakan ini menurut Ibu Negara melibatkan secara khusus PKK, karena menurutnya PKK memiliki data yang sangat detil sehingga dapat membantu proses sosialisasi program ini, selain itu pendataan PKK lebih mudah dan efisien, jelas isteri tercinta dari Gubernur Sulut ini.
Khusus bagi kita di provinsi Sulut tentunya akan mendukung kegiatan ini, dengan secara kontinyu melaksanakan seteksi dini kankercervix yang melibatkan unsur PKK yang bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas kesehatan. Sasaran perempuan dengan iva di Sulut ini ada 36.00 perempuan, dimana Tahun 2015 sasaran target pemeriksaan adalah 750 perempuan. namun Tahun 2015 sasaran pemeriksaan melebihi target yaitu 1440 perempuan, ujar Ibu Ritha.
Pada kesempatan itu juga telah diserahkan berbagai hadirah juara lomba HKG PKK ke-44 yang diikuti kader-kader PKK Kabupaten/ Kota
Lomba penyuluhan Tentang bahaya Narkoba Juara 1 Minahasa, Juara 2 Bitung Juara 3 Kotamobagu. Lomba Penyajian Makanan Bergizi Beragam Sehat dan Aman Juara 1 Minsel, Juara 2 Bitung Juara 3 Minut. Lomba Display Hasil produk Obat Herbal dari Hasil tanaman Obat Keluarga (TOGA) Juara 1 Minsel, Juara 2Bitung, Juara 3 talaud

Turut hadir Bendahara TPP KK Pusat Endang Nugrahani Pramono Anung, Wakil Ketua TP PKK Sulut dr Kartika Devi Kandouw Tanos, Bupati Mitra James Sumendap SH serta sejumlah Bupati/Walikota dan Ketua TP KKK Kabupaten/Kota. (Humas Pemprov Sulut).

 

Wagub : Pengelola Keuangan Harus Selalu Cek, Ricek dan Cek Kembali

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw mengingatkan kembali kepada para pengelola keuangan di lingkup pemerintah provinsi sulut untuk selalu cek, ricek dan cek kembali setiap berkas pengelolaan keuangan di SKPD masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka Bimbingan teknis kepada KPA, PPK, PPTK, dan bendahara lingkup pemprov sulut yang diselenggarakan Selasa (26/4) bertempat di ruang rapat CJ Rantung. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Ir. Siswa R Mokodongan dan para pejabat eselon II lingkup pemprov sulut.

Dalam pengelolaan keuangan Tidak ada kata ceroboh dalam,
para pengelola keuangan harus berhitung dengan baik, agar tidak ada kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri serta organisasi. Jika terjadi kesalahan administrasi keuangan harus diselesaikan dengan jujur, jika harus ganti rugi, bertanggung jawab atas hal tersebut, jangan sampai masalah keuangan terbawa hingga ke ranah hukum.

Wagub juga mengatakan selama kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw tidak akan ada kebijakan yang mengatasnamakan OD-SK, semua pengelolaan keuangan harus terselenggara dengan baik agar Pemprov Sulut dapat menerima penghargaan WTP dari BPK RI.

Disamping itu juga Wagub mengingatkan kepada para KPA agar menjadi pemimpin yang baik dengan tetap memperhatikan kesejahteraan para staf, sehingga organisasi yang dipimpin bisa berjalan sukses.

Wagub: Pemko dan Pemkab Optimalkan Penanggulangan Kemiskinan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw kembali mengingatkan kepada para Bupati Walikota se Sulut untuk serius dan bekerja secara optimal dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Selasa, (26/4) bertempat diruang rapat CJ Rantung, kantor gubernur sulut.

Para stakeholders terkait harus mendukung dan mempercepat penanggulangan kemiskinan daerah operasi daerah selesaikan kemiskinan dengan mengaktualisasikan program strategis dalam bidang pendidikan, pertanian, perindag, koperasi, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan. Dengan bekerja secara maksimal, Wagub berharap mampu menurunkan presentase kemiskinan di Sulut secara signifikan dengan target dapat turun menjadi 8,0 persen dari kondisi saat ini yakni 8.98 persen.

Melalui rapat ini, Wagub berharao dapat terjalin koordinasi dan sinkronisasi dalam memerangi kemiskinan di Sulut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pejabat kementrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan RI, Kepala Biro Kesra Prov. Sulut, para pejabat terkait dari Kabupaten Kota se Sulut.(humas pemprov sulut)