Kamis, 14 September 2017

Sulut Siap Ambil Peluang Dari OBOR, Olly Usul Sinkronisasi Proyek Strategis

Sulawesi Utara siap mengambil peluang yang lebih besar dari inisiatif One Belt One Road (OBOR) Belt Road Initiative (BRI) karena berbagai proyek yang disasar dalam inisiatif tersebut dinilai berhubungan erat dengan pembangunan Sulut di berbagai sektor.

Hal itu terungkap dalam rapat kordinasi OBOR-BRI yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Kamis (14/9/2017) siang.

Gubernur Olly Dondokambey, SE mengusulkan adanya sinkronisasi terhadap usulan proyek-proyek strategis yang siap untuk dibiayai oleh pihak investor.

Adapun usulan proyek-proyek yang akan dikerjakan di Sulut, diantaranya pengembangan kawasan pariwisata di Likupang (Pall Beach) untuk menjadi KEK Pariwisata seluas 2000 Hektar, Railway Manado-Bitung dan Bitung Eco-Industrial Park.

Semua proyek dalam kerangka OBOR itu diyakini Olly mampu menciptakan momentum pembangunan Sulut yang lebih baik.

Apalagi, Sulut memiliki posisi yang sangat strategis sehingga menarik minat China untuk berinvestasi di berbagai bidang.

Diketahui, Realisasi investasi China di Tanah Air terus meningkat. Hal ini dibarengi dengan berbagai perbaikan di sisi kebijakan agar investasi yang dilakukan bisa saling menguntungkan bagi Indonesia dan China. 

Kemakmuran Tiongkok diharapkan bisa ikut dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini penting karena dapat berpengaruh terhadap stabilitas di kawasan ASEAN.

Indonesia telah menawarkan berbagai proyek infrastruktur yang berada di Sulut dan daerah lainnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR) atau KTT Jalur Sutera pada Mei 2017. Untuk mewujudkan berbagai proyek infrastruktur di jalur itu, Presiden Xi Jinping menyatakan China akan menanamkan modal sebesar US$124 miliar.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala Bappenas, Bambang Brodjoegoro, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Irianto Lambrie dan Gubernur Bali, I Made Pangku Pastika. (BerSin) (Humas Prov Sulut)

Silangen Pimpin Serah Terima Jabatan Sekretaris Dinas ESDM Sulut



Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS memimpin Serah Terima Jabatan Sekretaris Dinas ESDM  dari Ir Bach A Tinungki M, Eng kepada Drs Franciscus Maindoka di Kantor ESDM Kamis (14/9/2017)  Kemarin.

Dalam sambutan Silangen mengatakan, saat ini harus di pahami sebagai manifestasi dari sebuah penataan birokrasi dan penyegaran birokrat dalam kerangka mamaksimalkan dan memperkuat mata rantai kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tindak lanjut dari pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural beberapa waktu yang lalu sehingga kepada pejabat yang baru Drs Franciscus Maindoka,  agar secepatnya beradaptasi dengan lingkungan kerja baru dengan menguasai tugas pokok dan fungsi, kata 
Silangen

Perkuat koordinasi secara vertikal maupun horisontal untuk membangun sinergitas dan jaringan kerja yang terpadu dan berkesinambungan serta buka komunikasi dan jalin hubungan yang harmonis dengan setiap komponen terkait secara dinamis dengan memaksimalkan mekanisme komunikasi instruksi, kordinasi, konsultasi dan konfirmasi dalam manajemen organisasi serta mampu menjabarkan kebijakan pimpinan, penguasaan bidang tugas serta kepekaan mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah dengan baik cepat dan tepat serta kemampuan mengambil langkah antisipatif terkait dengan tugas dan tanggung jawab, ujar Silangen

Untuk  itu, para ASN dan THL yang  bertugas di Dinas ESDM agar tetap menjaga disiplin, baik tata cara berpakaian seragam harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan juga waktu apel pagi , sore jangan terlambat atau tidak hadir karena akan selalu dicek absen kehadiran serta akan di evaluasi oleh BKD bagi yang tidak hadir akan mendapat sangsi sesuai aturan yang ada, tegas Silangen.

Terkait dengan lingkungan kerja harus di jaga kebersihan dan bebas dari asap rokok dalam lingkungan kerja kantor  karena Pemeritah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Pergub  tentang lingkungan kerja perkantoran yanh bebas dari asap rokok, tambah Silangen

Jauhkan sikap prilaku yang negatif terhadap teman sekerja apalagi terjadi konflik diantara pegawai yang ada namun ciptakan suasana yang sejuk dan damai serta jaga integritas kita jangan ada kolaborasi yang negatif dalam melayani masyarakat sesuai dengan misi  terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik serta berkeprbadian dalam budaya, tutup Silangen

Turut hadir dalam acara ini Asisten III Ir Roy Roring M.Si , Kaban BKD Sulut DR Femmy J Suluh M,Si

Silangen : Sistem Pembuangan Sampah Harus Berorientasi Pada Kelestarian Lingkungan



Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah salah satu program strategis pembangunan Pemerintah Sulawesi Utara

Hal ini  dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS pada acara pembuka Rapat Focus Group Discussion (FGD) II Pekerjaan Masterplan dan DED TPA Regional Kota Manado -Kota Bitung - Kabupaten Minahasa Utara- Kabupaten Minahasa di  Novotel Manado Kamis  (14/9/2017) Kemarin.

Sehubungan dengan itu atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, karena menggambarkan kuatnya sinergitas dan komitmen kita untuk memantapkan pilar-pilar pembangunan bangsa dalam segala aspek, khususnya pengembangan penyehatan lingkungan permukiman kata Silangen 

Kita sadari bersama bahwa perkembangan pembangunan tingkat perekonomian dan pertumbuhan penduduk akan memberikan dampak semakin meningkatnya volume timbunan sampah, dimana apabila tidak dikelolah dengan baik, dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kelestarian lingkungan. Karena itu, diperlukan suatu upaya perencanaan pembangunan ataupun prasarana dan sarana yang memadai guna meminimalisir potensi terjadinya gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan kelancaran proses pembuangan akhir sampah, lanjut Silangen

Dalam mensiasati hal itu Pemprov Sulut saat ini mengemban misi memantapkan pembangunan infrastruktut berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, yang antara lain ditempuh  melalui peningkatan kualitas perencanaan pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, guna terwujudnya harmonisasi pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta percepatan dan ketepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna tersedianya infrastruktur dasar termasuk TPA yang berkualitas secara merata dan adil, jelas Silangen.

Diharapkan  forum ini dapat berjalan dengan baik dan selaras sebagaimana telah diagendakan sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis guna merealisasi peningkatan sistem pembuangan sampah yang berorintasi kepada kelestarian lingkungan di kota Manado, kota Bitung, Kabupaten Minahasa utara dan kabupaten Minahasa, yang pada muaranya nanti mampu menjadi jembatan untuk mengoptimalkan pencapaian visi  Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan  perkepribadian dalam budaya serta mampu memberi dampak terhadap pencapaian visi Pembangunan Nasional 2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,  tutup Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen.

Turut hadir acara ini Pejabat 
Pembuat Komitmen PLP Strategis Sandhi Bramono PHD,  Kepala Dinas PU Provinsi Sulut Steve Kepel ST, M.SI serta Pejabat SKPD  Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Wagub Kandouw : KEK Pariwisata Pulisan Akan Di Launching



KEK Pariwisata tahap demi tahap sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan aturan yang ada, semua syarat sudah disiapkan baik  Masterplan, Perluasan Kawasan dan Amdal.

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw  selesai Rapat Koordinasi dengan Dinas terkait tentang syarat  KEK Pariwisata Pulisan .yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wagub Kantor Gubernur Kamis ( 14/9/2017 ) Kemarin.

"Terkait dengan KEK Pariwisata prosesnya sudah berjalan dengan baik. Aplikasi dewan KEK Nasional sudah kami siapkan, pokoknya minggu depan akan dikirim semuanya. Rasa-rasanya saya lihat akan lebih cepat ketimbang  KEK Bitung, karena sampai saat ini KEK Bitung belum keluar sertifikat," katanya.

Sedangkan KEK Pariwisata kata dia, sudah jelas dan identifikasi lahan keseluruhannya sekira 2192 Hektar

"Jadi, pihak pemprov  mencari alternatif, selain Bunaken. Karena spot-spot destinasi pariwisata di Likupang Minut tidak kalah hebat dengan daerah lain," kata dia.

Ditambahkannya sesuai rencana KEK Pariwisata tersebut akan di Launching bertepatan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Daerah Provinsi Sulut yang ke 53.

"Pokoknya sesuai rencana dan sesuai arahan pak Gubernur, mudah-mudahan pada tanggal 23 September mendatang akan di Launching KEK Pariwisata," jelas Wagub Kandouw.

Olly Hadiri Rakernas Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menghadiri pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9/2017) pagi.

Pembukaan rakernas itu dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan agar semua pihak tidak boleh memandang pengelolaan keuangan sebagai urusan teknis dan prosedur saja.

"Apa yang kita lakukan harus mengarah pada perbaikan sistem. Ini yang selalu dan berkali-kali saya ulangi. Perbaikan sistem," kata Jokowi dalam sambutannya.

Orang nomor satu di Indonesia itu menambahkan, apalagi saat ini telah terjadi percepatan inovasi. Menurutnya, semua bergerak dan berkembang dengan cepat. Maka, sistem pengelolaan keuangan juga diminta ikut merespons perubahan tersebut.

"Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada orientasi prosedur. Orientasinya diubah pada orientasi hasil. Hasilnya pun harus yang berkualitas, arahnya mesti ke sana semuanya," ujarnya.

Tema Rakernas Tahun 2017 ini adalah "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera".

Dipilihnya tema ini dalam Rakernas ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia Sejahtera.

Adapun, rakernas itu turut dihadiri pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, walikota/bupati seluruh Indonesia. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Luhut Beri Sinyal Positif Ke Olly, Taman Nasional Bunaken Bakal Dikelola Pemda

Permintaan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE supaya pengelolaan Pulau Bunaken dan taman lautnya di Manado bisa dikelola pemerintah daerah, ditanggapi serius Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Luhut, Olly, pihak Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup yang digelar di Ruang Rapat Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (14/9/2017) sore.

Tanggapan positif dari Menko Maritim Luhut Panjaitan bukan tanpa alasan. Apalagi keadaan itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang memungkinkan pemerintah daerah diperbolehkan mengelola sumber daya alam.

Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian kewenangan menteri pada konservasi sumber daya alam dan ekosistem bahwa sebagian dapat diserahkan ke Gubernur.

Disamping itu, pihak Kementerian LHK juga akan merevisi peruntukan model pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selama ini diserahkan ke pemerintah pusat. Nantinya sebagian dari pendapatan tersebut akan diterima daerah.

Diketahui, selama ini Bunaken yang terkenal dengan panorama taman lautnya dikendalikan dewan pengelola yang menjadi perpanjangan tangan beberapa kementerian. Bila dikelola daerah, Olly melihat masyarakat Bunaken akan lebih leluasa melakukan pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan lewat kunjungan turis ke objek wisata ini.

Bunaken bukan objek wisata pertama di Indonesia yang ditangani pemerintah daerah. Pulau Rempang-Galang di Batam juga memiliki otoritas mandiri. Pulau yang terhubung dengan jembatan itu juga menjadi kawasan ekonomi khusus yang dikelola pemerintah Batam.

Sebelum ditangani pemerintah pusat, Bunaken pernah dikelola daerah lewat Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Namun di bawah lembaga ini, Bunaken penuh dinamika dan sering berpolemik karena pembagian pendapatan yang dinilai tidak merata antara DPTNB dan beberapa daerah yang masuk pada kawasan taman lautnya. Belum lagi sebagian masyarakat lokal menganggap dana dari hasil tarif masuk kunjungan wisatawan tidak pernah mereka nikmati. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly : Ketersediaan Listrik Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

"Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dengan mutu serta keandalan yang baik," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, SE, M.TP saat membacakan sambutan Gubernur Olly Dondokambey, SE pada Musyawarah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Kontraktor Listrik Nasional (Paklina) Sulut yang dilaksanakan di Manado, Kamis (14/9/2017) pagi.

Disamping itu, menurut Olly, penyediaan tenaga listrik itu harus didukung dengan berbagai terobosan dan inovasi. "Pelayanan prima kepada konsumen harus berbasis profesionalisme dan sistem pelayanan yang menggunakan teknologi informasi," tandasnya.

Oleh karenanya, masih dalam sambutan, Gubernur Olly juga mengharapkan dukungan semua pihak termasuk organisasi-organisasi termasuk Paklina yang erat kaitannya dengan program pembangunan kelistrikan di Sulut.

"Ini untuk mensolusikan berbagai permasalahan yang intinya menyangkut ketidakpuasan masyarakat, ataupun keluhan-keluhan seperti sering terjadi pemadaman yang berlarut-larut, dan masih adanya warga yang merasa belum menikmati energi listrik yang diharapkan," paparnya.

Lebih jauh, dalam kegiatan yang bertema mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara itu, Olly juga menjelaskan perlunya optimalisasi potensi sumber energi listrik lainnya untuk mendukung pembangunan di Sulut.

"Harus ada angkah-Iangkah strategis serta dukungan untuk mengoptimalkan potensi sumber energi listrik lainnya, seperti potensi tenaga tenaga panas bumi, dan tenaga surya. Ini untuk mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan kelistrikan," imbuhnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Sekjen DPP Paklina, Budi Kristanto, SH, perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)