Selasa, 28 Februari 2017

Olly : KEK Bitung Jalan Terus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung segera terealisasi. Perhatian dari semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah menjadi kuncinya.

Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam rapat percepatan pembangunan KEK di Hotel Peninsula, Selasa (28/2/2017) siang. "Semuanya harus concern. Program KEK Bitung terus berjalan," katanya.

Diketahui, pelaksanaan proyek KEK ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Meskipun begitu, masih ada gugatan terhadap status lahan yang menjadi bagian dari KEK. Olly mengaku telah menyampaikan kendala itu ke Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. "Gugatan ke pengadilan terkait lahan KEK sudah saya sampaikan bapak presiden agar tidak mengambat proses pembangunan KEK," tegasnya.

Sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang KEK Bitung terus dikerjakan. Diantaranya pengembangan International Hub Port (IHP). Olly mengatakan selalu berkoordinasi untuk memastikan pengembangan International Hub Port (IHP) berjalan lancar.

"Kita harus selalu berkoordinasi. Ini penting agar kendala yang ditemui bisa dicarikan solusinya sehingga pengembangan pelabuhan dan pembangunan KEK Bitung berjalan lancar," ujarnya.

Turut hadir dalam rapat Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin dan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan  Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. Keduanya sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pembangunan KEK Bitung. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Perkuat Sinkronisasi, BKKBN Sulut Gelar Rakorda

Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Sulut, Selasa (28/2/2016) siang di Hotel Sintesa Peninsula Manado.

Kegiatan ini mengangkat tema Dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kita Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Yang Memiliki Karakter Bangsa, Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama BKKBN Mochtar Bakti mewakili Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapaty mengatakan rakerda ini diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi

"Mari bersama-sama kita melakukan sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan kegiatan prioritas program KKBPK," katanya.

Bakti melanjutkan, rakorda dapat memperkuat dukungan baik dari pemerintah pusat dan daerah. "Rapat ini diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi, keterpaduan, komirmrn dan dukungan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun seluruh mitra kerja di seluruh wilayah," paparnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Edwin Silangen SE, MS yang datang mewakili Gubernur Olly Dondokambey optimis kegiatan rakorda dapat memecahkan persoalan kependudukan di Sulut. " Tentunya dapat memberikan daya dorong optimal terhadap masalah kependudukan. Dan hasil rapat dapat diimplementasikan di 15 kabupaten dan kota," jelasnya.

Menurut Silangen, pandangan yang sama terhadap penanganan kependudukan nantinya dapat berdampak terhadap pembangunan daerah. "Rapat ini menjadi momentum sharing informasi dan gagasan. Ini akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala BKKBN perwakilan Sulut Nerius Auparay MSi. Auparay berharap kegiatan rapat dapat dimaksimalkan peserta untuk menimba ilmu. "Semua peserta yang hadir diharapkan dapat selalu bekerjasama karena masalah kependudukan hanya dapat ditangani jika kita semua bekerjasama," ujar Auparay.

Kegiatan Rakorda dihadiri ratusan peserta dari 15 kabupaten dan kota di Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

THL Berhak Kompensasi Yang Layak

Berhasilnya implementasi dari kebijakan pemberian Kompensasi yang adil bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Provinsi Sulut turut ditentukan oleh THL itu sendiri karena bukan hanya objek pasif dari kebijakan, namun juga subjek aktif yang turut menentukan proses berjalannya kebijakan ini.

Hal tersebut disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut DR. Femmy Suluh, M.Si pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (28/2).

Pemerintah mengapresiasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut beserta segenap jajaran yang telah bersinergi positif bersama BPJS Ketenagakerjaan cabang Sulawesi Utara dan  BPJS Kesehatan Devisi regional X Manado atas terselenggaranya Kegiatan ini, dan bisa menjadi manfaat bagi THL dan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) untuk memahami program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi penguatan kerja kedepan.
Silangen menambahkan SDM merupakan aset yang penting dalam suatu organisasi maka diperlukan Pengelolaan SDM yang baik, terencana, fokus dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan SDM yang memiliki kualitas, berkompetensi dan Tangguh dalam melaksanakan visi dan misi organisasi, dan untuk kemajuan daerah sulawesi utara.
Sebagai wujud pengelolaan SDM di lingkungan provinsi sulut khususnya THL, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan Tunjangan Asuransi Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian kompensasi yang adil bagi THL sebagai wujud penghargaan dan imbalan atas Kinerja yang telah dicapai, sekaligus memotivasi dan memberdayakan agar semakin berkompeten dalam pelaksanaan tugas. Sekprov Menghimbau kepada para peserta sosialisasi lebih khusus para THL lingkungan provinsi sulut untuk memberikan perhatian penuh dan fokus terhadap substansi materi yang akan disampaikan dan jangan malu untuk bertanya.
Silangen juga mengharapkan agar dapat memberikan transfer ilmu yang optimal kepada peserta dengan cara penyampaian yang mudah untuk dipahami.

(Humas Pemprov Sulut)

OD-SK Wujudkan Penerbangan ke Miangas

Daerah perbatasan di Sulawesi Utara tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Percepatan pembangunan terus dilakukan termasuk memperluas akses transportasi udara hingga ke Miangas. Itu diwujudkan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw yang dikenal dengan duet OD-SK.

Meskipun melalui proses yang berliku, itu tidak menjadi hambatan untuk mewujudkan penerbangan ke Miangas. 12 Maret nanti, Wings Air diperbolehkan terbang dari Manado menuju Miangas melalui Melonguane.

Kepastian itu disampaikan GM Angkasa Pura I Nugroho Jati di Manado (28/2/2017) pagi. "Wings Air sudah resmi diijinkan terbang ke Miangas melalui transit Melonguane. Luar biasa, ini terwujud berkat komitmen Pak Presiden Jokowi dan Pak Wapres Jusuf Kalla dan Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Pak Wagub Steven Kandouw, serta doa masyarakat Sulut," katanya.

Meskipun jumlah penerbangan ke Miangas baru sekali dalam seminggu. Hal itu dinilai Kordinator Satgas Pariwisata Sulut Dino Gobel akan mempercepat pembangunan di Miangas.

Dino menanggapinya sebagai bukti komitmen duet OD-SK dalam mengentaskan kemiskinan. "Adanya akses penerbangan akan menjadikan wilayah perbatasan Miangas dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai gerbang terdepan utara Indonesia. Juga sebagai sentra penopang ekonomi perikanan dan pariwisata perbatasan," paparnya.

Kabar gembira itu disambut baik Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip. "Ini kebahagiaan tak terhingga. Pemerintah dan masyarakat akan memanfaatkan sebaik mungkin kemudahan ini," ucap Wahyuni. (Humas Pemprov Sulut)

Temu Kenal Kajati, Olly : Marilah Kita Membangun Indonesia dari Sulawesi Utara

Hubungan kerja yang baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut akan terus dipertahankan.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam kegiatan temu kenal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang baru Mangihut Sinaga, SH di Graha Gubernuran, Senin (27/2/2017) malam.

Baiknya hubungan, menurut Olly, dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. "Semua masalah pasti dapat diselesaikan bersama," bebernya.

Ditambahkan gubernur, dengan diselesaikannya setiap kendala akan mempercepat pembangunan di Sulut. "Marilah kita membangun Indonesia dari Sulawesi Utara," tandasnya.

Sebelumnya, Kajati Mangihut menyatakan dukungannya terhadap prosea pembangunan di Sulut. "Kami siap bertukar fikiran. Marilah bekerjasama," jelasnya.

Mangihut yang dilantik sebagai Kajati oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berdasarkan Surat Kep-IV-018/A/JA/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 ini mengaku tidak berfikir bakal terpilih sebagai orang nomor satu di lingkungan kejaksaan di Sulut.

"Bulan Januari lalu ada Rapim (rapat pimpinan) di kejaksaan agung. Saya tidak menyangka ditetapkan sebagai Kajati Sulut," ujarnya.

Kegiatan temu kenal ini dianggap penting. Terbukti sejumlah kepala daerah dan pejabat turut menghadiri acara tersebut, diantaranya yakni Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan, Walikota Manado G.S.V Lumentut, Walikota Bitung Max J. Lomban, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Kepala BPKP Sulut Sihar Panjaitan. (Humas Pemprov Sulut)