Senin, 03 Februari 2014

Gubernur ‘Jemput Bola’ Perjuangkan Dana Rehabilitasi Pasca Bencana, Sehari Sambangi Dua Kementerian


Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Sulut pada pertengahan Januari lalu selain menyebabkan korban jiwa, namun juga menyisakan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dari laporan terakhir Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang saat rapat evaluasi akhir pecan lalu di Manado, Kerugian materil yang diderita provinsi ini mencapai lebih dari 1,8 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerusakan baik sarana fasilitas dan utilitas umum berupa jalan, jembatan, saluran air, gedung kantor, juga serta rumah-rumah warga yang hilang maupun rusak. Berbagai bantuan baik dari pemerintah, swasta, maupun kelompok-kelompok lain telah diberikan dan disalurkan bagi yang membutuhkan, namun tentunya jumlah tersebut masih jauh dari angka total kerugian yang diderita masyarakat. Melihat hal tersebut, Gubernur Sarundajang langsung mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat guna menanggulangi pasca bencana melalui program-program yang ada di pihak kementerian-kementerian. Langkah tersebut dilakukan menurut Sarundajang mengingat pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan apalagi berbicara tentang anggaran. “Sebagai pemerintah di daerah kita memiliki banyak keterbatasan, khususnya soal kewenangan dan anggaran, oleh karena itu kita harus cepat berkoordinasi dengan pihak pusat agar secepatnya disalurkan program-program menyangkut rehabilitasi ataupun rekonstruksi pasca bencana di kementerian atau lembaga setingkat itu”, ujar SHS. Hal itu dibuktikan Gubernur dengan mengadakan pertemuan langsung dengan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Juanda dan Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Jakarta pada Senin (3/11). Dalam pertemuan di BNPB, Gubernur yang turut didampingi oleh Asisten 1 Edwin Silangen, SE, MS, Kepala BPBD Ir. Noldy Liouw, Kepala Dinas PU Ir. J.E. Kenap, Kepala Dinas Sosial Gemmy Kawatu, SE, MSi dan Kepala Dinas Perhubungan Ir. Joi Oroh diterima oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Ir. Fatchul Hadi, DIPL.HE. Dalam pertemuan dengan pihak BNPB, Gubernur menyampaikan usulan untuk penggantian rumah yang rusak/hilang sebesar Rp 50 juta per rumah serta Rp 35 juta per rumah untuk yang mengalami rusak sedang/ringan. Gubernur juga mengusulkan perbaikan ataupun relokasi terhadap kerusakan jalan utama jalur Manado-Tomohon yang sudah labil dan sangat berbahaya untuk dimanfaatkan. Selain itu, diusulkan juga normalisasi DAS, serta pembangunan rusunawa bagi warga yang menempati bantaran sungai. “Instruksi dari Bapak Wapres melalui Menkokesra supaya warga yang menempati bantaran sungai sudah tidak bisa lagi kembali ke tempat itu, jadi harus dipikirkan untuk pembangunan rusunawa”, ujar Sarundajang. Sestama BNPB juga mengatakan bahwa usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dirapatkan dengan pihak-pihak terkait. “Dalam rapat dengan Bapak Wapres, Beliau mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan ini akan ditetapkan tentang bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Sulawesi Utara”, ujar Hadi.
Diterima Mensos RI
Setelah dengan BNPB, Gubernur dan pejabat-pejabat terkait melanjutkan petemuan di Kementerian Sosial RI yang langsung diterima oleh Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Mensos turut didampingi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Andi Z.A. Dulung, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Hartono Laras dan Staf Khusus Menteri  Musoli. Menteri Sosial dalam pembicaraan tersebut berjanji kepada gubernur akan memberikan bantuan bagi para korban bencana di Sulawesi Utara melalui program di ditjen masing-masing. “Untuk bantuan yang diberikan kementerian sosial paling kurang berkisar 8 miliar rupiah. Untuk detailnya nanti akan disusun oleh ditjen yang terkait”, kata Al Jufri seusai pertemuan.
Gubernur juga rencananya akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Joko Kirmanto hari Selasa (4/1). Pertemuan dengan Menteri PU lebih spesifik akan membahas soal perbaikan fasilitas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana. “Jika tidak ada  kendala besok saya akan ketemu Menteri PU untuk membicarakan jalan dan jembatan yang rusak. Pokoknya kita harus bergerak cepat”, ujar SHS sebelum meninggalkan kantor Kemsos.


(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)     






Pemprov Pemkot dan BNPB Tandatangani Berita Acara Kerugian Sementara Bencana Manado.

Pemprov Sulut yang diwakili Wagub Dr. Djouhari Kansil MPd, Walikota Manado Vecky Lumentut mewakili pemerintah kota manado bersama Deputy Rehabilitas dan Rekonsiliasi BNPB Ir. Wisnu Wijaya MSi menandatangani berita acara kesepakatan hasil sementara penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana banjir bandang kota manado, 15 Januari 2014 lalu. Penandatangan berita acara dimaksud bertujuan agar data sementara yang dimiliki baik oleh Pemda maupun BNPB tidak berbeda melainkan pemahamannya harus seragam, ujar Wisnu Wijaya diselah-selah pertemuan konfirmasi hasil sementara inventarisasi dan verivikasi pasca bencana manado, Senin ( 3/2) kemarin, di ruang Ex WOC kantor Gubernur.
Wisnu berharap, Pemkot Manado yang di back up Pemprov Sulut paling lambat tanggal 8 Pebruari 2014, sudah bisa menyampaikan hasil pendataan harus valid (lengkap) terkait dengan bencana yang terjadi di Manado, sesuai hasil inventarisasi dan verifikasi secara by name, by addres, by foto dan by koordinat oleh Tim kepada pemerintah pusat, mengingat di masa recoveri ini jika terlalu lama,  maka kerugian akan terus bertambah. “Karena itu kami minta secepatnya laporan lengkap pemda untuk di kirim ke pusat, karena sudah menjadi tugas kami mendampingi pemda sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden SBY, sehingga pengiriman dana bantuan pusat ke daerah akan semakin cepat dikucurkan”, kata Wisnu sembari menyebutkan, data yang sudah ada baru pendidikan dan kesehatan, sedangkan data sektor lainnya seperti perumahan, infraturktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor, serta Human Recovery Need Assesment (HRNA) yang terjadi di 9 kecamatan di Kota Manado belum ada.
Wagub sendiri memberi apresiasi kepada BNPB yang telah banyak memberi perhatian dan dukungan yang cukup besar terhadap bencana yang terjadi di 7 daerah di Sulut. Karena itu apa yang menjadi harapan BNPB kiranya secepatnya kita bikin, kalau perlu sebelum 8 Pebruari ini penyusunan kelengkapan data  bencana tersebut sudah tuntas dibuat, sehingga bisa segera kita kirim ke pemerintah pusat.
Bagian lain Kansil menyebutkan, terkait dengan penyiapan rumah bagi korban banjir dan rumahnya telah hilang pemprov sudah menyiapkan tanah di kalasey dan dan pandu.
 Sementara Pemkot sendiri menurut Lumentut, telah menyiapkan rusunawa yang sudah ada, mengingat masih banyak pengungsi yang saat ini menempati fasilitas umum seperti gereja, masjid dan  sekolah. Disamping itu jika di setujui pemprov, maka rencananya pemkot  akan menyewa beberapa bangunan yang belum digunakan saat ini seperti gedung KONI dan bekas asrama PPLP Sario, gedung wanita, asrama haji di tuminting, GOR Ari Lasut serta bangunan yang ada dilokasi pameran pembangunan di kaiwatu, untuk dipakai sementara  bagi pengungsi yang rumahnya telah hilang. Turut hadir Sekprov Ir. Ssiswa R Mokodongan, Direktur pemulihan peningkatan fisik BNPB Tety Saragih SK, Sekot Manado Harvey Sendoh, Ketua Bappeda Ir. Ro Roring MSi, Kadis Kesehatan dr. Grace Punuh M.Kes  serta pejabat terkait lainnya. (kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).  





                    



Posko Bencana Kantor Gubernur Terus Menyalurkan Bantuan

Pemprov Sulut dalam menghadapi pasca bencana banjir bandang dan dan tanah longsor yang melanda tujuh kabupaten/kota di sulut, pada 15 Januari lalu, telah mengambil langkah tanggap darurat dengan mendirikan tiga posko,  selain posko bencana di Dinas Sosial dan BPBD Sulut, juga mendirikan posko bencana di kantor gubernur, dengan maksud untuk membantu memperlancar penyaluran bahan makanan  bagi warga yang terkena musiba bencana, hal itu disampaikan Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dr. Noudy RP Tendean SIP MSi di kantor gubernur, Senin (3/2) kemarin.
Menurut Tendean, penanggungjwab posko bencana kantor gubernur sesuai petunjuk pimpinan dipercayakan kepada Asisten Dua Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP, sedangkan Koordinatornya Ibu Karo Perekonomian Dra. Linda Watania, MSi. Dengan hanya menyiapkan bahan makanan (sembako), seragam siswa SD, selimut serta kompor gas sementara bantuan obat-obatan kami langsung menyerahkan ke Dinas Kesehatan Sulut.
 Awal-awalnya posko ini sasarannya hanya untuk membantu dapur umum  yang dikelolah gereja dan masjid, maupun dapur umum di setiap kecamatan. Ketika dapur umum kosong kami langsung mensuplay  bantuan logistik, dan ini dilakukan setiap hari sampai sekarang, ujar mantan Direktur IPBDN Regional Manado, sekaligus menepis anggapan adanya penumpukan logistik bencana di pemprov sulut, karena penyalurannya berbelit-belit, itu tidak benar sama sekali. Justeru sebaliknya tiap hari kami menyalurkan  kepada  korban bencana, baik di manado maupun kabupaten/kota di sulut dan kemarin Ketua DPRD Sulut Ibu Meiva Salindeho Lintang STh, telah menyalurkan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok  sebanyak 5 ton di Kabupaten Sangihe dan Sitaro, juga Minsel yang sudah tiga kali menerima bantuan yang pertama telah diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Sinyo Sarundajang, termasuk bantuan yang dibawah oleh  TP PKK dan DWP Sulut di beberapa titik lokasi bencana di manado.

 Menumpuknya  sembako di posko ini, Tendean menjelaskan, karena selain banyaknya bantuan yang masuk, dari provinsi lain, kalangan perbankan, swasta, SKPD maupun dari kabupaten/kota, termasuk menggunakan cadangan beras pemerintah, sehingga posko ini harus ada stok cadangan, karena yang masuk dan keluar hampir seimbang.   setiap hari posko ini telah menyalurkan 5 ton beras dan sampai saat ini penyaluran bantuan  beras sudah diatas 50 ton, termasuk air mineral dan mie instan perhari sekitar 250 karton, selimut serta  Kompor gas mencapai 150 paket dengan gas elpiji, tandas doktor jebolan UGM Jogyakarta. Kabag Sarana Perekonomian Biro Ekonomi Janny J Rembet SE selaku Sekretaris Posko menambahkan, jumlah sembako yang masuk beras 44.725 kg, air mineral 1.674 dos, mie instan 1.217 dos, konfor gas double 245 unit, kompor gas set 269 unit, pakaian bekas 3 tas, pakaian campuran 2 karung, pakaian dalam pria dan wanita 30 lusin, pakaian anak-anak 10 lusin, selimut 150 buah, baju kaos dan daster 200 buah, handuk100 buah bahan lainnya ikan laut 10 codi, ikan air tawar 100 kg, susu kotak 2 karton, gula/kopi 2 dos, rica 1 dos, pampres 1dos, softeks 1 dos dan minyak goreng 600 liter set.  bantuan tersebut sebagian besar sudah tersalur, kunci Rembet. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).

  

Biro Pemhumas Gelar Rolling Staf

Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut di Tahun 2014 ini, telah bertekad bebas dari temuan, langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari komitmen kita bersama untuk tetap mempertahankan Predikat Opini WTP dari BPK-RI. Untuk mewujudkan impian tersebut Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Noudy RP Tendean, SIP MSi Senin (3/2) kemarin, telah   menggelar rapat konsolidasi organisasi dengan menggelar rolling terhadap pejabat fungsional umum (staf) antar Sub bagian dan bagian  di biro yang dipimpin.
          Tendean menyebutkan, konsolidasi organisasi ini dilakukan selain bertujuan untuk memberikan penyegaran, juga dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja serta untuk menambah wawasan bagi pejabat fungsional pada bidang tugas lainnya di biro Pemerintahan dan humas,

Karena itu diharapkan, para staf yang baru saja menempati bidang tugas yang baru untuk lebih pro aktif menguasai tugas pokok dan fungsi sehingga bisa memberi nilai tambah bagi kinerja organisasi secara menyeluruh, tandas mantan Direktur IPDN Regional Sulut. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).