Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di
beberapa wilayah di Sulut pada pertengahan Januari lalu selain menyebabkan
korban jiwa, namun juga menyisakan kerusakan dan kerugian yang sangat besar.
Dari laporan terakhir Gubernur Sulut DR. S.H. Sarundajang saat rapat evaluasi
akhir pecan lalu di Manado, Kerugian materil yang diderita provinsi ini
mencapai lebih dari 1,8 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerusakan baik
sarana fasilitas dan utilitas umum berupa jalan, jembatan, saluran air, gedung
kantor, juga serta rumah-rumah warga yang hilang maupun rusak. Berbagai bantuan
baik dari pemerintah, swasta, maupun kelompok-kelompok lain telah diberikan dan
disalurkan bagi yang membutuhkan, namun tentunya jumlah tersebut masih jauh
dari angka total kerugian yang diderita masyarakat. Melihat hal tersebut,
Gubernur Sarundajang langsung mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi
dengan pihak pemerintah pusat guna menanggulangi pasca bencana melalui
program-program yang ada di pihak kementerian-kementerian. Langkah tersebut
dilakukan menurut Sarundajang mengingat pemerintah daerah memiliki banyak
keterbatasan apalagi berbicara tentang anggaran. “Sebagai pemerintah di daerah
kita memiliki banyak keterbatasan, khususnya soal kewenangan dan anggaran, oleh
karena itu kita harus cepat berkoordinasi dengan pihak pusat agar secepatnya
disalurkan program-program menyangkut rehabilitasi ataupun rekonstruksi pasca
bencana di kementerian atau lembaga setingkat itu”, ujar SHS. Hal itu dibuktikan
Gubernur dengan mengadakan pertemuan langsung dengan di Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Juanda dan Kementerian Sosial RI di
Jalan Salemba Jakarta pada Senin (3/11). Dalam pertemuan di BNPB, Gubernur yang
turut didampingi oleh Asisten 1 Edwin Silangen, SE, MS, Kepala BPBD Ir. Noldy
Liouw, Kepala Dinas PU Ir. J.E. Kenap, Kepala Dinas Sosial Gemmy Kawatu, SE,
MSi dan Kepala Dinas Perhubungan Ir. Joi Oroh diterima oleh Sekretaris Utama
(Sestama) BNPB Ir. Fatchul Hadi, DIPL.HE. Dalam pertemuan dengan pihak BNPB,
Gubernur menyampaikan usulan untuk penggantian rumah yang rusak/hilang sebesar
Rp 50 juta per rumah serta Rp 35 juta per rumah untuk yang mengalami rusak
sedang/ringan. Gubernur juga mengusulkan perbaikan ataupun relokasi terhadap
kerusakan jalan utama jalur Manado-Tomohon yang sudah labil dan sangat
berbahaya untuk dimanfaatkan. Selain itu, diusulkan juga normalisasi DAS, serta
pembangunan rusunawa bagi warga yang menempati bantaran sungai. “Instruksi dari
Bapak Wapres melalui Menkokesra supaya warga yang menempati bantaran sungai
sudah tidak bisa lagi kembali ke tempat itu, jadi harus dipikirkan untuk
pembangunan rusunawa”, ujar Sarundajang. Sestama BNPB juga mengatakan bahwa
usulan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dirapatkan dengan pihak-pihak
terkait. “Dalam rapat dengan Bapak Wapres, Beliau mengatakan bahwa pada Minggu
kedua bulan ini akan ditetapkan tentang bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi
bencana di Sulawesi Utara”, ujar Hadi.
Diterima Mensos RI
Setelah dengan BNPB, Gubernur dan pejabat-pejabat terkait
melanjutkan petemuan di Kementerian Sosial RI yang langsung diterima oleh
Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri di ruang kerjanya. Dalam pertemuan
tersebut, Mensos turut didampingi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Andi Z.A. Dulung, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Hartono Laras dan Staf Khusus Menteri Musoli.
Menteri Sosial dalam pembicaraan tersebut berjanji kepada gubernur akan
memberikan bantuan bagi para korban bencana di Sulawesi Utara melalui program
di ditjen masing-masing. “Untuk bantuan yang diberikan kementerian sosial paling
kurang berkisar 8 miliar rupiah. Untuk detailnya nanti akan disusun oleh ditjen
yang terkait”, kata Al Jufri seusai pertemuan.
Gubernur juga rencananya akan melakukan pertemuan dengan
Menteri PU Joko Kirmanto hari Selasa (4/1). Pertemuan dengan Menteri PU lebih
spesifik akan membahas soal perbaikan fasilitas jalan dan jembatan yang
mengalami kerusakan akibat bencana. “Jika tidak ada kendala besok saya akan ketemu Menteri PU
untuk membicarakan jalan dan jembatan yang rusak. Pokoknya kita harus bergerak
cepat”, ujar SHS sebelum meninggalkan kantor Kemsos.
(Juru Bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu, SE, MSi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar