Selasa, 16 Juni 2015

Tumundo: TPPO Sulut Capai 69 Korban






Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Sulut Ir Erny B Tumundo MSi menegaskan, berdasarkan Data Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) Polda Sulut menunjukan bahwa selama Tahun 2010-2014, telah terjadi 69 korban TPPO yang dilaporkan dan kebanyakan korban direkrut oleh pelaku melalui penwaran lapangan pekerjaan dengan tujuan eksploitasi seksual, pornografi, penjualan anak dan kerja paksa baik dalam maupun luar negeri.
Hal itu disampaikan Tumundo saat membuka Rakordis Gugus tuga Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi Sulut, Selasa (16/6) kemarin di ruang Mapaluse kantor Gubernur Sulut.
Data tersebut belum termasuk dengan data korban yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan oleh masyarakat, yang diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang TPPO, serta budaya masyarakat yang mulai bergeser pada konsumtif sehingga tidak menyadari dampak negatif akibat trafiking di kemudian hari, ujar Tumundo.
Tumundo juga menjelaskan perdagangan orang didalam negeri juga semakin beragam bentuk dan modusnya seperti pelacuran baik di area lokalisasi mapun ditempat-tempat terselubung seperti café, panti pijat, salon kecantikan hotel dll.
Oleh karena itu, dalam rangka memberantas aktifitas TPPO maka pemprov, Polda, Aparat hukum dan LSM telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi penyakit sosial ini antara lain melalui ditetapkannya Perda No 1 tahun 2004 tentang pemberantasan tindak pidana perdangangan manusia (Trafiking, terutama bagi perempuan dan  anak, yang merupakan perda pertama di Indonesia sebagai musuh penangkal trafiking sekaligus salah satu pendorong yang memberikan inspirasi  bagi lahirnya UU No. 1 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO,  tandas Tumundo.     
    

Jelang Ramadhan Stok Sembako Aman






Menjelang Bulan Suci Ramadhan  dan Hari Raya Idul Fitri 1436 H ketersediaan stok Sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran aman, hal itu terungkap pada Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlangsung di ruang rapat Ex WOC Kanto Gubernur, Selasa ( 16/6) kemarin.
Kegiatan yang  dipimpin Kacab BI Manado Luchtor Tapiheru yang juga selaku Wakil Ketua TPID Provinsi bersama Karo Perekonomian Janne Mendur SE, selaku Sekretaris TPID Provinsi, sebelumnya telah dibuka oleh  Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP,    
Mendur mengatakan, harga sembako di pasaran sampai dengan minggu III Juni 2015 mulai dari beras superwin dipasar tradisional dan swalayan  Rp 10.000/kg, beras ketan Rp  15.000 s/d 16.500/kg, bawang merah Rp 36.000 s/d 37.500/kg, cabe rawit Rp 44.000 s/d 47.500/kg, tomat Rp 7500 s/d 8.750, migor Rp 11.000 s/d 12.000/kg, kacang tanah Rp 27.000 s/d 28.000/kg, kacang merah Rp 18.000/kg, gula pasir Rp 12. 525/kg, tepung terigu kompas Rp 9.500/kg, jelas Mendur.
Sementara untuk ketersediaan beras dan gula pasir Kabid Perencanaan dan Pengembangan usaha Bulog Divre Sulut Bowo Kristiyono menyebutkan, ketersediaannya s/d menjelang lebaran beras 16.500 ton sedangkan gula pasir 30 ton. Ketersediaan ini mampu menyalurkan untuk beras miskin, ramadhan atau terjadi bencana alam. Stok beras aman sampai empat bulan kedepan,jelas Kristiyono sembari menyebutkan, untuk tingkat konsumen beras bulog Rp 7.500/kg, sednakgan eceran Rp 8.000/kg.  
Sedangkan kondisi BBM di Sulut per 15 Juni, Sales Representative LPG Pertamina Area Manado A ubaidillah menyebutkan, avtur 1199 KL untuk 11 hari, pertamax 1740 untuk 75 hari, premium 8618 untuk 9 hari,, kerosin 2627 untuk 50 hari, solar 4145 untuk 3 hari, sementara untuk gas elpiji tersedia di SPPEK Bitung 787 MT, SPPBE 195 MT total 979 MT.
Sementara itu Kompol Hensen Ratag dari Polda Sulut mengharapkan Pemda Kabupaten/Kota untuk dapat melaporkan kepada Polres setempat apabila terjadi penimbunan sembako yang dilakukan para pedagang. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Palandung: Bamag Lakukan Pembaharuan Menuju Gereja Yang Kuat


Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag), diharapkan dapat melakukan pembaharuan dan perubahan menuju gereja yang kuat dan kokoh.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. John Palandung, Msi saat membuka rapat kerja daerah Bamag dan lembaga keagamaan Kristen Sulut, Selasa (16/6) bertempat di hotel Arya Duta Manado.

Bamag Sulut diharapkan tetap menjadi garam dan terang, Bamag Sulut harus tetap berinteraksi, melahirkan ide, gagasan dan pemikiran konstruktif dalam menggelorakan spirit pelayanan bersama, menata kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Sulut. Melalui Rakerda ini menjadi aktualisasi nyata pelaksanaan revitalisasi dan pemantapan ekaistensi gereja dalam memberi landasan etis bagi kehidupan bergereja.

Disadari tantangan gereja semakin berat dan kompleks, banyak dampak negatif yang dapat meruntuhkan nilai religius jemaat, Bamag diharapkan dapat membentengi jemaat dengan iman teguh, peran gereja harus mampu menjawab segala kebutuhan gereja dan lembaga keagamaan kristen, melakukan pencerahan iman . Bamag juga harus menjaga dan mengupayakan rasa damai, menjadi pelopor dalam menciptakan kerukunan di Sulut. Hadir dalam kegiatan tersebut para anggota Bamag dari Kabupaten Kota se Sulut.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, Msi selaku jubir pemprov Sulut)

Watania : Bangun Kerjasama Strategis






Dalam mewujudkan keberhasilan usaha diperlukan kerjasama antar pelaku usaha besar dan usaha kecil menengah karena kerjasama diperlukan dalam pengembangan jenis usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha itu sendiri. Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi Sulut yang diwakili oleh Kepala Badan Koordinasi Penananman Modal Dra. Lynda D. Watania, MSi, MM saat membuka kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah. Kegiatan ini merupakan  kerjasama BKPM dan  Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan (16/6) di Kantor TP PKK lantai 2.
 “Kegiatan ini untuk memberikan informasi bagi pelaku ekonomi baik dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun usaha mikro kecil menengah mencakup potensi dan peluang investasi daerah.” Lanjut Watania.
Pada kesempatan itu Watania mengharapkan agar pelaku usaha dapat membangun pemahaman bersama dalam kegiatan penanaman modal dan memahami peran institusi masing-masing dalam mendorong terbangunnya kerjasama penanaman modal antara pemerintah dan dunia usaha agar tercipta iklim  investasi yang kondusif.
Sebelumnya didahului laporan kepala bidang kerjasama Vonny Sumengge, SH, MH  yang mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti instansi penanaman modal kab/kota, pelaku usaha PMA/PMDN dan pengusaha UMKM dan pembawa materi terdiri dari unsur TP PKK dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.(Kabag Humas Drs. Jahja Rondonuwu, MSi selaku jubir pemprov)