Jumat, 02 Oktober 2015

Gubernur Tinjau pelabuhan dan Lokasi KEK Bitung






Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM dalam rangka kunjungan kerjanya di Kota Bitung, Jumat (02/10) kemarin, telah melakukan peninjauan pelabuhan petikemas, dan pelabuhan penumpang serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Dalam kunjungan ini, Gubernur ikut didampingi Ketua TP PKK Sulut Ny Tri Rachayu Sumarsono, Sekda Bitung Edison Humiang, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP, Kadis Perindag  Ir Yenny Karou MSi, Kaban Kesbang Edwin Silangen SE MA, Kadis Sosial dr Grace L Punuh MKes, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Ir HTR Korah dan Karo Ekonomi Jane Mendur SEserta administratorpelabuhan bitung.
Usai mengunjungi pelabuhan bitung, Gubernur bersama rombongan langsung menuju lokasi KEK bitung di di Kec, Matuari Kelurahan tanjung merah, manembo-nembo dan kelurahan sagerat. 
Menurut Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny Parengkuan, luas area KEK bitung 534 Ha. sedangkan rencana pengembangannya kurang lebih 2.500 Ha. Sonasi pengembangannya yaitu untuk zona pengolahan ekspor, industri dan zona logistik. Sedangkan untuk core business dipersiapkan untuk pengolahan ikan dan hasil laut lainnya, pengolahan kelapa dan turunannya serta aneka industri berbasis agro.
Gubernur berharap rencana ini akan berjalan lancar, agar pembanguna di Sulut akan semakin maju, terutama Bitung karena potensi geoposisinya berhadapan langsung dengan samudra pasifik. Serta memiliki tiga keuntungan sekaligus yaitu  geo strategi, geo ekonomi dan geo politik.
Apalagi pelabuhan Bitung berada di bibir pasifik, cukup penting bagi Indonesia untuk memainkan roda perekonomian Indonesia, ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI.    
Selain itu, keuntungan geografis yang dimiliki Sulawesi Utara (bitung-red), semestinya secara sadar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan daya saing ekonomi, sekaligus menekan pasar ekspor kenegara asia pasifik. Momentum perdagangan bebas Asean dan China hendaknya membuka mata atas kekuatan Indonesia untuk memainkan pasar yang lebih fleksibel dengan Bitung Sulawesi utara sebagai New Gatewai of Indonesia, tandas Sumarsono. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov)..      

Gubernur: Lounching Peluncuran Beras Miskin







Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM di Kota Bitung, Jumat (02/10) kemarin, melakukan launching peluncuran beras miskin (raskin) ke-13 dan 14 bagi masyarakat miskin di Kabupaten/Kota se- Sulut.
Launching tersebut ditandai dengan penguntingan pitah yang dilakukan  Gubernur Sulut, disaksikan Ketua TP. PKK Sulut Ibu Tri Rachayu Sumarsono, Sekot Bitung Edison Humiang, Kepala Bulog Divre Sulut, Asisten Ekonomi Pembangunan Drs Sanny ParengkuanMAP, Kadis Sosial dr Grace L Punuh dan Karo Ekonomi Jane Mendur SE.
Sumarsono berharap, Bulog Divre Sulut dapat menyalurkan raskin berkualitas bagi rakyat miskin di daerah ini.      
Sebab tujuan pemberian raskin ini dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin didaerah ini.
Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini, dalam membantu rakyat miskin di daerah ini, maka Pemprov Sulut telah melakukan berbagai terobosan diantaranya dengan menetapkan tambahan alokasi pagu program subsidi beras bagi maayarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota se- Sulut.
Hal tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sulut nomor 241 tahun 2015. Perihal penetapan tambahan alokasi pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota se Provinsi sulut tahun 2015.
Jadi kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari SK Gubernur Sulut, tersebut, ujar Sumarsono.
Sumarsono juga menjelaskan, Penetapan pagu subsidi beras jni dilaksanakan menunjuk pada instruksi Presiden RI nomor 8  tahun 2008 tentang kebijakan perberasan nasional serta surat Menkokesra tanggal 18 September 2015 perihal tambahan alokasi pagu Raskin ke 13 dan 14 tahun 2015.
Karo Ekonomi Sulut Jane Mendur SE, mengatakan, dalam Surat Keputusan yang ditanda tangani Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono,MDM itu menetapkan tambahan alokasi pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota se-Sulut berdasar pertimbangan kondisi daerah Sulut ditetapkan sebanyak 161.089 rumah tangga sasaran dan setara 4.832.670 kg beras.
Setiap Rumah Tangga Sasaran akan menerima tambahan alokasi raskin sebanyak 15 Kg perbulan untuk 2 bulan (Raskin 13 dan 14) dengan harga Rp. 1600/Kg dititik distribusi. Keputusan ini berlaku sejak 28 september 2015. Turut hadir Kaban Kesbang Edwin Silangen SE MA, Kadis Perindag Ir Yenny Kaoru dan kadis Budpar Ir HTR Korah MSi. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

    


Sumarsono Tantang Guru dan Siswa Gelar Lomba Cipta Lagu Mars Sulut








Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM menantang para guru dan siswa di Provinsi Sulut untuk menggelar lomba cipta lagu mars sulut. Tantangan Gubernur Sulut itu disampaikan pada pertemuan dengan jajaran pendidikan se- Provinsi Sulut di aula Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut, Jumat (02/10) kemarin.  
“Saya menantang guru dan siswa jajaran pendidikan di Provinsi Sulut untuk menggelar lomba cipta lagu mars sulut, nantinya Pemprov Sulut akan memberi pengharggaan berupa hadiah bagi para pemenang,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Tidak hanya menciptakan lagu mars sulut, tapi juga Sumarsono  mengajak kalangan pendidikan Sulut dapat menciptakan lagu mars pilkada serentak, agar selama berlangsungnya Pilkada Gubernur maupun Bupati/Walikota di tujuh Kabupaten/kota se- Sulut akan lebih semarak, katanya.
Selain itu, dalam rangka menyukseskan HUT Palang Merah Indonjesia (PMI) ke- 70 pada 28 Oktober di hari sumpah pemuda nanti, Sumarsono mengimbau agar seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di didaerah ini,  ikut melakukan donor darah bersama. “ Saya selaku Penjabat Gubernur Sulut juga akan melakukannya, untuk membantu PMI Sulut dalam memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah bagi warga Sulut, sembari menambahkan,  sebab saat saya datang di Sulut ada keluhan terjadinya penurunan ketersediaan dara.
Kadis Diknas Provinsi Sulut Asiano G Kawatu SE MSi mengatakan, pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Diknas Kabupaten/Kota se- Sulut. Usai pertemuan, Sumarsono melepas kontingan jambore pramuka Sulut yang akan mengikuti jambore di Batam. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).

Kabupaten Kota Harus Bantu Korban Bencana Yang Kehilangan Dokumen Kependudukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang ada di Sulut melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil, diharapkan segera mungkin membantu penduduk yang kehilangan dokumen kependudukan saat mengalami bencana alam.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut DR Jemmy Kumendong dalam Rapat pembekalan teknis daerah dalam rangka fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk korban bencana tahun 2015, yang diselenggarakan Jumat (2/10)

Data kependudukan perlu dilengkapi mengingat data tersebut memiliki manfaat yang diperlukan penduduk dalam semua keperluan, antara lain perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta memiliki makna yang strategis.

Melalui rapat ini, Kumendong berharap dapat memenuhi dan mencapai sasaran yang dikehendaki, antara lain menjawab amanat undang-undang nomor 11 tahun 2010, tentang pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. Hal tersebut perlu di dukung semua stakeholder yang terkait. Untuk itu pemerintah kabupaten kota diharapkan serius dalam menghadapi masalah kependudukan ini.

Selain pendataan penduduk korban bencana alam dan bencana sosial, diharapkan juga pemerintah kabupaten kota mendata orang terlantar dan pendataan komunitas kecil. Pada kesempatan tersebut para peserta mendapatkan materi terkait pendataan penduduk korban bencana dari Kasubdit Fasilitasi Pendataan Penduduk Direktorat Pendataan Penduduk Kemendagri Yusnawir,SE,MSi

Kepala Bagian Pemerintahan Boslar Sanger, SE dalam laporan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan informasi dan petunjuk teknis kepada dinas pendudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota agar dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kembali dokumen terkait kependudukan yang hilang akibat bencana.(Kabag humas Roy Saroinsong,SH selaku jubir pemprov sulut)