'Si Obet' Jadi 'Show Window' Pemprov Sulut

Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, SE, MS hadiri launching aplikasi 'Si Obet' (Sistem Online Berbasis Elektronik Terpadu) dalam acara Rapat Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Hotel Aryaduta Manado, Kamis (27/9/18).

Dalam sambutannya, Sekprov Silangen menyambut gembira dan menyampaikan apresiasinya terhadap rakor PTSP seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Sulut. Dikatakannya PTSP Sulut sendiri adalah "show window" citra dari Pemerintah Provinsi di dalam menyelenggarakan pelayanan publik, teristimewa masyarakat yang mengurus perijinan di daerah Sulut.

"Karna sebagai bagian dari citra Pemerintah Provinsi maka sistem maupun ASN yang yang mengelola PTSP ini selalu di monitor oleh bapak Gubernur. Mereka adalah orang-orang yang berkarakter dan berintegritas yang menjalankan sistem PTSP ini sehingga berjalan lanca. Hal ini juga menjadi bagian dari supervisi teman-teman Kemendagri bila ada hal-hal yang perlu dibenahi PTSP dalam menjalankan pelayanan perijinan, maka kita akan tindak lanjuti," beber Sekprov.

Dirinya melanjutkan sesuai Peraturan Pemerintah yang terbaru untuk kewenangan nasional semua di integrasikan di dalam Online Single Submission (OSS) sehingga semua daerah melakukan penyesuaian terhadap peraturan / kebijakan penyelenggaraan perijinan secara nasional.

"PTSP dengan aplikasi yang modern pada era industri 4.0 saat ini maka masyarakat tidak mengalami kendala-kendala lagi untuk mengurus proses perijinan. Kalau bisa dipercepat mengapa kita perlambat," Pungkas dia.

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membuat inovasi baru yaitu Sistem Online Berbasis Elektronik Terpadu (Si Obet) yang merupakan suatu gagasan dalam mendukung visi misi Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Sistem berbasis web dan aplikasi ini bertujuan untuk meminimalisir interaksi langsung antara pengusaha dan staf perijinan serta mempercepat proses pengurusan perijinan agar nantinya masyarakat dapat memantau sampai dimana proses pengurusan suatu berkas sehingga mempermudah dan membantu pengusaha dan masyarakat dalam mengurus ijin.

Dalam kesempatan itu pula, DPMPTSP Provinsi Sulut menerima Sertifikat ISO 9001:2015 terkait standar internasional tentang manajemen mutu dan kualitas pelayanan.
Nampak hadir dalam acara tersebut, Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri RI Sugiarto, SE, M.Si, Kepala Dinas Penanaman Modal  PTSP Daerah Provinsi Sulut Henry Kaitjily, SH, General Manager TUV Rheinland Conelius Tono Infantrianto, para Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia, serta undangan.

Kumendong Rancang Sistim Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Android

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Provinsi Sulut DR. Jemmy Kumendong, M.Si melakukan rapat sekaligus diskusi dengan konsultan dan tim efektif untuk mengembangkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Elektronik (E-LPPD) Berbasis Android di Ruang Kerja Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Kantor Gubernur. Kemarin kamis (27/09/2018)

Sesuai pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa
Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
untuk Bupati/Walikota, yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yakni
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Lebih lanjut Kumendong yang sementara mengikuti Diklat PIM 2 di BPSDM Bali menyampaikan bahwa selama ini LPPD disusun secara manual dan sering berdampak pada terjadinya kesalahan pengisian data (human error) mengingat banyaknya jumlah data yang harus di masukkan, adanya mutasi/rotasi pegawai khususnya penyusun LPPD di tingkat SKPD, dan memakan waktu panjang dalam pengisian LPPD. "Katanya

Dengan adanya Program inovasi E-LPPD ini akan menjadi jawaban terhadap kendala atau masalah yang sering muncul dalam penyusunan LPPD. Dengan menggunakan E-LPPD ini dapat mempermudah penyusun dalam pengisian format Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD serta bisa mempersingkat waktu, dan bisa langsung dapat di koreksi.

Lebih jauh Kumendong menambahkan melalui Program ini akan dapat mempermudah Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi kontrol internal terhadap kinerja SKPD melalui aplikasi berbasis android.
Melihat permasalahan2 tersebut di atas maka Kumendong menganggap pengembangan E-LPPD berbasis Android ini layak untuk dijadikan proyek perubahan dalam keikutsertaannya dalam Diklat PIM 2 di Bali.
Tentunya tujuan akhirnya bukan hanya penyelesaian tugas sebagai peserta Diklat PIM 2, tetapi juga secara luas dapat diaplikasikan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.
Adapun dari pihak konsultan atau vendor yang akan mengelola aplikasi ini menyatakan optimis untuk menyelesaikan aplikasi ini tepat waktu walau aplikasi ini masih tergolong baru di lingkungan pemerintah daerah dan mempunyai kerumitan tersendiri dalam pengembangan aplikasinya.

Sulut Optimis Pertahankan Penghargaan TPID Terbaik

Selama tiga tahun belakangan ini kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara menunjukkan progres positif. Pertumbuhan ekonomi Sulut ditopang oleh terkendalinya harga barang dan jasa (inflasi) pada tingkat rendah.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulut yang dipimpin Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS di Kota Kotamobagu, Rabu (26/9/2018) siang.

Silangen menuturkan, tingkat pertumbuhan ekonomi Sulut dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mencapai angka 6,12 persen dan pada tahun 2017 naik mencapai angka 6,32 persen atau diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Disamping itu, menurut Silangen, Inflasi daerah pada tahun 2017 mencapai angka 2,42 persen turun menjadi -0,88 persen pada agustus 2018, sedangkan semester pertama mencapai angka 1,90 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional; serta stok bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat Sulut tetap tersedia dengan harga terkendali.

Oleh karenanya, Silangen memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota TPID yang telah bekerja optimal hingga tercapainya kemajuan pembangunan Sulut sehingga berhasil meraih penghargaan TPID terbaik se-Sulawesi Tahun 2018/2019 yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Saya berharap prestasi yang diperoleh di tahun ini akan terus dipertahankan sampai tahun-tahun selanjutnya," kata Silangen.

Untuk mempertahankan prestasi itu, Silangen mengingatkan pentingnya sinergitas kerja komponen TPID termasuk mendorong peran serta para Bupati dan Walikota untuk terus memantau ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok didaerahnya serta melakukan inovasi program, misalnya: menggiatkan Program Batanang Padi, Rica, Bawang, Tomat.

Selain itu, harap Silangen, para bupati dan walikota dapat membentuk TPID di masing-masing daerah dan memotivasi UKM untuk terlibat dalam sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulut.

Lebih jauh, Silangen menjelaskan, pada tahun 2018 ini, Kotamobagu akan menjadi salah satu daerah kajian inflasi di Sulut setelah Manado. Karenanya, Silangen mengimbau kepada pemerintah Bolmong Raya agar tetap menjadi lumbung beberapa komoditi bahan pokok seperti beras dan barito, sehingga harga tidak melambung jauh.

Rakor TPID Sulut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Soekowardojo, Kepala Biro Perekonomian & SDA Franky Manumpil, perwakilan dari BPS, para anggota TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Ketua Dekranasda Sulut Hadiri Hut Ke-38 Dekranas Pusat

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulawesi Utara Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan menghadiri pembukaan Pameran Kerajinan Nusantara Kriyanusa 2018, di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Rabu (26/9/2018)

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-38 Dewan Kerajinan Nasional mengangkat tema Tingkatkan Sinergitas dan Kreativitas Wirausaha Milenia.

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional yang juga merupakan istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla membuka langsung kegiatan yang diagendakan berlangsung sampai 30 September.

Dalam sambutannya, Ibu Mufidah melihat kegiatan ini sebagai modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia.

"Industri kreatif ini merupakan sektor yang strategis, karena dekat dengan keseharian rakyat Indonesia. Ini bisa kita andalkan sebagai mata pencaharian, terutama dengan memanfaatkan sumber daya manusia melimpah yang kita miliki dan sumber kreatif lokal," ujarnya.

Dalam ajang ini, Dekranasda Provinsi Sulawesi Utara ikut ambil bagian dengan menampilkan ikon-ikon kerajinan Bumi Nyiur Melambai.

Nampak ibu Rita Dondokambey Tamuntuan beserta rombongan menghampiri Stand Dekranasda Provinsi Sulut. Dijelaskannya, Pemerintah Sulawesi Utara menyambut baik serta mendukung penuh keterlibatan Sulawesi Utara pada kontes berskala nasional ini. Diharapkannya juga, lewat ajang ini Provinsi Sulawesi Utara semakin dikenal.

Diketahui, kegiatan ini melibatkan 313 Stand Kriya dan 21 Stand Kuliner. Nampak juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta dr. Kartika Devi Kandouw Tanos, MARS dan Dra. Ivonne Silangen Lombok menghadiri pembukaan tersebut. (humas provinsi sulut)