Senin, 18 Januari 2016

Kamis Pemprov dan UGM gelar Workshop Panas Bumi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) pada hari Kamis  (21/01) akan menggelar Workshop Panas Bumi. Hal itu dikatakan Karo Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Dr. Jemmy S. Kumendong, MSi saat menerima tim dari UGM yang dipimpin Kepala Pusat Penelitian Panas Bumi UGM/Ketua Tim UGM-NZAID CaRED Program di bidang panas bumi Ir. Pri Utami, MSc, PhD di ruang kerjanya Senin (18/01) kemarin.
Kumendong mengatakan kegiatan yang bertemakan "Panas Bumi Energi : untuk Sulut, untuk Negeri" akan berlangsung pada kamis 21 Januari 2016 di Ruang Rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Panas Bumi di Sulawesi Utara yang telah ditanda tangani oleh Rektor UGM dan Gubernur Sulut, jelas Kumendong.
Dijelaskan pula Workshop kali ini akan menampilkan para narasumber diantaranya Wakil Rektor UGM, Peneliti Tamu dari Selandia Baru, Direktorat Panas Bumi Ditjend EBTKE, Peneliti Unsrat, Jurnalis Sains Tempo, PT. PGE dan PT. PLN Persero. Usai Workshop peserta akan mengunjungi lokasi Geothermal PT. PGE Lahendong, ujarnya.
Sedangkan pesertanya Kumendong menambahkan berjumlah 60 orang yang terdiri dari Humas Pemprov, Humas Kabupaten/Kota, Humas DPRD Provinsi dan Humas DPRD Kabupaten/Kota serta jurnalis.(Humas Pemprov Sulut).

DPRD Bolsel Konsultasikan Masalah Batas dengan Biro Pemhumas





Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel Marsel Aliu, didampingi Ketua Komisi I Ruslan Paputungan dan Empat anggota Komisi I masing-masing Moh. Sukri Adam, Supatia Kobandaha, Marini Suryadi Harja dan Petru Keni melakukan konsultasi terkait masalah penyelesaian batas antara Kabupaten Bolsel dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi dan Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, di ruang kerja Karo Pemerintahan dan Humas, Senin (18/01) kemarin.
Sebagaimana penjelasan Kepala Biro, bahwa penyelesaian masalah batas antara Kabupaten Bolsel dan Bolmong, sudah menyesuaikan melalui tahapan-tahapan sebagaimana tertera pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, Tentang penegasan batas daerah.
Dimana dalam salah satu pasal bahwa apabila kedua bela pihak tidak ada kesepakatan bersama, maka Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Bapak Gubernur Dr Sumarsono MDM dapat memfasilitasi dan atau memutuskan untuk di usulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk proses selanjutnya, untuk penetapan Permendagri, jelas Kumendong.
Kumendong mengatakan, dukungan kedua belah pihak sudah diteruskan ke Mendagri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Depdagri, sembari menyarankan, kiranya Komisi 1 DPRD Bolsel dapat mengkomunikasikan dengan DPRD Bolmong lewat Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut, karena ini merupakan salah satu jalan keluar yang dianggap elegan untuk menyelesaikan masalah batas kedua daerah tersebut. 
Menanggapi pernyataan Kumendong, Ketua Komisi I DPRD Bolsel Marsel Aliu menyatakan, kami siap melaksanakan arahan tersebut, dan hendak kiranya masalah batas ini secepatnya di tuntaskan, tegas Aliu.
Sementara Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, menyebutkan, sampai saat ini masih ada beberapa segmen batas  yang harus dituntaskan sebagaimana amanat dari Pak Gubernur Sumarsono yaitu batas Minahasa-Tomohon, Minahasa-Minsel, Bolmong-Kotamobagu dan batas antara Minsel dan Boltim. Turut hadir mendampingi Karo yaitu Kabag Otda Dra Leilany Makalew, Kabag Kemasyarakatan Drs G Kontul MEd, Kasub Dekon dan TP Christian Iroth SSTP, Kasubag Pemerintahan Umum Jenny Paomey SSTP, MSi,Kasubg Dukcapil Drs Tonny Panungkelan. (Humas Pemprov Sulut).
    
   
  

Gubernur : Korpri jadi pelopor pelayanan publik

Memasuki minggu ke tiga Bulan Januari 2016 ini para pegawai di Jajaran di Lingkup Pemprov Sulut menggelar Apel Korpri di Halaman Kantor Gubernur Jl. 17 Agustus (18/01).
Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Kepala Inpektorat Provinsi Sulut Praseno Hadi, SeAk.
Saat.membacakan sambutan tertulis Gubernur Sumarsono Praseno Hadi mengharapkan kepada segenap jajaran Korpri di Lingkungan Pemprov Sulut, agar senantiasa menerapkan Paradigma Baru Korpri di lingkup tugas yang diemban. yakni paradigma yang menitikberatkan pada peningkatan profesionalitas, pendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, pelopor pelayanan publik, sambil terus memotivasi diri dengan menjadikan tahun 2016 ini sebagai tonggak semangat dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan sebagai abdi negara dan masyarakat.
Inspektur Provinsi Sulut ini juga meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Sulut berupaya untuk menjadi aparatur yang profesional, demokratis dan negarawan dengan komitmen yang kuat dalam menghadapi segala tantangan di dunia pekerjaan.
Di akhir sambutannya Hadi mengajak Segenap ASN menumbuhkan sikap untuk melayani bukan dilayani. Mari akselerasikan pelayanan disegala bidang, sambil melakukan pembinaan dan pengawasan secara kontinyu, dan terus membangun hubungan yang harmonis, terkoordinasi, terintegrasi secara sinergis dengan semua stakeholders terkait yang muaranya diharapkan mampu mempercepat realisasi terwujudnya Sulut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik. (Humas Pemprov Sulut)