Kamis, 12 Mei 2016

Wagub Dampingi Menpan Blusukan Penyelenggaraan Pelayanan Publik





Menpan RB Yuddy Chrisnan didamping Wagub Sulut Drs Steven kandouw melakukan blusukan di Instansi penyelenggara pelayanan publik, Kamis (12/05).
Blusukan yang dimulai dari Puskesmas Teling Manado Menteri disambut Sekot Manado Harvey Sendoh dan Kepala Puskesmas Teling dr Octavin Y Umboh. Yuddy mengakui walaupun gedung puskesmas ini kecil akan tetapi aktifitas pelayanan kesehatan berjalan lancar. Bahkan konsep pelayanan Universal Health Coverage yang di lakukan puskesmas ini akan diadopsi menjadi program nasional, ujar Chrisnandi
“Saya terkesan baik dengan pelayanan kesehatan di sini, karena Kepala puskesmas mampu memberdayakan seluruh ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik walaupun diperhadapkan dengan sarana dan prasarana medis yang sangat terbatas serta masih menggunakan system manual, namun mampu melayani masyarakat setiap hari 30-50 orang”, ujarnya.
Dr Octavin menyebutkan, Puskesmas yang dipimpinnya memiliki 47 pegawai termasuk 5 tenaga dokter, serta memiliki 5 tenaga dokter Intreship, 4 poliklinik yaitu poliklinik umum, anak, ibu serta poliklinik gigi, sembari menambahkan walaupun tidak menyiapkan polikliknik khusus bagi para lansia, tapi kami mengutamakan pelayanan kepada para orang tua kita ini. Sedangkan ditanya penyakit apa yang paling menonjol dr Octavin menjawab yakni penyakit ispad dan hipertensi.

Selanjutkan Menteri bersama Wagub dan rombongan melakukan pertemuan di Polda Sulut, serta melakukan peninjauan di Kantor pelayanan BPJS Kesehatan di kompleks Marina Plaza Manado. 
Kemudian Menpan bersama Wagub menuju kota Bitung untuk melihat pelayanan publik yang ada di rumah sakit Manembo-nembo, polres Bitung dan kantor walikota Manado, Menpan berpesan agar semua yang terkait dengan prlayanan publik untuk lebih memaksimalkan pelayanan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. (Humas pemprov sulut).

Menpan: ASN Sulut Pacu Reformasi Birokrasi






Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi minta semua komponen Apartur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulut memacu reformasi birokrasi.
Permintaan Yuddy disampaikan  saat  membuka acara forum koordinasi, komunikasi dan konsultasi PANRB (FORK3PANRB) di ruang rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (12/05) kemarin.
“Saya memberi apresiasi atas kerja keras Gubernur Olly Dondokambey SE bersama Wagub Drs Seven Kandouw, Bupati/Walikota se- Sulut serta jajaran ASN yang telah bekerja keras dalam menerapkan berbagai program PANRB. Namun demikian terdapat beberapa agenda reformasi birokrasi yang perlu mendapat perhatian, bahkan lebih dipaau pelaksanaannya dilapangan,”jelas Chrisnandi.
Chrisnani  mengungkapkan sejak tahun 2014 Kementrian PANRB  menyelenggarakan kompetisi ivovasi pelayanan publik. Namun dalam kurun waktu 3 Tahun hanya ada 1 inovasi dari wilayah Sulut yang masuk TOP 99, yaitu jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) dari Kota Manado, sembari berharap, agar unit-unit pelayanan di daerah Sulut lebih aktif untuk berinovasi ataupun melakukan replikasi dari berbagai inovasi yang ada dalam TOP 99 selama 3 tahun terkhir, terangnya.  
Dari laporan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Yuddy menyebutkan, hanya Pemprov Sulut dan Kota Manado mendapat Kategori B, dua kabupaten/ kota memperoleh predikat CC, dan sisanya sebanyak 12 kabupaten/kota memperoleh predikat C. Predikat CC dan C tersebut menunjukkan masih banyak area perbaikan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, dia meminta Pemprov maupun kabupaten/kota untuk terus meningkatkan upaya dalam penerapan manajemen berbasis kinerja dan jika diperlukan dapat meminta bantuan asistensi dari Kementerian PANRB.
Dalam paparannya dia juga menyebutkan, dari data APBD Tahun 2014 lalu, hanya 7 dari 16 pemda yang proporsi belanja kepegawainnya dibawah 50 persen dari total APBD, sebagai contoh Kota Manado dan Kabupaten Minahasa rasionya bahkan melampaui 60 persen. “Proporsi ini tentu tidak sehat jika dikaitkan dengan kebutuhan belanja pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha. Terhadap hal ini saya meminta agar Saudara sekalian segera melakukan Penataan Manajemen SDM Aparatur yang selaras dengan hasil audit organisasi yang diikuti oleh langkah redistribusi ASN” tegasnya
Disampaikan pula, saat ini belum ada unit kerja di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mendapat predikat Wilayah Bersih Korupsi (WBK) meskipun ditetapkan sebagai Zona Integritas sejak tahun 2013. “Saya berharap agar unit-unit kerja tersebut dapat segera menjadi role model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani”, ungkapnya.
Ditambahkan, kepatuhan pelaporan LHKASN melalui aplikasi SiHarka masih sangat rendah. Sampai saat ini baru Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara yang melakukan input wajib LHKASN, untuk kabupaten/kota lainnya bahkan ada yang belum mengambil username dan password. Terhadap hal tersebut, Menteri Yuddy berharap agar seluruh komponen daerah dapat memenuhi kewajiban tersebut. Khususnya kepada Sekretaris Daerah dan Segenap Pimpinan SKPD diminta untuk bertindak sebagai penggerak utama (prime over) PANRB di Daerah.
Yuddy juga menegaskan agar setiap instansi mengambil langkah konkrit yang berorientasi hasil untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas guna perwujudan Nawa Cita yang menjadi Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.
Senada dengan Yuddy, Wagub Steven Kandouw menyebutkan melalui kegiatan ini diharapkan, pelayanan publik di Sulut dalam menunjang program Nawa Cita Presiden Jokowi dan Visi Misi Gubernur dan Wagub Sulut dapat terlaksana sesuai  harapan dan target Pemerintah Pusat, Pemprov s/d Kabupaten/Kota. Bahkan orang nomor dua di Sulut ini minta ASN sebagai penyelengaran pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi harus adanya inovasi-inovasi atau terobosan secara optimal.
Sebab grand design pembangunan daerah Sulut terus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif yang dijabarkan dalam delapan program prioritas pembangunan yang diantaranya reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik, pungkasnya. Kesempatan itu Wagub telah melaunching aplikasi sistem informasi pelaporan harta kekayaan (Si Harka) yang turut didampingi Menpan dan Isnpektur Provinsi Sulut Praseno Hadi. (Humas Pemprov Sulut).