HUT Kota Tomohon ke 16 Tahun, Gubernur Harap Tomohon Tingkatkan Potensi Daerah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengharapkan kota Tomohon agar lebih maju, serta meningkatkan potensi daerah guna menunjang pembangunan daerah. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulut,  DR Jemmy Kumendong dalam rapat paripurna istimewa DPRD kota Tomohon dalam rangka HUT kota Tomohon ke 16, yang diselenggarakan Senin, (28/1/2019) bertempat di ruang sidang kantor DPRD kota Tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon diharapkan untuk senantiasa mengarahkan proses pembangunan daerah lewat pemanfaatan berbagai potensi daerah yang dimiliki, khususnya di sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan, serta   sektor-sektor strategis lainnya. Kedepankan pula program-program kerja yang bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan daerah perdesaan dan daerah pinggiran, pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, revolusi mental, dan internalisasi empat pilar kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI, serta yang terkait langsung dengan isu-isu aktual di daerah. 

Segenap unsur pembangunan bangsa di daerah ini juga diajak untuk terus meningkatkan jalinan sinergitas kerja satu dengan lainnya, serta tentunya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan sinergitas kerja bersama Pemerintah Provinsi, maka melalui kesempatan ini pula Gubernur mengajak untuk senantiasa bahu membahu dalam menunjang berbagai program yang sedang diaktualisasikan oleh Pemerintah Provinsi, antara lain: program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK), pembangunan pariwisata, peningkatan kontribusi sektor UMKM dan IKM, pengurangan angka pengangguran, pencapaian ketahanan pangan dan lain sebagainya. 

Hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut, Walikota dan wakil walikota Tomohon, Unsur Forkopimda, anggota DPRD kota Tomohon dan tokoh masyarakat kota Tomohon.(humas provinsi sulut)

Hadiri Rakor Perbatasan , Wagub Sampaikan Permasalahan Batas Negara Yang Terjadi di Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyampaikan berbagai permasalahan pengelolaan batas negara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara langsung Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto dan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. 

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2019, bertempat di hotel Arya Duta Jakarta, Senin (28/1/2019). 

Beberapa permasalahan lintas batas negara yang disampaikan Wagub diantaranya penutupan perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Philipina karena pihak Indonesia merubah  secara sepihak pas lintas Batas sesuai dgn UU Tentang Keimigrasian yang baru tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Philipina,  Masalah Undocumented citizen keturunan Sangihe-Philipina dan Philipina-Sangihe yang kurang lebih sesuai data UNHCR sekitar 8500 jiwa berada di Philipina Selatan. Kapal Roro yg dicanangkan Presiden  melayani perdangan Indonesia-Philipina hanya 2 kali saja berjalan  karena muatan dari Sulut tidak memadai dan juga ekspor seperti komoditi Sarang burung walet terhalang karena Ketentuan dari Kementrian Perdagangan yang kurang menunjang. 

Untuk itu, Wagub meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus masalah perbatasan yang ada di Sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa lebih maju. 

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo  menyatakan rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan. 

“Rapat koordinasi ini momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya,” ujar Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Hadiri Sidang MPL-PGI di Bogor

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (FK-PKB PGI) menghadiri sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI 2019 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin di Kota Bogor,Jawa Barat, Senin (28/1/2019) pagi.

Pergumulan gereja-gereja terkait potret demokrasi di Indonesia menjadi perhatian dalam sidang MPL-PGI kali ini.

Perhatian MPL-PGI pada kehidupan demokrasi di Indonesia mendapat sambutan positif dari Menag Lukman. Menurutnya, demokrasi seharusnya mampu mengelola keragaman yang ada di Indonesia. 

Lukman juga menegaskan, keragaman interpretasi dalam kehidupan umat beragama saat ini dalam konteks demokrasi sebagai upaya untuk membangun semangat kebersamaan.

“Inti ajaran agama adalah kasih sayang bukan kebencian. Semangat inilah yang akan kita rawat sebaik-baiknya. Kita harus mencegah upaya pihak-pihak lain yang membuat kehidupan kita bersama menjadi terpecah dan menimbulkan konflik,” kata Lukman.

Sementara itu, Ketua Umum PGI, Pdt. Henriette Tabita Lebang, dalam sambutannya mengingatkan bahwa keugaharian menjadi bingkai bersama gereja-gereja dalam merespons pesoalan kebangsaan, yakni kemiskinan, ketidakadilan, lingkungan hidup, dan radikalisme.

Untuk diketahui, selain persoalan demokrasi, persidangan MPL-PGI juga membahas persiapan Sidang Raya PGI ke-17 yang akan dilangsungkan di Sumba, Nusa Tenggara Timur serta berbagai program PGI 2019 yang berpusat pada pergumulan gereja-gereja terkait semangat keugaharian dalam merespons persoalan-persoalan bangsa.

Sidang MPL-PGI turut dihadiri Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Ketua BPMS GMIM Pdt. Hein Arina dan para pengurus PGI. (Humas Pemprov Sulut)