Rabu, 11 Oktober 2017

Ibu Rita Lantik Pengurus FORIKAN Se Sulut

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan melantik pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) se Sulut, Rabu (11/10/17) pagi di Kawasan Marina Plaza Manado.

Ibu Rita saat memberikan sambutan mengatakan kehadiran FORIKAN ini untuk memajukan peningkatan dalam hal konsumsi ikan.

“Kami ingin masyarakat mengkonsumsi ikan, sebab ikan bagus bagi kesehatan dan kecerdasan,” terangnya.

Istri tercinta Gubernur Olly Dondokambey ini menerangkan, daerah Sulut tidak sulit mendapatkan ikan. Oleh karenanya, tak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi ikan.

“Potensinya cukup besar. Kita memiliki karakter kuliner beragam varian hasil laut. Bahkan kita punya ikon bagi daerah, yaitu ikan tuna, tongkol dan cakalang,” ungkap Ibu Rita.

Diharapkannya, bagi daerah yang belum ada FORIKAN agar secepatnya dibentuk.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap penyelenggara, dalam hal ini TP PKK Sulut dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut.

“Atas nama pak gubernur, saya mengapresiasi kepada yang sudah menggagas kegiatan ini. Apresiasi juga bagi kabupaten/kota yang hadir,” ucapnya.

Kandouw mengapresiasi kehadiran FORIKAN karena berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan.
“Paling tidak lewat ini memberikan semangat untuk makin gencar, mewartakan dan mempush masyarakat untuk gemar makan ikan. Ingat, makan ikan ikan itu sehat,” ungkap Wagub.

Kandouw pun optimis usai pelantikan ini, masyarakat akan mengkonsumsi ikan.
“Luar biasa ketua FORIKAN di kabupaten/kota tak lain adalah Ketua TP PKK di masing-masing daerah. Maka, gaungnya sampai ke mana-mana,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Ronald Sorongan menambahkan adanya FORIKAN mampu meningkatkan konsumsi ikan.
“Saya harapkan lewat ini masyarakat Sulut mulai dari anak-anak sampai orang dewasa mengkonsumsi ikan. Sebab, manfaat ikan adalah menyehatkan dan mencerdaskan,” tandasnya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Wakil TP PKK Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS serta pengurus TP PKK kabupaten dan kota di Sulut.

Lomba Masak Serba Ikan Provinsi Sulut, Ibu Rita dan Devi Cicipi Getuk Kelapa Bakar

Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah penghasil laut yang diakui di nusantara. Berbagai jenis ikan laut segar maupun yang sudah diolah menjadi bisnis andalan.

Tak jarang masyarakat luar Sulut datang hanya untuk menikmati kuliner berbagai jenis makanan laut.

Maka tak mengherankan, Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Rabu (11/10/2017) pagi berlangsung meriah.

Berbagai menu makanan disajikan untuk dicicipi Ini menjadi para tamu dan undangan, termasuk Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan dan Wakil Ketua TP-PKK Sulut dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos saat mennyantap Getuk Kelapa Bakar kreasi salah satu peserta lomba.

"Getuk Kelapa Bakar ini sangat enak," kata ibu Rita saat didampingi dr Devi pada agenda yang digelar oleh TP-PKK Provinsi Sulut bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut itu.

Lanjut istri tercinta Gubernur Olly Dondokambey, SE ini juga, penganan getuk ini merupakan kue khas daerah Minahasa yang lebih menarik setelah dikreasikan karena ditambahkan ubi merah, gula merah serta kayu manis.

Adapun tujuan digelarnya lomba masak serba ikan itu untuk mengenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat dan kandungan gizi serta manfaat gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan.

Wagub Kandouw Lantik Theodora Panjaitan Jadi Kepala BKKBN Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw melantik Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional (BKKBN)  Sulut Dra Theodora Panjaitan M.Sc di Ruang C.J Rantung, Rabu (11/10/2017) pagi.

Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan nama Pemerintah Provinsi Sulut,  Bapak Gubernur Olly Dondokambey  mengucapkan  selamat dan sukses kepada kepala kantor yang baru kiranya dapat melaksanajan tugasnya dengan baik dan dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi.

Sesuai data  BPS jumlah penduduk di Sulut  mencapai 2,4 juta jiwa dan laju pertumbuhan 1,15% yang diperkirakan 25 atau 50 tahun kedepan mencapai angka 5 -6 juta jiwa, prediksi ini akan berpotensi di perhadapkan  dengan sejumlah masalah.

" Sulut sebagai daerah agraris akan terancam , dampak dari beralihnya fungsi lahan pertanian yang berdampak kekurangan bahan pangan" ujar Wagub.

Disamping itu pekerjaan makin sempit pengangguran makin banyak , kemiskinan  meningkat akan mengakibatkan kriminalitas  akan bertambah.
  
"Untuk itu berbagai potensi permasalahan  di bidang kependudukan ini harus mampu kita antisipasi dan solusikan bersama  oleh BKKBN selaku prime mover pembangunan di sektor pendidikan" tegas Wagub Kandouw

 Saya harap di bawah kepemimpinan Kepala Kantor perwakilan yang baru , BKKBN Sulut dapat semakin produktif  dalam bekerja, serta berani melakukan perubahan , pembaharuan sekaligus menciptakan terobosan-terobasan baru yang mampu mensolusikan berbagai permasalahan kependudukan dan KB.

'Kepala perwakilan BKKBN  yang baru  senantiasa bersinergy , mendukung dan mensukseskan  serta menjadi mitra  kerja dalam setiap kebijakan  dan program kerja pemerintah provinsi dan kabupaten /kota' harap Kandouw.
Semua ini demi terwujudnya Sulawesi Utara ya g Berdikari dalam Ekinomi , Berdaulat dalam Politik dan berkepribadian dalam Budaya. tutup Wagub Kandouw.
.

Sebelunya Kepala BKKBN Pusat  Suryo C Surapaty mengatakan, adapun tugas dan fungsi BKKBN  melaksanakan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, keluarga kependudukan meyangkut 4 hal yaitu.

"Kuantitas penduduk yang harus dikendalikan, kuantitas pendudukan yang harus ditingkatkan, mobilitas penduduk yang harus diarahkan dan tersedianya data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat" tandasnya.

Turut hadir Direktur  Bina Kesetaraan Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus yang juga Kepala BKKBN  Sulut yang lama, Drs Nerius Auparai  MSi , Forkopimda Sulut Pejabat dilingkup Pemprov Sulut

Pembebasan Lahan Ring Road III Dikebut November, Silangen Tinjau Proses Inventarisasi Lahan

Pembebasan lahan untuk pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) 3 jalur Winangun - Malalayang sejauh 10 kilometer ditargetkan selesai pada November mendatang. Akses transportasi ini akan dibangun untuk mengurai kemacetan di daerah Bahu sampai Malalayang.

Rabu (11/10/2017) siang, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS meninjau langsung proses identifikasi dan inventarisasi lahan yang saat ini telah menjangkau Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Ini untuk memastikan pemilik dan lokasi lahan serta keabsahan dokumen pendukung kepemilikan lahan.

"Peninjauan itu dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bapak Gubernur setelah mengikuti rapat dan talkshow bersama Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Mendagri," kata Silangen.

Silangen melanjutkan, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan MORR III. Apabila sudah terealisasi, masyarakat akan menikmati hasilnya. Macet pun akan terurai.

Diketahui, dalam peninjauan itu, Silangen juga berdialog dengan tim identifikasi dan inventarisasi lahan yang terdiri dari unsur Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XI, ATR/BPN, Dinas Praskim, Dinas Pekerjaan Umum dan pemerintah desa setempat.

Terungkap dalam pembicaraan itu bahwa sampai saat ini tercatat sebanyak 40 bidang lahan yang telah teridentifikasi mencakup kurang lebih empat kilometer dari total lahan yang akan dibebaskan.

Tim optimis proses identifikasi dan inventarisasi lahan ini akan selesai akhir bulan ini. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pembayaran yang ditargetkan selesai November mendatang.

Turut hadir Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ir J E Kenap MM, Kepala Biro Umum yang juga Plt Kepala Biro PKKP Clay June Dondokambey, SSTP, MAP dan Kepala Biro Perekonomian dan SDA Dr. Frangky Manumpil. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Olly Dukung Penuh Optimalisasi Fungsi SDEW Di Sulut

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mendukung penuh kerja sama yang dilakukan tiga kementerian untuk menjaga perlindungan dan optimalisasi fungsi situ, danau, embung dan waduk (SDEW).

Ada pun kementerian tersebut ialah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Olly menjelaskan kerja sama itu penting dilakukan mengingat luas SDEW yang ada terus mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Penyusutan itu terjadi lantaran adanya alih fungsi serta okupasi lahan.

"Pemda berperan dalam menyediakan lahan pembangunan prasarana situ, danau, embung dan waduk. Meskipun ada aset tanah yang seharusnya bagian dari lokasi infrastruktur namun diserobot pihak lain untuk kepentingan tempat tinggal, lahan pertanian, perkebunan dan tempat usaha," kata Olly saat mengikuti Talkshow Perlindungan dan Optimalisasi SDEW di Jakarta, Selasa (10/10/2017) siang.

Untuk mengatasi kendala itu, Olly menjelaskan rencana pembebasan lahan untuk mengoptimalkan fungsi SDEW di Sulut.

"Kami akan segera membebaskan lahan untuk kepentingan dimaksud. Satu kendala yg mungkin dihadapi apabila lahan yg akan dibebaskan itu telah dijadikan tempat usaha atau memiliki manfaat ekonomi yg berlipat bagi masyarakat pemilik. Perlu usaha ekstra untuk mewujudkannya," kunci Olly.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyatakan ketidakjelasan status pengelolaan lahan SDEW di Indonesia menjadi penyebab lahan-lahan tersebut dialih fungsikan. Padahal, peranan SDEW sangat penting bagi penghidupan, baik sebagai pengendalian banjir, konservasi sumber daya air, pengembangan ekonomi lokal, maupun rekreasi.

Oleh sebab itu, Sofyan menambahkan, kerja sama ini dilakukan untuk bisa mencari jalan keluar dalam pemanfaatan SDEW yang lebih optimal dan bertanggung jawab.

"Jadi kita diskusi lebih detil apa yang bisa dilakukan. Nanti kita juga akan kerja sama dengan Pemda karena kegiatan ini juga menyangkut Pemda," jelasnya.

Berdasarkan rencana, pihak BPN akan menangani sertifikasi lahan SDEW sehingga berstatus milik negara. Setelah itu baru Kementerian PUPR yang merevitalisasikan sebelum dikelola Pemerintah Provinsi. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut-BPN Bahas Lahan KEK Pariwisata Likupang

Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang Minahasa Utara terus dimatangkan. Rabu (11/10/2017) pagi di Manado, Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS bertemu dengan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, SH, M.Si di untuk membahas persiapan lahan KEK Pariwisata tersebut.

Pada kesempatan Itu Silangen menjelaskan kepada pihak BPN tentang latar belakang dipilihnya Likupang menjadi KEK Pariwisata.

"Likupang dipilih menjadi lokasi KEK Pariwisata karena wilayahnya termasuk kawasan strategis pariwisata berdasarkan tata ruang provinsi," katanya.

Ditambahkan Silangen, untuk mendukung KEK Pariwisata itu, Pemprov Sulut telah merencanakan pengembangan bandara termasuk membangun jalan dari bandara ke Likupang. Oleh karenanya dia berharap pihak BPN dapat membantu pengurusan lahan di Likupang yang terbagi dua yaitu 1400 hektar lahan eks HGU PTPN XIV. Adapun sekitar 1000 hektar merupakan lahan masyarakat.

"Kami mengharapkan ini bisa diproses oleh pihak BPN. Apalagi KEK Pariwisata merupakan salah satu program proritas," tandasnya.

Disamping itu, Silangen juga mengapresiasi peran BPN yang telah membantu menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas lahan KEK Bitung atas nama Pemprov Sulut.

"Kami memberikan apresiasi kepada pihak BPN atas HPL di KEK Bitung. Bitung akan menjadi central point di Sulut," bebernya.

Di tempat yang sama Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, SH, M.Si menjelaskan pihaknya akan membentuk tim untuk mendindaklanjuti pembebasan lahan KEK Pariwisata.

"Ini tidak mudah. Kami akan membentuk tim kecil untuk menangani hal itu termasuk menginventarisir lahan eks HGU PTPN XIV karena proses pelepasan hak tanah ada aturannya," ujar Yuriwin.

Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada empat wilayah yang menjadi KEK pariwisata, yakni Morotai (Maluku Utara), Tanjung Lesung (Banten), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Tanjung Kelayang (Bangka Belitung).

Sementara itu, Likupang berlokasi di daratan paling Utara Pulau Sulawesi seluas 406,91 km. Luas tersebut dibagi dalam tiga kecamatan dan 40 desa. Likupang bisa ditempuh lewat jalur darat selama 90 menit hingga dua jam dari Manado. Beberapa objek wisata di Likupang yang potensial untuk dikembangkan antara lain Pantai Paal, Pantai Pulisan, Pulau Gangga, dan Pulau Lihaga.

Likupang layak menjadi tujuan wisata baru Sulut menyusul Taman Nasional Bunaken yang sudah lebih dahulu populer di kalangan pelancong. Diversifikasi destinasi wisata sangat diperlukan untuk menggenjot sektor pariwisata yang kini diandalkan Sulut.

Pemprov Sulut bakal membenahi infrastruktur seperti jalan raya untuk mendukung KEK Likupang. Ini juga dilakukan guna menarik minat investor membenamkan modal di kawasan tersebut.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Refli Ngantung, SP, Karo Perekonomian dan SDA Frangky Manumpil, perwakilan dari BPN Sulut, Pemkab Minut dan PTPN XIV. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Ibu Rita Monev Gertam Cabai Di Boltim

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan efektivitas Gerakan Tanam (Gertam) Cabai di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sekretaris Umum TP PKK Pusat, Ir. Rosi Rosana Septimurni, M.Kes dan Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan, Selasa (10/10/2017) pagi.

Hasil monitoring yang sangat menggembirakan. Bibit cabai yang disebarkan dan dibagikan Pembkab Boltim pada pencanangan Bulan Februari 2017 itu telah tumbuh dan berbuah serta telah dinikmati hasilnya oleh rumah tangga di Boltim.

Ibu-ibu yang merupakan kader-kader PKK desa dan kader organisasi lainnya mengakui bahwa mereka tidak ada kendala menanam cabai di pekarangan, tidak merasa repot, bahkan sangat menyenangkan karena mereka tidak lagi memikirkan harga cabai yang mahal dan sangat praktis, “tinggal petik langsung digunakan untuk memasak”. Untuk merawat cabai umumnya mereka melakukan sendiri atau melibatkan anggota keluarga yang lain seperti anak-anak mereka untuk membantu menyiram.

Ibu Rita mengapresiasi Gertam Cabai di Boltim. Menurutnya PKK berperan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program itu.

”PKK berperan untuk menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan,” kata Ibu Rita.

Hal senada disampaikan Sekum TP-PKK Pusat Septimurni. Dia menerangkan tujuan Gertam Cabai adalah untuk mengantisipasi harga cabai yang melonjak tinggi.

”Mudah-mudahan Gertam Cabai ini bisa diikuti dengan gerakan-gerakan yang bermanfaat lainnya, karena kita punya program Hatinya PKK ” katanya.

Diketahui, sebagai implementasi Gertam Cabai, Pemkab Boltim melalui Dinas Pangan pada APBD Tahun 2017 telah mengalokasikan bantuan, sebanyak 10 desa yang tersebar di 6 Kecamatan dwngan sasaran dasawisma atau TP-PKK Desa.

Disamping itu bantuan bibit cabai dari BPTP Provinsi Sulut sebanyak 2000 pohon yang dialokasikan di dua desa yaitu Desa Iyok di Kecamatan Nuangan dan Desa Bukaka di Kecamatan Kotabunan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Boltim, Ny Nursiwin Landjar-Dunggio mengaku optimis kunjungan dari TPP PKK Pusat dan Sulut itu dapat menunjang keberlangsungan serta keberhasilan Gertam Cabai di Boltim.

"Terima kasih atas kunjungan dari TP PKK Pusat dan Provinsi, kiranya kunjungan ini dapat berkelanjutan dalam rangka pembangunan kabupaten Boltim secara keseluruhan," ucap Nursiwin. 

Agenda itu turut dihadiri Wakil Bupati Boltim, Drs. Rusdi Gumalangit dan pengurus PKK Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)